Pemprov Sulsel Archives | Teraskota.info

Ramadhan Leadership Camp Pemprov Sulsel, Resmi Dimulai di Asrama Haji Makassar

Tim Redaksi — Sun, 22 Feb 2026 06:22:22 +0000

Teras, Makassar – Momentum bulan suci Ramadhan dimaknai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai ruang pembinaan karakter dan kepemimpinan aparatur sipil negara.

Melalui Ramadhan Leadership Camp, Pemprov Sulsel menegaskan komitmen penguatan kapasitas ASN secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek teknokratis, tetapi juga nilai integritas dan spiritualitas.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan resmi memulai pelaksanaan Ramadhan Leadership Camp melalui upacara pembukaan yang digelar di Aula Arafah, Asrama Haji Makassar, Minggu, 22 Februari 2026 pagi. Kegiatan ini menjadi titik awal pembinaan kepemimpinan ASN Pemprov Sulsel selama bulan suci Ramadhan.

Upacara pembukaan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan dan diikuti ratusan peserta dari berbagai unsur ASN lingkup Pemprov Sulsel. Para peserta mengenakan busana sesuai ketentuan, mencerminkan kesederhanaan, kerapian, serta kekhidmatan suasana Ramadhan.

Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel dan lembaga vertikal turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan bahwa Ramadhan Leadership Camp dirancang sebagai sarana pembekalan komprehensif bagi ASN, khususnya dalam penguatan wawasan kebangsaan, pemahaman program prioritas Presiden dan Pemerintah Provinsi, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Pembekalan ini juga menitikberatkan pada pembinaan karakter dan akhlak ASN agar semakin profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Ramadhan Leadership Camp menghadirkan sejumlah narasumber nasional dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Prof. Muhammad Jufri dalam laporannya menyampaikan bahwa Ramadhan Leadership Camp merupakan salah satu program prioritas Gubernur Sulsel yang dilaksanakan melalui BPSDM sebagai upaya penguatan kapasitas ASN secara holistik.

“Kegiatan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis dan manajerial, tetapi juga pada dimensi integritas, karakter kepemimpinan, serta penguatan spiritual ASN,” kata Prof. Jufri.

Ia menjelaskan, latar belakang pelaksanaan kegiatan ini didasari kebutuhan akan ASN yang profesional, adaptif, berintegritas, serta mampu menjawab tantangan tata kelola pemerintahan daerah yang semakin kompleks dan dinamis.

Momentum bulan suci Ramadhan dipandang tepat untuk menginternalisasikan nilai-nilai amanah, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kepemimpinan berkarakter.

Tercatat sebanyak 938 peserta mengikuti Ramadhan Leadership Camp, yang terdiri atas 735 pejabat struktural lingkup Pemprov Sulsel, 100 kepala sekolah, 16 direksi BUMD, serta panitia pelaksana yang sekaligus menjadi peserta.

Selama pelaksanaan, peserta mengikuti rangkaian materi strategis, di antaranya Kebijakan Nasional dengan tema Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam ASTA CITA, Wawasan Kebangsaan, Success Story Swasembada Pangan, serta Spiritual Leadership yang membahas Rukun Iman, meliputi iman kepada Allah, malaikat Allah, dan kitab-kitab Allah, disertai kegiatan spiritual lainnya.

Untuk mengukur capaian pembelajaran, setiap peserta menjalani evaluasi melalui pre-test dan post-test pada setiap materi. Evaluasi aspek spiritual dilakukan melalui penyetoran hafalan Juz 30 kepada ustaz dan ustazah pendamping yang dijadwalkan sebelum pelaksanaan salat tarawih berjamaah.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap terbangun kepemimpinan ASN yang berintegritas, berkarakter, dan berorientasi pada pelayanan publik, sekaligus tercipta keseimbangan antara kapasitas intelektual, emosional, dan spiritual dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

The post Ramadhan Leadership Camp Pemprov Sulsel, Resmi Dimulai di Asrama Haji Makassar appeared first on Teraskota.info.

TPP ASN Sulsel Disesuaikan, Pemprov Tegaskan Gaji Pokok dan Hak Wajib Tetap Aman

Tim Redaksi — Thu, 19 Feb 2026 03:27:14 +0000

Teras, Makassar -Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melakukan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan kebijakan fiskal daerah dan penataan struktur belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Sulsel, Erwin Sodding, menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan proporsi belanja pegawai berada dalam batas ideal sebagaimana ketentuan nasional, yakni pemerintah pusat memberikan Mandatory Spending (belanja wajib) maksimal 30 persen dari total belanja APBD pada tahun 2027.

