MAKASSAR, TERAS KOTA — Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum (GMPH) Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Rabu (10/9/2025).
Dalam orasinya, massa mempertanyakan kejanggalan penanganan kasus dugaan korupsi anggaran rumah tangga (ART) DPRD Tana Toraja. Pasalnya, beredar informasi di media sosial bahwa perkara tersebut tengah diperiksa secara maraton oleh Kejati Sulsel. Namun, keterangan berbeda justru disampaikan Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmin, SH., MH., yang menegaskan pihaknya hanya menangani perkara periode 2019–2024, bukan sejak 2017.
“Soetarmin bahkan mengatakan, apabila ada bukti terkait dugaan korupsi sejak 2017, silakan dilaporkan agar dapat diproses. Pernyataan ini jelas bertolak belakang dengan keterangan yang pernah ia sampaikan sebelumnya, bahwa kasus ini sedang dilakukan pemeriksaan maraton,” tegas Ketua GMPH Sulsel, Ryyan Saputra, saat aksi berlangsung.
Menurut Ryyan, perbedaan penjelasan tersebut menimbulkan kecurigaan adanya permainan dalam penanganan kasus. Terlebih, dugaan korupsi pada periode 2019–2024 hingga kini juga belum memiliki kepastian hukum yang jelas. Dalam aksinya, GMPH Sulsel menyampaikan tujuh poin tuntutan:
1. Mendesak Kejati Sulsel menuntaskan kasus dugaan korupsi ART DPRD Tana Toraja periode 2017–2024.
2. Mendesak BPK RI melakukan audit kerugian negara, termasuk anggaran konsumsi Rp25 juta per bulan, listrik dan air Rp10 juta per bulan, serta pemeliharaan rumah dinas Rp152 juta per tahun.
3. Mendesak Kejati Sulsel tetap tegak lurus dalam penanganan perkara tanpa intervensi.
4. Mendesak Kejati Sulsel membuka secara transparan perkembangan penanganan kasus.
5. Mendesak pemeriksaan seluruh pihak yang diduga terlibat, serta menangkap dan mengadili oknum terkait.
6. Menegakkan supremasi hukum dengan mengadili semua pihak yang terbukti terlibat.
7. Mendesak Kejati Sulsel bersikap transparan dan konsisten dalam menuntaskan perkara ini.
Siap Gelar Aksi Lanjutan
Ryyan menegaskan, GMPH Sulsel akan terus mengawal kasus ini hingga ada kepastian hukum. Pihaknya bahkan menyiapkan aksi lanjutan dengan skala lebih besar.
“Kami tidak akan berhenti sampai ada kejelasan hukum. Jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, kami siap menggelar aksi jilid II dan seterusnya dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegasnya.
