Prabowo Subianto Archives | Teraskota.info

Ikuti Launching Daring Presiden Prabowo, Hasrul Abdul Rajab Dukung Penguatan Koperasi Desa di Gowa

Tim Redaksi — Sat, 16 May 2026 04:53:48 +0000

Teras, Gowa – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Hasrul Abdul Rajab dari Fraksi Gerindra mengikuti launching 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto secara daring, Sabtu (16/5/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, dan menjadi bagian dari program penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa yang dijalankan pemerintah pusat.

Dalam kegiatan itu, Hasrul Abdul Rajab hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Gowa Fahmi Adam, Wakil Bupati Gowa Dharmawangsah Muin, anggota DPRD Kabupaten Gowa Wahyuni dan Nurdani, serta Dandim 1409/Gowa Letkol Inf Heri Kuswanto. Turut hadir pula Kajari Gowa Bambang Dwi Murcolono, SH., MH., Kadis Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa, para PJU Kodim 1409/Gowa, Camat Bontonompo Selatan, unsur Forkopimca Bontonompo Selatan, para Kepala Desa, BPD, pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta tokoh masyarakat setempat.

Peluncuran yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto secara virtual tersebut diikuti serentak dari berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan di seluruh tanah air.

Dalam sambutannya secara daring, Presiden Prabowo menekankan bahwa koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang mampu menopang kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat desa.

Kalau ekonomi rakyat bergerak dari desa, maka bangsa ini akan semakin kuat dan mandiri,” ujar Prabowo dalam sambungan virtual kegiatan launching tersebut.

Menanggapi hal itu, Hasrul Abdul Rajab menyatakan dukungannya terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat di Kabupaten Gowa.

“Program koperasi desa ini sangat positif karena membuka ruang pemberdayaan masyarakat, memperkuat UMKM, serta menciptakan perputaran ekonomi yang lebih mandiri di tingkat desa,” kata Hasrul Abdul Rajab saat ditemui media Teras Kota di sela-sela acara.

Menurutnya, keberadaan koperasi tidak hanya menjadi wadah usaha bersama, tetapi juga mampu mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal agar pertumbuhan ekonomi desa berjalan lebih berkelanjutan.

Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Hasrul tampak berdiskusi bersama unsur TNI, pemerintah daerah, pengurus koperasi, dan tokoh masyarakat mengenai kesiapan pelaksanaan program koperasi di Kabupaten Gowa agar berjalan efektif, tepat sasaran, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

The post Ikuti Launching Daring Presiden Prabowo, Hasrul Abdul Rajab Dukung Penguatan Koperasi Desa di Gowa appeared first on Teraskota.info.

Wakil Ketua DPRD Gowa Hadiri Peresmian SPPG Polri di Bajeng Barat

Tim Redaksi — Fri, 13 Feb 2026 06:28:33 +0000

Teras, Gowa – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Hasrul Abdul Rajab, SE menghadiri kegiatan peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri yang digelar di Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Jumat (13/2/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program nasional Polri dalam mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia melalui Zoom Meeting bersama Presiden RI bapak Prabowo Subianto. Acara di Kabupaten Gowa dipusatkan di lokasi SPPG Polri Bajeng Barat.

Peresmian dipimpin oleh Kapolres Gowa, Muhammad Aldy Sulaiman, yang menegaskan bahwa program SPPG Polri merupakan bentuk dukungan institusi kepolisian terhadap upaya peningkatan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.

Dalam kesempatan tersebut, Hasrul Abdul Rajab menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Polri yang turut mengambil peran dalam mendukung program strategis nasional.

“Program ini sangat positif karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak. Kami di DPRD tentu mendukung penuh langkah-langkah kolaboratif seperti ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan program sosial.

“Ke depan, kita berharap program ini berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran, sehingga mampu membantu peningkatan kualitas gizi dan kesehatan generasi kita,” tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gowa, perwakilan TNI, Kejaksaan, jajaran Pemerintah Kabupaten Gowa, serta para tamu undangan lainnya.

Kehadiran para pemangku kepentingan itu menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung program pemerintah pusat di bidang pemenuhan gizi masyarakat.

The post Wakil Ketua DPRD Gowa Hadiri Peresmian SPPG Polri di Bajeng Barat appeared first on Teraskota.info.

Presiden Prabowo Anugerahi Satyalancana Wira Karya ke Andi Sudirman

Tim Redaksi — Thu, 08 Jan 2026 02:20:37 +0000

TERAS, KARAWANG – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI, Prabowo Subianto, Kamis (8/1/2026).

Penghargaan bergengsi ini diberikan atas jasa dan kontribusi besar Pemprov Sulsel dalam meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional.

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Presiden Prabowo kepada Gubernur Sulsel dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional yang berlangsung di Karawang, Jawa Barat, pada Rabu (7/1/2026).

“Penghargaan ini sebagai apresiasi bersama seluruh Petani se-Sulsel, Penyuluh, Kades, KDH, Dinas Pertanian Prov dan Kabupaten Kota, TNI/Polri, Kejaksaan, Bulog, Kementrian Pertanian dan seluruh stakeholder lainnya,” ujar Andi Sudirman.

Di bawah kepemimpinan Andi Sudirman bersama Fatmawati Rusdi, Sulsel dinilai konsisten menghadirkan kebijakan yang berpihak pada petani dan ketahanan pangan nasional.

Dalam mendukung program swasembada pangan, Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran ratusan miliar rupiah untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Salah satu program unggulan adalah pemberian Mandiri Benih Andalan untuk lahan seluas 200 ribu hektare, serta penyaluran ratusan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada petani di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

“Pemprov Sulsel mengalokasikan ratusan miliar untuk peningkatan produktivitas pangan khusus padi dengan pemberian 200 Ribu Hektare Mandiri Benih Andalan dan Ratusan Alsintan kepada petani se-Sulsel,” terangnya.

Reporter : Tahar

The post Presiden Prabowo Anugerahi Satyalancana Wira Karya ke Andi Sudirman appeared first on Teraskota.info.

Saat Keadilan Dipulihkan, Rehabilitasi Presiden untuk Dua Guru Luwu Utara dan Kerangka Konstitusi Pasal 14 UUD 1945

Tim Redaksi — Sat, 15 Nov 2025 23:37:43 +0000

Oleh: H. Hiyar Abdi Daeng Nuntung

Ada momen-momen dalam hidup bangsa ini yang sungguh menyayat hati sekaligus menghadirkan harapan, saat negara mengulurkan tangan dan mengakui bahwa ada kesalahan, dan saat seorang guru, yang seharusnya menjadi pilar pendidikan, dipulihkan harkat dan martabatnya kembali. Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk merehabilitasi dua guru SMA di Luwu Utara, yakni Drs. Rasnal dan Drs. Abdul Muis Muharram, adalah salah satu dari momen itu.

Keputusan ini bukan sekadar tindakan administratif, ia berbicara tentang tanggung jawab moral dan konstitusional sebuah negara terhadap pendidik. Ia menunjukkan bahwa negara bisa salah, namun negara juga bisa memperbaiki. Dan yang terpenting, negara hadir di saat luka.

Landasan Hukum: Pasal 14 UUD 1945 dan Hak Prerogatif Presiden

Secara konstitusional, rehabilitasi yang diberikan Presiden dalam kasus ini memiliki payung yang jelas: Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Kewenangan ini adalah bagian dari hak prerogatif presiden, sebuah kekuasaan istimewa yang diberikan oleh konstitusi demi fungsi eksekutif dalam membina keadilan dan kemanusiaan.

Tentu, hak prerogatif ini tidaklah bersyarat kosong. Dalam praktiknya, Presiden harus “memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung” saat memutuskan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme check and balances, Presiden tidak dapat semena-mena menghidupkan kembali harkat seseorang tanpa pertimbangan hukum dari lembaga yudikatif tertinggi.

Lebih jauh, dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), rehabilitasi diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya, terutama ketika ia pernah diproses hukum tanpa dasar yang sah atau terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum.

Dengan pemahaman ini, keputusan rehabilitasi Presiden kepada kedua guru Luwu Utara tidak hanya legal menurut konstitusi, tapi juga bermakna secara moral dan kemanusiaan, pemulihan nama baik dan hak-hak profesi mereka setelah melalui proses panjang.

Yurisprudensi dan Praktik Pemberian Rehabilitasi

Dalam kajian hukum konstitusional Indonesia, praktek rehabilitasi oleh Presiden bukanlah hal baru. Berdasarkan pedoman pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, pertimbangan dari Mahkamah Agung menjadi syarat penting. Artikel akademik dari UIN Al-Alauddin juga menjelaskan bahwa hak prerogatif presiden dalam hal ini merupakan kewenangan tunggal (single executive), tetapi dijalankan dengan mekanisme pertimbangan lembaga lain, terutama MA.

