Oleh: H. Hiyar Abdi Daeng Nuntung
Tragedi yang menimpa seorang anak sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang diduga mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku dan pulpen, adalah luka kemanusiaan yang terlalu dalam untuk sekadar disebut sebagai peristiwa individual.
Ini bukan semata kisah duka sebuah keluarga miskin, melainkan potret telanjang kegagalan kebijakan publik dalam membaca jeritan anak-anak bangsa. Sebuah tragedi yang seharusnya tidak pernah terjadi di negara yang mengklaim pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara.
Kita kerap membanggakan konstitusi, regulasi, dan berbagai program perlindungan anak. Namun realitas di lapangan kembali menampar kesadaran kolektif kita: ada jurang yang lebar antara kebijakan di atas kertas dan kehidupan nyata di pelosok negeri. Anak itu tidak mati karena ketiadaan buku dan pulpen semata, melainkan karena runtuhnya harapan, rasa malu, tekanan psikologis, dan absennya kehadiran negara pada saat paling genting dalam hidupnya.
Pendidikan Gratis yang Tidak Pernah Benar-Benar Gratis
Pemerintah sering menyebut pendidikan dasar sebagai pendidikan gratis. Namun di banyak daerah, “gratis” hanyalah slogan. Biaya buku, alat tulis, seragam, iuran sekolah, hingga kebutuhan penunjang lain tetap menjadi beban berat bagi keluarga miskin. Kebijakan pendidikan kita terlalu sering berhenti pada angka partisipasi dan laporan administratif, tanpa menyentuh dimensi psikologis dan sosial anak-anak dari keluarga rentan.
Seorang anak SD yang tidak mampu membeli buku dan pulpen seharusnya tidak dibiarkan merasa sendiri, apalagi merasa gagal. Di sinilah kita melihat betapa kebijakan publik gagal membaca tanda-tanda krisis sejak dini. Tidak ada sistem deteksi sosial yang bekerja. Tidak ada mekanisme empati yang terbangun secara institusional di sekolah, desa, maupun pemerintah daerah.
Anak sebagai Korban, Bukan Angka Statistik
Dalam logika birokrasi, anak sering direduksi menjadi angka: angka kemiskinan, angka putus sekolah, angka bantuan sosial. Padahal anak adalah manusia utuh dengan perasaan, rasa takut, rasa malu, dan harga diri. Tragedi Ngada menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya memanusiakan anak dalam kebijakan publiknya.
Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, bukan ruang yang secara tidak langsung melahirkan tekanan psikologis. Guru bukan hanya pengajar kurikulum, tetapi juga penjaga nurani. Namun guru pun sering dibiarkan bekerja sendiri tanpa dukungan sistem kesejahteraan sosial yang kuat. Ketika satu anak terjatuh sedalam ini, sesungguhnya banyak mata yang lalai melihat, dan banyak tangan yang gagal menjangkau.
Pemerintah Pusat, Daerah, dan Desa Harus Hadir
Kehadiran negara tidak boleh bersifat simbolik dan reaktif, muncul hanya setelah tragedi terjadi. Pemerintah pusat harus memastikan bahwa kebijakan pendidikan dan perlindungan anak benar-benar menyentuh kebutuhan paling dasar, termasuk alat belajar. Anggaran negara harus dibaca dengan perspektif empati, bukan sekadar efisiensi.
Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan tidak ada anak yang tertinggal karena kemiskinan ekstrem. Data kemiskinan harus hidup, diverifikasi, dan ditindaklanjuti, bukan sekadar laporan tahunan. Dinas pendidikan, dinas sosial, dan sekolah harus bekerja dalam satu ekosistem kepedulian.
Lebih dari itu, desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan warga seharusnya menjadi benteng pertama perlindungan anak. Dana desa tidak boleh hanya dihabiskan pada proyek fisik, tetapi juga diarahkan untuk menjamin kebutuhan dasar anak-anak miskin: alat tulis, seragam, makanan bergizi, serta pendampingan psikososial. Kepala desa, guru, tokoh adat, dan tokoh agama harus menjadi mata dan telinga negara di tingkat paling bawah.
Dimensi Budaya dan Rasa Malu Sosial
Sebagai bangsa yang hidup dalam ikatan budaya timur, kita memahami betapa rasa malu bisa menjadi beban psikologis yang sangat berat, terutama bagi anak-anak. Budaya kita mengajarkan harga diri, tetapi ketika kemiskinan bertemu dengan tuntutan sosial tanpa empati, rasa malu itu bisa berubah menjadi luka yang mematikan.
Kebijakan publik kita sering gagal membaca dimensi budaya ini. Bantuan sosial yang tidak sensitif, sistem sekolah yang kaku, dan masyarakat yang mulai kehilangan solidaritas, semuanya berkontribusi pada tragedi seperti di Ngada. Ini alarm keras bahwa pembangunan tidak cukup hanya berbicara angka pertumbuhan, tetapi juga harus menumbuhkan welas asih.
Jangan Biarkan Tragedi Ini Berlalu sebagai Berita
Tragedi Ngada tidak boleh berlalu sebagai berita harian yang segera dilupakan. Ia harus menjadi cermin besar bagi negara: apakah kita sungguh hadir untuk anak-anak kita, atau hanya sibuk mengelola laporan keberhasilan? Setiap anak yang kehilangan harapan adalah kegagalan kolektif kita sebagai bangsa.
Negara yang besar bukan hanya diukur dari kekuatan ekonominya, tetapi dari kemampuannya melindungi yang paling lemah. Anak-anak adalah masa depan, dan ketika satu anak merasa tidak lagi layak hidup hanya karena selembar buku dan pulpen, maka ada sesuatu yang sangat keliru dalam cara kita bernegara.
Sudah saatnya pemerintah pusat, daerah, dan desa benar-benar hadir bukan hanya dalam pidato, tetapi dalam tindakan nyata. Hadir dengan empati, hadir dengan kebijakan yang membumi, dan hadir sebelum jeritan anak berubah menjadi tragedi yang tak termaafkan.
