Teras, Gowa – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Hasrul Abdul Rajab, SE, melaksanakan kegiatan Reses Kedua dengan menggelar temu konstituen di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, pada Rabu (1 April 2026).
Kegiatan reses ini merupakan wujud komitmen dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Sebelumnya, reses pertama telah dilaksanakan pada Selasa (31 Maret 2026) di Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu.
Dalam kesempatan tersebut, berbagai masukan, saran, dan kebutuhan warga disampaikan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menariknya, isu yang paling banyak menjadi perhatian, khususnya dari kalangan ibu-ibu, adalah terkait data desil serta kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Hal ini menunjukkan pentingnya akses layanan kesehatan dan keakuratan data sosial bagi masyarakat.
“Seluruh aspirasi yang kami terima hari ini akan menjadi bahan penting dalam perumusan kebijakan serta penganggaran ke depan,” ujar Hasrul Abdul Rajab di hadapan peserta reses.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Camat Somba Opu, Sekretaris Lurah Samata, Bhabinkamtibmas Kelurahan Samata, para Ketua RW dan RT, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan.
Hasrul juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas partisipasi aktif masyarakat yang hadir dan menyampaikan aspirasinya. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat terus terjalin dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Di sela-sela kegiatan reses, Hasrul Abdul Rajab bersama Sekretaris Lurah dan Sekretaris Camat Samata juga menyempatkan diri mengunjungi salah satu rumah warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius.
“Kami sangat prihatin melihat kondisi ini dan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar warga tersebut dapat memperoleh bantuan, termasuk program bedah rumah,” tegasnya.
Melalui kegiatan reses ini, diharapkan aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara maksimal dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
