FKJI Archives | Teraskota.info

Ombas Of Power, FKJI Pilih Jalur Pidana di Tengah Sidang Pansus

Tim Redaksi — Mon, 06 Jul 2026 11:30:07 +0000

Teras, Gowa – Forum Komunikasi Jurnalis Indonesia (FKJI) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera menyelidiki Muhammad Basri alias BK atau Ombas terkait berbagai polemik yang berkembang di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulsel.

FKJI menilai polemik yang terus bergulir diduga telah memicu kegaduhan di ruang publik, menimbulkan keresahan masyarakat, serta berpotensi mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, organisasi tersebut meminta seluruh informasi dan dugaan yang berkembang diuji melalui proses hukum yang objektif.

Ketua Umum FKJI, Revin Pataraoi Rahman, menegaskan desakan tersebut bukan untuk menghakimi seseorang, melainkan mendorong adanya kepastian hukum.

“FKJI menghormati asas praduga tak bersalah. Justru karena itu kami meminta APH segera menyelidiki seluruh informasi yang berkembang secara profesional, independen, dan transparan. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum, bukan polemik yang terus berlarut,” kata Revin, Senin (6/7/2026).

Menurutnya, berbagai dinamika yang mencuat, termasuk keterangan dalam forum resmi DPRD Gowa dan pemberitaan media, telah memengaruhi kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan daerah.

“Kalau memang tidak ada pelanggaran, sampaikan kepada publik melalui proses hukum. Namun jika ditemukan bukti adanya pelanggaran, tentu harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kami dorong adalah kejelasan hukum, bukan pembentukan opini,” tegasnya.

Revin menambahkan, negara tidak boleh membiarkan polemik berkepanjangan tanpa kepastian karena berpotensi memperbesar keresahan masyarakat.

Menanggapi sikap FKJI, pakar hukum pidana UIN Alauddin Makassar, Dr. Rahman Syamsuddin, menilai desakan tersebut merupakan bentuk partisipasi publik yang dijamin hukum.

“Secara yuridis, pernyataan FKJI adalah dorongan publik yang sah. Kini bola berada di tangan APH, baik Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk menelaah apakah informasi yang berkembang telah memenuhi syarat adanya bukti permulaan yang cukup guna memulai penyelidikan resmi,” ujarnya.

Rahman menegaskan, pengaduan masyarakat tidak dapat dimaknai sebagai vonis terhadap pihak tertentu. Sebaliknya, mekanisme tersebut merupakan bagian dari sistem negara hukum untuk menguji setiap dugaan secara objektif.

“FKJI perlu terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari kontrol sosial. Sementara APH harus bekerja secara jujur, profesional, dan transparan. Semua pihak juga harus menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak saling menghakimi sebelum ada hasil penyelidikan resmi,” pungkasnya.

The post Ombas Of Power, FKJI Pilih Jalur Pidana di Tengah Sidang Pansus appeared first on Teraskota.info.

Penyidik Polda Sulsel Tindak Lanjuti Laporan FKJI, Fenni Frans Bakal di Panggil Dugaan Konten Asusila

Tim Redaksi — Wed, 01 Apr 2026 03:49:26 +0000

Teras, Makassar – Penanganan kasus dugaan asusila yang menyeret nama Owner Kosmetik Fenny Frans (FF) dan Bang Jali (BJ) kini memasuki tahap Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (1/4/2026).

Berdasarkan dokumen SP2HP tertanggal 18 Maret 2026 yang diterima Forum Komunikasi Jurnalis Indonesia (FKJI) sebagai pelapor, penyidik Polda Sulsel telah memberikan perkembangan terkait laporan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan konten bermuatan asusila.

Dalam surat tersebut dijelaskan, perkara yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran ketentuan pidana, khususnya yang mengatur tentang produksi, penyebaran, hingga penyediaan konten pornografi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidik juga menegaskan bahwa proses penyelidikan masih terus berjalan. Sejumlah langkah telah dilakukan, termasuk pengumpulan bahan keterangan serta koordinasi guna mengungkap dugaan tindak pidana tersebut secara menyeluruh.

