Basri Gassing Archives | Teraskota.info

Peringati Hari Pahlawan, Pemuda PERTI Sulsel, “Semangat Juang 10 November Harus Menjadi Kompas Bagi Pemuda”

Tim Redaksi — Mon, 10 Nov 2025 11:30:19 +0000

Oleh : Basri Gassing, S.Sos.I., M.M

Tanggal 10 November (Hari Pahlawan), sebuah pengingat abadi akan keberanian para pejuang yang rela telah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan bangsa. Dari Surabaya, semangat itu menyala, membakar rasa takut menjadi tekad baja dan mengubah keheningan menjadi pekik perjuangan yang menggema. Peringatan Hari Pahlawan, Pemuda PERTI Wilayah Sulawesi Selatan menyoroti makna mendalam dari hari bersejarah tersebut. Hari Pahlawan adalah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta tanpa pamrih untuk tanah air

Para pahlawan bukan hanya berjuang dengan senjata, tapi yang terpenting adalah dengan keyakinan teguh bahwa Indonesia harus merdeka dan berdaulat. Keyakinan inilah yang menjadi modal spiritual yang tak ternilai.

semangat yang berkobar pada 10 November 1945 harus terus dipelajari dan diinternalisasi oleh generasi muda masa kini. Jika dahulu para pahlawan berjuang melawan penjajah dengan senjata, maka tugas pemuda saat ini adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang produktif.

Pemuda hari ini adalah pahlawan dengan medan juang yang berbeda. Semangat juang itu harus kita alihkan menjadi etos kerja, kreativitas, inovasi, dan kepedulian sosial. Berjuang melawan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan melalui bidang masing-masing, itulah bentuk patriotisme kekinian. Menyoroti pentingnya nilai-nilai kepahlawanan dalam membangun kedaulatan bangsa di era globalisasi.

Pemuda Perti sul-sel mendorong pemuda Sulawesi Selatan untuk tidak menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku aktif dalam pembangunan, di organisasi kepemudaan, banyak terlihat potensi besar pemuda Sulsel. Mereka harus didorong untuk menjadi pahlawan di bidang ekonomi dengan berwirausaha, pahlawan di bidang pendidikan dengan menguasai ilmu pengetahuan, dan pahlawan di bidang sosial dengan menjaga persatuan dan kesatuan.

Melalui momentum Hari Pahlawan ini, Pemuda Perti Sul-Sel mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk merefleksikan nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Mengutip pesan Bung Tomo, ia menutup pernyataannya, “Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin secarik kain putih merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah.” Semangat inilah, kata dia, yang harus terus kita kobarkan: pantang menyerah dan selalu optimis membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaulat.

The post Peringati Hari Pahlawan, Pemuda PERTI Sulsel, “Semangat Juang 10 November Harus Menjadi Kompas Bagi Pemuda” appeared first on Teraskota.info.

Rangkap Jabatan dan Wajah Birokrasi Kabupaten/Kota

Tim Redaksi — Tue, 21 Oct 2025 02:46:32 +0000

Oleh: Basri Gassing, S.Sos, M.M

Praktik rangkap jabatan di kabupaten atau kota mencerminkan wajah sebenarnya birokrasi di wilayah tersebut.

Rangkap jabatan di pemerintahan kabupaten/kota masih sering ditemui. Seorang pejabat bisa sekaligus memimpin satu OPD dan menjabat pelaksana tugas di instansi lain. Alasan yang dikemukakan biasanya terkait efisiensi atau keterbatasan sumber daya manusia. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai hukum, etika, dan profesionalitas birokrasi, sehingga menuntut keseimbangan antara kebutuhan administrasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara hukum, aturan jelas melarang rangkap jabatan yang menimbulkan konflik kepentingan atau mengganggu efektivitas pelaksanaan tugas pokok. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP Nomor 11 Tahun 2017 (diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020), dan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN menekankan asas akuntabilitas dan netralitas pejabat publik. Guru besar Hukum Administrasi Negara, Prof. D. B. Sihombing, menegaskan bahwa seorang pejabat tidak bisa sekaligus menjadi pengawas dan pelaksana di struktur yang sama tanpa menimbulkan benturan kepentingan (self control conflict). Dengan demikian, hukum menekankan bahwa setiap jabatan strategis harus dijalankan secara penuh dan independen.