“Faktanya, porsi belanja pegawai kita memang sudah cukup besar. Sementara pemerintah daerah ditargetkan pada 2027 agar belanja pegawai tidak melebihi 30 persen dari total APBD,” ujar Erwin saat dihubungi, Kamis, 19 Februari 2026.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika fiskal nasional, khususnya terkait pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang turut memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah daerah, termasuk Sulawesi Selatan.

Menurut Erwin, Pemprov Sulsel harus melakukan penyesuaian pada sejumlah alokasi anggaran yang bersifat tidak wajib. Meski demikian, ia menegaskan bahwa hak-hak dasar ASN tetap terlindungi.

“Selama ini, TKD cukup menopang fiskal APBD Sulsel. Namun dalam kondisi saat ini, mau tidak mau ada beberapa area yang harus disesuaikan,” katanya.

Dalam implementasinya, penyesuaian TPP ASN dilakukan secara proporsional dengan penyesuaian 20 persen.

Erwin memastikan bahwa penyesuaian tersebut tidak menyentuh komponen gaji pokok maupun hak wajib ASN lainnya. Penyesuaian hanya diberlakukan pada komponen yang bersifat tambahan, termasuk TPP.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan serupa tidak hanya diterapkan di Sulawesi Selatan, melainkan juga di berbagai daerah lain di Indonesia sebagai respons atas kebijakan fiskal nasional dan implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Meski mengalami penyesuaian, Erwin mengklaim bahwa besaran TPP ASN Pemprov Sulsel masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah daerah lain.

Di beberapa daerah, ada yang penyesuaian TPP-nya mencapai 50 persen, bahkan 70 persen. Ada juga yang hampir tidak lagi memberikan TPP.

Melalui kebijakan ini, Pemprov Sulsel menargetkan struktur belanja daerah yang lebih sehat, berimbang, serta berkelanjutan, sehingga ruang fiskal dapat lebih optimal untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan pembatasan proporsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja APBD. Pemerintah daerah diberikan waktu penyesuaian selama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan, yakni hingga tahun 2027.

The post TPP ASN Sulsel Disesuaikan, Pemprov Tegaskan Gaji Pokok dan Hak Wajib Tetap Aman appeared first on Teraskota.info.

Perkuat Kepemimpinan Sekolah, 100 Kepala Sekolah Ikut Ramadan Leadership Camp

Tim Redaksi — Wed, 18 Feb 2026 14:31:48 +0000

Teras, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menggelar Ramadan Leadership Camp yang dipusatkan di Asrama Haji Sudiang, Makassar, pada 22–28 Februari 2026. Kegiatan ini dirancang sebagai upaya penguatan kapasitas, integritas, dan karakter pejabat lingkup Pemprov Sulsel selama bulan Ramadan.

Persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut dibahas dalam rapat di Ruang Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu, 18 Februari 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Iqbal Nadjamuddin, menyampaikan bahwa keterlibatan kepala sekolah dalam Ramadan Leadership Camp merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan pendidikan di daerah.

“Pada dasarnya kepala sekolah adalah guru yang mendapat penugasan, tetapi dalam praktiknya mereka merupakan pimpinan manajerial di sekolah. Karena itu, peningkatan kapasitas kepemimpinan menjadi sangat penting,” ujar Iqbal.

Ia menjelaskan, pada pelaksanaan Ramadan Leadership Camp tahun ini, Dinas Pendidikan Sulsel menugaskan sekitar 100 kepala sekolah sebagai peserta.

“Ini adalah kebijakan Bapak Gubernur melalui program retreat dan leadership camp. Kami diminta mengikutkan kepala sekolah agar ada peningkatan kompetensi, khususnya dalam kepemimpinan dan tata kelola,” katanya.

Menurut Iqbal, salah satu materi penting yang akan diterima peserta adalah pengelolaan keuangan sekolah, khususnya terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Kepala sekolah mengelola dana BOS, sehingga sangat penting bagi mereka memahami tata kelola keuangan yang benar, akuntabel, dan sesuai aturan,” ujarnya.

Selain pengelolaan keuangan, peserta juga dibekali pemahaman mengenai aturan pemerintahan, mitigasi persoalan administrasi, serta pencegahan risiko hukum dalam pengelolaan keuangan dan administrasi sekolah.

