Muh Ramli Siddik: DPRD Kabupaten Harus Kawal Ketat APBD 2026 di Tengah Penyesuaian TKD

Tim Redaksi — Tue, 16 Dec 2025 08:40:48 +0000

TERAS, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPN Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) yang juga Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Muh Ramli Siddik, S.Sos (Daeng Rewa), menegaskan pentingnya peran DPRD kabupaten dalam mengawal pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 agar tetap efektif mendukung pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Muh Ramli Siddik saat bertindak sebagai moderator dalam Rapat Kerja Nasional Khusus ADKASI bersama Komisi XI DPR RI, yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Menurut Muh Ramli Siddik, penyesuaian kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang secara nominal terlihat menurun harus dipahami secara komprehensif, tanpa mengurangi semangat daerah dalam mempercepat realisasi pembangunan.

DPRD kabupaten tidak boleh pasif. Justru di tengah dinamika fiskal nasional, fungsi pengawasan, penganggaran, dan representasi DPRD harus semakin diperkuat agar APBD 2026 tetap tepat sasaran dan berkualitas,” tegasnya.

Dalam Rakernas tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menjelaskan bahwa penurunan TKD dari Rp919 triliun pada 2025 menjadi Rp693 triliun bukan berarti pengurangan perhatian pusat kepada daerah. Sebab, sebagian anggaran dialihkan melalui kementerian/lembaga dalam bentuk program presiden dan instruksi presiden yang tetap ditujukan bagi pembangunan daerah.

Sementara itu, Ketua Umum ADKASI Siswanto menekankan pentingnya realisasi APBD sejak triwulan pertama 2026 sebagai indikator utama kinerja tata kelola keuangan daerah.

Menanggapi hal tersebut, Muh Ramli Siddik menegaskan komitmen ADKASI untuk menghimpun laporan realisasi APBD triwulan I dari seluruh DPRD kabupaten sebagai bahan evaluasi bersama pemerintah pusat.

Realisasi anggaran yang disiplin dan terukur akan memperkuat posisi fiskal daerah dalam mengusulkan penambahan TKD. ADKASI siap menjadi jembatan komunikasi antara DPRD kabupaten dengan Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan DPR RI,” jelasnya.

Muh Ramli Siddik optimistis, dengan sinergi yang solid antara DPRD kabupaten, ADKASI, dan pemerintah pusat, pelaksanaan APBD 2026 dapat berjalan lebih efektif, berkualitas, serta benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat daerah.

The post Muh Ramli Siddik: DPRD Kabupaten Harus Kawal Ketat APBD 2026 di Tengah Penyesuaian TKD appeared first on Teraskota.info.

ADKASI Usul Pemangkasan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) Agar Dipertimbangkan Lagi

Tim Redaksi — Fri, 12 Sep 2025 13:18:51 +0000

JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Siswanto, secara tegas mengusulkan agar pemerintah pusat mengevaluasi kembali rencana pemotongan dana transfer ke daerah (TKD). Usulan krusial ini disampaikan dalam rapat koordinasi kondusifitas daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama ADKASI.

Forum yang dihadiri oleh Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr Horas Maurist Panjaitan serta 104 Ketua DPRD Kabupaten perwakilan 38 provinsi ini menyoroti dampak serius dari rencana pemangkasan TKD sebesar 29%. Menurut ADKASI, kebijakan tersebut berpotensi besar menghambat pertumbuhan ekonomi dan kemampuan fiskal daerah.

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Siswanto memaparkan data bahwa dari 415 kabupaten di Indonesia, hanya empat daerah yang masuk dalam kategori keuangan kuat. Selebihnya berada di kategori sedang, dan bahkan lebih dari 100 kabupaten berada dalam kondisi keuangan yang lemah.

“Dengan kondisi fiskal daerah yang mayoritas masih belum kuat, pemotongan TKD akan sangat memukul kemampuan kami untuk membangun dan melayani masyarakat. Kami meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali rencana ini,” tegas Siswanto.

Menanggapi usulan tersebut, pihak Kemendagri menunjukkan respons cepat. Terungkap bahwa pada hari yang sama, Dirjen Bina Keuangan Daerah bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) telah menggelar rapat langsung dengan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk membahas isu tersebut. Pihak Menkeu juga dilaporkan telah mengadakan rapat dengan Komisi XI DPR RI.

Kemendagri berkomitmen akan menyampaikan secara resmi seluruh usulan ADKASI kepada Menteri Keuangan dan Komisi XI DPR RI. Sebagai langkah lanjutan, ADKASI juga merencanakan akan melakukan audiensi langsung dengan Komisi XI DPR RI untuk memperjuangkan aspirasi daerah.

Selain isu TKD, forum tersebut juga menghasilkan beberapa poin penting lainnya, termasuk usulan agar pemerintah pusat membantu pembangunan kembali gedung DPRD yang rusak dan instruksi kepada 17.510 anggota DPRD Kabupaten di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas komunikasi sosial dengan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPN ADKASI sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Gowa, H. Muh. Ramli Siddik Daeng Rewa, menegaskan pentingnya peran DPRD dalam memperkuat fungsi pengawasan di tingkat daerah.

“Pengawasan harus dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan. Prinsipnya, setiap kebijakan pemerintah pusat yang diterapkan di daerah harus benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, pengawasan yang ketat dari DPRD akan memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak menyimpang dari tujuan awal.

The post ADKASI Usul Pemangkasan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) Agar Dipertimbangkan Lagi appeared first on Teraskota.info.

TKD Archives | Teraskota.info

Muh Ramli Siddik: DPRD Kabupaten Harus Kawal Ketat APBD 2026 di Tengah Penyesuaian TKD

ADKASI Usul Pemangkasan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) Agar Dipertimbangkan Lagi