TERAS, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Siswanto, menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemerintah sebagai regulator dan administrator merupakan langkah strategis yang sangat pro-rakyat. Hal tersebut disampaikan pada Selasa (2/12/2025).
Menurut Siswanto, arah kebijakan nasional saat ini menegaskan kembali peran pemerintah sebagai penyedia regulasi dan pengatur ekosistem, sementara aktivitas bisnis sepenuhnya harus digerakkan oleh para pelaku usaha.
“Pemerintah memastikan kebijakan publik berjalan, pemerintah menjadi regulator dan administrator. Sedangkan yang berbisnis adalah pelaku bisnis,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan pelaku usaha di daerah diharapkan mampu memecah konsentrasi ekonomi yang selama ini terfokus di Jabodetabek dan kota-kota besar.
Siswanto menilai bahwa pembangunan ekosistem bisnis di daerah sangat penting agar peluang ekonomi dapat ditangkap secara optimal oleh kepala daerah. Karena itu, birokrasi perlu dipangkas, perizinan dipermudah, dan masyarakat harus diberi ruang untuk mendukung hadirnya investasi.
Ia menegaskan bahwa kepala daerah harus tampil sebagai “the marketer” atau pemasar utama wilayahnya. “Kepala daerah harus menjadi orang yang berpikir marketing. Mereka harus mempromosikan daerahnya agar investor datang, tentu dengan menggandeng pengusaha lokal seperti Kadin, Hipmi, dan pelaku usaha kompeten lainnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Siswanto menekankan pentingnya regulasi yang menegaskan kemitraan antara pengusaha nasional dan lokal demi membangun sinergi ekonomi yang sehat.
“Potensi daerah itu milik rakyat dan daerah. Investasi dari para pengusaha, regulasi dari pemerintah. Penguasa dan pengusaha harus bersinergi agar ekonomi meningkat, lapangan kerja terbuka, dan rakyat makin sejahtera,” tambahnya.
ADKASI, kata Siswanto, siap mendukung penuh kebijakan tersebut dengan mendorong DPRD kabupaten di seluruh Indonesia untuk menghadirkan perda yang memudahkan iklim investasi, mulai dari insentif pajak, kemudahan perizinan, hingga penyederhanaan retribusi.
Pernyataan ini disampaikan Siswanto usai mendampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam konferensi pers, di mana Mendagri meminta seluruh kepala daerah menggandeng Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) guna memperkuat ekosistem usaha serta meningkatkan pendapatan daerah.
Tito menilai bahwa kolaborasi Pemda dan Kadin merupakan kunci percepatan pertumbuhan ekonomi. Ia mendorong kepala daerah yang belum memiliki insting bisnis untuk membuka diri dan menjadikan pelaku usaha lokal sebagai mitra strategis. “Undang saja teman-teman pengusaha. Mereka tergabung dalam asosiasi, ada Kadin di setiap kabupaten,” ujarnya dalam Rapimnas Kadin Indonesia 2025.
Ia juga menyebut banyak daerah yang memiliki potensi besar namun belum tergarap karena minim perspektif bisnis, mulai dari pariwisata, pertanian, perkebunan, kelautan, hingga potensi sumber daya manusia. Menurutnya, pendekatan kewirausahaan wajib dimiliki kepala daerah.
Sebagai contoh, Tito menyoroti keberhasilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mencatat pertumbuhan ekonomi positif di masa pandemi berkat kebijakan pro-usaha dan keberpihakan pada UMKM. “Regulasi dibuat pro terhadap dunia usaha, itu dilakukan Sri Sultan, dan terbukti sukses,” ungkapnya.