“Saya kira kegiatan ini sangat baik untuk meningkatkan wawasan kita semua dan semoga berdampak langsung pada peningkatan kualitas kepemimpinan di sekolah,” tutur Iqbal.

Ramadan Leadership Camp diharapkan menjadi sarana pembentukan pejabat dan pimpinan pendidikan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas, karakter, dan akhlak kepemimpinan yang kuat dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Sulawesi Selatan.

Program ini merupakan arahan langsung Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, agar seluruh pejabat memahami secara utuh peran dan tanggung jawabnya dalam tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Peserta kegiatan mencakup Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator, Pengawas, serta kepala sekolah di lingkup Pemprov Sulsel.

Selama tujuh hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti ceramah umum dan sesi penguatan kebijakan strategis nasional dengan menghadirkan menteri dan pimpinan lembaga negara, unsur Forkopimda Sulsel, perwakilan BPK RI Perwakilan Sulsel, akademisi, serta praktisi hukum dari berbagai perguruan tinggi.

The post Perkuat Kepemimpinan Sekolah, 100 Kepala Sekolah Ikut Ramadan Leadership Camp appeared first on Teraskota.info.

Plt Kadis Kominfo Sulsel Luruskan Persepsi Publik Mengenai Wacana Satgas Penanganan Demonstrasi: Fokus pada Ruang Dialog

Tim Redaksi — Fri, 13 Feb 2026 00:10:00 +0000

Teras, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP), Muhammad Salim Basmin, memberikan penjelasan mengenai pernyataan Gubernur Sulsel mengenai wacana pembentukan Satgas Penanganan Demonstrasi.

Dalam keterangannya pada Rabu (11/2/2026), Salim menegaskan bahwa substansi dari ide tersebut bukanlah untuk membungkam suara kritis masyarakat, melainkan untuk menciptakan mekanisme komunikasi yang lebih terstruktur antara pemerintah dan massa aksi.

Salim menjelaskan bahwa Gubernur ingin memastikan setiap aspirasi yang disampaikan di muka umum dapat diterima dengan baik tanpa mengabaikan ketertiban umum.

“Poin utamanya adalah bagaimana membuka ruang dialog. Pemerintah ingin aspirasi publik tersampaikan secara efektif, namun di sisi lain kepentingan umum dan kelancaran layanan publik tetap terjaga,” ujar Salim Basmin.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa hingga saat ini pembentukan satgas tersebut masih bersifat kajian konseptual.

Belum ada langkah teknis maupun struktural yang diambil oleh Pemprov Sulsel. Kajian ini dilakukan sebagai respons atas dinamika penyampaian pendapat yang meningkat di wilayah Sulawesi Selatan dalam beberapa waktu terakhir.

Dengan adanya klarifikasi ini, Pemprov Sulsel berharap masyarakat tidak salah tafsir dan tetap aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui kanal-kanal komunikasi yang tersedia secara santun dan konstruktif.

The post Plt Kadis Kominfo Sulsel Luruskan Persepsi Publik Mengenai Wacana Satgas Penanganan Demonstrasi: Fokus pada Ruang Dialog appeared first on Teraskota.info.

Pemprov Sulsel Beri Anggaran Jumbo Luwu Raya, Bangun Jalan, Irigasi hingga RS Regional

Tim Redaksi — Mon, 02 Feb 2026 14:17:39 +0000

Teras, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan kawasan Luwu Raya melalui alokasi anggaran berskala besar yang bersumber dari APBD Provinsi Sulsel dan dukungan APBN yang dikelola melalui tugas pembantuan pemerintah provinsi.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman menegaskan bahwa berbagai proyek infrastruktur yang saat ini berjalan merupakan bentuk perhatian nyata pemerintah provinsi terhadap pemerataan pembangunan antarwilayah.

“Paket-paket infrastruktur di wilayah Luwu Raya sudah merupakan bentuk atensi Pemprov Sulsel terhadap pembangunan Luwu Raya,” ujar Jufri Rahman beberapa waktu lalu.

Komitmen tersebut tercermin dari total dana pembangunan yang mengalir ke wilayah Luwu Raya yang mencapai sekitar Rp1,041 triliun.

Angka ini melampaui kontribusi pendapatan daerah Luwu Raya ke kas Pemprov Sulsel yang tercatat sebesar Rp806 miliar, berdasarkan data realisasi APBD Sulsel Tahun Anggaran 2025.

