Oleh: H. Hiyar Abdi Daeng Nuntung
Polemik pertanahan antara Kalla Group dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) menjadi salah satu isu ruang yang paling menyedot perhatian publik di Sulawesi Selatan dalam beberapa waktu terakhir. Di tengah derasnya informasi yang berseliweran, publik sering kali menerima narasi dalam bentuk potongan tidak utuh, tidak seimbang, bahkan sebagian bergerak tanpa verifikasi.
Dalam suasana seperti itu, penting bagi publik untuk mendengarkan seluruh perspektif, termasuk dari Kalla Group sebagai salah satu entitas bisnis lokal yang selama puluhan tahun ikut menumbuhkan perekonomian Sulsel. Untuk memahami persoalan lahan secara lebih jernih, perlu dilihat bagaimana aspek investasi, legalitas, dan keberlanjutan pembangunan saling berkaitan dan mengapa versi Kalla Group pantas mendapat perhatian yang adil.
Sulawesi Selatan sedang bergerak menjadi pusat pertumbuhan kawasan timur Indonesia. Momentum ini membutuhkan stabilitas investasi dan kepastian hukum, dua hal yang telah menjadi fondasi hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.
Kalla Group selama bertahun-tahun menjadi salah satu kelompok usaha yang konsisten menanamkan investasi dengan karakteristik, berorientasi jangka panjang, fokus pada penguatan ekonomi daerah dan memiliki rekam jejak kontribusi sosial.
Karena itu, ketika muncul sengketa terkait lahan, persoalannya tidak hanya menyangkut dua perusahaan, melainkan juga menyangkut kepercayaan publik terhadap kepastian berusaha, keamanan investasi lokal, masa depan kawasan yang direncanakan untuk pembangunan, serta dampak ekonomi yang bergulir ke masyarakat.
Jika konflik lahan tidak dilihat secara proporsional, ada risiko munculnya ketidakpastian baru, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas.
Salah satu poin penting yang disampaikan Kalla Group adalah komitmen mereka pada legalitas kepemilikan. Dalam banyak kasus pertanahan di Indonesia, tumpang tindih dokumen menjadi pemicu konflik.
Namun, dalam konteks ini, Kalla Group menegaskan bahwa mereka memiliki dasar legal yang kuat, dokumen formal diperoleh melalui proses resmi dan setiap langkah dilakukan mengikuti aturan negara. Poin ini penting bagi publik, Kenapa?
Karena negara berjalan atas kepastian hukum. Jika entitas yang memegang dokumen legal justru diragukan atau dibayangi narasi negatif sebelum proses hukum selesai, maka preseden berbahaya akan terbentuk. Investor lain akan ragu, masyarakat menjadi bingung, dan pemerintah daerah berada dalam tekanan.
Dalam konteks kebijakan publik, hal paling penting untuk dijaga adalah konsistensi penegakan aturan. Ketika legalitas dihormati, stabilitas ruang ikut terjaga.
Kalla Group dan Visi Keberlanjutan
Salah satu aspek yang sering terlupakan dalam polemik ini adalah bagaimana Kalla Group berbicara tentang keberlanjutan kawasan. Kawasan yang sedang disengketakan merupakan wilayah strategis dengan potensi wisata, sosial, dan ekonomi.
Dalam berbagai kesempatan, Kalla Group mengedepankan pendekatan yang menyeimbangkan:
1. pemanfaatan ruang,
2. perlindungan lingkungan,
3. pengembangan sektor jasa, dan
4. pelibatan masyarakat dalam denyut ekonomi kawasan.
Pendekatan ini mencerminkan karakter pembangunan modern, tidak hanya membangun gedung atau kawasan, tetapi membangun ekosistem. Ketika publik mendengar perspektif ini, terlihat bahwa konflik ini bukan soal rebutan lahan semata, tetapi juga soal arah masa depan ruang Sulawesi Selatan.
Dimensi Budaya dalam Konflik Ruang
Sebagai pemerhati budaya, saya melihat persoalan tanah bukan hanya persoalan sertifikat dan investasi. Tanah dalam budaya Bugis-Makassar mengandung makna atinna Lino inti kehidupan, sumber identitas, dan ruang yang mengikat sejarah sosial.
Karena itu, setiap konflik tanah pasti menggugah rasa emosional masyarakat. Namun justru karena alasan itu, penyelesaiannya harus ditempuh secara beradab, terukur, dan menghormati konteks kearifan lokal.
Dalam konteks ini, langkah Kalla Group untuk menempuh jalur legal, mengedepankan klarifikasi, serta tetap mengajak pemerintah dan masyarakat berdialog adalah pendekatan yang sejalan dengan nilai budaya kita:
membuat sesuatu menjadi rusak atau berantakan. dan menjunjung siri’ dalam kerangka modern.
Mengapa Publik Perlu Mendengar Versi Kalla Group
Ada setidaknya tiga alasan kuat mengapa publik berhak dan perlu mendengar perspektif Kalla Group dalam polemik ini:
1. Untuk menjaga keseimbangan informasi publik. Opini yang terbentuk di masyarakat harus berbasis informasi lengkap, bukan potongan narasi.
2. Untuk memelihara kepastian investasi. Investasi besar yang berpotensi membuka lapangan kerja, menggerakkan UMKM, dan memperkuat infrastruktur ekonomi tidak boleh diganggu oleh misinformasi.
3. Untuk memastikan proses hukum berlangsung objektif. Ketika publik memahami bahwa Kalla Group memegang dasar legal formal, maka ruang untuk spekulasi emosional dapat ditekan.
Di tengah era keterbukaan, setiap pihak berhak didengar. Dan dalam kasus ini, Kalla Group menyampaikan argumentasi legal yang patut dikaji secara terbuka.
Sulawesi Selatan sudah terlalu sering menyaksikan konflik lahan yang berlarut-larut, menguras energi publik, merugikan ekonomi daerah, dan melemahkan rasa saling percaya. Oleh karena itu, polemik antara Kalla dan GMTD harus dilihat sebagai momentum untuk memperkuat kerangka hukum dan budaya pembangunan kita.
Dukungan kepada posisi Kalla Group bukan soal fanatisme korporasi, tetapi soal penghormatan pada legalitas, kepastian ruang, stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan.
Ketika kita mendengar secara objektif, kita menemukan bahwa Kalla Group membawa perspektif yang penting bagi masa depan ruang Sulsel, perspektif yang bertumpu pada legalitas, rasionalitas, dan kepentingan jangka panjang.
Dan pada akhirnya, ruang publik yang sehat adalah ruang yang mampu menampung semua suara, termasuk suara yang berupaya menjaga kepastian hukum dan masa depan kawasan kita.
