Munafri Arifuddin Archives | Teraskota.info

Pemkot Makassar dan KPU Kolaborasi Gelar Pemilihan RT/RW Serentak November 2025, Ini Syarat dan Ketentuannya

Tim Redaksi — Fri, 17 Oct 2025 07:35:49 +0000

TERAS KOTA, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus memperkuat partisipasi warga di tingkat paling dasar pemerintahan dengan mendorong pelaksanaan pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) secara serentak.

Langkah ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, yang kini tengah menyusun regulasi serta petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan.

“Rencana ini kami targetkan digelar pada bulan November mendatang, sebelum memasuki Desember 2025,” ujar Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

Upaya ini menjadi bagian penting dari komitmen Pemkot Makassar dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan demokratis hingga ke tingkat akar rumput.

Pertemuan koordinasi antara kedua lembaga digelar di Balai Kota Makassar, Rabu (15/10/2025). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPU Makassar Andi Muhammad Yasir Arafat, Divisi Teknis Penyelenggaraan Sri Wahyuningsih, dan Sekretaris KPU Asrar, serta disambut langsung oleh Wali Kota Munafri, Kepala BPM A. Anshar, dan Kepala Badan Kesbangpol Fatur Rahim.

Dalam pertemuan itu dibahas berbagai aspek teknis dan instrumen hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pemilihan RT/RW di seluruh wilayah kota.

Munafri menegaskan, Pemkot ingin memastikan seluruh proses berjalan secara demokratis dan tertib dengan dukungan kelembagaan yang kredibel. Ia juga menyambut baik keterlibatan KPU yang dinilai dapat memperkuat legitimasi proses pemilihan.

“Kalau ada KPU yang dampingi, saya pikir lebih bagus lagi karena legitimasinya akan lebih baik. Harapan kita adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa pemilih itu seperti ini,” jelasnya.

Pemkot juga memastikan seluruh tahapan dan juknis disusun matang sebelum diterapkan di lapangan. “Sebelum turun sosialisasi, memang perlu didetailkan juknisnya, karena yang namanya pemilihan RT/RW ini kan kita mau demokrasi berjalan aman dan damai,” ujarnya.

Sebagai dasar hukum, Pemkot telah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemilihan RT/RW. Regulasi ini merupakan turunan dari Perwali Nomor 3 Tahun 2024 yang mengubah Perwali Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan.

Aturan tersebut diharapkan menjamin pelaksanaan pemilihan yang tertib dan demokratis, sekaligus memperkuat pendidikan politik warga serta menumbuhkan semangat gotong royong.

Kepala BPM A. Anshar menjelaskan, mekanisme pemilihan RT/RW akan meniru sistem pemilu, meliputi tahap pendaftaran, pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil.

Berdasarkan data Pemkot Makassar, jumlah pemilih mencapai lebih dari 1,4 juta jiwa dengan sebaran 453.404 kepala keluarga. Pemilihan akan berlangsung serentak di 15 kecamatan dan 153 kelurahan, mencakup 4.965 RT dan 992 RW.

BPM bersama KPU kini tengah memfinalisasi juknis dan petunjuk pelaksanaan (juklak) agar seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal. “Rentang waktu dari awal sampai akhir proses saat ini sedang disusun dalam juknis dan juklak, namun dipastikan tidak akan melewati Desember,” jelas Anshar.

Sebagai langkah awal, BPM akan mensosialisasikan Perwali Nomor 19 Tahun 2025 di seluruh kecamatan sekaligus meminta persetujuan Wali Kota untuk penetapan jadwal pemilihan.

Tiga unsur utama akan terlibat dalam penyelenggaraan, yaitu Panitia Pelaksana dari BPM dan kecamatan, Panitia Pemilihan dari unsur kecamatan dan kelurahan, serta Petugas TPS yang bertugas di lokasi pemungutan suara.

Untuk menjaga integritas, BPM menegaskan pentingnya pengawasan partisipatif masyarakat agar proses bebas dari kecurangan dan praktik politik uang. “Kalau di tingkat TPS saja sudah ada praktik seperti itu, tentu menjadi contoh yang kurang baik bagi demokrasi kita,” ujarnya.

Sistem pemilihan mengatur bahwa Ketua RT dipilih langsung oleh warga dengan mekanisme satu kartu keluarga satu suara, sementara Ketua RW dipilih oleh para Ketua RT di wilayahnya. BPM juga menyiapkan mekanisme pengaduan serta masa sanggah untuk menjamin hak warga. “Masa sanggah diberikan satu hari, dan kami juga akan menyiapkan hotline pengaduan,” tambah Anshar.

