Ashabul Kahfi Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN

Tim Redaksi — Sun, 12 Oct 2025 09:05:15 +0000

TERAS KOTA, MAKASSAR – Anggota DPR RI Ashabul Kahfi meminta pemerintah berhati-hati dalam rencana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pembangunan kembali Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang sebelumnya ambruk.

“Terkait penggunaan APBN, prinsip dasarnya adalah setiap alokasi anggaran negara harus mengacu pada aturan dan mekanisme yang jelas, transparan, serta memiliki dasar hukum yang kuat,” ujar Ashabul Kahfi, Sabtu (11/10/2025) dikutip dari detik.com

Ia menegaskan, rencana tersebut perlu dikaji secara menyeluruh dari aspek legalitas, urgensi, dan keadilan terhadap kebutuhan masyarakat luas lainnya.

Legislator dari Fraksi PAN itu menyampaikan keprihatinannya atas tragedi ambruknya Ponpes Al Khoziny yang menelan banyak korban jiwa. Ia menilai pemerintah perlu bertindak cepat, namun tetap sesuai prosedur.

“Kita semua tentu sangat prihatin atas peristiwa yang terjadi di Ponpes Al Khoziny. Ini adalah musibah yang menyangkut keselamatan jiwa dan masa depan para santri sehingga penanganannya memang membutuhkan langkah cepat dan terukur dari pemerintah,” tuturnya.

Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Ashabul menekankan bahwa penggunaan APBN harus dilakukan secara akuntabel, proporsional, dan sesuai prioritas nasional. Ia mengingatkan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan alternatif pendanaan lain agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan.

“Kami di DPR RI pada prinsipnya selalu mendorong agar penggunaan APBN dilakukan secara akuntabel, proporsional, dan sesuai prioritas. Jika memang terdapat alternatif sumber pendanaan lain, seperti dana tanggap darurat atau skema bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, itu tentu perlu dipertimbangkan agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat,” katanya.

Ashabul menegaskan, DPR tidak berada dalam posisi untuk langsung menolak atau menyetujui rencana tersebut, tetapi berkomitmen memastikan agar setiap penggunaan APBN memiliki dasar hukum yang kuat dan berpihak pada kepentingan publik secara luas.

“Jadi posisi kami bukan serta merta menolak atau menyetujui, tetapi memastikan bahwa setiap penggunaan APBN dilakukan sesuai prosedur, memiliki dasar hukum yang kuat dan benar-benar menyentuh kepentingan publik secara luas,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebut rencana perbaikan gedung Ponpes Al Khoziny sementara akan menggunakan APBN. Namun, pemerintah juga membuka peluang dukungan dari pihak swasta.

“Insyaallah cuma dari APBN ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN,” kata Dody di Jakarta, Selasa (7/10).

The post Ashabul Kahfi Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN appeared first on Teraskota.info.

Rudianto Lallo: Harus Ada Pihak Bertanggung Jawab atas Tragedi Ponpes Al-Khoziny

Tim Redaksi — Thu, 09 Oct 2025 12:33:37 +0000

TERAS KOTA, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mendesak Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk mengusut tuntas tragedi robohnya musala di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, yang menewaskan 63 santri. Ia menegaskan, peristiwa tersebut tidak boleh berlalu tanpa pertanggungjawaban hukum.

“Harus ada pertanggungjawaban karena ini kelalaian. Kita tidak mau peristiwa seperti ini terulang lagi, ya kan,” ujar Rudianto Lallo kepada wartawan, Kamis (9/10/2025).

Rudianto menilai insiden itu terjadi karena adanya kelalaian dalam proses pembangunan musala. Ia meminta agar proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur berjalan secara transparan dan berkeadilan.

“Kita berharap ini menjadi pembelajaran agar setiap bangunan, dalam bentuk apapun, harus dibangun sesuai aturan dan standar konstruksi yang layak,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga menyampaikan keprihatinannya atas tragedi tersebut. Ia menegaskan bahwa DPR akan mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap kondisi fisik bangunan pondok pesantren di seluruh Indonesia.

“DPR RI akan mendorong pemerintah memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua, agar dapat dibantu dan diperkuat untuk mencegah insiden serupa,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Dasco menambahkan, aspek hukum sepenuhnya menjadi kewenangan kepolisian. “Kalau soal ranah hukum itu urusan polisi. Tapi yang penting adalah bagaimana kita memitigasi agar tidak ada lagi pesantren yang mengalami kejadian serupa,” ujarnya.

The post Rudianto Lallo: Harus Ada Pihak Bertanggung Jawab atas Tragedi Ponpes Al-Khoziny appeared first on Teraskota.info.

Ponpes Al-Khoziny Archives | Teraskota.info

Ashabul Kahfi Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN

Rudianto Lallo: Harus Ada Pihak Bertanggung Jawab atas Tragedi Ponpes Al-Khoziny