Beberapa OPD strategis sebaiknya tidak dirangkap karena fungsinya bersifat lintas sektoral dan memengaruhi seluruh pemerintahan kabupaten/kota. BPKAD mengelola keuangan daerah; jika pejabatnya juga memimpin OPD lain, risiko konflik kepentingan dalam penganggaran dan pengawasan belanja meningkat. BKD, yang mengatur kepegawaian dan promosi ASN, akan kehilangan independensinya jika rangkap jabatan karena penilaian dan penempatan pejabat lain bisa bias. Bappeda, penyusun rencana pembangunan dan program strategis, bisa terjebak memilih kepentingan OPD yang dipimpinnya, sehingga perencanaan pembangunan tidak objektif.

Selain itu, posisi yang menuntut independensi tinggi, seperti Inspektorat Daerah atau Sekretariat DPRD, juga tidak etis jika dirangkap. Kepala inspektorat harus netral terhadap semua OPD yang diawasi, sementara sekretariat DPRD melayani legislatif secara mandiri tanpa keterikatan eksekutif.

Pakar etika pemerintahan, Prof. Agus Pramusinto, Ketua Komisi ASN, menyebut rangkap jabatan sebagai “anomali integritas.” Menurutnya, “Setiap jabatan publik memiliki mandat unik; jika seseorang memegang dua mandat sekaligus, salah satunya pasti dikorbankan.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa rangkap jabatan bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga soal tanggung jawab moral terhadap jabatan publik.

Selain pertimbangan etika, ada faktor struktural dan politik yang mendorong rangkap jabatan. Kekosongan jabatan definitif yang memerlukan pelaksana tugas sementara sering berlangsung lama tanpa kepastian waktu. Keterbatasan pejabat yang memiliki kualifikasi dan pangkat sesuai kebutuhan mendorong satu orang memegang beberapa posisi sekaligus.

Jika suatu kabupaten atau kota masih menerapkan rangkap jabatan, hal ini kemungkinan menunjukkan kekurangan SDM yang memenuhi kualifikasi jabatan. Faktor lain termasuk keterbatasan anggaran untuk menambah pejabat definitif, kebutuhan distribusi tugas secara cepat untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik, atau pertimbangan politik lokal dalam menempatkan pejabat strategis.

Penempatan pejabat juga sering mempertimbangkan loyalitas dan kedekatan personal dengan kepala kabupaten/kota, sehingga rangkap jabatan dapat terjadi tanpa melanggar mekanisme formal. Semua faktor ini saling terkait dan memberi gambaran tentang konteks di mana praktik rangkap jabatan terus muncul.

Rangkap jabatan menandakan tantangan bagi pemerintahan kabupaten/kota dalam menjaga profesionalitas birokrasi, memastikan akuntabilitas, dan menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Kabupaten/kota yang masih menerapkan praktik ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan belum sepenuhnya optimal dalam distribusi tugas dan penguatan integritas pejabat.

Fenomena ini bukan hanya persoalan individu, tetapi juga cerminan struktur birokrasi yang memerlukan perhatian serius. Penataan SDM yang memadai, pemenuhan jabatan definitif, dan pengawasan konsisten menjadi kunci untuk mengurangi praktik rangkap jabatan.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintahan kabupaten/kota dapat bekerja lebih transparan, profesional, dan dipercaya publik. Wajah birokrasi yang ideal tercermin dari distribusi tugas yang jelas, pejabat yang fokus pada tanggung jawabnya, dan integritas yang dijaga secara konsisten.

The post Rangkap Jabatan dan Wajah Birokrasi Kabupaten/Kota appeared first on Teraskota.info.

Digitalisasi dan Tantangan Literasi: Mencari Jalan Tengah untuk Generasi Penerus

Tim Redaksi — Fri, 19 Sep 2025 01:34:48 +0000

MAKASSAR – Dalam beberapa tahun terakhir, ruang kelas kita telah bertransformasi menjadi landscape digital. Layar laptop menggantikan papan tulis, e-book mulai menggeser buku teks, dan perpustakaan konvensional berjuang untuk tetap relevan di tengah gempuran informasi dari ujung jari.

Digitalisasi dalam pendidikan adalah sebuah keniscayaan, sebuah pintu gerbang yang membuka dunia tanpa batas bagi siswa dan mahasiswa.

Namun, di balik efisiensi dan kemudahannya, tersembunyi olebuah paradoks: kita sedang memanen generasi yang terhubung secara global tetapi semakin terputus dari kedalaman makna sebuah bacaan.

Digitalisasi hadir sebagai penyelamat di masa pandemi dan percepatan teknologi. Platform belajar online, bank soal digital, dan video tutorial telah menjadi “teman sekelas” baru yang sangat membantu.

Mahasiswa dapat mengakses jurnal internasional tanpa harus ke perpustakaan, siswa SMA dapat belajar dari simulasi interaktif, dan anak SD dapat melihat gambar hewan dalam bentuk 3D. Semua ini adalah kemajuan yang patut diapresiasi.

