Nasional Archives | Teraskota.info

DPN ADKASI Terima Kunjungan Pimpinan DPRD dan Tim Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa di Jakarta

Tim Redaksi — Thu, 09 Jul 2026 13:04:16 +0000

Teras, Jakarta – Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) menerima kunjungan kerja Pimpinan DPRD bersama Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa di Kantor DPN ADKASI, Menteng, Jakarta, pada Selasa, 7 Juli 2026.

Rombongan DPRD Kabupaten Gowa dipimpin oleh Ketua Pansus Hak Angket Muh. Kasim Sila, didampingi Wakil Ketua Pansus Asrul Makkarausu Sujiman dan Sekretaris Pansus Andi Lukman Naba. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa Hasrul Abdul Rajab, S.E., Taufik Surullah., S.IP bersama 12 anggota Panitia Khusus Hak Angket.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua Umum DPN ADKASI, Siswanto, S.Pd., M.H., dengan didampingi Wakil Ketua Umum DPN ADKASI, H. Muh. Ramli Siddik, S.Sos (Daeng Rewa). Pertemuan berlangsung dalam rangka konsultasi dan penguatan kapasitas kelembagaan DPRD, khususnya terkait landasan hukum, mekanisme, dan tata kelola pelaksanaan Hak Angket sebagai salah satu instrumen konstitusional DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Dalam sambutannya, Siswanto menjelaskan bahwa hak angket merupakan salah satu hak konstitusional DPRD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Selain Hak Angket, DPRD juga memiliki Hak Interpelasi dan Hak Menyatakan Pendapat. Ketiga hak tersebut merupakan instrumen konstitusional yang dapat digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPRD,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa anggota DPRD yang menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum memperoleh perlindungan sesuai prinsip hak imunitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Apabila dalam pelaksanaan tugas konstitusional tersebut terdapat persoalan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPRD, ADKASI pada prinsipnya siap memberikan pendampingan sesuai kewenangan organisasi apabila diperlukan. Namun demikian, kami juga berharap seluruh proses dapat diselesaikan secara bijaksana, mengedepankan dialog, menjaga stabilitas pemerintahan daerah, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” kata Siswanto.

Sementara itu, Ketua Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa, Muh. Kasim Sila, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pemahaman Pansus terhadap aspek hukum dan tata kelola pelaksanaan Hak Angket agar seluruh tahapan dapat dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami berkomitmen menjalankan tugas Panitia Khusus secara profesional, objektif, dan akuntabel. Seluruh proses akan dilaksanakan berdasarkan fakta, data, serta ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hasil kerja Pansus nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Gowa dan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel,” ujar Muh. Kasim Sila.

Melalui konsultasi tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa semakin memperkuat prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), menjunjung tinggi supremasi hukum, serta menjaga sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis.

The post DPN ADKASI Terima Kunjungan Pimpinan DPRD dan Tim Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa di Jakarta appeared first on Teraskota.info.

Komisi V DPR RI Apresiasi Kepemimpinan Kepala Desa Cibiru Wetan, Dinilai Sukses Bangun Desa Wisata Berbasis Inovasi

Tim Redaksi — Wed, 08 Jul 2026 02:37:16 +0000

Teras, Bandung – Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik, Roberth Rouw, memberikan apresiasi tinggi terhadap kepemimpinan Hadian Supriatna dalam mengembangkan Desa Wisata Cibiru Wetan menjadi desa wisata yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Apresiasi tersebut disampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Desa Wisata Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (3/7/2026). Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap kesiapan pengembangan desa wisata yang didukung infrastruktur, tata kelola, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam keterangannya, Roberth Rouw menegaskan bahwa desa wisata bukan sekadar destinasi rekreasi, melainkan instrumen pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

“Kami melihat langsung bagaimana Desa Wisata Cibiru Wetan mampu mengubah keterbatasan menjadi kekuatan melalui kepemimpinan yang visioner, inovasi, dan partisipasi masyarakat. Desa wisata bukan sekadar tren, tetapi mesin penggerak ekonomi baru yang berbasis pada kemandirian warga dan pelestarian kearifan lokal. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian yang telah diraih dan akan mengawal agar pengembangannya mendapat dukungan infrastruktur, konektivitas, serta intervensi anggaran yang diperlukan,” ujar Roberth Rouw.

Menurutnya, Komisi V DPR RI ingin memastikan tersedianya akses jalan yang baik, fasilitas pendukung seperti sanitasi, air bersih, dan ruang publik, serta penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar mampu mengelola potensi wisata secara profesional dan berkelanjutan.

