Teras, Gowa – Permintaan takedown terhadap video rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gowa Tahun Anggaran 2025 memantik tanda tanya besar. Pasalnya, video tersebut memuat pernyataan sejumlah anggota DPRD yang secara terbuka menyoroti dugaan carut-marut data dalam dokumen LKPJ pemerintah daerah.
Dalam rapat pansus LKPJ yang digelar pada Sabtu, 2 Mei 2026. Abdul Razak dari Fraksi Gerindra secara tegas mempertanyakan validitas data yang diserahkan pemerintah daerah kepada DPRD. Ia menilai pembahasan LKPJ tidak boleh hanya dijadikan formalitas administratif untuk mengejar capaian realisasi anggaran semata.
“LKPJ ini momentum untuk mengukur kinerja pemerintah daerah, apakah berhasil atau tidak. Kita tidak bicara hanya target 100 persen realisasi, tetapi bagaimana angka-angka ini bisa dijadikan pedoman,” tegas Abdul Razak di hadapan forum rapat.
Ia bahkan meminta agar data dalam LKPJ terlebih dahulu disandingkan dengan dokumen Perda APBD untuk memastikan tidak ada perbedaan angka yang berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Cobalah kita sandingkan antara Perda APBD, apakah angka-angkanya sama atau ada perbedaan. Karena yang kita lihat sekarang, data-data ini justru menggelitik,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya ketidaksinkronan data yang dianggap cukup serius dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
Sorotan serupa datang dari Roby dari Fraksi PPP. Ia mengaku sependapat dengan pandangan pimpinan pansus karena banyaknya poin data yang disebut mengalami selisih.
“Sampai tiga puluh poin yang berselisih. Ini akan menjadi catatan kita nanti di rapat paripurna,” ujar Roby.
Menurutnya, temuan itu bukan persoalan teknis biasa, melainkan harus menjadi evaluasi serius terhadap kualitas penyusunan LKPJ Pemkab Gowa.
Situasi rapat semakin menguat setelah Nasruddin Sitakka selaku pimpinan rapat turut mengakui adanya perbedaan data yang cukup mencolok dalam laporan sejumlah SKPD.
“Apa yang disampaikan oleh pak Kadis, selisihnya memang cukup jauh,” kata Nasruddin.
Ia bahkan menyebut hampir seluruh laporan yang masuk dalam pembahasan memiliki pola kesalahan yang sama.
“Hampir semua laporan data di LKPJ ini, kecenderungannya perbedaan datanya sangat jauh sekali, sangat banyak,” tambahnya.
Di tengah mencuatnya kritik dalam forum resmi DPRD tersebut, muncul kabar adanya permintaan takedown terhadap video rapat yang beredar. Langkah itu pun memunculkan pertanyaan publik, mengingat rapat tersebut membahas dokumen pertanggungjawaban pemerintah daerah yang seharusnya menjadi konsumsi publik demi transparansi dan akuntabilitas.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi terkait alasan permintaan takedown video rapat pembahasan LKPJ tersebut.