Kontribusi pendapatan tersebut berasal dari seluruh jenis pajak daerah, sementara belanja pembangunan yang dialokasikan Pemprov Sulsel untuk Luwu Raya melalui APBD Provinsi Sulsel mencapai Rp935 miliar, ditambah dukungan APBN melalui berbagai skema pembiayaan.

Anggaran pembangunan tersebut diarahkan untuk memperkuat infrastruktur strategis, mulai dari peningkatan konektivitas jalan, penguatan jaringan irigasi, hingga pembangunan fasilitas layanan kesehatan regional yang representatif.

Salah satu porsi terbesar dialokasikan melalui skema Multi Years Contract (MYC) dengan nilai hampir Rp400 miliar, yang menjadi alokasi MYC terbesar dibandingkan wilayah lain di Sulawesi Selatan.

Program MYC ini mencakup pembangunan satu unit rumah sakit regional modern dan terlengkap di Kabupaten Luwu, penanganan jaringan irigasi sepanjang 58.540 meter untuk mendukung daerah irigasi seluas sekitar 11.000 hektare, serta peningkatan jalan strategis kewenangan provinsi sepanjang lebih dari 35 kilometer.

Selain melalui APBD, dukungan APBN untuk sektor pertanian di Luwu Raya mencapai Rp107 miliar. Melalui skema Instruksi Jalan Daerah (IJD), Pemprov Sulsel turut mengintervensi pembukaan akses menuju Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, sepanjang 15,45 kilometer.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel Andi Ihsan menyampaikan bahwa sejumlah paket penanganan jalan strategis di Luwu Raya saat ini tengah berproses pada tahap lelang.

Berdasarkan data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), paket VI perbaikan jalan menyasar ruas Batas Kabupaten Toraja Utara–Pantilang–Bua sepanjang 3 kilometer dan Tedong Bonga–Buntao–Batas Kabupaten Luwu sepanjang 25,96 kilometer.

Ruas lainnya meliputi Pantilang–Bonglo–Batas Kota Palopo sepanjang 17,43 kilometer, Batas Kabupaten Luwu–Latuppa sepanjang 5,17 kilometer, serta tiga ruas jalan di Kota Palopo, yakni Jalan Samiun sepanjang 0,25 kilometer, Jalan Opu Tosappaile sepanjang 1,35 kilometer, dan Jalan Pong Simpin sepanjang 4,82 kilometer.

Untuk mempercepat proses tersebut, Dinas BMBK Sulsel terus berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Pemprov Sulsel. Pemprov Sulsel juga menyiapkan paket perbaikan akses jalan menuju Kecamatan Seko, wilayah yang selama ini dikenal memiliki kondisi akses ekstrem.

Saat ini, perjalanan menuju Kecamatan Seko masih harus melewati jalan berlumpur dan berbatu serta jembatan kayu. Kendaraan roda empat hanya dapat mencapai Dusun Paladoan, sebelum perjalanan dilanjutkan menggunakan kendaraan roda dua.

Guna meningkatkan aksesibilitas wilayah tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) bersama Pemprov Sulsel menyepakati skema pembiayaan bersama. KemenPU mengalokasikan anggaran sebesar Rp48 miliar, sementara Pemprov Sulsel menyiapkan Rp20 miliar.

“Kita sedang proses juga ini, secepatnya kita lelang,” kata Andi Ihsan (29/1).

Ia menjelaskan bahwa proses lelang dari anggaran KemenPU dilakukan secara terpisah dengan APBD Sulsel dan saat ini paket pekerjaan dari KemenPU telah memiliki pemenang.

Secara keseluruhan, kebijakan anggaran ini mencerminkan arah fiskal Pemprov Sulsel yang menempatkan pemerataan dan keadilan pembangunan sebagai prioritas, sekaligus memperkuat struktur ekonomi regional dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar secara berkelanjutan, dengan Luwu Raya sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan Sulawesi Selatan ke depan.

Reporter : Tahar

The post Pemprov Sulsel Beri Anggaran Jumbo Luwu Raya, Bangun Jalan, Irigasi hingga RS Regional appeared first on Teraskota.info.

Pemprov Sulsel Tegaskan Kewenangan Pusat soal DOB Luwu Raya

Tim Redaksi — Thu, 29 Jan 2026 06:51:59 +0000

TERAS, MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam setiap wacana pemekaran wilayah, termasuk rencana pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Penegasan tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam Forum Diskusi Terbatas bertajuk “Pemekaran Luwu Raya, Ingin?” yang diselenggarakan SulawesiPos.com di Makassar, Rabu, 28 Januari 2026.