Ketua KPU Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat, menilai kolaborasi ini sebagai langkah strategis memperkuat nilai demokrasi di tingkat lokal. “Alhamdulillah, Pak Wali menerima dan menyambut baik serta memerintahkan Kepala BPM untuk menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan KPU terkait mekanismenya,” ujarnya.

Menurut Yasir, juknis pemilihan masih dalam tahap penyusunan dan akan menjadi pedoman bagi panitia di tingkat kecamatan dan kelurahan. “Isi dari proses pemilihan ini adalah menduplikasi proses pemilu yang sudah ada. Jadi masyarakat bisa belajar langsung bagaimana demokrasi dijalankan di lingkungannya,” terangnya.

KPU akan berperan sebagai pengawas dan evaluator, sementara penyelenggaraan teknis menjadi tanggung jawab Pemkot melalui BPM. “Keterlibatan KPU adalah dalam penyusunan juknis serta menjadi pengawas dalam pelaksanaan dan evaluasi prosesnya. Penyelenggaraannya tetap menjadi domain Pemkot,” tegas Yasir.

Penentuan lokasi TPS akan menyesuaikan karakteristik wilayah dan data kependudukan. “Instrumennya karena pemilihnya berdasarkan Kartu Keluarga (KK), maka terkait lokasi TPS diserahkan ke Pemkot, apakah di kantor kelurahan atau di titik lain yang dianggap representatif,” jelasnya.

Yasir menegaskan, pemilihan RT/RW bukan sekadar agenda administratif, tetapi juga sarana pendidikan demokrasi bagi warga. “Ini momentum penting untuk memberi pencerahan kepada masyarakat bahwa pemilihan itu harus dilakukan secara terbuka dan jujur,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan menolak politik uang. “Kalau di tingkat TPS saja sudah ada money politic, ke depan itu bisa jadi contoh yang kurang baik bagi demokrasi kita. Maka kami ajak semua pihak untuk mengawal proses ini bersama-sama,” tandasnya.

Persyaratan Calon Ketua RT/RW yakni:
1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945
3. Berbakti kepada bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan
4. Mempunyai integritas, loyalitas dan moralitas terhadap pemerintah dan masyarakat
5. Usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 70 (tujuh puluh) tahun,
6. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
7. Berdomisili dan bertempat tinggal secara tetap di wilayahnya
8. Pendidikan minimal sekolah menengah pertama atau sederajat
9. Bersedia melaksanakan visi misi Pemerintah Kota
10. Bersedia membantu dan mendukung segala program serta kebijakan pemerintah
11. Berkelakuan baik dan tidak sedang terjerat masalah Hukum.
12. Jujur, adil, bertanggung jawab dan mampu menjaga marwah lembaga kemasyarakatan yang kelak diembannya serta menjadi panutan masyarakat
13. Tidak rangkap jabatan sebagai ketua, sekretaris, bendahara pada lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan
14. Bukan merupakan pengurus salah satu partai politik
15. Bersedia dan bekerjasama serta menjalin koordinasi dengan semua pihak baik swasta, lembaga kemasyarakatan lainnya serta pemerintah kota makassar yakni lurah dan camat
16. Tidak menjabat sebagai penjabat sementara Ketua RT atau penjabat sementara Ketua RW.
17. Persyaratan calon Ketua RW sebagaimana dimaksud diatas dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan.

Mekanisme Pemilihan Langsung Ketua RT dilakukan melalui:
1. Ketua RT dipilih oleh Kepala Keluarga

2. Hak suara dalam Pemilihan Ketua RT hanya berlaku dengan ketentuan yakni 1 (satu) Kepala Keluarga 1 (satu) suara

3. Kepala Keluarga yang berhalangan dapat diwakili oleh anggota keluarga yang tercatat dalam Kartu Keluarga dengan membawa bukti fotokopi kartu tanda penduduk/identitas lainnya, fotokopi Kartu Keluarga dengan menyertakan surat kuasa,

4. Pemilih wajib hadir di TPS yang telah disediakan dan sesuai jadwal yang ditentukan untuk menyampaikan hak suaranya:

5. Petugas TPS berkewajiban membimbing dan/atau memandu pemilih namun tidak dapat menuntun atau mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu calon Ketua RT dalam TPS

6. Pemilih memberikan hak suaranya secara tertutup tanpa diketahui ataupun terlihat oleh petugas TPS maupun orang lain dengan menggunakan bilik suara yang telah ditentukan.

