TERAS, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Merah Putih (DPP APDESI Merah Putih) menghadiri kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Kolaborasi Satu Data Indonesia (SDI) yang diselenggarakan pada Senin, 26 Januari 2026, bertempat di Ruang Rapat DH 1-5, Gedung Bappenas, Jakarta Pusat.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola data nasional serta menjamin keterpaduan perencanaan dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia guna mendukung pembangunan yang efektif dan tepat sasaran, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kolaborasi Satu Data Indonesia melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam rangkaian acara tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) Penyelenggaraan Informasi Geospasial, serta sejumlah kerja sama strategis lainnya yang memperkuat pemanfaatan data dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan.
Dalam sambutannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud komitmen bersama agar pembangunan nasional benar-benar berbasis data yang akurat, ilmiah, dan terintegrasi, khususnya dalam mendukung transformasi digital pemerintahan, penanggulangan bencana, serta perumusan kebijakan pembangunan nasional.
Sementara itu, Duta Arsip Nasional Republik Indonesia, Dr. Rieke Diah Pitaloka, menekankan bahwa kebijakan pembangunan harus berpijak pada satu data yang terpadu, sebagaimana gagasan besar yang telah dirintis oleh para pendiri bangsa.
Ia mengingatkan bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi, prinsip-prinsip kebangsaan seperti desentralisasi, pemberdayaan masyarakat, kearifan lokal, serta keberlanjutan lingkungan harus tetap menjadi landasan utama dalam penyusunan dan implementasi kebijakan pembangunan.
Menurutnya, roadmap Indonesia menuju negara berbasis data menuntut kejelasan, ketepatan, dan integritas data dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan, agar arah kebijakan nasional tidak kehilangan konteks sosial dan nilai-nilai kebangsaan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Aris Marfai, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mego Pinandito, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Menteri PANRB Rini Widyantini, Sekretaris Utama BIG, perwakilan BRIN dan BUMN, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB, serta perwakilan asosiasi pemerintah daerah.
Selain itu, hadir pula perwakilan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), serta Ketua APDESI Merah Putih.
Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih, A. Anwar Sadat, SH, menegaskan komitmen desa dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia.
“Desa adalah fondasi utama pembangunan nasional. Melalui kolaborasi Satu Data Indonesia, APDESI Merah Putih siap mendorong desa menjadi sumber data dasar yang valid, mutakhir, dan terintegrasi. Ini penting agar perencanaan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat dari tingkat paling bawah,” tegas A. Anwar Sadat, SH.
Menurutnya, penguatan Satu Data Indonesia harus dimulai dari desa, karena desa merupakan ujung tombak pelayanan publik sekaligus penghasil data kependudukan, sosial, ekonomi, dan kewilayahan yang sangat menentukan kualitas kebijakan nasional.
DPP APDESI Merah Putih memandang kolaborasi ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat peran desa dalam ekosistem data nasional serta memastikan pembangunan yang inklusif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