“Untuk saat ini sudah ada data dari saudari fenny frans dan adminnya, segera kami layangkan surat pemanggilan,” tukas penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel memastikan akan menangani kasus ini secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Dengan telah diterbitkannya SP2HP, kasus FF dan Bang Jali kini resmi berada dalam tahap perkembangan penyelidikan dan masih menunggu hasil pendalaman lebih lanjut dari pihak kepolisian.

Sementara itu, Ketua Umum FKJI Revin Pataroi Rahman, menyambut perkembangan penanganan kasus tersebut dan mengapresiasi langkah cepat penyidik Polda Sulsel dalam menindaklanjuti laporan.

“Kami mengapresiasi diterbitkannya SP2HP ini sebagai bentuk transparansi dan keseriusan penyidik. Kami berharap proses hukum berjalan profesional, objektif, dan tuntas,” ujarnya.

Revin juga menegaskan bahwa FKJI akan terus mengawal kasus tersebut hingga ada kejelasan hukum.

“FKJI sebagai pelapor akan terus mengawal proses ini sampai terang benderang, agar ada kepastian hukum dan menjadi pembelajaran bagi publik,” tegasnya.

The post Penyidik Polda Sulsel Tindak Lanjuti Laporan FKJI, Fenni Frans Bakal di Panggil Dugaan Konten Asusila appeared first on Teraskota.info.

Pernyataan Sikap Resmi FKJI Terkait Laporan ke Polda Sulsel atas Video Konten FF dan Klarifikasi BJ

Tim Redaksi — Wed, 25 Feb 2026 13:27:58 +0000

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

Forum Komunikasi Jurnalis Indonesia (FKJI) hadir sebagai organisasi profesi yang menjunjung profesionalisme, etika publik, dan tanggung jawab sosial menegaskan bahwa setiap persoalan yang menimbulkan kegelisahan publik harus ditempatkan dalam koridor hukum, bukan opini liar.

Terkait video siaran langsung yang melibatkan Owner Kosmetik Fenny Frans (FF) dan klarifikasi Bang Jali (BJ), yang kini telah ditangani Polda Sulawesi Selatan, FKJI menegaskan bahwa langkah pelaporan dilakukan demi kepastian hukum, bukan untuk menghakimi siapa pun.

Ketua Umum FKJI, Revin Pataroi Rahman, menyampaikan “Kami tidak menyimpulkan siapa pun bersalah. Kami hanya melihat ada peristiwa yang menjadi perhatian publik dan patut diuji secara hukum agar ada kepastian, bukan berkembang menjadi polemik tanpa arah.”

FKJI menyoroti dua hal utama yakni dugaan potensi pelanggaran norma kesusilaan di ruang publik serta adanya perbedaan persepsi antara klarifikasi yang disampaikan dan fakta visual yang beredar.

“Jika ada perbedaan antara penjelasan dan fakta visual, maka sebaiknya diuji secara hukum. Bukan melalui perdebatan opini di media sosial yang justru berpotensi memperkeruh suasana,” tegasnya

FKJI menolak budaya penghakiman di ruang digital sekaligus menolak pembiaran terhadap isu yang berpotensi meresahkan masyarakat. Seluruh proses diserahkan kepada aparat penegak hukum dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

Forum ini juga mengimbau masyarakat untuk bijak menyikapi informasi. Bacalah berita secara utuh, jangan hanya terpaku pada judul. Pemahaman yang tidak lengkap dapat memicu kesalahpahaman dan membangun opini yang keliru.

“Kami percaya proses hukum akan berjalan objektif, profesional, dan transparan. Mari bersama menjaga ruang publik tetap sehat, kondusif, dan berlandaskan hukum,” kunci Revin.

Catatan FKJI:

Sebagai publik figur seperti Fenny Frans, wajar jika etika menjadi sebuah kewajiban atau keharusan, karena tindakan mereka memiliki dampak langsung pada moral publik, kepercayaan masyarakat, dan perilaku penggemar. Publik figur berperan penting sebagai contoh dalam beretika di media sosial, dan tindakan mereka di ruang digital seringkali menjadi sorotan.

