Teras, Gowa – Aroma ketidak beresan menyeruak dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gowa Tahun Anggaran 2025. Di forum resmi DPRD, satu per satu anggota dewan justru mengungkap adanya selisih data dalam dokumen pertanggungjawaban pemerintah daerah. Ironisnya, di tengah sorotan itu, muncul permintaan agar video rapat tersebut ditakedown.
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Gowa pada Sabtu, 2 Mei 2026 itu dipimpin Andi Nasruddin. Hadir pula Ketua DPRD Gowa Fahmi Adam, Ketua Pansus Risqiyah Hijaz, Wakil Ketua Pansus Andi Lukman Naba, dan Wakil Ketua III DPRD Gowa Tyna Haji Tino Dg Mawangi.
Alih-alih membahas capaian yang membanggakan, forum justru dipenuhi kritik keras terkait ketidaksinkronan data dalam dokumen LKPJ Pemkab Gowa.
Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Abdul Razak, menjadi salah satu yang paling vokal. Ia mempertanyakan validitas data yang diserahkan pemerintah daerah kepada DPRD. Menurutnya, LKPJ bukan sekadar dokumen formalitas tahunan untuk menggugurkan kewajiban administratif.
“LKPJ ini momentum untuk mengukur kinerja pemerintah daerah, apakah berhasil atau tidak. Kita tidak bicara hanya target 100 persen realisasi, tetapi bagaimana angka-angka ini bisa dijadikan pedoman,” tegas Abdul Razak.
Ia bahkan meminta data LKPJ disandingkan langsung dengan Perda APBD karena diduga terdapat perbedaan angka yang tidak kecil.
“Cobalah kita sandingkan antara Perda APBD, apakah angka-angkanya sama atau ada perbedaan. Karena yang kita lihat sekarang, data-data ini justru menggelitik,” katanya.
Pernyataan itu bukan berdiri sendiri. Anggota Fraksi PPP, Roby mengaku menemukan banyak poin data yang berselisih.
“Sampai tiga puluh poin yang berselisih. Ini akan menjadi catatan kita nanti di rapat paripurna,” ujarnya.
Yang lebih mengkhawatirkan, pengakuan soal amburadulnya data justru datang dari pimpinan rapat sendiri. Andi Nasruddin menyebut selisih data dalam laporan sejumlah SKPD cukup mencolok.
“Apa yang disampaikan oleh pak Kadis, selisihnya memang cukup jauh,” kata Nasruddin.
Ia bahkan mengungkap bahwa persoalan serupa ditemukan hampir di seluruh laporan yang dibahas pansus.
“Hampir semua laporan data di LKPJ ini, kecenderungannya perbedaan datanya sangat jauh sekali, sangat banyak,” lanjutnya.
Namun ketika kritik-kritik itu mulai beredar luas ke publik melalui potongan video rapat, muncul permintaan takedown. Langkah tersebut justru memicu tanda tanya baru mengapa rapat resmi yang membahas dokumen pertanggung jawaban publik harus dihapus?
Wartawan Senior, H. Ilyas Nurdin, menilai permintaan penghapusan video rapat itu sebagai sinyal buruk terhadap keterbukaan informasi publik.
“Intervensi ini kalau begini dan ini pelanggaran,” tegas Ilyas