Mekanisme Pemilihan Langsung Ketua RW dilakukan melalui:
1. Ketua RW dipilih oleh setiap Ketua RT yang berada diwilayahnya

2. Hak suara dalam pemilihan Ketua RW hanya berlaku dengan ketentuan yakni 1 (satu) Ketua RT 1 (satu) suara

3. Ketua RT yang berhalangan tidak dapat diwakili oleh anggota keluarga, kerabat dan/atau orang lain

4. Pemilih wajib hadir di TPS yang telah disediakan dan sesuai jadwal yang ditentukan untuk menyampaikan hak suaranya

5. Petugas TPS berkewajiban membimbing dan/atau memandu pemilih namun tidak dapat menuntun atau mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu calon Ketua RW dalam TPS

6. Pemilih memberikan hak suaranya secara tertutup tanpa diketahui ataupun terlihat oleh petugas TPS maupun orang lain dengan menggunakan bilik suara yang telah ditentukan.

The post Pemkot Makassar dan KPU Kolaborasi Gelar Pemilihan RT/RW Serentak November 2025, Ini Syarat dan Ketentuannya appeared first on Teraskota.info.

Makassar Creative Hub Dinobatkan APEKSI Sebagai Inovasi Terbaik Wilayah Timur

Tim Redaksi — Wed, 15 Oct 2025 07:20:27 +0000

TERAS KOTA, MAKASSAR – Program inovatif Pemerintah Kota Makassar, Makassar Creative Hub (MCH), yang digagas di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (MULIA), dinobatkan sebagai salah satu best practice oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah VI. Penghargaan ini menempatkan MCH sebagai model inspiratif bagi kota-kota di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Tim APEKSI Komwil VI yang dipimpin Manajer Talib Mustafa melakukan audiensi bersama Wali Kota Munafri di Balai Kota, Rabu (15/10/2025), untuk mendalami latar belakang, tujuan, serta dampak sosial dari program MCH yang kini menjadi ruang kolaboratif bagi anak muda Makassar.

Talib menjelaskan bahwa MCH akan didokumentasikan dalam buku tahunan APEKSI sebagai salah satu praktik terbaik dari kota di Indonesia Timur.

“Makassar Creative Hub ini kami anggap menonjol karena menjawab langsung kebutuhan generasi muda. Kami ingin menuliskannya lebih detail agar bisa jadi referensi kota lain,” ujar Talib.

Menurutnya, dokumentasi ini penting agar inovasi dari satu daerah dapat diadaptasi dan dikembangkan oleh daerah lain, sehingga praktik pemerintahan kreatif dapat saling menguatkan antarwilayah.

Munafri menjelaskan bahwa MCH dirancang sebagai respons terhadap kebutuhan peningkatan keterampilan dan peluang kerja bagi generasi muda. Ia menyebut, fasilitas ini menjadi wadah pengembangan minat, bakat, dan keahlian sesuai dengan aspirasi anak muda Makassar.

“Mereka yang baru lulus S1 umumnya punya bekal ilmu sama, tapi lewat MCH bisa diarahkan lebih spesifik, apakah ingin jadi pengusaha, pekerja kreatif, maupun pegawai. Pemerintah hadir menjembatani mereka dengan akses kerja, permodalan, hingga pasar,” jelas Munafri.

Ia menuturkan, fasilitas pelatihan di MCH disesuaikan dengan tren dan kebutuhan pasar, mulai dari pelatihan barista, makeup artist, musik, konten kreator, hingga ruang podcast yang dapat digunakan secara gratis.

Munafri menambahkan, MCH pertama yang berlokasi di kawasan Pantai Losari merupakan proyek percontohan yang akan dikembangkan di seluruh 15 kecamatan di Kota Makassar. Tahun ini, dua MCH tambahan tengah disiapkan untuk dibangun.

Ia juga mengungkapkan bahwa ide pembentukan MCH terinspirasi dari hasil benchmarking Pemkot Makassar ke Technical Education and Skills Development Authority (TESDA), lembaga pelatihan tenaga kerja terbesar di Filipina.

“Ekspektasi saya, anak-anak muda Makassar bisa menyalurkan minat dan bakatnya, mendapat kesempatan yang sebelumnya sulit diakses, dan langsung terkoneksi dengan ekosistem kerja maupun usaha. Inilah investasi kita untuk generasi masa depan,” tegasnya.

Ke depan, Pemkot Makassar berencana menata kurikulum MCH secara terstruktur dengan spesialisasi berbeda di setiap kecamatan, menyesuaikan potensi dan kebutuhan lokal.

