Hj. Husniah Talenrang Menggagas Kembalinya Adab Kepemimpinan Gowa

  • Bagikan
Pengamat Politik dan Pemerintahan, Danial Malik Daeng Rani, (Foto.ist).

Dinamika tata kelola pemerintahan daerah yang semakin pragmatis, gagasan tentang adab sering dianggap sebagai idealisme masa silam. Namun bagi DR. Hj. Husniah Talenrang, SE., MM., adab justru merupakan fondasi paling mendasar dari kepemimpinan.

Bagi Bupati Gowa ini, masa depan Gowa tidak semata ditentukan oleh proyek pembangunan fisik, tetapi oleh kemampuan pemerintah menghidupkan kembali nilai-nilai keutamaan yang selama ratusan tahun menjadi roh pemerintahan lokal.

Gowa memiliki sejarah panjang tentang kepemimpinan yang berakar pada kesantunan, musyawarah, martabat, dan penghormatan terhadap manusia. Karena itu, gagasan yang diusung Bupati Gowa bukanlah romantisme budaya, tetapi upaya menafsir ulang tradisi luhur agar relevan bagi tantangan modern, mulai dari pelayanan publik, reformasi birokrasi, hingga relasi antara pemimpin dan rakyat.

Refleksi Kepemimpinan Gowa di Hari Jadi Gowa ke-705 ini, menjadi momentum untuk melihat bahwa nilai-nilai lama itu tidak hilang, melainkan sedang dihidupkan kembali dalam wujud yang lebih kontekstual dan responsif.

Adab Kepemimpinan: Merawat Nilai Keutamaan dan Warisan Leluhur

Upaya membangun pemerintahan yang beretika tidak dapat dipisahkan dari kearifan budaya Gowa yang sejak masa kerajaan menjadi pedoman para pemimpin. Nilai-nilai ini hadir dalam dua lapis: nilai sosial-moral yang hidup dalam masyarakat, dan nilai adat yang membimbing praktik kekuasaan.

1. Tiga Nilai Keutamaan Sosial, Sipakainga’, Sipakalabiri’, Sipakatau

Sipakainga’ adalah nilai saling mengingatkan pada kebaikan. Dalam birokrasi, ia bermakna integritas: bekerja jujur, menjauhi korupsi, disiplin, dan mendahulukan kepentingan masyarakat.

Sipakalabiri’ mengajarkan penghormatan terhadap martabat dan peranan. Wibawa pemerintah lahir dari keteladanan, bukan tekanan kekuasaan.

Sipakatau merupakan puncak nilai kemanusiaan, memanusiakan manusia. Ia melandasi prinsip penghormatan hak, perlakuan adil, dan kesetaraan pelayanan publik.

Baca Juga  Paguyuban Desa Bukan Alat Politik, Tegakkan Marwah Organisasi dengan Integritas dan Kepatutan

Ketiga nilai ini menjadikan adab bukan sekadar sopan santun, tetapi etika moral yang memandu perilaku pemerintahan.

2. Tiga Pilar Adat Pemerintahan Gowa, Ada’, Rapang, dan Bicara

Ada’ adalah norma adat yang menjadi pedoman moral. Ia menuntut konsistensi, kejujuran, dan tindakan yang sesuai aturan.

Rapang adalah preseden keteladanan para pemimpin masa lalu, keberanian turun ke rakyat, keteguhan memegang amanah, kerendahan hati dalam melayani.

Bicara adalah prinsip musyawarah dan dialog. Keputusan diambil melalui kebijaksanaan yang melibatkan suara rakyat.

Ketiga pilar ini memperkuat nilai sipakainga’, sipakalabiri’, sipakatau, membentuk fondasi kepemimpinan yang beretika, berwibawa, dan berperikemanusiaan.

Adab Pemerintahan dalam Program Strategis: Menyapa dan Mengangkat Martabat Rakyat

Gagasan adab kepemimpinan tersebut diterjemahkan Bupati Hj. Husniah Talenrang dalam beragam program strategis yang menempatkan martabat rakyat sebagai pusat kebijakan.

Gowa Tangkasa bukan sekadar program kebersihan, tetapi simbol penghormatan terhadap ruang hidup masyarakat. Menata lingkungan berarti memuliakan kehidupan warga.

Gowa Massannang menegaskan bahwa rasa aman tidak hanya dihasilkan oleh aparat keamanan, tetapi oleh kehadiran emosional, sosial, dan moral pemerintah di tengah masyarakat.

Yang menarik lainnya adalh Intervensi sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan kolaborasi seluruh unsur lapisan Masyarakat dalam memberikan bantuan perbaikan rumah Masyarakat miskin ekstrem, modal usaha, dan penguatan ekonomi kerakyatan menjadi wujud nyata nilai lama Gowa, rakyat yang lemah harus diangkat martabatnya, bukan dibiarkan tertinggal dalam keterbatasan.

Tak kalah pentingnya Program One Day One Distrik, di mana Bupati turun langsung menemui masyarakat setiap hari, memperlihatkan kembali pola kepemimpinan tradisional, pemimpin yang mencari rakyat. Ini bukan sekadar inspeksi, tetapi praktik adab pemerintahan dalam bentuk paling otentik.

Lebih menarik lagi adalah pembentukan Tim Lacak, yang bertugas mendeteksi warga rentan tanpa menunggu laporan. Ini mengingatkan pada mekanisme sosial masa lampau yang memastikan tidak ada rakyat Gowa tercecer dari perhatian negara daerah.

Baca Juga  Investasi, Legalitas, dan Keberlanjutan: Mengapa Publik Perlu Mendengar Versi Kalla Group

Jika dibaca dalam kerangka sosiologis, seluruh program ini memperlihatkan satu hal, pemerintah hari ini sedang menerjemahkan adab budaya para pendahulu ke dalam kebutuhan zaman.

Gowa yang Beradab dan Maju

Melalui nilai-nilai kepemimpinan dan kebijakan yang berpihak pada rakyat, Hj. Husniah Talenrang menghadirkan kembali prinsip lama yang tetap relevan sepanjang masa bahwa kekuasaan bukanlah hak, tetapi amanah, bukan kehormatan pribadi, tetapi tanggung jawab untuk memuliakan rakyat.

Dengan menghidupkan kembali sipakainga’, sipakalabiri’, sipakatau, serta pilar adat ada’, rapang, dan bicara, ia menegaskan bahwa kemajuan Gowa tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi dari perilaku pemimpin dan aparatur yang jujur, manusiawi, dan beradab.

Jika nilai-nilai ini terus dijaga, kejujuran, penghormatan, martabat, kehadiran pemimpin di tengah rakyat, komitmen menjaga stabilitas sosial, maka Gowa bukan hanya menjadi daerah yang berkembang, tetapi daerah yang bermartabat.

Dan pada fondasi itulah, harapan “Gowa Maju” menemukan makna sejatinya.

(Mangasa, November 2025

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *