Teras, Gowa – Polemik kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa yang memusatkan pelaksanaan Sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Lapangan Syekh Yusuf terus menuai perhatian.
Di tengah kritik masyarakat terkait berkumpulnya camat, lurah, dan kepala desa dalam satu lokasi, Sekretaris Komisi I DPRD Gowa bidang pemerintahan, Yunus Palele, belum memberikan respons saat dikonfirmasi media, Jum’at 29 Mei 2026.
Kebijakan Sholat Id terpusat yang dihadiri unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, lurah hingga kepala desa se-Kabupaten Gowa dinilai sebagian masyarakat sebagai bentuk konsolidasi birokrasi dan kebersamaan pemerintah daerah pada momentum Idul Adha.
Namun di sisi lain, sejumlah warga mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut karena aparat wilayah dinilai lebih dibutuhkan berada di tengah masyarakat pada hari pelaksanaan kurban.
Aktivitas masyarakat di tingkat desa dan kelurahan pada hari raya berlangsung cukup padat. Mulai dari penyembelihan hewan kurban, pembagian daging kepada warga, pengamanan lingkungan, hingga koordinasi kegiatan sosial masyarakat dilakukan hampir bersamaan sejak pagi hari.
“Dengan adanya kepala desa atau camat di wilayah masing-masing tentu masyarakat merasa lebih terlayani karena mereka biasanya menjadi pusat koordinasi di lapangan,” ujar salah seorang warga.
Sorotan publik semakin berkembang setelah sejumlah pejabat pemerintah dan legislatif yang dikonfirmasi terkait kebijakan tersebut memilih belum memberikan tanggapan. Salah satunya adalah Yunus Palele yang hingga berita ini diterbitkan belum memberikan respons saat dihubungi melalui sambungan telepon maupun pesan WhatsApp.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Aziz Peter, juga belum memberikan jawaban terkait polemik pelaksanaan Sholat Id terpusat tersebut.
Minimnya penjelasan resmi dari pemerintah daerah membuat perdebatan di tengah masyarakat terus berkembang. Sejumlah pihak menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka terkait alasan seluruh aparat wilayah diarahkan menghadiri Sholat Id secara terpusat di tengah tingginya kebutuhan pelayanan masyarakat saat Idul Adha.
Pengamat pemerintahan lokal menilai komunikasi publik menjadi penting agar kebijakan pemerintah tidak menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat, terlebih ketika menyangkut pelayanan langsung kepada warga di momentum hari besar keagamaan.