“Bentuknya pun tidak semuanya gedung, ada yang lebih banyak halamannya. Pola pendekatannya bukan classroom semuanya, tetapi pola yang berbeda-beda sesuai dengan needs and wants masyarakat,” jelas Munafri.

Selain Makassar Creative Hub, APEKSI juga menetapkan empat inovasi lain sebagai best practice daerah, yakni Musrenbang Inklusif Kota Palu, Layanan Kesehatan Antar Jemput Kota Palopo, Sistem Informasi Kependudukan Kota Ambon, serta Mobil dan Kapal Inflasi Kota Tidore.

The post Makassar Creative Hub Dinobatkan APEKSI Sebagai Inovasi Terbaik Wilayah Timur appeared first on Teraskota.info.

Kemendikdasmen Apresiasi Kebijakan Insentif Guru Pulau di Makassar

Tim Redaksi — Tue, 14 Oct 2025 06:24:19 +0000

TERAS KOTA, MAKASSAR – Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mengakselerasi peningkatan mutu serta kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh Indonesia.

Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui koordinasi kebijakan dan strategi pelaksanaan program prioritas tahun 2025 yang kali ini berlangsung di Kota Makassar.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal GTKPG, Nunuk Suryani, dan diterima langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa (14/10/2025).

Nunuk menegaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan berbagai program prioritas pendidikan.

“Silaturahmi dengan Pemerintah Kota Makassar ini kami lakukan untuk membicarakan kepentingan pendidikan yang lebih baik,” ujarnya.

“Kehadiran kami sekaligus melihat langsung implementasi berbagai program prioritas kementerian yang sedang berjalan di daerah, termasuk di Kota Makassar,” lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis turut dibahas, seperti percepatan pengangkatan kepala sekolah dan redistribusi tenaga pendidik di wilayah dengan kelebihan guru.

“Komunikasi yang terjalin bersama Pak Wali ini sangat positif, dan kami menjadikan Kota Makassar sebagai kota percontohan nasional dalam pelaksanaan program-program prioritas GTKPG,” jelas Nunuk.

Salah satu program yang tengah diusung Kemendikdasmen adalah “Hari Belajar Guru”, yaitu satu hari dalam sepekan di mana guru diberi kesempatan khusus untuk belajar, berbagi praktik baik, dan berinovasi dalam pembelajaran.

Nunuk juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Pemkot Makassar dalam Gerakan Numerasi Nasional melalui inisiatif pembangunan “taman-taman numerasi” di sekolah dan ruang publik.

“Kami sangat berterima kasih atas kolaborasi yang baik dengan dukungan Pak Wali sangat luar biasa. Beliau berkomitmen untuk menghadirkan taman-taman numerasi di berbagai titik di Kota Makassar,” ungkapnya.

Selain itu, ia memuji kebijakan Pemkot Makassar yang memberikan insentif tambahan bagi guru yang bertugas di wilayah kepulauan.

“Kebijakan Pak Wali untuk memberikan kenaikan insentif bagi guru yang mengajar di pulau-pulau sangat menginspirasi. Kami berterima kasih atas kepedulian ini,” ujarnya.

Nunuk menilai langkah tersebut sebagai terobosan penting dalam mengatasi kesenjangan distribusi guru di daerah terpencil.

“Dengan adanya insentif seperti ini di Kota Makassar, guru akan lebih termotivasi untuk mengabdi dengan tenang dan penuh dedikasi,” tambahnya.

Ia berencana melaporkan inovasi tersebut kepada Menteri Pendidikan agar dapat dijadikan contoh bagi daerah lain yang menghadapi persoalan serupa.

“Saya akan sampaikan inovasi Pak Wali Kota ke Pak Menteri. Tentu semua anak Indonesia, di mana pun berada, akan mendapatkan hak pendidikan yang layak, terutama kesejahteraan guru,” bebernya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik langkah kolaboratif Ditjen GTKPG dan menegaskan komitmen Pemkot dalam memperluas akses pendidikan, terutama di wilayah kepulauan.

“Kami ingin memastikan tidak ada anak di Makassar, termasuk di pulau-pulau, yang tertinggal dalam pendidikan. Karena itu, kami sedang menyiapkan rencana pembangunan sekolah rakyat di pulau-pulau,” jelas Munafri.

Ia juga mendukung penuh pelaksanaan program numerasi dan “Hari Belajar Guru” yang digagas GTKPG sebagai bagian dari peningkatan kualitas pembelajaran.