Dalam diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan pemerhati kawasan Luwu Raya itu, Jufri Rahman menekankan bahwa proses pembentukan daerah otonom baru (DOB) harus melalui tahapan administratif yang jelas sebagaimana diatur dalam undang-undang.

“Kita lihat dulu legal standing-nya. Jika pembentukan provinsi itu minimal ada lima kabupaten/kota. Jadi harusnya fokus dulu pada tahapan administrasinya,” ungkap Jufri Rahman.

Ia menjelaskan, wilayah Tana Luwu atau Luwu Raya yang terdiri atas Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur memang memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Namun, potensi tersebut tetap harus dikelola dalam kerangka regulasi yang sah.

Lebih lanjut, Jufri Rahman menegaskan bahwa kewenangan pembentukan daerah otonom baru sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat. Serta pentingnya pemenuhan persyaratan administrasi.

“Pemerintah Provinsi tidak akan bisa menghalangi kalau Pemerintah Pusat membuka keran (DOB), jadi jangan mencurigai pemerintah (menghalangi). Selama itu sesuai tahapan yang diatur dalam undang-undang. Jadi mari sabar ikuti tahapannya, sambil berdoa,” pungkasnya.

Menariknya, di tengah forum diskusi, Sekda Sulsel secara langsung menghubungi pejabat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Percakapan tersebut didengar langsung oleh para tokoh yang hadir, sekaligus menjelaskan secara rinci prosedur dan mekanisme pembentukan DOB sesuai regulasi nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Jufri Rahman bersama para tokoh Luwu Raya juga mengimbau masyarakat dan demonstran yang melakukan aksi penutupan akses di sejumlah titik perbatasan wilayah Luwu Raya untuk menghentikan tindakan tersebut.

Ia menegaskan bahwa penutupan akses justru berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari terhambatnya mobilitas hingga terjadinya lonjakan harga kebutuhan pokok di wilayah Luwu Raya.

Reporter : Tahar

The post Pemprov Sulsel Tegaskan Kewenangan Pusat soal DOB Luwu Raya appeared first on Teraskota.info.

Pemprov Sulsel Gelontorkan Rp935 Miliar untuk Pembangunan Luwu Raya di APBD 2025

Tim Redaksi — Wed, 28 Jan 2026 09:40:23 +0000

TERAS, MAKASSAR – Kebijakan penganggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada APBD Tahun 2025 menunjukkan arah pembangunan yang berkeadilan, khususnya dalam memperkuat kawasan Luwu Raya sebagai salah satu wilayah strategis pertumbuhan di Sulsel.

Jubir Andalan Hati pada Pilgub Sulsel 2024, Irwan ST, mengungkapkan alokasi pembangunan untuk Luwu Raya tidak hanya bersumber dari APBD Provinsi murni, tetapi juga diperkuat dengan dukungan APBN yang dikelola melalui tugas pembantuan pemerintah provinsi.

“Tidak ada yang dianaktirikan dalam pembangunan di Sulsel. Jika merujuk data APBD 2025, alokasi anggaran pemprov Sulsel untuk daerah Luwu Raya sebanding atau bahkan lebih besar dari kontribusi PAD yang diterima pemerintah provinsi,” ujar Irwan dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026).

Berdasarkan data realisasi APBD Sulsel Tahun Anggaran 2025, kontribusi pendapatan daerah dari wilayah Luwu Raya yang masuk ke kas Pemprov Sulsel tercatat sebesar Rp806 miliar, yang bersumber dari seluruh jenis pajak daerah.

Sementara alokasi anggaran belanja dalam realisasi APBD Pemprov Sulsel 2025 tercatat sebesar Rp935 miliar untuk seluruh daerah Luwu Raya. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur strategis, seperti peningkatan konektivitas jalan, penguatan jaringan irigasi, serta pembangunan fasilitas layanan kesehatan melalui skema Multi Years Contract (MYC) dan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH).

Irwan menjelaskan, alokasi pembangunan infrastruktur melalui skema MYC untuk Luwu Raya merupakan yang terbesar dibandingkan wilayah lain di Sulsel, dengan nilai hampir Rp400 miliar. Program tersebut meliputi pembangunan satu unit RS Regional modern dan terlengkap di Kabupaten Luwu, penanganan jaringan irigasi sepanjang kurang lebih 58.540 meter untuk optimalisasi daerah irigasi seluas sekitar 11 ribu hektare, serta penanganan jalan strategis kewenangan provinsi sepanjang 35 kilometer lebih.

