Rudianto Lallo Archives | Teraskota.info

Rudianto Lallo: Kajari Jakbar Harus Pertanggungjawabkan Dugaan Terima Aliran Dana

Tim Redaksi — Sun, 12 Oct 2025 08:28:16 +0000

TERAS KOTA, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mendesak agar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Barat, Hendri Antoro, diproses secara hukum pidana. Ia menilai pencopotan jabatan tidak cukup jika terbukti terlibat dalam dugaan penggelapan uang barang bukti kasus investasi bodong Robot Trading Fahrenheit.

“Kalau memang dari proses pemeriksaan kuat dugaan ada tindak pidana, menerima aliran dana dan sebagainya, dia harus pertanggungjawabkan dan diproses hukum,” ujar Rudianto di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Kasus penggelapan uang barang bukti itu sebelumnya menyeret mantan jaksa Azam Akhmad Akhsya yang telah divonis sembilan tahun penjara. Dalam dakwaan, Azam disebut tidak bertindak sendiri dan diduga membagikan sebagian uang hasil kejahatan kepada sejumlah jaksa, termasuk Hendri Antoro.

Rudianto menegaskan, Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak boleh terkesan melindungi aparatnya yang diduga terlibat tindak pidana. Ia menilai seluruh aparat penegak hukum harus tunduk pada prinsip kesetaraan di depan hukum tanpa impunitas.

“Apalagi jaksa adalah alat negara yang diberi kewenangan dalam penuntutan, dalam melakukan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Legislator Partai NasDem itu menilai, pencopotan Hendri Antoro dari jabatannya belum cukup. Kejagung perlu memastikan keterlibatan Hendri dalam dugaan penggelapan tersebut melalui proses pemeriksaan pidana yang transparan.

“Tidak sekadar pencopotan dari jabatan, tapi dalam proses pemeriksaan internal itu kalau ditemukan menerima aliran, ya dia harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana,” tandas Rudianto.

The post Rudianto Lallo: Kajari Jakbar Harus Pertanggungjawabkan Dugaan Terima Aliran Dana appeared first on Teraskota.info.

Rudianto Lallo: Harus Ada Pihak Bertanggung Jawab atas Tragedi Ponpes Al-Khoziny

Tim Redaksi — Thu, 09 Oct 2025 12:33:37 +0000

TERAS KOTA, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mendesak Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk mengusut tuntas tragedi robohnya musala di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, yang menewaskan 63 santri. Ia menegaskan, peristiwa tersebut tidak boleh berlalu tanpa pertanggungjawaban hukum.

“Harus ada pertanggungjawaban karena ini kelalaian. Kita tidak mau peristiwa seperti ini terulang lagi, ya kan,” ujar Rudianto Lallo kepada wartawan, Kamis (9/10/2025).

Rudianto menilai insiden itu terjadi karena adanya kelalaian dalam proses pembangunan musala. Ia meminta agar proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur berjalan secara transparan dan berkeadilan.

“Kita berharap ini menjadi pembelajaran agar setiap bangunan, dalam bentuk apapun, harus dibangun sesuai aturan dan standar konstruksi yang layak,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga menyampaikan keprihatinannya atas tragedi tersebut. Ia menegaskan bahwa DPR akan mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap kondisi fisik bangunan pondok pesantren di seluruh Indonesia.

“DPR RI akan mendorong pemerintah memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua, agar dapat dibantu dan diperkuat untuk mencegah insiden serupa,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Dasco menambahkan, aspek hukum sepenuhnya menjadi kewenangan kepolisian. “Kalau soal ranah hukum itu urusan polisi. Tapi yang penting adalah bagaimana kita memitigasi agar tidak ada lagi pesantren yang mengalami kejadian serupa,” ujarnya.

The post Rudianto Lallo: Harus Ada Pihak Bertanggung Jawab atas Tragedi Ponpes Al-Khoziny appeared first on Teraskota.info.