TERAS, MAKASSAR – Aliran pendapatan ke kas daerah Kota Makassar mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah pada akhir 2025.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,97 triliun, angka yang nyaris menembus Rp2 triliun dan menjadi rekor baru dalam pengelolaan keuangan daerah, Kamis (1/1/2026).
Lonjakan PAD tersebut menandai perubahan signifikan dalam kinerja pemungutan pajak daerah. Di tengah dinamika ekonomi dan tekanan fiskal nasional, Makassar justru mampu menunjukkan ketahanan dengan meningkatkan kontribusi pendapatan dari sektor lokal.
Kepala Bapenda Kota Makassar, Andi Asminullah, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari penguatan sistem pengawasan dan optimalisasi potensi pajak. Meski masih dalam tahap rekonsiliasi akhir, ia memastikan pergeseran angka tidak akan signifikan dan tetap berada di kisaran Rp1,9 triliun.
“Capaian ini bukan hanya melampaui target, tetapi juga menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Makassar. Hampir seluruh sektor pajak menunjukkan kinerja positif,” ujar Andi Asminullah, Rabu (31/12/2025).
Sektor pajak daerah menjadi tulang punggung lonjakan PAD dengan realisasi sekitar Rp1,74 triliun atau 93 persen dari target.
Angka ini mencerminkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak serta efektivitas kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang dijalankan Bapenda.
Beberapa jenis pajak bahkan mencatatkan kinerja di atas ekspektasi.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sukses melampaui target, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi dalam sembilan tahun terakhir dan menjadi indikator kuat perbaikan basis data objek pajak.
Tak hanya PBB, pajak restoran, reklame, hiburan, hingga pajak sarang burung walet turut menyumbang lonjakan penerimaan dengan realisasi 100 persen atau lebih. Kondisi ini membuat kas daerah Makassar “dibanjiri” pemasukan pada penghujung tahun anggaran.
Penyumbang terbesar PAD berasal dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang mencakup hotel, restoran, dan hiburan, dengan nilai lebih dari Rp700 miliar. Sementara BPHTB menyusul dengan capaian di atas Rp350 miliar dan PBB sekitar Rp277 miliar.
Ke depan, Pemkot Makassar menjadikan capaian ini sebagai pijakan strategis untuk 2026 dengan target PAD Rp2,38 triliun. Bapenda akan memperkuat digitalisasi pembayaran pajak melalui aplikasi Lontara Plus serta memperketat pengawasan, guna memastikan arus pendapatan daerah tetap stabil dan berkelanjutan.
