MAKASSAR, TERAS KOTA — Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bone, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, H. Muhammad Natsir Daeng Rewa, menyoroti sejumlah kendala yang masih dihadapi BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa. Hal itu disampaikannya dalam diskusi santai di Warkop Azzahra, Jalan Veteran Utara, Makassar, Jumat (12/9/2025).
Menurutnya, peran BPD sangat strategis dalam memastikan pemerintahan desa berjalan transparan dan akuntabel. Namun, masih banyak hambatan yang kerap dihadapi di lapangan.
“Keterbatasan pengetahuan anggota, minimnya sumber daya, bahkan ketergantungan pada pemerintah desa dalam hal informasi menjadi kendala yang membuat pengawasan BPD belum maksimal,” ungkap Natsir Daeng Rewa.
Ia menambahkan, kurangnya transparansi pemerintah desa, minimnya partisipasi masyarakat, hingga adanya potensi konflik kepentingan juga menjadi faktor yang memengaruhi kualitas pengawasan. Selain itu, akses informasi yang terbatas membuat BPD kesulitan memperoleh data secara lengkap dan akurat.
Meski demikian, menurutnya, kendala-kendala tersebut harus dijadikan bahan evaluasi bersama untuk memperkuat fungsi pengawasan BPD. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2024.
“Pengawasan itu bukan hanya tugas BPD semata, melainkan tanggung jawab bersama. Pemerintah desa harus terbuka, BPD harus kritis dan objektif, dan masyarakat harus aktif memberi masukan. Dengan kolaborasi yang baik, tata kelola pemerintahan desa akan semakin transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Ia juga memberikan pesan khusus kepada pemerintah desa dan daerah agar tetap menjadikan semangat kebersamaan sebagai modal utama pembangunan.
“Kalau desa dikelola dengan baik, maka daerah juga akan kuat. Mari kita bangun sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang amanah demi kesejahteraan bersama,” tutupnya.
Diskusi tersebut diakhiri dengan ajakan bersama untuk memperkuat peran desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional.
