Cibiru Wetan Archives | Teraskota.info

Komisi V DPR RI Apresiasi Kepemimpinan Kepala Desa Cibiru Wetan, Dinilai Sukses Bangun Desa Wisata Berbasis Inovasi

Tim Redaksi — Wed, 08 Jul 2026 02:37:16 +0000

Teras, Bandung – Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik, Roberth Rouw, memberikan apresiasi tinggi terhadap kepemimpinan Hadian Supriatna dalam mengembangkan Desa Wisata Cibiru Wetan menjadi desa wisata yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Apresiasi tersebut disampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Desa Wisata Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (3/7/2026). Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap kesiapan pengembangan desa wisata yang didukung infrastruktur, tata kelola, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam keterangannya, Roberth Rouw menegaskan bahwa desa wisata bukan sekadar destinasi rekreasi, melainkan instrumen pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

“Kami melihat langsung bagaimana Desa Wisata Cibiru Wetan mampu mengubah keterbatasan menjadi kekuatan melalui kepemimpinan yang visioner, inovasi, dan partisipasi masyarakat. Desa wisata bukan sekadar tren, tetapi mesin penggerak ekonomi baru yang berbasis pada kemandirian warga dan pelestarian kearifan lokal. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian yang telah diraih dan akan mengawal agar pengembangannya mendapat dukungan infrastruktur, konektivitas, serta intervensi anggaran yang diperlukan,” ujar Roberth Rouw.

Menurutnya, Komisi V DPR RI ingin memastikan tersedianya akses jalan yang baik, fasilitas pendukung seperti sanitasi, air bersih, dan ruang publik, serta penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar mampu mengelola potensi wisata secara profesional dan berkelanjutan.

Selain melakukan peninjauan lapangan, Tim Komisi V DPR RI yang terdiri atas Marlyn Maisarah, Erna Sari Dewi, Ruslan M. Daud, Syafiuddin, Ghufran, H. Wastam, Faujia Helga Br. Tampubolon, beserta Sekretariat Komisi V dan tenaga ahli, juga berdialog dengan pemerintah desa, pengelola BUMDes, pendamping desa, dan para pemangku kepentingan guna menyerap aspirasi terkait kebutuhan pembangunan desa.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, mendorong pemerintah memberikan insentif khusus bagi Desa Wisata Cibiru Wetan sebagai desa mandiri sekaligus desa percontohan nasional. Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan desa di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi dan kunjungan wisata.

“Saya memberikan apresiasi luar biasa atas prestasi yang dicapai. Desa Cibiru Wetan merupakan desa dengan tingkat kemajuan tertinggi di Indonesia dan menjadi desa percontohan nasional bagi desa-desa lainnya,” ujar Erna.

Meski demikian, Erna menilai keberhasilan tersebut juga menghadirkan tantangan baru. Meningkatnya aktivitas ekonomi dan jumlah wisatawan berdampak pada bertambahnya kebutuhan infrastruktur, peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan, serta penanganan volume sampah yang selama ini masih dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa.

“Desa mandiri dengan aktivitas ekonomi yang tinggi tentu tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalannya secara mandiri. Karena itu saya berharap pemerintah memberikan insentif khusus untuk menjaga keberlanjutan desa ini sebagai desa percontohan nasional,” tegasnya.

Erna menambahkan, pembangunan desa merupakan agenda nasional yang membutuhkan sinergi lintas kementerian. Menurutnya, penguatan desa mandiri tidak cukup hanya mengandalkan sektor pariwisata maupun Kementerian Desa, tetapi juga memerlukan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Keuangan, terutama dalam penyediaan infrastruktur dan tambahan dukungan fiskal.

“Untuk membangun desa tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian Pariwisata atau Kementerian Desa PDT saja. Perlu kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Keuangan agar desa-desa yang sudah mandiri tetap memperoleh dukungan, terutama melalui tambahan fiskal. Jangan sampai desa yang sudah menjadi contoh nasional justru mengalami kendala karena keterbatasan dukungan. Perlu ada perhatian khusus atau fase pasca-mandiri agar keberhasilan yang sudah dicapai dapat terus dipertahankan,” pungkas Erna.

Komisi V DPR RI secara khusus mengaku terkesan dengan kemampuan Kepala Desa Cibiru Wetan dalam mengoptimalkan potensi desa meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Berbagai inovasi yang dilakukan dinilai berhasil membawa Desa Cibiru Wetan meraih prestasi di tingkat nasional sekaligus menjadi contoh pengembangan desa wisata berbasis edukasi, pengelolaan sampah mandiri, ketahanan pangan, dan pemberdayaan UMKM.

