TERAS, BANDUNG – Suara kritis datang dari Kepala Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, yang menyoroti menurunnya kemandirian desa dalam menjalankan pembangunan dan kebijakan lokal. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa daulat rakyat kini bukan lagi daulat desa, karena berbagai kebijakan justru membuat desa semakin bergantung pada instruksi dari atas.
“Dulu desa punya ruang menentukan arah pembangunan sendiri, kini semua serba diatur dari pusat dan daerah. Desa hanya jadi pelaksana, bukan lagi perencana. Kemandirian desa pelan-pelan hilang di tengah kebijakan yang semakin menekan,” ujar Kepala Desa Cibiru Wetan kepada wartawan, Sabtu (1/11/2025).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat semangat berdesa yang menekankan partisipasi warga, gotong royong, dan kearifan lokal mulai terpinggirkan. Banyak kepala desa kini merasa khawatir mengambil inisiatif karena takut melanggar aturan yang terus berubah dan semakin sentralistik.
“Kita ini yang di desa lebih tahu kebutuhan masyarakat. Tapi sekarang semua diarahkan dari atas. Kalau begitu, di mana letak kedaulatan rakyat? Bukankah rakyat desa itu bagian dari kedaulatan bangsa?” tegasnya.
Kritik terhadap Lemahnya Fungsi Pengawasan
Ia menilai banyak kebijakan pembangunan desa diterapkan tanpa kajian mendalam terhadap kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini menyebabkan desa kerap menjadi objek kebijakan, bukan pelaku utama pembangunan.
“Kebijakan sering datang tiba-tiba, sementara desa harus menyesuaikan tanpa ruang diskusi. Padahal, kalau mau berhasil, pembangunan desa harus lahir dari aspirasi warganya sendiri,” ujarnya.
Seruan untuk Mengembalikan Kedaulatan Desa
Kepala Desa Cibiru Wetan menyerukan agar semua pihak, baik pemerintah daerah maupun organisasi desa seperti APDESI, bersama-sama memperjuangkan kembali daulat desa sebagai fondasi daulat rakyat. Menurutnya, desa bukan hanya pelaksana program nasional, tetapi juga penentu arah kesejahteraan rakyat dari bawah.
“Kami tidak menolak program nasional, tapi seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal. Kalau semua diseragamkan, maka desa kehilangan jati diri. Padahal kekuatan Indonesia itu justru pada keberagaman desa-desa,” pungkasnya.
Pernyataan tegas Kepala Desa Cibiru Wetan ini menjadi cerminan keresahan banyak kepala desa di berbagai daerah, yang merasa ruang partisipatif mereka semakin menyempit di tengah arus kebijakan yang cenderung top-down.