“Kolaborasi dengan Kemendikdasmen ini menjadi momentum penting untuk memajukan pendidikan di Makassar,” ujarnya.

Munafri berharap sinergi yang dibangun dapat berdampak nyata terhadap mutu pendidikan di semua jenjang.

“Tentu kami berharap kolaborasi ini akan memberikan dampak positif terhadap proses pendidikan yang ada di Kota Makassar,” tuturnya.

“Kami juga terus menantikan arahan dan bimbingan dari pimpinan Kementerian Dikdasmen,” tambah Appi.

Ia menutup pertemuan dengan harapan agar sinergi ini menjadi pijakan awal bagi sistem pendidikan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

“Semoga pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk peningkatan proses pendidikan di Kota Makassar agar bisa berjalan lebih baik lagi,” pungkasnya.

The post Kemendikdasmen Apresiasi Kebijakan Insentif Guru Pulau di Makassar appeared first on Teraskota.info.

4.000 Aset Belum Bersertifikat, Pemkot Makassar dan BPN Bentuk Gugus Tugas Reforma Agraria

Tim Redaksi — Mon, 13 Oct 2025 11:00:30 +0000

TERAS KOTA, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar memperkuat langkah konkret dalam penyelamatan aset daerah yang rawan diklaim atau diserobot pihak lain. Salah satu strategi utama dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar, dengan membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang berfokus pada penataan, sertifikasi, dan penyelesaian konflik agraria.

Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pemkot Makassar dan BPN di Balai Kota, Senin (13/10/2025), dipimpin Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Hadir pula Staf Khusus Kementerian ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Adri Virly Rachman.

Adri menjelaskan, rapat tersebut membahas percepatan sertifikasi aset pemerintah yang dinilai masih berjalan lambat. Dari ribuan aset Pemkot, baru sebagian kecil yang telah bersertifikat.

“Kalau melihat data permohonan yang masuk dari Pemerintah Kota Makassar, jumlahnya masih sekitar 20 hingga 30 bidang per tahun, padahal jumlah aset yang belum bersertifikat mencapai sekitar 4.000 bidang tanah,” ujarnya.

“Ini progres yang terlalu lambat jika tidak dilakukan langkah terobosan,” lanjutnya.

Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan pembentukan GTRA, Pemkot dan BPN berkomitmen mempercepat sertifikasi sekaligus memperkuat legalitas aset daerah. Upaya ini juga diharapkan mencegah sengketa serta penyerobotan lahan pemerintah.

Adri menuturkan, pemerintah sebenarnya dapat memanfaatkan kemudahan PTSL Elektronik untuk sertifikasi berbagai jenis lahan, termasuk fasilitas umum dan kantor pemerintahan. Namun, hingga kini, hanya 14 aset Pemkot yang diajukan tahun ini.

“Karena itu, saya cukup kaget, ternyata dari Pemerintah Kota Makassar hanya ada 14 aset yang diajukan untuk disertifikasi tahun ini,” jelasnya.

Dari jumlah itu, delapan bidang telah disertifikasi, lima masih direvisi, dan satu masih menghadapi keberatan hukum. Berdasarkan data BPN, hingga 2025 baru sekitar 450 bidang tanah aset pemerintah yang bersertifikat—jauh dari target ideal.

“Saya berharap setelah ini koordinasi antara BPN dan Pemkot bisa lebih intensif agar tahun depan kita dapat mengusulkan lebih banyak bidang untuk masuk program PTSL,” ujarnya.

Menurut Adri, proses sertifikasi sebenarnya tidak sulit jika dokumen dasar seperti bukti perolehan dan penguasaan lahan tersedia lengkap. Namun, lemahnya penataan dokumen membuat posisi hukum pemerintah kerap lemah saat terjadi gugatan.

“Sering kali instansi belum menyiapkan dokumen pendukung ini dengan rapi. Padahal, ini penting untuk menguatkan posisi hukum pemerintah ketika terjadi gugatan,” katanya.

Adri juga menyoroti pentingnya penerapan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk mencegah manipulasi data pertanahan dan pajak daerah. Sistem ini akan menghubungkan data antarinstansi secara digital sehingga proses validasi BPHTB menjadi lebih transparan.

“Kami ingin penerimaan pajak dan transaksi pertanahan bisa berjalan akuntabel tanpa celah penyimpangan,” tegasnya.

Selain itu, BPN juga mendorong percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Makassar. “Kami berharap Pemkot segera menyiapkan data dukung agar sinkronisasi dengan provinsi dan kementerian bisa dipercepat,” ujarnya.