Sementara itu, Kepala Desa Cibiru Wetan, Hadian Supriatna, menyampaikan rasa syukur atas kunjungan dan perhatian yang diberikan Komisi V DPR RI.

“Kunjungan ini menjadi energi baru bagi kami untuk terus berinovasi. Apa yang telah dicapai Desa Cibiru Wetan merupakan hasil kerja bersama seluruh masyarakat. Kami berharap dukungan pemerintah pusat, khususnya melalui Komisi V DPR RI, dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, digitalisasi desa, serta pengembangan BUMDes agar manfaat ekonomi desa wisata semakin dirasakan oleh masyarakat,” kata Hadian.

Dalam dialog tersebut juga mengemuka usulan penguatan digitalisasi desa dan penerapan sistem pembayaran berbasis QRIS untuk mendukung ekosistem ekonomi UMKM. Gagasan tersebut mendapat dukungan dari anggota Komisi V DPR RI sebagai bagian dari transformasi ekonomi desa menuju tata kelola yang lebih modern dan inklusif.

Kunjungan Kerja Spesifik ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat sehingga Desa Wisata Cibiru Wetan dapat terus berkembang sebagai model desa wisata nasional yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing.

The post Komisi V DPR RI Apresiasi Kepemimpinan Kepala Desa Cibiru Wetan, Dinilai Sukses Bangun Desa Wisata Berbasis Inovasi appeared first on Teraskota.info.

Cibiru Wetan Masih Membutuhkan Kepemimpinan Hadian Supriatna

Tim Redaksi — Wed, 08 Apr 2026 01:24:21 +0000

Oleh: Fadli Maulana Hasan

Suksesi kepemimpinan desa merupakan keniscayaan dalam sistem demokrasi. Pergantian pemimpin bukan sekadar agenda rutin lima atau delapan tahunan, melainkan momentum strategis untuk menentukan arah masa depan desa. Menjelang berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Hadian Supriatna pada November 2027 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 masyarakat Desa Cibiru Wetan dihadapkan pada pertanyaan penting: apakah estafet kepemimpinan perlu berganti, atau justru dilanjutkan?

Menjawab pertanyaan tersebut tentu tidak cukup dengan pendekatan emosional atau sekadar preferensi pribadi. Yang dibutuhkan adalah penilaian objektif berbasis rekam jejak, capaian kinerja, serta dampak nyata bagi masyarakat.

Selama masa kepemimpinannya, Hadian Supriatna telah menunjukkan konsistensi dalam menghadirkan kemajuan desa. Berbagai prestasi berhasil diraih, tidak hanya di tingkat kabupaten dan provinsi, tetapi juga hingga mewakili Indonesia dalam forum internasional seperti ASEAN Village Network. Hal ini menjadi indikator bahwa Cibiru Wetan tidak hanya berkembang, tetapi juga diakui sebagai model desa yang inspiratif.

Capaian Indeks Desa tahun 2025 yang menempatkan Cibiru Wetan sebagai yang tertinggi di Kabupaten Bandung bahkan Jawa Barat menjadi bukti konkret keberhasilan tata kelola yang dijalankan. Lebih dari itu, deretan prestasi di tingkat nasional semakin memperkuat legitimasi keberhasilan tersebut. Cibiru Wetan tercatat sebagai Pelaksana Terbaik Keterbukaan Informasi Publik tingkat nasional, meraih predikat Desa Pangan Aman tingkat nasional, serta diakui sebagai Desa Peduli Pendidikan tingkat nasional.

Tak hanya itu, Cibiru Wetan juga berhasil meraih Juara 1 Lomba Desa tingkat nasional, sebuah capaian prestisius yang mencerminkan keunggulan secara menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa. Dalam aspek integritas, desa ini bahkan memperoleh pengakuan sebagai Desa Anti Korupsi kategori istimewa dari KPK, yang menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Di bidang inovasi dan teknologi, capaian Juara 2 Posyantek tingkat nasional untuk inovasi ketahanan pangan serta Juara 2 Desa Digital tingkat nasional menjadi bukti bahwa Cibiru Wetan tidak hanya maju secara administratif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman. Sementara itu, penghargaan Juara 2 Anugerah Gapura Sri Baduga semakin menegaskan posisi desa ini sebagai salah satu desa terbaik di Jawa Barat.

