Oleh : Danial Malik
Setiap bangsa memiliki kisah awal yang membentuk jati dirinya. Gowa, kerajaan besar di timur Nusantara, lahir bukan dari penaklukan pedang, melainkan dari kesepakatan. Sembilan komunitas adat yang sebelumnya berdiri sendiri memilih untuk duduk bersama, memutuskan masa depan bersama, dan melahirkan satu nama: Gowa.
Dari sinilah kita belajar, jauh sebelum dunia mengenal demokrasi modern ala Barat, Gowa telah membangun sistem musyawarah yang menyeimbangkan suara rakyat dan kewibawaan raja. Mattulada dalam Latoa (1975) menegaskan bahwa sejak awal masyarakat Sulawesi Selatan, termasuk Gowa, memiliki tradisi musyawarah kolektif yang menjadi penopang kehidupan politik.
Kehadiran Tumanurung Bainea menjadi simbol raja yang diterima semua pihak, karena ia hadir bukan untuk menundukkan, melainkan untuk menyatukan. Noorduyn dalam kajiannya Origins of South Sulawesi Historical Writing (1955) menyebut Tumanurung sebagai “pendiri simbolik” yang memberi legitimasi pada persatuan. Sementara A. Zainal Abidin Farid dalam Capita Selecta Sejarah Sulawesi Selatan (1985) melihatnya sebagai bentuk “kontrak sosial sakral” antara rakyat adat dan pemimpin yang mereka pilih.
Di sisi lain, lembaga Bate Salapang berdiri sebagai penjaga keseimbangan. Poelinggomang dalam Sejarah Sosial Kerajaan Gowa (2004) menulis bahwa lembaga ini berfungsi mengawal raja agar setiap keputusan penting tetap berakar pada musyawarah. Dengan demikian, raja berdaulat, tetapi tidak absolut; rakyat terikat pada raja, tetapi tidak kehilangan suara.
Jika kita menoleh ke dunia luar, Yunani pada abad ke-5 SM baru mengenal demokrasi dengan sistem demes sebagaimana dijelaskan Paul Cartledge dalam Democracy, A Life (2009). Berabad-abad kemudian, lahirlah demokrasi konstitusional di Barat. Tetapi Gowa telah lebih dulu menunjukkan jalan berbeda, demokrasi lahir bukan dari negara-kota yang pecah, melainkan dari persatuan komunitas adat.
Bahkan bila kita bandingkan dengan Malaysia hari ini, tampak gema sejarah yang menarik. Posisi raja sebagai simbol penyeimbang, dan perdana menteri yang lahir dari konsensus politik rakyat, serupa dengan peran Bate Salapang dan Tumanurung di Gowa. Analogi ini masih bersifat reflektif, sebab hingga kini belum ada penelitian khusus yang secara langsung memperbandingkan kedua sistem tersebut.
Hari jadi Gowa 17 November 2025 bukan hanya momentum merayakan masa lalu, melainkan kesempatan meneguhkan jati diri. Dari Gowa, kita belajar bahwa musyawarah adalah fondasi, persatuan adalah kekuatan, dan kepemimpinan sejati lahir bukan dari ambisi, melainkan dari kepercayaan rakyat.
Gowa berdiri bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk mempersatukan. Itulah warisan yang mendahului zamannya. (Mangasa, November 2025).
