TERAS, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPN Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) yang juga Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Muh Ramli Siddik, S.Sos (Daeng Rewa), menegaskan pentingnya peran DPRD kabupaten dalam mengawal pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 agar tetap efektif mendukung pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Muh Ramli Siddik saat bertindak sebagai moderator dalam Rapat Kerja Nasional Khusus ADKASI bersama Komisi XI DPR RI, yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Menurut Muh Ramli Siddik, penyesuaian kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang secara nominal terlihat menurun harus dipahami secara komprehensif, tanpa mengurangi semangat daerah dalam mempercepat realisasi pembangunan.
DPRD kabupaten tidak boleh pasif. Justru di tengah dinamika fiskal nasional, fungsi pengawasan, penganggaran, dan representasi DPRD harus semakin diperkuat agar APBD 2026 tetap tepat sasaran dan berkualitas,” tegasnya.
Dalam Rakernas tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menjelaskan bahwa penurunan TKD dari Rp919 triliun pada 2025 menjadi Rp693 triliun bukan berarti pengurangan perhatian pusat kepada daerah. Sebab, sebagian anggaran dialihkan melalui kementerian/lembaga dalam bentuk program presiden dan instruksi presiden yang tetap ditujukan bagi pembangunan daerah.
Sementara itu, Ketua Umum ADKASI Siswanto menekankan pentingnya realisasi APBD sejak triwulan pertama 2026 sebagai indikator utama kinerja tata kelola keuangan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Muh Ramli Siddik menegaskan komitmen ADKASI untuk menghimpun laporan realisasi APBD triwulan I dari seluruh DPRD kabupaten sebagai bahan evaluasi bersama pemerintah pusat.
Realisasi anggaran yang disiplin dan terukur akan memperkuat posisi fiskal daerah dalam mengusulkan penambahan TKD. ADKASI siap menjadi jembatan komunikasi antara DPRD kabupaten dengan Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan DPR RI,” jelasnya.
Muh Ramli Siddik optimistis, dengan sinergi yang solid antara DPRD kabupaten, ADKASI, dan pemerintah pusat, pelaksanaan APBD 2026 dapat berjalan lebih efektif, berkualitas, serta benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat daerah.
