add_action('wp_enqueue_scripts', function() {
if(is_home()) {
wp_enqueue_script('slick', get_template_directory_uri() . '/assets/js/slick.min.js', array('jquery'), '1.0', true);
wp_enqueue_script('slick-headline', get_template_directory_uri() . '/assets/js/slick-headline-init.js', array('slick'), '1.0', true);
}
});
The post DPRD Gowa Gelar Rapat Pembahasan LKPJ Bupati TA 2025 Bersama Pansus dan OPD appeared first on Teraskota.info.
]]>Rapat yang berlangsung di ruang paripurna tersebut dipimpin oleh Andi Nasruddin selaku pimpinan sidang. Turut hadir Ketua DPRD Gowa Fahmi Adam, Ketua Pansus Risqiyah Hijaz, Wakil Ketua Pansus Andi Lukman Naba, serta Wakil Ketua III DPRD Tyna Haji Tino Dg Mawangi.
Pembahasan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk mengkaji capaian program serta efektivitas kebijakan pemerintah daerah.
Sejumlah OPD turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, BKPSDM, hingga Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Gowa.
Ketua DPRD Gowa, Fahmi Adam saat ditemui usai Rapat menegaskan bahwa pembahasan LKPJ ini bertujuan memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai perencanaan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Melalui pembahasan ini, DPRD bersama Pansus akan mencermati secara menyeluruh capaian kinerja pemerintah daerah, sekaligus merumuskan rekomendasi strategis untuk perbaikan ke depan,” ujar Fahmi kepada Media
Sementara itu dalam rapat tersebut, anggota DPRD Abdul Razak menyoroti adanya ketidaksesuaian antara data target dan realisasi dalam laporan sejumlah SKPD dengan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Ia mencontohkan pada sektor pendidikan, khususnya pembangunan perpustakaan sekolah, yang menunjukkan perbedaan angka antara laporan SKPD dan dokumen resmi. Menurutnya, hal ini perlu segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan kebingungan dalam proses evaluasi.
“Kita harus memastikan mana yang menjadi acuan, apakah data dalam LKPJ atau yang disampaikan SKPD. Perbedaan ini tidak hanya terjadi di Dinas Pendidikan, tetapi juga di beberapa OPD lainnya,” tegasnya.
Selain itu, Abdul Razak juga menekankan pentingnya transparansi dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi capaian program, baik yang tidak mencapai target maupun yang melampaui target.
“Setiap program pasti memiliki dinamika di lapangan. SKPD perlu menyampaikan secara terbuka berbagai kendala yang dihadapi, agar evaluasi yang dilakukan benar-benar komprehensif,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Pansus, Risqiyah Hijaz, turut menyoroti aspek koordinasi antar perangkat daerah, khususnya terkait responsivitas dalam komunikasi.
Ia meminta agar jajaran OPD, terutama di lingkup pengelolaan keuangan daerah, lebih kooperatif dan responsif terhadap kebutuhan data yang diminta oleh Pansus.
“Kami harap OPD terkait dapat lebih responsif dan mudah dihubungi oleh tim Pansus, sehingga proses pembahasan berjalan efektif dan tidak terhambat,” ujarnya.
DPRD Gowa berharap seluruh pihak dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembahasan ini guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
The post DPRD Gowa Gelar Rapat Pembahasan LKPJ Bupati TA 2025 Bersama Pansus dan OPD appeared first on Teraskota.info.
]]>The post DPRD Gowa Bahas LKPJ 2025, IPM Meningkat Jadi Indikator Positif appeared first on Teraskota.info.
]]>Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab, SE dengan didampingi Wakil Ketua II Taufik Surullah, S.IP dan Wakil Ketua III Tyna Haji Tino Dg Mawangi, ketua komisi dan anggota dewan lainnya.
Saat dikonfirmasi usai rapat, Hasrul Abdul Rajab menegaskan bahwa LKPJ memiliki peran strategis dalam fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“LKPJ ini merupakan instrumen penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kami akan mencermati secara detail seluruh capaian dan program pemerintah daerah, agar ke depan kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Hasrul kepada Media
Menurutnya, pembahasan LKPJ tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi ruang strategis bagi DPRD untuk memberikan catatan, masukan, serta rekomendasi konstruktif terhadap kinerja pemerintah daerah.
“DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap program berjalan efektif dan akuntabel. Karena itu, sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah sangat diperlukan demi keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Gowa,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, DPRD juga menyoroti sejumlah indikator capaian pembangunan daerah, salah satunya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan tren positif. Hal ini dinilai sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sementara itu, Bupati Gowa Dr. Hj. Sitti Husniah Talenrang, S.E., M.M yang hadir bersama Wakil Bupati Darmawangsyah Muin, S.T., M.Si jajaran Forkopimda, serta kepala OPD lingkup Pemkab Gowa.
Dalam sambutannya, Bupati Gowa menyampaikan bahwa LKPJ Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan program pembangunan selama satu tahun terakhir.
“Capaian yang diraih merupakan hasil kerja bersama. Pemerintah daerah terus berupaya mendorong pembangunan yang selaras dengan visi nasional dan provinsi, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Husniah.
Ia juga menekankan pentingnya transformasi di berbagai sektor, mulai dari sosial, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan, guna menjawab tantangan pembangunan ke depan.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi DPRD dalam memperkuat fungsi pengawasan, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan sinergi yang terus terjaga antara legislatif dan eksekutif, diharapkan pembangunan di Kabupaten Gowa dapat berjalan lebih optimal, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
The post DPRD Gowa Bahas LKPJ 2025, IPM Meningkat Jadi Indikator Positif appeared first on Teraskota.info.
]]>The post DPRD Kabupaten Gowa Sepakati Pembahasan Lanjutan Empat Ranperda Strategis appeared first on Teraskota.info.
]]>Kesepakatan ini mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gowa dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Gowa, Jumat, 6 Januari 2026.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Gowa Hasrul Abdul Rajab, S.E., didampingi Wakil Ketua III DPRD Gowa Tyna Haji Tino Dg Mawangi, serta dihadiri Wakil Bupati Gowa Ir. H. Darmawangsyah Muin, ST, MM.
Turut dihadiri dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Andy Azis Peter, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gowa, unsur Forkopimda, pimpinan SKPD, serta para camat lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.
Empat Ranperda yang disepakati untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan lanjutan yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik, Kabupaten Layak Anak, serta Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Wakil Ketua DPRD Gowa Hasrul Abdul Rajab menyampaikan bahwa DPRD pada prinsipnya mendukung pembahasan lanjutan keempat Ranperda tersebut karena memiliki urgensi tinggi dan berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, kepastian hukum, serta perlindungan sosial masyarakat.
“DPRD Kabupaten Gowa mendorong agar setiap Ranperda yang dibahas tidak hanya memenuhi aspek regulatif, tetapi juga bersifat implementatif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Hasrul.
Ia menambahkan, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan sejumlah pandangan, masukan, dan catatan sebagai bahan penyempurnaan Ranperda sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. DPRD juga mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk masing-masing Ranperda agar pembahasan dapat dilakukan secara lebih mendalam, terarah, dan komprehensif.
Menurut Hasrul, Ranperda Penyelenggaraan Bangunan Gedung diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta kemudahan layanan perizinan bangunan, sekaligus menjamin aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Sementara Ranperda Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dipandang penting dalam meningkatkan layanan sanitasi dan menekan risiko gangguan kesehatan.
Pada Ranperda Kabupaten Layak Anak, DPRD menekankan pentingnya pemenuhan dan perlindungan hak anak melalui kebijakan yang terintegrasi di berbagai sektor pelayanan publik. Adapun Ranperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diarahkan untuk memperluas perlindungan sosial bagi pekerja, khususnya pekerja rentan.
Sementara itu, Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin menyampaikan apresiasi atas pandangan dan masukan fraksi-fraksi DPRD. Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Gowa siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Pandangan DPRD menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan kebijakan dan regulasi agar pelayanan publik semakin mudah diakses, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Darmawangsyah.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Gowa bersama DPRD Kabupaten Gowa akan memastikan implementasi seluruh regulasi berjalan efektif dan berkelanjutan, sehingga setiap produk hukum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Dengan dilanjutkannya pembahasan empat Ranperda tersebut, DPRD Kabupaten Gowa dan Pemerintah Kabupaten Gowa berharap dapat menghasilkan regulasi daerah yang berkualitas, responsif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik bagi masyarakat.
The post DPRD Kabupaten Gowa Sepakati Pembahasan Lanjutan Empat Ranperda Strategis appeared first on Teraskota.info.
]]>