Selain melakukan peninjauan lapangan, Tim Komisi V DPR RI yang terdiri atas Marlyn Maisarah, Erna Sari Dewi, Ruslan M. Daud, Syafiuddin, Ghufran, H. Wastam, Faujia Helga Br. Tampubolon, beserta Sekretariat Komisi V dan tenaga ahli, juga berdialog dengan pemerintah desa, pengelola BUMDes, pendamping desa, dan para pemangku kepentingan guna menyerap aspirasi terkait kebutuhan pembangunan desa.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, mendorong pemerintah memberikan insentif khusus bagi Desa Wisata Cibiru Wetan sebagai desa mandiri sekaligus desa percontohan nasional. Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan desa di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi dan kunjungan wisata.

“Saya memberikan apresiasi luar biasa atas prestasi yang dicapai. Desa Cibiru Wetan merupakan desa dengan tingkat kemajuan tertinggi di Indonesia dan menjadi desa percontohan nasional bagi desa-desa lainnya,” ujar Erna.

Meski demikian, Erna menilai keberhasilan tersebut juga menghadirkan tantangan baru. Meningkatnya aktivitas ekonomi dan jumlah wisatawan berdampak pada bertambahnya kebutuhan infrastruktur, peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan, serta penanganan volume sampah yang selama ini masih dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa.

“Desa mandiri dengan aktivitas ekonomi yang tinggi tentu tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalannya secara mandiri. Karena itu saya berharap pemerintah memberikan insentif khusus untuk menjaga keberlanjutan desa ini sebagai desa percontohan nasional,” tegasnya.

Erna menambahkan, pembangunan desa merupakan agenda nasional yang membutuhkan sinergi lintas kementerian. Menurutnya, penguatan desa mandiri tidak cukup hanya mengandalkan sektor pariwisata maupun Kementerian Desa, tetapi juga memerlukan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Keuangan, terutama dalam penyediaan infrastruktur dan tambahan dukungan fiskal.

“Untuk membangun desa tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian Pariwisata atau Kementerian Desa PDT saja. Perlu kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Keuangan agar desa-desa yang sudah mandiri tetap memperoleh dukungan, terutama melalui tambahan fiskal. Jangan sampai desa yang sudah menjadi contoh nasional justru mengalami kendala karena keterbatasan dukungan. Perlu ada perhatian khusus atau fase pasca-mandiri agar keberhasilan yang sudah dicapai dapat terus dipertahankan,” pungkas Erna.

Komisi V DPR RI secara khusus mengaku terkesan dengan kemampuan Kepala Desa Cibiru Wetan dalam mengoptimalkan potensi desa meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Berbagai inovasi yang dilakukan dinilai berhasil membawa Desa Cibiru Wetan meraih prestasi di tingkat nasional sekaligus menjadi contoh pengembangan desa wisata berbasis edukasi, pengelolaan sampah mandiri, ketahanan pangan, dan pemberdayaan UMKM.

Sementara itu, Kepala Desa Cibiru Wetan, Hadian Supriatna, menyampaikan rasa syukur atas kunjungan dan perhatian yang diberikan Komisi V DPR RI.

“Kunjungan ini menjadi energi baru bagi kami untuk terus berinovasi. Apa yang telah dicapai Desa Cibiru Wetan merupakan hasil kerja bersama seluruh masyarakat. Kami berharap dukungan pemerintah pusat, khususnya melalui Komisi V DPR RI, dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, digitalisasi desa, serta pengembangan BUMDes agar manfaat ekonomi desa wisata semakin dirasakan oleh masyarakat,” kata Hadian.

Dalam dialog tersebut juga mengemuka usulan penguatan digitalisasi desa dan penerapan sistem pembayaran berbasis QRIS untuk mendukung ekosistem ekonomi UMKM. Gagasan tersebut mendapat dukungan dari anggota Komisi V DPR RI sebagai bagian dari transformasi ekonomi desa menuju tata kelola yang lebih modern dan inklusif.

Kunjungan Kerja Spesifik ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat sehingga Desa Wisata Cibiru Wetan dapat terus berkembang sebagai model desa wisata nasional yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing.

The post Komisi V DPR RI Apresiasi Kepemimpinan Kepala Desa Cibiru Wetan, Dinilai Sukses Bangun Desa Wisata Berbasis Inovasi appeared first on Teraskota.info.

Waketum DPN ADKASI Muh. Ramli Siddik Soroti Daya Tampung SMP: “Jumlah Murid Bertambah, Kenapa Isi Kelas Justru Dikurangi?”

Tim Redaksi — Thu, 11 Jun 2026 23:49:59 +0000

Teras, Jakarta – Wakil Ketua Umum DPN ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia), Muh. Ramli Siddik Daeng Rewa, menyoroti kebijakan pembatasan jumlah peserta didik maksimal 32 orang per rombongan belajar (rombel) pada jenjang SMP yang dinilai menimbulkan persoalan serius di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Hal tersebut disampaikan Muh. Ramli Siddik Daeng Rewa saat mengikuti audiensi Dewan Pimpinan Nasional ADKASI bersama Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr. Fajar Riza Ul Haq, M.A di Ruang Sidang Wakil Menteri, Gedung A Lantai 2 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Saat dihubungi media, Ramli Siddik mengungkapkan bahwa kebijakan pembatasan maksimal 32 siswa per kelas perlu dievaluasi, khususnya untuk daerah-daerah yang mengalami lonjakan jumlah lulusan SD setiap tahunnya namun memiliki keterbatasan daya tampung SMP negeri.

“Kami memahami tujuan pemerintah membatasi jumlah siswa dalam satu kelas demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun kondisi di lapangan juga harus menjadi pertimbangan. Jumlah anak yang lulus SD setiap tahun terus bertambah, tetapi kapasitas penerimaan justru semakin terbatas karena pembatasan jumlah siswa per kelas. Pertanyaannya, bagaimana nasib anak-anak yang tidak tertampung?” ujar Ramli.

Anggota DPRD Kabupaten Gowa tersebut mencontohkan kondisi di Kabupaten Gowa, khususnya Kecamatan Pallangga dan Somba Opu, yang setiap tahun menghadapi persoalan tingginya jumlah lulusan SD dibandingkan dengan daya tampung SMP negeri yang tersedia.

Menurutnya, tidak semua calon siswa dapat dialihkan ke sekolah lain yang berada jauh dari domisili mereka. Selain faktor jarak dan biaya transportasi, ketersediaan sekolah swasta di sejumlah wilayah juga masih sangat terbatas.

“Ini bukan sekadar persoalan administrasi penerimaan siswa baru. Ini menyangkut hak anak untuk memperoleh pendidikan. Ketika sekolah negeri penuh sementara pilihan sekolah swasta juga terbatas, maka pemerintah perlu hadir memberikan solusi,” tegasnya.

Dalam audiensi tersebut, DPN ADKASI mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mempertimbangkan kebijakan khusus bagi daerah-daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi dan mengalami kekurangan daya tampung sekolah.

Salah satu usulan yang disampaikan adalah pemberian dispensasi atau kebijakan afirmatif bagi sekolah tertentu yang memiliki sarana dan tenaga pendidik memadai untuk menambah jumlah siswa dari 32 menjadi maksimal 40 peserta didik per rombongan belajar.

“Kami mengusulkan agar daerah yang mengalami kondisi darurat daya tampung diberikan perlakuan khusus. Jika fasilitas sekolah memungkinkan, maka penambahan kapasitas hingga 40 siswa per kelas dapat menjadi solusi sementara sambil menunggu pembangunan ruang kelas baru atau sekolah baru,” jelas Ramli.

Ia berharap pemerintah pusat dapat memperhatikan aspirasi daerah agar kebijakan pendidikan nasional tetap memperhatikan kondisi riil yang dihadapi masyarakat.

“Jangan sampai ada anak-anak yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah. Pendidikan adalah hak dasar warga negara yang wajib dijamin oleh negara,” pungkasnya

The post Waketum DPN ADKASI Muh. Ramli Siddik Soroti Daya Tampung SMP: “Jumlah Murid Bertambah, Kenapa Isi Kelas Justru Dikurangi?” appeared first on Teraskota.info.

UIM dan Kementerian ATR BPN kerjasama dlm kegiatan Simposium Menjaga Tanah Leluhur dirangkaikan haul 400 tahun Syekh Yusuf

Tim Redaksi — Wed, 10 Jun 2026 07:10:17 +0000

Teras, Jakarta – Universitas Islam Makassar (UIM) Al-Gazali akan menggelar Haul dan Simposium 400 Tahun Syekh Yusuf Al-Makassary pada 25 Juni 2026 di Auditorium Kyai Haji Muhyiddin Zain UIM Al-Gazali Makassar.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mengenang sekaligus mengaktualisasikan pemikiran, perjuangan, dan keteladanan Syekh Yusuf Al-Makassary sebagai ulama, pejuang, dan tokoh peradaban dunia.

Dalam rangka mempersiapkan agenda tersebut, Rektor UIM Al-Gazali Prof. Dr. H. Muammar Bakry bersama jajaran pimpinan universitas melakukan silaturahmi dan koordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), H. Nusron Wahid, di Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Muammar Bakry secara langsung menyampaikan undangan kepada Menteri ATR/BPN untuk menghadiri dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan haul dan simposium.