Selain itu, kebijakan afirmatif juga diwujudkan melalui dukungan APBN untuk sektor pertanian di Luwu Raya dengan total alokasi mencapai Rp107 miliar.

Selain itu, melalui dukungan APBN skema Instruksi Jalan Daerah (IJD), dilakukan intervensi Gubernur Sulsel untuk membuka akses menuju Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, sepanjang 15,45 kilometer.

Pada tahun 2026 dialokasikan anggaran sebesar Rp46 miliar untuk penanganan 4,8 kilometer, dengan sisa pekerjaan dilanjutkan pada tahun 2027. Termasuk pula penanganan Matano Belt Road dengan panjang ruas mencapai 33 kilometer.

Secara akumulatif, total dana pembangunan yang dialokasikan ke wilayah Luwu Raya sepanjang tahun 2025 mencapai sekitar Rp1,041 triliun. Nilai tersebut menunjukkan belanja pembangunan yang diterima Luwu Raya lebih besar dibandingkan kontribusi pendapatan daerahnya ke kas Pemprov Sulsel yang sebesar Rp806 miliar.

Irwan menegaskan, perbandingan data ini mencerminkan arah kebijakan fiskal Pemprov Sulsel yang menempatkan pemerataan dan keadilan pembangunan sebagai prioritas utama.

“Kebijakan ini disusun untuk memperkuat struktur ekonomi regional dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar yang berkelanjutan, dengan Luwu Raya sebagai salah satu lokomotif pembangunan Sulawesi Selatan ke depan. Ini juga menjadi bentuk keterbukaan informasi publik agar masyarakat memahami basis pengambilan keputusan anggaran pemerintah provinsi,” pungkasnya.

Reporter : Tahar

The post Pemprov Sulsel Gelontorkan Rp935 Miliar untuk Pembangunan Luwu Raya di APBD 2025 appeared first on Teraskota.info.

BPBD Sulsel Salurkan Bantuan Gubernur, Pengungsi Katimbang Capai 319 Jiwa

Tim Redaksi — Mon, 12 Jan 2026 12:50:22 +0000

TERAS, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel menyalurkan bantuan logistik dari Gubernur Sulawesi Selatan kepada warga terdampak banjir di Kota Makassar, Minggu (11/1/2026).

Kepala Pelaksana BPBD Sulsel, Amson Padolo, bersama Tim Reaksi Cepat (TRC) turun langsung meninjau sejumlah titik terdampak banjir, di antaranya kawasan Kodam III Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, serta Blok 8 dan Blok 10 Antang, Kecamatan Manggala.

Peninjauan tersebut dilakukan menyusul rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menetapkan sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan berstatus awas akibat curah hujan sangat lebat hingga ekstrem.

“Wilayah yang masuk kategori tersebut antara lain Makassar, Maros, Pangkep, Gowa, Barru, serta Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Bone. Kami melakukan pengecekan di titik-titik rawan banjir, termasuk Kelurahan Katimbang yang hampir setiap tahun terdampak,” ujar Amson.

Selain melakukan pemantauan, BPBD Sulsel juga menyerahkan bantuan logistik dari Gubernur Sulawesi Selatan berupa logistik pangan, perlengkapan keluarga, dan shelter kit kepada para pengungsi di Kantor Lurah Katimbang yang menjadi posko induk.

BPBD Sulsel bersama TRC turut meninjau luapan Sungai Biring Je’ne bersama Tim Drainase Kota Makassar. Banjir dipicu oleh curah hujan deras disertai penyempitan aliran sungai.

“Kondisi di Blok 8 dan Blok 10 Antang kemarin masih kondusif, namun informasi terbaru menunjukkan adanya pergerakan air di wilayah tersebut,” jelasnya.

Terkait kondisi pengungsi, Amson memastikan seluruh lokasi pengungsian, khususnya di Kantor Lurah Katimbang, dalam kondisi baik. Pelayanan kesehatan juga telah disiagakan dengan melibatkan tenaga medis dari puskesmas setempat.

Berdasarkan data BPBD hingga Minggu (11/1/2026) pukul 23.41 Wita, jumlah pengungsi di Kelurahan Katimbang tercatat 86 KK atau 319 jiwa yang tersebar di empat lokasi pengungsian, yakni Kantor Lurah Katimbang, SD Paccerakkang, Masjid Nurul Ikhlas Kodam III, dan Masjid Lailatul Qadar Blok AF.

BPBD Sulsel menyatakan akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi lintas instansi guna memastikan keselamatan warga serta pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi.