Namun, kita tidak boleh menutup mata pada dampak sampingnya. Kemunduran literasi baca bukan sekadar tentang tidak lagi memegang buku fisik, melainkan tentang pergeseran pola konsumsi informasi.

Generasi digital native terbiasa dengan informasi yang serba instan, pendek, dan visual.

Algoritma media sosial mendikte konten yang mereka baca, cenderung pada yang populer, bukan yang substantif. Ini melatih otak untuk berpikir secara skimming (membaca cepat dan melompat-lompat), bukan deep reading (membaca mendalam dengan pemahaman kritis).

Hasilnya? Kemampuan analisis, konsentrasi, dan empati yang banyak diasah melalui membaca buku panjang dan berkelanjutan mulai tergerus.

Seorang siswa mungkin bisa menjawab kuis online dengan cepat, tetapi seringkali kesulitan untuk merangkum sebuah argumen atau menyusun esai yang koheren. Mereka terpapar pada banyak informasi, tetapi minim pemahaman.

Lantas, apakah kita harus menolak digitalisasi? Tentu tidak. Langkah mundur bukanlah sebuah opsi. Yang kita butuhkan adalah strategi sinergi yang memadukan kekuatan digital dengan jiwa literasi tradisional.

Berikut adalah beberapa solusi cerdas yang dapat diimplementasikan yang pertama adalah Gerakan “Digital Detox” Terpimpin di Sekolah dan Kampus. Lembaga pendidikan harus secara proaktif menciptakan “zona bebas gadget” yang bukan untuk menghukum, tetapi untuk melatih konsentrasi. Misalnya, menerapkan “30 Menit Membaca Buku Fisik” setiap pagi sebelum pelajaran dimulai.

Kegiatan ini tidak menghilangkan teknologi, tetapi menyeimbangkannya dengan melatih muscle memory dan kedalaman berpikir yang hanya didapat dari membaca buku fisik. Yang kedua adalah Kurikulum Melek Digital (Digital Literacy) yang Holistik. Literasi digital tidak boleh hanya diajarkan sebagai cara menggunakan software.

Ia harus mencakup cara menyeleksi, menganalisis, dan memanfaatkan informasi digital. Mata pelajaran/mata kuliah harus menyertakan tugas yang mensintesis informasi dari tweet, blog, jurnal online, dan buku teks.

Ajarkan siswa untuk membedakan sumber kredibel dan hoaks, serta menuliskan tanggapan kritis terhadap sebuah artikel online. Yang ketiga Memperkaya Koleksi Digital dengan Konten yang Mendalam.

Perpustakaan dan platform edukasi harus berinvestasi lebih pada konten digital yang mendorong deep reading, bukan hanya sekadar menyediakan PDF buku teks. Langganan platform e-book yang menyediakan buku-buku non-fiksi populer, biografi, dan sastra klasik dapat menjadi alternatif.

Aplikasi audiobook juga dapat menjadi “jembatan” untuk membangun minat baca sebelum beralih ke teks. Yang ke empat dimana Guru dan Dosen sebagai “Kurator Konten”. Peran pendidik bergeser dari “sumber ilmu” menjadi “pemandu dalam belantara informasi”.

Mereka harus aktif merekomendasikan sumber bacaan online yang berkualitas, membimbing diskusi yang mendalam dari bacaan tersebut, dan mengajak siswa/mahasiswa untuk tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga pencipta konten yang bernas seperti blog atau esai online.

Tantangan kita hari ini bukanlah memilih antara buku dan gawai. Melainkan, bagaimana kita menjadikan digitalisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan literasi yang lebih mulia: membentuk manusia yang tidak hanya smart secara teknis, tetapi juga wise dalam berpikir dan kaya dalam imajinasi.

Masa depan pendidikan ada pada kolaborasi, bukan dikotomi. Mari kita rawat kedalaman literasi baca dengan memanfaatkan keluasannya dunia digital. Dengan demikian, kita tidak hanya mencetak generasi yang cepat, tetapi juga generasi yang mendalam dan unggul.

Tentang Penulis: Basri Gassing adalah Praktisi Pendidikan, Penggiat Literasi, Penggiat organisasi kepemudaan PERTI Sul-Sel serta Dosen Bisnis dan Manajemen Ritel di Politeknik Indonesia Dapat dihubungi di email basrigassing@gmail.com

The post Digitalisasi dan Tantangan Literasi: Mencari Jalan Tengah untuk Generasi Penerus appeared first on Teraskota.info.