Lebih dari sekadar prestasi, pendekatan pembangunan yang diterapkan tidak bersifat parsial. Melalui konsep sirkular ekonomi desa berbasis BUMDes, pemberdayaan masyarakat khususnya Kelompok Wanita Tani dijalankan secara terintegrasi dengan pengelolaan lingkungan. Program CIBERSTANA (Cibiru Wetan Bersih Sampah Tanggung Jawab Bersama) menjadi contoh nyata bagaimana partisipasi masyarakat dapat digerakkan secara kolektif.

Di sektor pelayanan dasar, komitmen terhadap kesehatan dan pendidikan juga terlihat jelas. Penguatan Posyandu, Pos PAUD, Desa Siaga, hingga layanan ambulans desa menunjukkan keberpihakan pada kebutuhan fundamental masyarakat. Tidak hanya itu, perhatian terhadap lansia dan penyandang disabilitas pun menjadi bagian dari kebijakan inklusif yang patut diapresiasi.

Dalam bidang sosial-keagamaan dan budaya, dukungan terhadap kegiatan pengajian, beasiswa bagi penghafal Al-Qur’an, serta pelestarian seni budaya lokal menjadi fondasi penting dalam menjaga identitas dan nilai-nilai masyarakat. Sementara itu, keterlibatan aktif pemuda juga terus didorong melalui berbagai kegiatan kreatif dan produktif.

Keberhasilan tersebut tentu tidak lepas dari kemampuan membangun kolaborasi. Dengan pendekatan pentahelix melibatkan pemerintah, DPRD, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat Cibiru Wetan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Tentu harus diakui, tidak ada kepemimpinan yang tanpa kekurangan. Kritik dan evaluasi tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pemerintahan desa. Namun demikian, jika menimbang capaian, konsistensi, serta arah pembangunan yang telah diletakkan ditopang oleh berbagai prestasi di tingkat nasional maka figur Hadian Supriatna masih sangat relevan untuk melanjutkan kepemimpinan di periode berikutnya.

Penting untuk ditegaskan bahwa pandangan ini tidak dimaksudkan untuk menutup ruang demokrasi. Pilkades 2027 tetap harus menjadi ajang terbuka bagi siapa pun yang memiliki kapasitas dan gagasan untuk membangun desa. Kompetisi yang sehat justru akan memperkaya pilihan masyarakat.

Namun pada akhirnya, demokrasi yang matang adalah demokrasi yang mampu menilai secara rasional: siapa yang telah bekerja, siapa yang terbukti mampu, dan siapa yang paling layak melanjutkan.

Dalam konteks itu, Cibiru Wetan hari ini bukan hanya desa yang maju, tetapi juga desa yang memiliki fondasi kuat untuk masa depan. Dan untuk menjaga kesinambungan tersebut, melanjutkan kepemimpinan yang sudah terbukti sering kali menjadi pilihan paling bijak.

Cibiru Wetan tidak hanya membutuhkan pemimpin baru, tetapi lebih dari itu membutuhkan pemimpin yang tepat. Dan hingga saat ini, sosok itu masih melekat pada figur yang sama.

The post Cibiru Wetan Masih Membutuhkan Kepemimpinan Hadian Supriatna appeared first on Teraskota.info.

Paguyuban Desa Bukan Alat Politik, Tegakkan Marwah Organisasi dengan Integritas dan Kepatutan

Tim Redaksi — Sat, 29 Nov 2025 23:04:35 +0000

Oleh: Hadian Supriatna, SP

Dalam beberapa waktu terakhir, dinamika organisasi paguyuban pemerintahan desa kembali mengemuka. Bukan karena prestasi atau kontribusi bagi kemajuan desa, tetapi karena munculnya fenomena orang-orang yang memimpin organisasi tersebut tanpa pernah menjadi Kepala Desa, perangkat desa, maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bahkan ada yang tidak berdomisili di desa, namun mengambil posisi strategis memimpin organisasi yang sejatinya lahir dari, oleh, dan untuk desa.

Di atas kertas, mereka sering berdalih bahwa kepedulianlah yang mendorong mereka memimpin. Namun di balik itu, tak sedikit yang justru menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) untuk kepentingan pribadi: merancang mekanisme Munas secara eksklusif, serta menjadikan organisasi desa sebagai kendaraan politik yang melenceng dari ruhnya sebagai wadah perjuangan pemerintahan desa.