The post Pernyataan Sikap Resmi FKJI Terkait Laporan ke Polda Sulsel atas Video Konten FF dan Klarifikasi BJ appeared first on Teraskota.info.

Tahar Nilai Pelaporan Fenni Frans Jadi Langkah Tepat Tegakkan Etika Publik

Tim Redaksi — Tue, 24 Feb 2026 03:41:34 +0000

Teras, Makassar – Koordinator Wilayah Media Teras Kota, Tahar, menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Forum Komunikasi Jurnalis Indonesia (FKJI) yang melaporkan Fenni Frans ke Polda Sulawesi Selatan terkait polemik video viral yang beredar di media sosial, Selasa (24/2/2026).

Menurut Tahar, langkah tersebut menunjukkan komitmen organisasi profesi dalam menjaga etika ruang publik sekaligus mendorong kepastian hukum atas isu yang telah memicu perhatian luas masyarakat.

Ia menilai pelaporan melalui jalur hukum merupakan langkah tepat agar persoalan tidak terus berkembang menjadi spekulasi liar di ruang digital.

“Ini bentuk tanggung jawab sosial. Ketika sebuah polemik sudah meresahkan publik, maka proses hukum menjadi ruang paling objektif untuk mencari kebenaran,” ujarnya.

Tahar juga berharap aparat penegak hukum dapat menangani laporan tersebut secara profesional, transparan, dan berkeadilan sehingga masyarakat memperoleh kepastian sekaligus pembelajaran tentang pentingnya etika dalam ruang publik digital.

The post Tahar Nilai Pelaporan Fenni Frans Jadi Langkah Tepat Tegakkan Etika Publik appeared first on Teraskota.info.

FKJI Resmi Laporkan Fenni Frans ke Polda Sulsel, Dugaan Konten Asusila

Tim Redaksi — Mon, 23 Feb 2026 10:56:40 +0000

Teras, Makassar – Forum Komunikasi Jurnalis Indonesia (FKJI) resmi melaporkan dugaan pelanggaran hukum terkait viralnya video siaran langsung yang menyeret nama Fenni Frans dan Bang Jali ke Polda Sulawesi Selatan, Senin (23/2/2026).

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum FKJI, Revin Pataroi Rahman, bersama jajaran pengurus sebagai bentuk sikap organisasi terhadap polemik yang berkembang luas di ruang publik.

FKJI meminta aparat penegak hukum mendalami beberapa dugaan pelanggaran, diantaranya dugaan pelanggaran norma kesusilaan di ruang publik.

Dugaan distribusi konten bermuatan asusila melalui siaran langsung media sosial dan dugaan penyampaian klarifikasi yang dinilai sebagian publik bertentangan dengan fakta visual yang beredar.

Menurut FKJI, seluruh poin tersebut masih berstatus dugaan dan harus diuji secara objektif melalui proses hukum.

Ketua Umum FKJI menegaskan pelaporan ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong kepastian hukum.

“Kami datang bukan mencari sensasi. Jika ada pelanggaran, harus ditegakkan. Jika tidak ada, harus ada kepastian. Negara tidak boleh diam,” tegasnya kepada awak media.

Ia juga menekankan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada penyidik berdasarkan alat bukti.

Kasus mencuat setelah beredarnya video siaran langsung yang menampilkan interaksi di ruang terbuka dan memicu reaksi luas warganet.

Dalam klarifikasi di media sosial, Bang Jali menyatakan kejadian tersebut bukan tindakan asusila, melainkan kesalahpahaman terkait uang saweran. Namun, perbedaan persepsi antara klarifikasi dan visual video memicu perdebatan publik.

FKJI menilai persoalan ini bukan sekadar kontroversi media sosial, tetapi menyangkut tanggung jawab moral dan hukum di ruang publik.

Organisasi juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan ulang konten yang berpotensi melanggar norma, serta menunggu hasil penyelidikan resmi.

Kasus kini berada dalam penanganan aparat di wilayah Sulawesi Selatan.

FKJI menyatakan kepercayaan bahwa proses hukum akan berjalan profesional, objektif, dan transparan.