Bersama Pemkot, BPN kini mematangkan pembentukan GTRA yang akan dipimpin langsung oleh Wali Kota. Gugus tugas ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam penyelesaian konflik agraria.

“Di Makassar, masih ada 111 sengketa pertanahan yang sedang berproses dan sekitar 140 perkara yang sudah berjalan di pengadilan. Dengan GTRA, kita bisa memediasi kasus-kasus tersebut lebih dini,” terang Adri.

Langkah tersebut menandai sinergi strategis antara Pemkot Makassar dan BPN dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

“Dengan kelembagaan GTRA, kita berharap bisa menyatukan persepsi dan mencegah hilangnya aset-aset pemerintah tanpa jejak,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Sri Sulsilawati, memaparkan bahwa dari total 6.978 bidang tanah milik Pemkot, baru 2.743 bidang yang bersertifikat. Dari jumlah tersebut, hanya 452 bidang atas nama Pemkot, sementara 2.291 bidang masih atas nama pihak lain.

“Belum bersertipikat 4.235 bidang, ini menjadi catatan penting dalam upaya pengamanan aset kita,” ungkapnya.

Sri menilai, BPN menjadi mitra kunci dalam proses pengamanan aset karena hanya lembaga itu yang berwenang menerbitkan sertifikat tanah.

“Dalam proses pengamanan aset, kami sangat bergantung pada BPN karena tidak ada instansi lain yang dapat menghasilkan produk sertifikat,” katanya.

Ia menyebut rapat koordinasi kali ini fokus pada empat agenda utama: percepatan sertifikasi aset, penyelesaian sengketa, integrasi layanan host-to-host Bapenda dan BPN terkait BPHTB, serta penyusunan RDTR dan pembentukan GTRA.

Namun, Sri mengakui percepatan sertifikasi tidak mudah karena sejumlah hambatan seperti tumpang tindih kepemilikan dan sengketa hukum.

“Banyak aset kita yang digugat atau dituntut ganti rugi, padahal sudah tercatat sebagai milik pemerintah. Ini yang perlu kita tangani dengan baik melalui koordinasi lintas sektor,” tambahnya.

Langkah kolaboratif ini menjadi fondasi penting bagi Pemkot Makassar dan BPN dalam menjaga aset publik agar tetap terlindungi secara hukum, sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas.

The post 4.000 Aset Belum Bersertifikat, Pemkot Makassar dan BPN Bentuk Gugus Tugas Reforma Agraria appeared first on Teraskota.info.

Munafri Umumkan Lurah Award, Akan Ada Lurah Terbaik dan Terburuk

Tim Redaksi — Sun, 12 Oct 2025 08:11:30 +0000

TERAS KOTA, GOWA – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, resmi mengumumkan peluncuran Lurah Award, program penghargaan dan evaluasi kinerja bagi seluruh lurah di Kota Makassar. Langkah ini menjadi upaya pemerintah kota untuk mendorong peningkatan pelayanan publik dan inovasi di tingkat kelurahan.

“Akan ada lurah terbaik dan lurah terburuk. Jangan sampai ada yang masuk kategori terburuk. Ukurannya sederhana: pelayanan, inovasi, dan dampak kepada masyarakat,” tegas Munafri saat menutup kegiatan Retret Lurah se-Kota Makassar di Malino, Kabupaten Gowa, Sabtu malam (11/10/2025).

Kegiatan retret yang diikuti 153 lurah ini berlangsung selama tiga hari, 10–12 Oktober 2025, dengan agenda pendalaman materi, penguatan kepemimpinan, kerja sama tim, hingga kunjungan studi lapangan. Turut hadir dalam penutupan kegiatan, Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Andi Zulkifli Nanda, para staf ahli, asisten, kepala SKPD, serta camat se-Kota Makassar.

Dalam arahannya, Munafri menegaskan pentingnya peran lurah sebagai ujung tombak keberhasilan program pemerintah di tingkat masyarakat. Ia meminta para lurah memperhatikan pelaksanaan tujuh program unggulan Pemkot Makassar, termasuk pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan, dan pertanian lahan sempit.

“Jangan ada lagi sebutan Makassar kota jorok. Maksimalkan kebersihan yang ada di wilayah masing-masing. Yang menjadi mandat untuk seluruh lurah adalah menyampaikan kepada masyarakat untuk memisahkan sampah organik dan non-organik, termasuk UMKM. Modalnya cuma dua ember,” ujarnya.

