TERAS KOTA, BANYUASIN – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menilai kekurangan tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) menjadi persoalan serius yang perlu segera ditangani pemerintah. Ia menegaskan, keberadaan penyuluh merupakan elemen kunci dalam menjaga produktivitas dan kualitas sektor pertanian nasional, terutama di wilayah sentra pangan seperti Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
“Penyuluh pertanian adalah ujung tombak. Mereka yang mendampingi petani di lapangan, memberikan bimbingan teknis, mengawasi pola tanam, hingga memastikan penggunaan pupuk dan benih tepat. Kalau penyuluhnya kurang, produktivitas bisa turun,” ujar Panggah usai agenda peninjauan kerja lapangan gabungan DPR ke Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, kekurangan tenaga penyuluh diperparah oleh banyaknya tenaga lapangan yang beralih profesi setelah diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kondisi ini menimbulkan kekosongan di sejumlah daerah yang sebelumnya bergantung pada pendampingan penyuluh setempat. Panggah menilai, situasi tersebut berpotensi menghambat pencapaian target swasembada pangan nasional tahun 2027.
Data Kementerian Pertanian tahun 2024 menunjukkan, jumlah penyuluh aktif di Indonesia mencapai sekitar 49.900 orang—terdiri dari ASN, PPPK, dan tenaga harian lepas. Namun, angka tersebut masih terpaut jauh dari kebutuhan ideal yang diperkirakan mencapai 75.000 penyuluh untuk mendampingi lebih dari 33 juta petani di seluruh Indonesia. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar 25.000 tenaga penyuluh di lapangan.
Kekurangan itu terasa signifikan di wilayah lumbung pangan seperti Sumatera Selatan yang memiliki lebih dari 470 ribu hektare lahan baku sawah dan sekitar 650 ribu rumah tangga petani aktif. Karena itu, Panggah mendukung langkah Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian (BSP) Kementerian Pertanian yang berencana menambah jumlah penyuluh di daerah sentra produksi pangan.
“Tadi dari Dirjen BSP sudah menyanggupi untuk menambah penyuluh. Ini kabar baik, tapi harus segera direalisasikan,” kata politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Lebih lanjut, Panggah menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan penyuluh agar mereka dapat bekerja secara optimal di lapangan. Menurutnya, penyuluh memiliki peran strategis dalam sistem ketahanan pangan nasional. “Kalau petani adalah pelaku utama, maka penyuluh adalah pengarahnya. Mereka perlu diberi dukungan yang layak, baik dari sisi jumlah, kompetensi, maupun kesejahteraan,” ujarnya.
Ia menambahkan, tantangan pangan nasional tidak hanya berkutat pada peningkatan produksi, tetapi juga pada keberlanjutan pengetahuan di tingkat akar rumput. “Pemerintah sering bicara soal peningkatan hasil panen, tapi lupa bahwa yang mengawal keberhasilan itu adalah penyuluh di sawah, di ladang, yang setiap hari mendampingi petani,” tuturnya.
Dalam konteks kebijakan nasional, Panggah menegaskan bahwa penambahan penyuluh harus menjadi bagian dari reformasi menyeluruh di sektor pertanian. “Kalau kita mau mencapai swasembada 2027, kita butuh lebih banyak penyuluh yang benar-benar bekerja di lapangan, bukan di kantor. Jumlah mereka harus sebanding dengan kebutuhan lahan dan petani aktif di tiap daerah,” tandasnya.
