TERAS, MAKASSAR – Aksi unjuk rasa pedagang Pasar Pa’baeng-baeng di depan Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (14/1/2026), berujung ricuh. Ketegangan memuncak setelah seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Makassar diduga melempar batu ke arah massa aksi yang tengah menyuarakan penolakan terhadap kebijakan penertiban dan pembongkaran lapak.
Aksi yang awalnya berlangsung damai itu digelar sebagai bentuk protes pedagang kecil atas rencana penertiban lapak di area depan pasar yang selama ini menjadi ruang utama mereka mencari nafkah. Namun, situasi berubah panas ketika terjadi aksi saling lempar antara massa dan pihak dari dalam halaman Balai Kota.
Pedagang Pasar Pa’baeng-baeng menyatakan penolakan keras terhadap rencana pembongkaran lapak karena dinilai dilakukan secara sepihak. Mereka mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi yang jelas, baik terkait waktu penertiban, lokasi relokasi, maupun jaminan keberlangsungan usaha setelah dipindahkan.
“Tidak pernah ada penjelasan resmi. Tiba-tiba mau dibongkar. Kami mau jualan di mana? Ini soal perut kami,” ujar seorang pedagang di tengah aksi.
Para pedagang juga menilai kebijakan tersebut lebih mengedepankan penataan estetika kota ketimbang keberlangsungan hidup pedagang kecil. Bahkan, dalam tuntutannya, massa meminta direksi Perumda Pasar Makassar dicopot, karena dianggap gagal melindungi kepentingan pedagang tradisional.
Massa aksi menyatakan akan terus melakukan perlawanan dan aksi lanjutan jika penertiban tetap dipaksakan tanpa solusi yang adil dan manusiawi.
Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, sempat menemui langsung para pedagang. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang aktivitas berdagang, namun menekankan pentingnya ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan penggunaan fasilitas umum.
Menurut Pemkot, penataan dilakukan untuk mengembalikan fungsi badan jalan, area parkir, dan ruang publik. Pemerintah juga mengklaim telah menyiapkan relokasi pedagang ke dalam area pasar dengan fasilitas yang lebih layak.
Namun, pedagang menilai persoalan utama bukan sekadar relokasi, melainkan cara komunikasi pemerintah yang dinilai arogan dan minim dialog, sehingga memicu ketidakpercayaan serta kekhawatiran kehilangan mata pencaharian.
Kericuhan diduga dipicu ketika seorang oknum ASN dari lingkungan Pemerintah Kota Makassar melempar batu ke arah massa aksi. Insiden tersebut terekam dalam video amatir yang beredar luas di lokasi kejadian dan media sosial.
Massa kemudian membalas lemparan tersebut, membuat situasi semakin tidak terkendali hingga aparat keamanan turun tangan untuk memisahkan kedua belah pihak.
Belakangan, oknum ASN tersebut diketahui berinisial Hae, seorang pejabat struktural di Kesbangpol Makassar. Ia mengakui perbuatannya dan berdalih melakukan aksi tersebut sebagai respons atas lemparan dari massa.
“Saya dilempar, saya balas lemparan mereka,” ujar Hae singkat.
Insiden ini menuai kecaman dari berbagai kalangan. Tokoh masyarakat Makassar, H. Sulaiman, menyesalkan tindakan oknum ASN tersebut dan menilai peristiwa ini mencerminkan buruknya manajemen konflik oleh pemerintah.
“Pejabat publik seharusnya menjadi penenang di tengah konflik, bukan justru memprovokasi. Ini mencoreng wajah Pemerintah Kota Makassar,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi lanjutan dari Pemerintah Kota Makassar terkait sanksi terhadap oknum ASN yang terlibat maupun langkah konkret penyelesaian konflik antara pedagang Pasar Pa’baeng-baeng dan pemerintah.
