TERASKOTA.Info – Ada sesuatu yang janggal di Morowali. Sesuatu yang membuat Menhan sampai mengangkat suaranya, bukan sekadar meninggikan nada. “Tidak boleh ada republik di dalam republik,” katanya kalimat yang biasanya hanya keluar ketika negara mencium aroma kekuasaan lain yang mencoba tumbuh diam-diam.
Kalimat itu bukan sembarang peringatan. Itu lebih mirip tamparan diplomatis bagi siapa pun yang merasa bisa membuat aturan sendiri di atas tanah yang mestinya tunduk pada satu otoritas negara.
Publik langsung menyorot Bandara Morowali, fasilitas yang sejak awal lebih cepat berubah daripada kemampuan pemerintah mengawasinya. Ia dibangun untuk melayani industri, tetapi kini justru menyeret negara ke pertanyaan berbahaya, siapa sebenarnya yang berkuasa di sana?
Di linimasa, rekaman kunjungan Jokowi ke Morowali ikut beredar. Bukan sebagai tuduhan, tapi sebagai pengingat l di era itu, kawasan ini sedang didorong menjadi etalase hilirisasi. Kini etalase itu tiba-tiba berkabut, dan publik bertanya-tanya apa saja yang dibiarkan tumbuh di balik tirainya.
Industri tumbuh, bandara diperluas, investor masuk dengan langkah besar. Tapi saat kekuasaan ekonomi melonjak tinggi dan regulasi tertinggal jauh di titik start, kekosongan itu memberi ruang bagi sesuatu yang lebih gelap “otoritas bayangan”
Isu bahwa ada pihak yang “mengatur” bandara seolah-olah milik pribadi bukan lagi rumor pinggir jalan. Ia cukup besar untuk memaksa Menhan ikut turun tangan. Di Indonesia, itu biasanya berarti negara merasa wilayahnya sedang diganggu.
Beberapa pejabat pusat disebut tersentak. Bukan karena bandara itu terancam, tetapi karena mereka seperti baru sadar bahwa industri raksasa di Morowali mungkin telah menciptakan struktur kekuasaan paralel yang tak pernah masuk dalam peta resmi negara.
Di meja birokrasi, percakapan berubah nada, dari diskusi teknis menjadi bisikan tentang pengaruh, dominasi, dan batas kekuasaan yang mulai kabur. Dan setiap kabur, ada yang mengisi.
Situasi ini membuat publik kembali menelaah jejak peresmian dan kebijakan era Jokowi. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menanyakan apakah percepatan pembangunan membuka celah bagi tumbuhnya feodalisme baru dalam bentuk modern.
Di Morowali, “siapa bos sebenarnya?” menjadi pertanyaan yang tidak lagi terdengar retoris. Negara merasa perlu mengulang deklarasi dasarnya, tidak ada wilayah Indonesia yang boleh dikelola seperti halaman belakang perusahaan.
Sumber di kementerian menyebut bahwa pernyataan Menhan sebenarnya kode keras, negara sedang memetakan siapa yang memegang remote control kekuasaan di kawasan itu. Dan kalau diperlukan, remote-nya akan direbut paksa.
Para analis berseloroh, “Kalau negara sampai bicara soal republik dalam republik, berarti sudah ada yang kelewat pede.” Selorohan itu terdengar lebih serius ketika dikaitkan dengan nilai investasi dan kepentingan internasional yang bermain di Morowali.
Dalam konteks itu, bandara bukan sekadar runway dan terminal. Ia adalah simbol siapa yang bisa menentukan siapa masuk dan siapa keluar. Dan kekuasaan sebesar itu, jika jatuh ke tangan yang salah, bisa menciptakan kerajaan kecil berpagar baja.
Pemerintah pusat kini bergerak, meski tidak seheboh viralnya berita. Mereka tahu Morowali terlalu besar untuk disentuh secara sembarangan. Tapi terlalu berbahaya jika dibiarkan berjalan tanpa pagar negara.
Sementara itu, publik hanya melihat lapisan permukaan, pernyataan Menhan, potensi penutupan bandara, dan tumpukan kabar simpang siur. Yang tak terlihat adalah perebutan kendali yang sebenarnya sedang berlangsung.
Morowali bukan sekadar kawasan industri. Ia adalah ajang kekuatan ekonomi yang mungkin saja selama ini berjalan beberapa langkah di depan negara atau justru keluar jalur dari orbit negara.
Dan ketika Menhan berkata “tidak boleh ada republik dalam republik”, ia bukan sedang mengomentari bandara. Ia sedang memperingatkan siapa pun yang merasa bisa membangun kekuasaan tandingan di negeri ini. Pesannya jelas, permainan sudah kelewat jauh, dan negara sedang datang untuk mengambil alih.
