Oleh: H. Hiyar Abdi Daeng Nuntung
Krisis politik yang terus berulang di Venezuela kembali menjadi sorotan dunia internasional. Pemberitaan global beberapa waktu terakhir bahkan menyebut adanya dugaan serius yang menyeret Presiden Venezuela dalam kasus narkotika. Terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan tersebut, yang tentu harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang adil dan berdaulat. Disituasi ini, menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas politik suatu negara ketika konflik internal bercampur dengan tekanan eksternal.
Dalam konteks inilah, sikap Indonesia menjadi penting untuk ditegaskan. Indonesia secara konsisten memegang prinsip tidak mencampuri urusan politik dalam negeri negara lain, karena hal tersebut merupakan hak penuh rakyat Venezuela sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Prinsip non-intervensi ini bukanlah sikap pasif, melainkan bagian dari nilai luhur diplomasi Indonesia yang berakar pada konstitusi dan semangat Konferensi Asia Afrika.
Namun demikian, Indonesia juga menentang keras segala bentuk pelanggaran kedaulatan wilayah oleh kekuatan militer asing di mana pun itu terjadi. Krisis politik, termasuk yang disertai tuduhan terhadap pemimpin negara, tidak boleh dijadikan alasan pembenar untuk intervensi militer, tekanan bersenjata, atau tindakan koersif yang melanggar hukum internasional. Sejarah telah mengajarkan bahwa solusi militer justru memperpanjang penderitaan rakyat sipil dan merusak tatanan sosial serta budaya suatu bangsa.
Isu penangkapan atau dugaan keterlibatan pemimpin Venezuela dalam kejahatan narkotika, apabila benar, harus diselesaikan melalui mekanisme hukum nasional yang transparan, adil, dan independen, bukan melalui tekanan politik atau campur tangan asing. Rakyat Venezuela memiliki hak penuh untuk menentukan masa depan politiknya melalui cara-cara konstitusional dan damai.
Baca juga : Zohran Kwame Mamdani dan Pelajaran Multikultural dari New York untuk Indonesia
Dari perspektif kebijakan publik dan budaya, konflik berkepanjangan seperti yang terjadi di Venezuela bukan hanya persoalan kekuasaan, tetapi juga menyangkut rusaknya kepercayaan publik, melemahnya institusi negara, serta tergerusnya nilai-nilai kebangsaan. Budaya damai hanya dapat tumbuh apabila proses politik dijalankan secara bermartabat, menghormati hukum, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas ambisi kelompok.
Indonesia, dengan pengalaman sejarahnya dalam menyelesaikan konflik melalui dialog dan rekonsiliasi, dapat terus mendorong penyelesaian krisis Venezuela melalui jalur politik, diplomasi, dan mediasi internasional yang berimbang. Solusi politik adalah jalan yang paling rasional, manusiawi, dan beradab, bukan hanya bagi Venezuela, tetapi juga bagi tatanan perdamaian dunia.
Pada akhirnya, krisis Venezuela menjadi pengingat bagi semua bangsa bahwa kedaulatan bukan sekadar soal wilayah, melainkan juga tentang hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa intimidasi, senjata, dan intervensi asing. Di sinilah Indonesia harus tetap berdiri tegak, menjaga prinsip, mengedepankan perdamaian, dan menolak militerisme dalam bentuk apa pun.
