MAKASSAR, TERAS KOTA — Krisis kepercayaan terhadap lembaga legislatif menjadi sorotan utama dalam Dialog Kerakyatan yang digelar Senat Mahasiswa (SEMA) UIN Alauddin Makassar bersama Jejak, lembaga literasi dan gerakan sosial, Selasa (9/9/2025), di Ruang Rapat Senat, Gedung Rektorat Lt. 4.
Sekretaris Komisi I DPRD Gowa dari Fraksi Gerindra, Muh. Yunus Palele, hadir sebagai narasumber dengan membawakan materi berjudul “Krisis Legislatif: Meneropong Arah Indonesia, Membaca Kekecewaan Rakyat terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara.” Ia menilai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif maupun eksekutif terus mengalami penurunan.
“Survei selalu menempatkan DPR dan DPRD di posisi terbawah. Politik uang, dominasi oligarki partai, serta minimnya keterbukaan membuat rakyat semakin jauh dari wakilnya,” ungkap Yunus.
Menurutnya, kekecewaan publik semakin tampak dari naiknya harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan kerja, hingga janji politik yang tidak ditepati. “Tak hanya DPR, aparat dan lembaga hukum pun kerap dianggap bekerja untuk kepentingan elit, bukan rakyat,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Yunus menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai penyambung aspirasi rakyat. Ia juga menawarkan sejumlah langkah perbaikan, di antaranya reformasi legislatif dengan melibatkan publik sejak tahap perencanaan, penguatan demokrasi lokal, serta kolaborasi masyarakat, mahasiswa, dan DPRD.
Selain Yunus, hadir pula Wakapolres Gowa Kompol Gani, S.H., M.H., perwakilan LBH Lapar Sulsel Sukianto Kianto, serta akademisi UIN Alauddin Makassar, Aspin Nur Arivin Rivai.
Kompol Gani menegaskan komitmen kepolisian menjaga ruang aspirasi masyarakat. “Kami berupaya melindungi hak masyarakat menyampaikan pendapat, namun juga berkewajiban menjaga ketertiban bersama. Di sinilah kadang muncul dilema,” jelasnya.
Sementara itu, Sukianto menilai kritik masyarakat terhadap legislatif merupakan akumulasi dari persoalan representasi dan kebijakan yang tidak berpihak. Aspin menambahkan bahwa krisis kepercayaan ini juga erat kaitannya dengan tata kelola negara dan faktor ekonomi yang menjadi pemicu utama ketidakpuasan rakyat.
Ketua Komisi Aspirasi SEMA U, Ardika Jendra, selaku moderator, berharap dialog serupa dapat terus digelar. “Ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi wadah refleksi untuk memperbaiki arah demokrasi dan memastikan kampus tetap berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Dialog ini menegaskan adanya keresahan publik terhadap tata kelola negara, sekaligus pentingnya sinergi antara legislatif, aparat, akademisi, dan mahasiswa dalam memperkuat demokrasi serta menjaga kebebasan berekspresi di masyarakat.
