Oleh: H. Hiyar Abdi Daeng Nuntung
Pelantikan dan pengambilan sumpah Zohran Kwame Mamdani sebagai Wali Kota New York ke-112 pada 1 Januari 2026 menandai sebuah peristiwa penting dalam sejarah politik Amerika Serikat. Bukan hanya karena ia tergolong muda dan berasal dari latar belakang multikultural yang kuat, tetapi juga karena proses demokrasi yang mengantarkannya ke tampuk kepemimpinan kota global tersebut berlangsung secara konstitusional, terbuka, dan bermartabat. Sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Jaksa Agung menjadi simbol kuat bahwa supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan tetap menjadi fondasi utama demokrasi modern.
Zohran Kwame Mamdani, yang lahir pada 18 Oktober 1991, bukan figur instan. Rekam jejaknya sebagai anggota Majelis Negara Bagian New York dari Distrik ke-36 di Queens selama periode 2021-2025 menunjukkan konsistensi perjuangan politik berbasis keadilan sosial, keberpihakan pada masyarakat akar rumput, serta keberanian menyuarakan nilai-nilai kesetaraan. Afiliasinya dengan Partai Demokrat dan Sosialis Demokrat Amerika mencerminkan orientasi politik yang menempatkan kesejahteraan publik, akses layanan dasar, dan perlindungan kelompok rentan sebagai agenda utama.
Kemenangan Mamdani pada pemilihan 5 November 2025 sekaligus menegaskan bahwa masyarakat New York adalah sebuah kota dengan tingkat keberagaman tertinggi di dunia yang telah matang dalam memaknai demokrasi. Identitas etnis, latar belakang budaya, maupun pandangan politik tidak lagi menjadi penghalang utama selama seorang kandidat mampu menawarkan gagasan, integritas, dan keberpihakan nyata kepada rakyat. Inilah demokrasi substantif yang patut diapresiasi.
Pelantikan ini juga memperlihatkan wajah demokrasi yang dewasa: peralihan kekuasaan berjalan damai, institusi negara berfungsi sesuai peran, dan hukum berdiri di atas semua kepentingan. Jaksa Agung yang memandu sumpah jabatan bukan sekadar formalitas, melainkan pesan simbolik bahwa kekuasaan politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Sebuah pesan yang relevan untuk semua negara demokratis, termasuk Indonesia.
Bagi Indonesia, peristiwa ini mengandung pelajaran penting tentang nilai-nilai multikulturalisme. New York adalah miniatur dunia, sebagaimana Indonesia adalah miniatur peradaban. Perbedaan suku, agama, ras, dan pandangan hidup tidak dipertentangkan, melainkan dirajut menjadi kekuatan kolektif. Kepemimpinan Mamdani menjadi bukti bahwa keberagaman bukan ancaman bagi stabilitas, justru menjadi modal sosial yang memperkaya kebijakan publik.
Indonesia sebagai bangsa majemuk sesungguhnya memiliki fondasi yang sama kuatnya melalui Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, tantangan kita sering kali terletak pada praktik: masih adanya politik identitas yang sempit, polarisasi sosial, dan kecenderungan memanfaatkan perbedaan sebagai alat mobilisasi kekuasaan. Dari New York, kita belajar bahwa demokrasi yang sehat justru tumbuh ketika perbedaan dikelola dengan adil, bukan dieksploitasi.
Selain itu, keberhasilan Mamdani juga menunjukkan pentingnya regenerasi kepemimpinan. Anak muda dengan gagasan segar, keberanian moral, dan kedekatan dengan realitas sosial mampu memperoleh kepercayaan publik jika diberi ruang yang adil. Ini menjadi refleksi bagi Indonesia agar terus membuka ruang partisipasi politik yang luas bagi generasi muda, tanpa diskriminasi latar belakang.
Pada akhirnya, pelantikan Zohran Kwame Mamdani bukan hanya peristiwa lokal Amerika Serikat, melainkan cermin global tentang arah demokrasi modern, inklusif, berbasis hukum, dan menghargai keberagaman. Apresiasi patut diberikan atas proses demokrasi yang telah berlangsung, sekaligus menjadi pengingat bahwa demokrasi bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan komitmen etis untuk melayani seluruh warga tanpa kecuali.
Indonesia dapat belajar banyak dari peristiwa ini, bahwa persatuan tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari keadilan dan kepemimpinan sejati tumbuh bukan dari identitas sempit, tetapi dari keberanian merangkul semua perbedaan demi kepentingan bersama.