Munafri juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular di tingkat RT/RW dengan menerapkan sistem teba, biopori, maggot, dan eco-enzyme. Selain itu, ia meminta seluruh lurah menertibkan aktivitas UMKM kuliner agar tidak berjualan di atas saluran air serta memastikan mereka memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

“Saya yakin Bapak Ibu Lurah punya kemampuan untuk mengkomunikasikan ini dengan mereka. Bagaimana kita mau lihat dagangan itu bisa laku dengan baik kalau posisinya sudah jelek,” tambahnya.

Lebih lanjut, Munafri mendorong para lurah agar kreatif dalam menghadirkan inovasi yang berdampak langsung pada masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.

“Menjaga ketertiban lingkungan masyarakat ini penting. Saya tidak mau lihat ada kejadian di wilayah kalian yang justru kami tahu lebih dulu dari kalian,” tegasnya.

Menutup arahannya, Munafri mengingatkan seluruh lurah agar menjaga amanah, bekerja dengan tanggung jawab, dan terus berinovasi demi kemajuan Kota Makassar.

The post Munafri Umumkan Lurah Award, Akan Ada Lurah Terbaik dan Terburuk appeared first on Teraskota.info.

Tiga Green House Percontohan Disiapkan, Munafri Dorong Warga Bertani di Kota

Tim Redaksi — Sat, 11 Oct 2025 11:20:50 +0000

TERAS KOTA, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menargetkan Kota Makassar menjadi salah satu daerah penopang pangan nasional melalui pengembangan konsep urban farming atau pertanian lahan sempit di wilayah perkotaan.

Langkah ini menjadi strategi jangka panjang Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan, meskipun kota ini dikenal minim lahan pertanian.

Usai mengikuti Rapat Koordinasi Ketersediaan Pangan Nasional bersama Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (9/10/2025), Munafri menegaskan bahwa keterbatasan lahan tidak boleh menjadi alasan untuk tidak berdaulat pangan.

“Kami dari Kota Makassar ini tidak punya banyak lahan pertanian. Karena itu, kami menyampaikan kepada Pak Menteri agar Kementerian bisa memberikan dukungan terhadap pengembangan pertanian lahan sempit di perkotaan,” ujar Munafri di kantor Kementan RI.

Sebagai langkah awal, Pemkot Makassar akan membangun sedikitnya tiga green house percontohan di sejumlah titik strategis. Menurutnya, keberadaan green house akan menjadi pemantik bagi masyarakat perkotaan untuk mulai menanam dengan teknologi modern.

“Di Kota Makassar kami butuh ada percontohan green house, minimal tiga unit, untuk memberikan minat kepada masyarakat kota agar mau melakukan pertanian lahan sempit dengan teknologi yang tepat,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Appi itu menambahkan, potensi pertanian perkotaan di Makassar sangat besar. Sedikitnya 5.000 lorong dapat dimanfaatkan sebagai basis kegiatan lorong pangan. Program ini akan diintegrasikan dengan kebijakan Kementerian Pertanian terkait tanaman pekarangan bergizi.

“Saya berharap program tanaman pekarangan bergizi dari Kementerian bisa kami adopsi. Selain membuka peluang kerja, ini juga membantu memperkuat ketahanan pangan di tingkat kota,” tutur politisi Golkar itu.

Selain pengembangan urban farming, Appi juga menyoroti keberadaan lahan persawahan yang tersisa di Makassar. Sekitar 30 persen lahan sawah di kota ini masih berstatus irigasi tadah hujan.

“Harapan kami ada bantuan alat pertanian bagi masyarakat, seperti kontraktor atau mesin pengolah lahan, agar lahan pertanian yang tersisa bisa dimaksimalkan dan tidak terkonversi menjadi kawasan pembangunan,” ujarnya.

Ia menyambut baik respon positif Menteri Pertanian yang berkomitmen memberi dukungan teknis melalui direktorat terkait. Pemkot Makassar, lanjutnya, segera menyiapkan usulan teknis secara rinci untuk disampaikan kepada Kementan.

“Alhamdulillah, Pak Menteri merespons dengan baik. Dalam waktu dekat, kami akan koordinasi dengan Dirjen yang lebih teknis untuk mematangkan seluruh program yang akan dijalankan, termasuk dukungan anggaran dari Kementan,” ungkapnya.

Munafri juga menjelaskan bahwa strategi ketahanan pangan di Makassar akan berjalan secara terpadu dengan sistem pengelolaan sampah dan pertanian urban. Pendekatan ini akan membentuk siklus ekonomi sirkular, di mana hasil pengelolaan sampah organik dimanfaatkan kembali sebagai pupuk.