Reporter : Tahar

The post BPBD Sulsel Salurkan Bantuan Gubernur, Pengungsi Katimbang Capai 319 Jiwa appeared first on Teraskota.info.

Pemprov Sulsel Kebut Preservasi Jalan Paket IV MYP, Ruas Impa-Impa – Anabanua Mulai Dirasakan Manfaatnya Warga

Tim Redaksi — Mon, 12 Jan 2026 12:30:48 +0000

TERAS, WAJO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) terus menggenjot pembangunan infrastruktur jalan melalui Program Multi-Year Project (MYP) 2025-2027.

Salah satu yang tengah berjalan yakni Pekerjaan Preservasi Jalan Paket IV yang dilaksanakan melalui skema Multi Years Contract (MYC).

Paket IV memiliki nilai kontrak sekitar Rp615,6 miliar dengan total panjang penanganan mencapai 286,80 kilometer. 15 ruas jalan yang ditangani tersebar di sejumlah wilayah, meliputi Kabupaten Barru, Soppeng, Wajo, dan Bone, yang seluruhnya merupakan jalan provinsi strategis.

Salah satu ruas yang saat ini dalam tahap pengerjaan adalah Impa-Impa Anabanua sepanjang 16,9 kilometer di Kabupaten Wajo. Ruas ini dikenal sebagai urat nadi jalan poros provinsi yang menunjang mobilitas masyarakat dan distribusi logistik antarwilayah.

HSE (Health, Safety, and Environment) Officer PT Nindya Karya (Persero), Hadyan Rashidi, menjelaskan terkait penanganan ruas Impa-Impa-Anabanua dilakukan secara komprehensif.

Salah satunya pada ruas penanganan pertama pada segmen dua, tepatnya di sekitar Masjid Imaduddin Tancung, Kecamatan Tanasitolo.

“Di sini sedang dilakukan pekerjaan LPA (Lapisan Pondasi Atas) Aggregat kelas A,” ujar Hadyan di lokasi pengerjaan, Sabtu, 11 Januari, 2025.

Bahwa, penanganan ruas Impa-Impa–Anabanua mencakup rekonstruksi jalan, pemeliharaan rutin kondisi, serta rehabilitasi minor dan mayor, termasuk pekerjaan pengaspalan atau hotmix.

“Pemeliharaan rutin juga sudah dilaksanakan di ruas ini,” jelasnya.

Ia menerangkan, tahapan pekerjaan diawali dengan identifikasi kondisi eksisting untuk menentukan jenis penanganan yang tepat. Untuk pekerjaan minor, dilakukan terlebih dahulu penanganan jalur pemandu tertentu (JPT) seperti pembangunan talud dan pembatas jalan.

Setelah itu, pekerjaan dilanjutkan ke Lapisan Pondasi Atas (LPA) Aggregat kelas A , kemudian masuk ke pekerjaan mayor hingga tahap akhir berupa pengaspalan (hotmix).

“Namun, semua penanganan tetap menyesuaikan sesuai kondisi setiap area segmen di lapangan,” kata Hadyan.

Untuk penyelesaian pekerjaan pada ruas Impa-Impa-Anabanua, pihak pelaksana menargetkan rampung dan berupaya percepatan paling lambat pertengahan Maret 2026 atau sebelum lebaran. Kemudian direncanakan akan berpindah ruas penanganan selanjutnya pada ruas Ulugalung dan Salonro.

Terkait aspek keselamatan, Hadyan memastikan bahwa manajemen lalu lintas menjadi perhatian utama selama pekerjaan berlangsung. Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah disiagakan di setiap titik pekerjaan.

“Setiap titik ada flagman, pengaturan lalu lintas, dan pengawasan. Selain dari kami, ada juga pengawas dari konsultan yang memastikan ketertiban di lapangan,” ujarnya.

Selama pekerjaan, sistem buka tutup jalur diterapkan guna menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

Seiring progres pekerjaan, manfaat perbaikan jalan mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Hasni M, warga Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, mengungkapkan kondisi jalan sebelumnya sangat memprihatinkan.

“Dulu jalannya penuh lubang dan kalau musim hujan jadi kubangan air. Transportasi kurang lancar karena jalan rusak,” ujarnya.

Kini, menurut Hasni, kondisi jalan mulai membaik dan berdampak langsung pada aktivitas harian warga.