“Yang kami perjuangkan adalah kepastian hukum dan tanggung jawab publik,” tutup Revin.

The post FKJI Resmi Laporkan Fenni Frans ke Polda Sulsel, Dugaan Konten Asusila appeared first on Teraskota.info.

Ketua Umum FKJI: Bang Jali Jangan Giring Opini! Klarifikasi Harus Sesuai Fakta Video

Tim Redaksi — Thu, 19 Feb 2026 21:06:35 +0000

Teras, Makassar – Forum Komunikasi Jurnalis Indonesia (FKJI), kembali melontarkan sikap tegas terkait viralnya video konten live yang menyeret nama Owner Kosmetik Fenny Frans (FF) dan klarifikasi yang disampaikan Bang Jali, yang oleh sebagian warganet dinilai sebagai pembohongan publik, Jum’at (20/2/2026).

Dalam klarifikasinya terkait video live FF yang beredar, Bang Jali mengatakan bahwa Bos kosmetik FF tidak bermaksud memegang alat vitalnya, akan tetapi FF hendak mengambil saweran yang diberikan kepadanya.

“Jadi dalam gambar tersebut, bukan pegang alat kelamin saya, tetapi Owner Fanny Frans II mau ambil kembali saweran yang dia kasika dan spontan saya tutupi depan celanaku agar saweran tersebut tidak jadi naambil,” tulis Klarifikasi Bang Jali di Halaman Facebooknya (Bang Jali Sudirman).

Mengenai hal itu, Ketua Umum FKJI Revin Pataraoi Rahman kembali juga menegaskan bahwa, polemik ini tidak bisa dianggap sekadar sensasi media sosial. Ia menilai ada dua persoalan serius yang harus disikapi: dugaan pelanggaran norma kesusilaan di ruang publik serta klarifikasi yang dianggap bertentangan dengan fakta visual dalam video yang beredar luas.

“Jika klarifikasi yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang terekam jelas, maka itu berpotensi menjadi bentuk pembohongan publik. Jangan mencoba menggiring opini dengan narasi yang tidak sinkron dengan bukti visual,” tegas Revin, Rabu (19/2/2026).

Menurutnya, publik samakin cerdas, semakin kritis dan mampu menilai sendiri kejanggalan antara pernyataan dan fakta di lapangan.

“Masyarakat bukan lagi penonton pasif. Mereka bisa memutar ulang video, memperlambat, dan membandingkan. Kalau memang tidak ada uang yang dipegang seperti yang diklaim, maka klarifikasi itu patut dipertanyakan secara serius,” ujarnya tajam.

FKJI Siap Lapor ke Polda Sulsel

Lebih jauh Revin menyatakan pihaknya tengah mengkaji langkah hukum dan tidak menutup kemungkinan akan melaporkan persoalan ini ke Polda Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Kami sedang mengumpulkan bahan dan bukti. Jika ditemukan unsur dugaan pelanggaran hukum, baik terkait konten asusila di ruang publik maupun dugaan penyampaian informasi yang menyesatkan, FKJI siap melaporkan ke Polda Sulsel,” tegasnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memastikan ada kepastian hukum dan edukasi publik.

“Ini bukan soal menjatuhkan siapa pun. Ini soal tanggung jawab. Figur publik harus memberi contoh yang baik, bukan justru mempertontonkan hal yang meresahkan masyarakat, apalagi di ruang terbuka,” katanya.

Revin juga menyoroti dampak sosial dari video tersebut, terutama karena disiarkan secara live dan berpotensi disaksikan anak-anak.

“Kita tidak bisa membiarkan ruang publik, baik fisik maupun digital, diisi konten yang melanggar norma lalu ditutup dengan klarifikasi yang membingungkan. Kalau memang salah, sampaikan apa adanya. Jangan membangun cerita baru yang justru memperkeruh keadaan,” tandasnya.

FKJI, lanjutnya, mendorong aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti polemik ini secara profesional, objektif, dan transparan demi menjaga marwah hukum serta etika di ruang publik.

The post Ketua Umum FKJI: Bang Jali Jangan Giring Opini! Klarifikasi Harus Sesuai Fakta Video appeared first on Teraskota.info.