Mekanisme tersebut mencerminkan keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif, sebuah pondasi konstitusional yang menjaga bahwa rehabilitasi bukan sekadar pemberian belas kasihan, tetapi pemulihan keadilan setelah analisis hukum. Menurut dokumen resmi, Keppres sebelumnya (seperti Keppres No. 124/1998) menggunakan pendapat Mahkamah Agung sebagai rujukan dalam proses rehabilitasi.

Dengan demikian, rehabilitasi kepada Rasnal dan Abdul Muis bukanlah keputusan impulsif: ia bagian dari rangkaian prosedur konstitusional yang mapan.

Dukungan Moral dan Spiritual: Ujian, Cinta, dan Perlindungan

Sebagai pengamat kebijakan publik sekaligus budaya, saya tidak bisa melepaskan diri dari dimensi manusiawi dan spiritual dalam kisah ini. Di bawah sinar konstitusi, kita melihat keadilan formal. Namun, di balik itu, ada insan pendidik yang mungkin merasa terpuruk: nama baik tercoreng, reputasi terguncang, dan profesi sebagai guru yang mereka cintai dan dedikasikan seakan dipertanyakan.

Saya percaya, dalam pandangan Allah SWT, ujian ini bukanlah bentuk kutukan, melainkan cara kasih sayang-Nya yang dalam. Allah menguji hamba-Nya yang dicintai, agar mereka bisa bangkit lebih kuat, lebih tegar, dan lebih mulia. Bagi Rasnal dan Abdul Muis, cobaan hukum ini mungkin telah melukai hati, tetapi keyakinan dan kesabaran mereka akhirnya membawa restu dari negara dan semoga mendekatkan mereka pada ridha Ilahi.

Kepada kedua guru terhormat itu. Saya ingin menyampaikan, Anda tidak sendirian dalam luka ini. Banyak dari kita, sesama guru, orang tua, warga pendidikan, dan masyarakat Luwu Utara, ikut merasakan getaran kesedihan sekaligus kebanggaan. Kita semua berdoa agar Allah menyelimuti Anda dengan perlindungan-Nya, memulihkan hati Anda, serta memberikan keberkahan dalam mengabdi kembali di dunia pendidikan.

Apresiasi kepada DPRD Sulawesi Selatan dan Semua yang Berjuang

Keputusan ini tidak datang tiba-tiba, ia merupakan hasil dari perjuangan bersama. Saya dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang telah berjuang, menyalurkan aspirasi, dan memfasilitasi pertemuan dengan Presiden. Bukti nyata bahwa wakil rakyat harus berada di garda depan ketika persoalan keadilan dan martabat warga dipertaruhkan.

Terima kasih juga kepada DPR RI, khususnya Wakil Ketua DPR (Sufmi Dasco Ahmad), yang cepat merespons dan membawa suara rakyat ke Presiden. Tanpa sinergi antarlembaga dan partisipasi masyarakat, pemulihan ini mungkin tidak akan terjadi secepat ini.

Pandangan Ahli: Pendapat Para Pakar

Sebagai pengamat publik, saya juga mengutip pandangan tokoh-tokoh akademis dan pakar kebijakan, banyak ahli hukum konstitusi menilai langkah Presiden sebagai tindakan yang tepat dan konstitusional. Mereka menyatakan bahwa penggunaan hak prerogatif rehabilitasi dalam kasus ini adalah contoh negara menjunjung tinggi keadilan restoratif, bukan semata kekuasaan eksekutif yang otoriter.

Menurut beberapa pakar, keputusan ini bisa menjadi preseden positif negara mengakui kesalahan sistemik, memperbaiki reputasi pendidik, dan menunjukkan bahwa reformasi pendidikan harus diiringi reformasi cara memperlakukan guru. Dalam jangka panjang, ini dapat mendorong kebijakan perlindungan guru, terutama honorer agar tidak lagi terjebak dalam penegakan hukum yang timpang.

Rasa Sedih dan Harapan dalam Budaya Kita

Di Sulawesi Selatan, budaya menghargai guru sangat kental: guru adalah tokoh masyarakat, panutan moral, pilar pembentuk generasi masa depan. Ketika dua guru ini dicemarkan namanya, itu bukan hanya masalah hukum, itu luka budaya. Ada kesedihan mendalam di komunitas lokal: murid, orang tua, sesama guru, dan tokoh adat semuanya merasakan betapa berharganya reputasi mereka.

