TerasKota.Info – Whoosh, proyek kereta cepat Jakarta – Bandung sejak awal diperkenalkan sebagai simbol kemajuan dan kemandirian bangsa. Pemerintahan Jokowi ketika itu menegaskan bahwa proyek ini sepenuhnya berskema Business to Business (B to B), hasil kerja sama antara konsorsium BUMN Indonesia, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), dan China Railway International. Dana negara, demikian diklaim, tidak akan terlibat dalam pembiayaannya.
Namun, kenyataan kini menunjukkan arah berbeda. Biaya proyek membengkak jauh dari rencana awal, sementara pendapatan operasional belum mampu menutup beban utang. Di tengah situasi itu, pernyataan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa APBN akan menjadi bagian dari restrukturisasi utang proyek Whoosh menandai perubahan penting dalam kebijakan pembiayaan nasional.
Pernyataan tersebut mengisyaratkan pergeseran skema dari B to B menjadi G to B (Government to Business). Artinya, negara kini mengambil bagian dalam penyelesaian kewajiban finansial proyek yang semula dijanjikan tidak akan membebani APBN.
Langkah ini jika dilihat dari perspektif pragmatis, pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan aset strategis nasional agar tidak menimbulkan risiko ekonomi yang lebih besar. Proyek dengan investasi besar seperti ini tentu tidak bisa dibiarkan gagal begitu saja. Namun, dari sisi tata kelola publik, keterlibatan APBN menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi, konsistensi kebijakan, dan disiplin fiskal.
Keputusan politik ini, menempatkan Presiden Prabowo Subianto pada posisi yang tidak sederhana. Ia mewarisi tanggung jawab finansial dari proyek yang dimulai masa pemerintahan Jokowi. Dalam konteks ini, istilah “Prabowo cuci piring Whoosh” menjadi metafora yang tepat—menggambarkan upaya pemerintah baru menata kembali warisan proyek besar yang menyisakan beban keuangan cukup berat.
Kendati demikian, Prabowo yang telah “Appasiriki” menyelamatkan proyek ini, tentunya tidak harus ditempuh dengan menambah beban APBN. Pemerintah memiliki ruang fiskal lain yang dapat diperkuat tanpa mengorbankan anggaran publik. Di antaranya melalui penegakan hukum terhadap korupsi yang merugikan keuangan negara, pengejaran pelaku pengemplang pajak, serta optimalisasi penerimaan negara dari sektor tambang melalui peningkatan royalti dan pengawasan ketat terhadap perusahaan asing maupun lokal.
Langkah-langkah tersebut bukan hanya akan membantu menutup lubang fiskal akibat proyek besar, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga integritas keuangan negara.
Pada akhirnya, perubahan skema pembiayaan Whoosh dari B to B ke G to B memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kehati-hatian dalam merancang proyek strategis nasional. Infrastruktur sebesar apa pun tidak akan bermakna bila pada akhirnya menjadi beban rakyat.
Sebab sebesar apa pun proyek dibangun, keberlanjutan ekonomi tidak hanya bergantung pada beton dan rel kereta, melainkan pada ketegasan moral serta keberanian politik dalam menegakkan keadilan fiskal. Dan di situlah, ujian sesungguhnya bagi pemerintahan baru dimulai. (Mangasa, 2025)