“Sekarang sudah mulai lancar, waktu tempuh perjalanan jadi lebih cepat karena ada peningkatan jalan. Aktivitas masyarakat mulai lancar, mau ke pasar dan berangkat kerja juga lancar,” katanya.

Hal senada disampaikan warga lainnya, Burhan Cora yang rumahnya juga menjadi lokasi berjualan makanan berada di tepi ruas jalan tersebut. Ia menyebutkan sebagian jalan telah diaspal.

“Di depan rumah saya sekarang sudah diaspal separuh tadi malam (11/1). Kalau dulu itu banyak sekali debunya. Sekarang kita lihat aktivitas masyarakat lebih lancar, kendaraan juga lancar,” ujarnya.

Melalui program preservasi jalan ini, Gubernur – Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati Rusdi menegaskan komitmennya untuk meningkatkan konektivitas wilayah, memperkuat akses ekonomi, serta menghadirkan infrastruktur jalan yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Sulawesi Selatan.(*)

Reporter : Tahar

The post Pemprov Sulsel Kebut Preservasi Jalan Paket IV MYP, Ruas Impa-Impa – Anabanua Mulai Dirasakan Manfaatnya Warga appeared first on Teraskota.info.

Perbaikan Rekonstruksi Ruas Paleteang-Malimpung-Batas Enrekang,Warga Pinrang Sambut Antusias

Tim Redaksi — Mon, 12 Jan 2026 12:16:26 +0000

TERAS, PINRANG – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) terus menggenjot penanganan preservasi jalan melalui Paket 3 dengan total anggaran Rp478,1 miliar. Program ini mencakup penanganan sepanjang 254,85 kilometer yang tersebar pada 15 ruas jalan di sejumlah kabupaten.

Salah satu ruas yang saat ini tengah dikerjakan, berada di Kabupaten Pinrang, yakni ruas Paleteang-Malimpung-Batas Enrekang sepanjang 19,00 kilometer.

Kepala Pelaksana Proyek Paket 3 PT. Bumi Karsa, Faisal Hamka, mengatakan pekerjaan di lapangan telah memasuki sejumlah tahapan penting, mulai dari penyiapan badan jalan hingga rekonstruksi.

Pekerjaan yang sedang berjalan meliputi penyiapan badan jalan, perbaikan badan jalan, rekonstruksi kelas A (primer), pengaspalan di beberapa segmen, pembangunan talud, pasangan batu untuk saluran ngendong atau drainase kecil, saluran samping, serta pekerjaan bahu jalan selebar 1,5 meter dengan rigid beton kiri dan kanan.

“Itu yang sementara berjalan, dengan yang lain sementara on progres,” kata Faisal Hamka, Sabtu, 11 Januari 2025.

Ia menjelaskan, ruas lainnya juga masih dalam tahap progres pengerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Untuk ruas Paleteang-Malimpung-Batas Enrekang, proyek ini ditargetkan rampung sesuai jadwal pada Desember 2026. Namun, menargetkan percepatan penyelesaian sehingga dapat difungsikan lebih awal pada April 2026.

Dampak pembangunan infrastruktur ini dinilai akan bermanfaat bagi masyarakat.

Kepala Dusun Bonne, Desa Sipatuo, Kabupaten Pinrang, Mustamin, mengungkapkan rasa syukur dan antusiasme warga atas perbaikan jalan yang telah lama dinantikan.

“Kami sangat senang sekali, Pak. Sudah sekian lama jalan ini rusak. Kasihan, kendaraan sering antre panjang di jalan. Sekarang masyarakat sangat antusias,” ujarnya.

Menurut Mustamin, ruas tersebut merupakan jalur strategis lintas provinsi yang menghubungkan Sulawesi Barat, Makassar, hingga Tana Toraja, sehingga keberadaannya sangat vital bagi mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi.

“Kami masyarakat di sini sangat bersyukur dan berterima kasih atas perbaikan dan pembangunan kembali jalan ini oleh Pemprov,” katanya.

Ia juga mengenang kunjungan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman ke wilayah tersebut, saat warga menyampaikan langsung berbagai aspirasi pembangunan.

Waktu Pak Gubernur berkunjung ke sini, kami sampaikan persoalan pembangunan, termasuk jalan, persawahan, dan pengairan. Alhamdulillah sekarang sudah terbukti. Terima kasih, Bapak Gubernur,” ujar Mustamin.

Reporter : Tahar

The post Perbaikan Rekonstruksi Ruas Paleteang-Malimpung-Batas Enrekang,Warga Pinrang Sambut Antusias appeared first on Teraskota.info.