Teras, Jakarta – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Hasrul Abdul Rajab, menghadiri audiensi Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) bersama Komisi XI DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Audiensi tersebut menjadi forum strategis bagi pimpinan DPRD kabupaten se-Indonesia dalam menyampaikan aspirasi daerah terkait kebijakan keuangan negara dan transfer ke daerah.
Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua Umum ADKASI Siswanto, S.Pd., M.H, didampingi Sekretaris Jenderal ADKASI H. Endang Sodikin, S.Pd., S.H., M.H, serta Dewan Penasihat ADKASI H.M. Dasum, S.E., M.M.A, dan dihadiri jajaran pimpinan DPRD dari berbagai kabupaten di Indonesia.
Dalam keterangannya, Hasrul Abdul Rajab menegaskan bahwa kehadiran DPRD kabupaten dalam audiensi tersebut sangat penting untuk memastikan kebijakan fiskal pusat benar-benar berpihak pada kebutuhan daerah.
“Forum audiensi ini menjadi ruang strategis bagi daerah untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan dan kebutuhan riil di lapangan, khususnya terkait DAU, DAK, DBH, dan kebijakan Transfer ke Daerah. Kami berharap aspirasi DPRD kabupaten dapat menjadi bahan pertimbangan Komisi XI DPR RI dalam merumuskan kebijakan keuangan yang lebih adil dan proporsional,” ujar Hasrul.
Menurut Hasrul, DPRD Gowa secara khusus mendorong adanya kebijakan fiskal yang mampu memperkuat kapasitas keuangan daerah, sehingga program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan optimal.
“Daerah membutuhkan kepastian dan fleksibilitas anggaran. Penguatan fiskal daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sinergi antara DPR RI dan DPRD kabupaten harus terus diperkuat,” tambahnya.
Audiensi ADKASI dengan Komisi XI DPR RI tersebut membahas sejumlah isu strategis, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), efisiensi anggaran, serta dampak perubahan regulasi keuangan daerah terhadap pelaksanaan APBD.
Selain itu, turut dibahas pula usulan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, serta usulan revisi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) yang dinilai berpengaruh langsung terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran di daerah.
Melalui audiensi ini, ADKASI berharap Komisi XI DPR RI dapat menindaklanjuti berbagai masukan dari daerah guna menciptakan kebijakan fiskal nasional yang lebih responsif, berkeadilan, dan mampu mendorong percepatan pembangunan di tingkat kabupaten, termasuk di Kabupaten Gowa.