“Kami akan terapkan sistem terintegrasi pengelolaan sampah yang ujung-ujungnya mendukung pertanian lahan sempit seperti urban farming. Komunitas sayur-sayuran, termasuk tomat dan tanaman hortikultura lainnya, akan kami support penuh,” terangnya.

Dengan sinergi tersebut, Munafri optimistis Makassar dapat menjadi contoh kota besar yang berhasil memadukan inovasi perkotaan dan kemandirian pangan di tengah keterbatasan lahan.

“Ini cara kami menjaga ketahanan pangan di tengah kota metropolitan. Makassar bisa menjadi contoh bahwa keterbatasan lahan bukan alasan untuk tidak berdaulat pangan,” pungkasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, Ketua Tim Ahli Pemkot, Andi Hudli Huduri, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian, Aulia Arsyad, serta Kepala Bapenda, Asminullah.

Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, Aulia Arsyad, menambahkan bahwa pihaknya juga telah mengusulkan bantuan Pekarangan Pangan Berkelanjutan (P2L), green house, serta alat dan mesin pertanian seperti combine harvester, traktor roda dua (TR2), dan traktor roda empat (TR4).

“Pak Menteri merespon permintaan kami terkait bantuan P2L untuk lorong-lorong, pengembangan green house, serta alat dan mesin pertanian,” ujar Aulia.

Menurutnya, bantuan tersebut akan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat lorong dan kelompok tani perkotaan agar dapat memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri.

“Kami berharap dukungan dari Kementan ini bisa segera terealisasi, sehingga masyarakat kota bisa merasakan manfaat langsung dari pengembangan pertanian perkotaan yang berkelanjutan,” tutupnya.

The post Tiga Green House Percontohan Disiapkan, Munafri Dorong Warga Bertani di Kota appeared first on Teraskota.info.

Bukit Baruga Jadi Perumahan Pertama Terapkan Pengelolaan Sampah Mandiri TPS3R di Makassar

Tim Redaksi — Fri, 19 Sep 2025 11:25:43 +0000

MAKASSAR – Bukit Baruga, kawasan hunian dengan konsep ramah lingkungan, kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan bersih, sehat, dan berkelanjutan. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Pemerintah Kota Makassar terkait pengelolaan sampah mandiri melalui penerapan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).

Acara penandatanganan berlangsung di Balai Kota Makassar, Kamis (18/9/2025), disaksikan langsung oleh Walikota Makassar Munafri Arifuddin dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kelmy Budiman.

Dari pihak Bukit Baruga hadir Chief Executive Officer KALLA Land & Property, Ricky Theodores, Chief Operating Officer KALLA Land, M. Natsir Mardan, serta jajaran manajemen KALLA Land.

CEO KALLA Land & Property, Ricky Theodores, menyebut kerja sama ini sebagai langkah strategis Bukit Baruga dalam mengelola sampah secara mandiri dengan prinsip 3R.

“Intinya, sampah ini kami kelola sendiri sekaligus mendukung program Kota Makassar dalam mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan. Warga juga akan dilibatkan sejak dari rumah untuk melakukan pemisahan sampah organik dan anorganik,” jelas Ricky.

Ia menambahkan, sampah organik maupun anorganik akan diolah di fasilitas TPS3R yang disiapkan pengelola kawasan. Adapun residu yang tidak bisa didaur ulang akan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Program ini ditargetkan mulai berjalan pada Oktober 2025.

Sementara itu, Kepala DLH Makassar, Kelmy Budiman, menyebut kerja sama ini menjadi pilot project pertama bagi kawasan perumahan di Makassar.

“Bukit Baruga adalah perumahan pertama yang menerapkan sistem TPS3R secara mandiri. Dari hasil kajian, fasilitas ini mampu melayani 840 kepala keluarga dengan potensi pengolahan 2,5 ton sampah per hari”, ujar kelmy

“Hanya sekitar 13 persen residu yang tersisa, artinya 87 persen sampah sudah terkelola dengan baik,” jelas kelmy

Ia menambahkan, Pemkot juga menyiapkan insentif berupa pengurangan biaya retribusi bagi kawasan yang aktif menjalankan TPS3R.

“Berapa ton sampah yang berhasil dikelola akan menjadi dasar pemberian diskon. Kami berharap kompleks perumahan lain bisa meniru langkah Bukit Baruga sebagai model percontohan,” tegas kelmy.

The post Bukit Baruga Jadi Perumahan Pertama Terapkan Pengelolaan Sampah Mandiri TPS3R di Makassar appeared first on Teraskota.info.