Oleh: Danial Malik
Tepat genap setahun pemerintahan Prabowo Subianto berjalan. Setahun yang penuh harapan, tantangan dan ujian. Dalam rentang waktu yang singkat itu, publik menyaksikan arah baru kepemimpinan nasional tegas, cepat mengambil keputusan, namun juga dihadapkan pada tantangan tata kelola dan koordinasi di lapangan. Stabilitas politik dan ekonomi relatif terjaga, tetapi sorotan terhadap kinerja birokrasi, korupsi, dan konsistensi kebijakan masih menjadi pekerjaan besar di tahun-tahun berikutnya.
Stabilitas ekonomi menjadi wajah paling menonjol dari tahun pertama pemerintahan ini. Inflasi terjaga di kisaran 2,9 persen dan pertumbuhan ekonomi tetap positif di angka 5,1 persen. Investasi meningkat 12 persen, sementara reformasi BUMN mulai menunjukkan arah rasionalisasi dari hampir seribu entitas menuju sekitar dua ratus yang lebih efisien. Program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis dan Rehabilitasi Sekolah mulai berjalan di sejumlah daerah, walau pelaksanaannya belum seragam. Survei Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik mencapai 83,5 persen, menandakan kepercayaan tinggi terhadap arah kebijakan pemerintah.
Namun di balik stabilitas itu, seribu tantangan justru menanti di hampir setiap lini. Dalam isu korupsi, langkah pemerintah dinilai belum cukup kuat. Dugaan penyimpangan di sektor energi seperti kasus “PertaminaGate” serta laporan LSM tentang proyek infrastruktur yang tidak transparan menunjukkan masih rapuhnya akuntabilitas publik. Publik menunggu tanda-tanda keberanian Presiden untuk menegakkan disiplin birokrasi dan menghidupkan kembali semangat reformasi hukum yang sempat memudar.
Di bidang keamanan, penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menjadi ujian bagi arah kebijakan keamanan nasional. Pendekatan yang masih dominan militeristik memang menegaskan posisi negara, namun belum menyentuh akar sosial dan ekonomi masyarakat Papua. Banyak pihak menilai kebijakan ini perlu diimbangi dengan dialog dan pendekatan kemanusiaan agar kekerasan tidak menjadi siklus tanpa akhir.
Koordinasi antarkementerian juga masih menyisakan pekerjaan rumah. Sengketa empat pulau antara Sumatera Utara dan Aceh yang akhirnya dikoreksi langsung oleh Presiden, serta polemik gas elpiji 3 kilogram akibat kebijakan tergesa Menteri Investasi, menunjukkan lemahnya komunikasi kebijakan di level kabinet. Di tengah gaya kepemimpinan yang tegas, publik menunggu ketertiban kolektif agar kekuasaan tak sekadar berpusat di istana, tetapi tertanam di seluruh struktur pemerintahan.
Meski demikian, arah baru yang ditempuh Prabowo menandai keberanian keluar dari pola lama. Politik luar negeri yang lebih aktif, penguatan industri pertahanan, dan agenda kemandirian pangan serta energi menunjukkan visi jangka panjang membangun negara kuat dan berdaulat. Namun, di balik ambisi besar itu, sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) masih menyimpan tanda tanya.
Di Ketapang, Kalimantan Barat, proyek kawasan industri berbasis bauksit dan alumina memunculkan konflik lahan dengan masyarakat adat serta dugaan pencemaran sungai. Di Maluku dan Maluku Utara, Proyek Tol Laut yang diharapkan menekan disparitas harga antar-pulau justru belum efektif karena biaya operasional tinggi dan pelabuhan kecil yang terbatas. Dua contoh ini memperlihatkan bahwa pemerataan pembangunan tidak cukup diukur dari kehadiran proyek, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat lokal.
Dalam waktu bersamaan, proyek-proyek warisan seperti Kereta Cepat Jakarta Bandung juga masih menyisakan beban finansial besar bagi APBN. Cicilan utang kepada konsorsium Tiongkok dan biaya operasional tinggi menjadi tanggungan jangka panjang. Di kawasan Banten dan pesisir Jakarta, PSN “Pagar Laut” yang bertujuan menahan abrasi dan rob juga mendapat sorotan karena keterlambatan pembangunan serta lemahnya studi lingkungan. Kesemua proyek tersebut, termasuk sebagian besar PSN lainnya, merupakan warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kini harus diselesaikan secara hati-hati oleh pemerintahan Prabowo. Tantangan terbesar bukan sekadar melanjutkan, tetapi menyempurnakan tanpa menambah beban baru bagi fiskal dan masyarakat.
Satu tahun pemerintahan Prabowo memang belum cukup untuk menilai seluruh warisan kebijakan, tetapi cukup untuk membaca arah kepemimpinan. Di tengah pujian dan kritik, publik menanti keseimbangan antara ketegasan dan kebijaksanaan, antara ambisi besar dan akuntabilitas publik. Harapan masyarakat kini tertuju pada program kesejahteraan yang lebih nyata dari pendidikan dan kesehatan gratis hingga perlindungan sosial yang inklusif sebagai bukti bahwa kekuasaan benar-benar berpihak pada kehidupan rakyat banyak. Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kuat, tetapi juga bijak dalam menggunakan kekuatan itu untuk keadilan sosial dan kemajuan bersama. Dari tahun pertama inilah, sejarah akan menilai apakah Prabowo mampu menempuh jalan itu dengan keberanian yang berakar pada akuntabilitas.
