TERAS KOTA, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi Amro, meminta para kepala daerah untuk bersabar menanggapi kebijakan pemerintah terkait pemotongan transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Ia menegaskan, kondisi fiskal negara saat ini belum cukup kuat untuk mempertahankan besaran TKD seperti tahun sebelumnya.
“Kita minta kepala daerah bersabar dulu. Gubernur, bupati, wakil bupati untuk bersabar dulu karena memang kondisi fiskal kita, kondisi pendapatan negara kita, belum maksimal,” ujar Fauzi di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2025).
Menurut Fauzi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah berjanji akan meninjau ulang alokasi TKD apabila pendapatan negara meningkat signifikan.
“Kalau pendapatan negara kita maksimal, dia akan membantu kawan-kawan daerah, minimal TKD-nya tidak berkurang,” katanya.
Fauzi menjelaskan, penurunan TKD tahun depan disebabkan oleh meningkatnya belanja negara, terutama untuk membiayai sejumlah program prioritas pemerintah baru seperti makan bergizi gratis (MBG), hilirisasi pangan, dan hilirisasi energi.
Meski begitu, ia menilai pemangkasan TKD bukan alasan bagi kepala daerah untuk menunda realisasi janji kampanye. Fauzi menekankan pentingnya menggali potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), baik melalui pajak maupun retribusi.
“Persoalan mengatakan janji kampanye nggak terealisasi, ya menurut saya kan, siapa yang berjanji, siapa yang realisasi. Jangan sampai berjanji memberikan harapan yang tidak pasti,” ujarnya.
Fauzi juga menyoroti maraknya janji kampanye yang dinilainya tidak realistis. Menurut dia, calon kepala daerah harus memahami kondisi fiskal dan kemampuan keuangan daerah sebelum menyampaikan visi politiknya.
“Jangan sampai mau calon tapi nggak paham keuangan daerahnya. Antara yang dibicarakan dan yang bisa dilakukan harus sesuai,” imbuhnya.
Sebelumnya, sebanyak 33 kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memprotes kebijakan pemotongan TKD. Dari jumlah itu, 18 gubernur hadir langsung, 15 diwakili, dan 5 daerah tidak hadir.
Purbaya menilai protes tersebut wajar, namun meminta pemerintah daerah memperbaiki kinerja belanja yang dinilai masih rendah. “Kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya nggak ada keberatan,” ujar Purbaya.
Dalam APBN 2026, alokasi TKD ditetapkan sebesar Rp693 triliun, naik dari usulan awal Rp650 triliun, tetapi tetap lebih rendah dibanding alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun.