Paguyuban Desa Memiliki Aturan Etik yang Jelas

Jika kita melihat paguyuban kepala daerah atau paguyuban anggota DPRD, syarat menjadi pengurus sangat jelas, harus sedang menjabat atau pernah menjabat jabatan tersebut. Ini logis, bagaimana mungkin seseorang memimpin organisasi profesi yang kompetensinya saja tidak pernah ia jalani?

Logika yang sama semestinya berlaku untuk organisasi pemerintahan desa. Jika seseorang tidak pernah menjadi Kepala Desa, perangkat desa, atau anggota BPD maka secara moral dan etik ia tidak memiliki legitimasi memimpin organisasi tersebut. Kepedulian tidak bisa menggantikan pengalaman struktural, terlebih untuk posisi puncak.

Organisasi pemerintahan desa bukan komunitas hobi. Ini adalah asosiasi profesi yang menyangkut urusan publik, jalur anggaran, dan advokasi regulasi. Karena itu integritas pengurus menjadi syarat mutlak.

Mendesain AD/ART untuk Kepentingan Pribadi Adalah Tindakan Menyesatkan

Yang lebih memprihatinkan adalah ketika AD/ART organisasi dirancang bukan untuk memperkuat lembaga, tetapi untuk memperkuat elite kecil yang memimpin. Munas ditempatkan secara jauh, bahkan sering kali dipusatkan di ibu kota tanpa mempertimbangkan aksesibilitas ribuan aparat desa yang memiliki keterbatasan anggaran dan waktu.

Jika paguyuban desa hanya bisa diakses oleh segelintir orang, maka ia kehilangan marwahnya. Apalagi jika pengurus terpilih tidak pernah mengemban jabatan pemerintahan desa. Ini bukan hanya problem etik, tetapi problem legitimasi.

Paguyuban Desa Bukan Alat Politik

Penyelenggara desa harus belajar dari pengalaman. Terlalu banyak organisasi yang akhirnya terbelah, bukan karena perbedaan ide, melainkan karena ada kepentingan politik yang memanfaatkan paguyuban desa sebagai wadah mobilisasi.

Jika seseorang memimpin organisasi desa tanpa rekam jejak di desa, tanpa pengalaman mengelola pemerintahan desa, dan tanpa memahami tekanan regulasi serta beban tanggung jawab di lapangan, maka pertanyaannya sederhana.

Untuk apa ia memimpin organisasi tersebut?

Kepedulian sejati tidak membutuhkan kursi ketua. Kepedulian bisa diwujudkan melalui riset, pendampingan, advokasi, atau edukasi. Tetapi ketika seseorang mengakui dirinya bukan perangkat desa, bukan kepala desa, bukan BPD, tidak tinggal di desa, namun tetap bersikeras memimpin organisasi desa, maka publik patut bertanya,, Kepedulian atau kepentingan?

Saatnya Menjaga Marwah Organisasi Desa

Organisasi desa harus kembali kepada fungsinya untuk memperjuangkan kepentingan desa, meningkatkan kapasitas aparatur desa, memperkuat tata kelola, dan menjadi jembatan komunikasi dengan pemerintah daerah maupun pusat.

Untuk itu diperlukan pengurus yang memiliki:

1. Legitimasi moral pernah mengemban jabatan desa atau hidup di dalam ekosistem desa.

2. Legitimasi struktural memahami regulasi, mekanisme fiskal desa, dan dinamika sosial desa.

3. Legitimasi kultural mengakar di desa, bukan sekadar mengklaim kepedulian dari kejauhan.

Paguyuban desa tidak boleh menjadi panggung politik. Tidak boleh menjadi kendaraan pribadi. Tidak boleh dipimpin oleh orang yang menjadikan desa hanya sebagai slogan perjuangan tanpa pernah merasakan medan pertarungannya.

Organisasi desa adalah pondasi perjuangan pemerintahan desa. Keberadaannya harus dijaga dengan integritas, bukan ambisi. Karena itu, penting bagi kita semua para penyelenggara pemerintahan desa untuk memastikan bahwa paguyuban desa dipimpin oleh orang-orang yang memiliki rekam jejak, kredibilitas, dan komitmen yang jelas terhadap desa.

Bukan oleh mereka yang tidak pernah menjadi bagian dari desa, tetapi ingin “mengatur” desa dari jauh.

The post Paguyuban Desa Bukan Alat Politik, Tegakkan Marwah Organisasi dengan Integritas dan Kepatutan appeared first on Teraskota.info.