TERAS KOTA, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai target swasembada pangan dalam waktu dua hingga tiga bulan yang disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman perlu dibuktikan dengan capaian riil di lapangan.
Ia menegaskan, cita-cita swasembada memang penting, namun harus berdiri di atas fondasi pertanian yang kuat dan berkelanjutan. Menurut Daniel, keberhasilan sektor pertanian tidak cukup diukur dari peningkatan produksi atau kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) di atas kertas.
“Bagi kami, persoalan utama pertanian nasional bukan hanya berapa banyak beras yang dipanen, tetapi seberapa kuat fondasi ekosistem pertanian kita untuk menopang ketahanan pangan secara berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).
“Maka swasembada pangan harus nyata, bukan sekadar janji-janji atau angka politik,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya untuk mengejar target Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan dalam dua hingga tiga bulan ke depan.
Amran menyebut total produksi beras Indonesia tahun ini telah mencapai 33,1 juta ton dan ditargetkan meningkat menjadi 34 juta ton pada akhir tahun. Daniel mengapresiasi capaian tersebut, namun mengingatkan masih banyak petani menghadapi tekanan biaya produksi yang tinggi akibat harga pupuk, benih unggul, dan solar subsidi yang tidak merata.
“Banyak daerah pertanian yang masih kesulitan mendapatkan pupuk subsidi tepat waktu, sementara harga eceran pupuk non-subsidi naik signifikan. Jadi biaya produksi yang tidak efisien penting untuk diatasi karena bila tidak akan menggerus daya saing produksi petani kita,” tutur legislator asal Kalimantan Barat I itu. Ia menambahkan, pencapaian swasembada tidak akan berarti bila kesejahteraan petani tetap stagnan.
“Perlu digarisbawahi, swasembada tidak akan berarti jika petani tetap hidup dalam ketidakpastian dan margin keuntungan yang tipis,” sambungnya. Daniel juga menyoroti ketergantungan sektor pertanian terhadap impor bahan baku seperti pupuk, pestisida, dan alat pertanian. Menurutnya, kemandirian pangan tak mungkin tercapai jika rantai pasok masih tergantung pada bahan impor.
“Nah Pemerintah, harus menyiapkan strategi substitusi impor dan memperkuat industri hulu pertanian dalam negeri agar ketahanan pangan benar-benar berdiri di atas kaki sendiri,” tegasnya. Selain itu, Daniel menilai perubahan iklim yang menyebabkan curah hujan ekstrem dan pola musim tak menentu harus menjadi pertimbangan serius pemerintah.
“Target swasembada tidak akan tercapai tanpa adaptasi iklim di sektor pertanian. Misalnya, pembangunan embung, irigasi presisi, serta varietas benih tahan kekeringan dan banjir,” katanya.
Ia mengingatkan, pemerintah kerap terlalu fokus pada sisi produksi, sementara investasi untuk perbaikan irigasi dan konservasi lahan masih minim. Daniel juga menyoroti aspek regenerasi petani. Lebih dari 60 persen petani Indonesia saat ini berusia di atas 45 tahun, sementara minat generasi muda terhadap sektor pertanian terus menurun.
“Jika negara tidak serius menyediakan insentif dan akses tanah bagi petani muda, maka dalam 10–15 tahun ke depan kita bisa menghadapi krisis tenaga kerja pertanian,” pungkas Daniel.