Keputusan rehabilitasi ini bukan sekadar perbaikan hukum, tetapi rekonsiliasi budaya. Dengan dipulihkannya nama baik, kita memberi ruang bagi healing sosial bagi Luwu Utara untuk menyembuhkan luka kolektif, dan bagi bangsa untuk menegaskan kembali bahwa guru adalah harta tak ternilai.

Kesimpulan: Sebuah Titik Balik Keadilan

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan rehabilitasi kepada Rasnal dan Abdul Muis adalah langkah berani, namun penuh kemanusiaan. Ia bermakna di dua dimensi: konstitusional, karena berlandaskan Pasal 14 UUD 1945 dan mekanisme pertimbangan Mahkamah Agung dan spiritual-moral, karena menyentuh harga diri pendidik yang telah lama dirundung stigma.

Sebagai masyarakat, kita patut bersyukur bahwa negara tidak melupakan tugasnya untuk melindungi guru, bukan hanya sebagai profesi, tetapi sebagai insan mulia yang mendidik generasi penerus. Kita juga perlu terus mendorong agar kebijakan perlindungan guru berkembang lebih sistematis: aturan tentang komite sekolah, sumbangan orang tua, dan kesejahteraan guru honorer harus dievaluasi agar tidak menimbulkan risiko hukum di masa depan.

Akhirnya, kepada Rasnal dan Abdul Muis, saya menyampaikan, jadikan momen rehabilitasi ini sebagai awal kebangkitan. Semoga Allah SWT selalu menjaga Anda, memperkuat iman, dan memberkati jalan Anda dalam mengabdi untuk pendidikan. Dan kepada seluruh rakyat Sulawesi Selatan dan Indonesia, semoga kita terus memperjuangkan negara yang adil, bermartabat, dan penuh kasih.

The post Saat Keadilan Dipulihkan, Rehabilitasi Presiden untuk Dua Guru Luwu Utara dan Kerangka Konstitusi Pasal 14 UUD 1945 appeared first on Teraskota.info.

Prabowo Lantik Dua Menteri dan Tiga Wakil Menteri Baru

Tim Redaksi — Wed, 17 Sep 2025 12:26:38 +0000

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik dua menteri dan tiga wakil menteri baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Pelantikan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 96/P Tahun 2025. Adapun pejabat yang dilantik yakni Djamari Chaniago sebagai Menko Polhukam, Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Afriansyah Noor sebagai Wamenaker, Rohmat Marzuki sebagai Wamen Kehutanan, serta Farida Farichah sebagai Wamen Koperasi.

Presiden Prabowo memimpin langsung pengucapan sumpah jabatan. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat serta dihadiri pimpinan lembaga negara, sejumlah menteri, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

The post Prabowo Lantik Dua Menteri dan Tiga Wakil Menteri Baru appeared first on Teraskota.info.

Wakil Ketua Umum DPN ADKASI Ramli Siddik Apresiasi Reshuffle Kabinet Presiden RI

admin — Wed, 10 Sep 2025 02:44:13 +0000

TERASKOTA.INFO – Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN ADKASI), H. Muh Ramli Siddik Daeng Rewa, mengapresiasi reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menilai langkah tersebut sebagai strategi memperkuat soliditas pemerintahan sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan nasional.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Gowa itu, reshuffle harus dipandang sebagai upaya Presiden menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan jalannya program prioritas secara efektif. “Reshuffle kabinet ini patut diapresiasi. Kita berharap pejabat baru dapat segera bekerja sesuai arahan Presiden, menghadirkan inovasi, serta membuka peluang percepatan pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Ramli, Rabu (10/9/2025).

Ia menegaskan, reshuffle bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan instrumen penting untuk menjawab tuntutan masyarakat. Karena itu, pejabat yang baru dilantik dituntut memiliki keberanian mengambil langkah, menjaga integritas, dan mampu beradaptasi dengan dinamika kebutuhan rakyat.

Lebih lanjut, Ramli menyampaikan bahwa DPRD di daerah, melalui ADKASI, siap bersinergi mendukung arah kebijakan pemerintah pusat.

“Sebagai representasi rakyat di daerah, kami mendorong agar sinergi pusat dan daerah semakin kuat, sehingga tujuan besar pembangunan nasional dapat terwujud secara merata,” pungkasnya.

The post Wakil Ketua Umum DPN ADKASI Ramli Siddik Apresiasi Reshuffle Kabinet Presiden RI appeared first on Teraskota.info.