Mengusung tema “Menjaga Tanah Leluhur dalam Filosofi To Mangkasara”, simposium ini diharapkan menjadi ruang akademik dan kebudayaan untuk membahas nilai-nilai luhur masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Makassar, dalam menjaga amanah leluhur serta mengelola tanah sebagai bagian dari identitas, martabat, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Menurut Prof. Muammar Bakry, tema tersebut dipilih karena memiliki relevansi yang kuat dengan pemikiran Syekh Yusuf Al-Makassary yang mengajarkan pentingnya menjaga nilai-nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

“Haul 400 Tahun Syekh Yusuf bukan sekadar mengenang sosok ulama besar, tetapi juga menjadi momentum untuk menggali kembali nilai-nilai yang diwariskan beliau. Filosofi To Mangkasara tentang menjaga tanah leluhur memiliki makna yang sangat mendalam, tidak hanya dalam konteks budaya, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warisan yang harus dijaga untuk generasi mendatang,” ujar Prof. Muammar Bakry.

Ia menambahkan bahwa kehadiran Menteri ATR/BPN diharapkan dapat memperkaya perspektif diskusi mengenai pentingnya perlindungan hak atas tanah, pengelolaan aset umat, serta penguatan kesadaran masyarakat terhadap nilai strategis tanah sebagai bagian dari warisan bangsa.

Kegiatan ini direncanakan menghadirkan berbagai tokoh nasional, ulama, akademisi, budayawan, peneliti, serta pemangku kebijakan dari berbagai daerah.

Selain pelaksanaan haul sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa dan perjuangan Syekh Yusuf Al-Makassary, simposium akan menjadi forum ilmiah untuk mendiskusikan pemikiran dan relevansi ajaran beliau dalam menjawab tantangan sosial, kebangsaan, dan kebudayaan di era kontemporer.

Sebagai salah satu tokoh besar yang telah diakui dunia internasional, Syekh Yusuf Al-Makassary tidak hanya meninggalkan warisan keilmuan dan spiritualitas Islam, tetapi juga teladan perjuangan melawan penjajahan serta komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Oleh karena itu, peringatan 400 tahun Syekh Yusuf diharapkan menjadi momentum penguatan identitas keislaman, kebangsaan, dan kebudayaan bagi generasi masa kini.

Melalui penyelenggaraan Haul dan Simposium 400 Tahun Syekh Yusuf Al-Makassary, UIM Al-Gazali menegaskan komitmennya untuk terus menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pelestarian khazanah keislaman, dan penguatan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi fondasi pembangunan bangsa.

The post UIM dan Kementerian ATR BPN kerjasama dlm kegiatan Simposium Menjaga Tanah Leluhur dirangkaikan haul 400 tahun Syekh Yusuf appeared first on Teraskota.info.

Siswanto Dorong Regulasi DPRD Lebih Sederhana dan Akuntabel

Tim Redaksi — Wed, 10 Jun 2026 02:58:13 +0000

Teras, Jakarta – Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Siswanto mendorong adanya pembenahan regulasi dan sistem tata kelola DPRD agar lebih sederhana, efektif, dan akuntabel.

Hal itu disampaikan Siswanto usai melaksanakan kunjungan kerja jajaran ADKASI ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang diterima langsung unsur pimpinan BPK RI, Fathan Subchi dan Dirjen Pemeriksa Keuangan Negara VI Laode Nusriadi di Jakarta, Selasa (10/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, ADKASI membahas berbagai isu strategis terkait tata kelola keuangan daerah, termasuk perkembangan regulasi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD yang kini mulai mengarah pada mekanisme lumpsum.

Menurut Siswanto, pembenahan regulasi menjadi kebutuhan penting agar DPRD dapat lebih fokus menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan pelayanan masyarakat tanpa terbebani persoalan administratif yang berlebihan.

“Jadi untuk meningkatkan akuntabilitas dan integritas, serta mendukung semangat efisiensi dan efektivitas dari kegiatan DPRD, baik itu reses maupun juga perjalanan dinas, kami mengusulkan agar ada tata kelola yang lebih baik dalam bentuk regulasi,” ujar Siswanto kepada Media TerasKota.Info

Ia menilai, regulasi dan sistem sebagai bagian dari syarat pelaksanaan kegiatan pemerintahan harus terus disempurnakan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah.

“Karena regulasi dan sistem sebagai syarat dari adanya kegiatan dan program harus dibenahi, supaya DPRD fokus pada kebijakan-kebijakan strategis, kebijakan publik serta melayani rakyat, sehingga tidak ada lagi beban-beban administratif,” lanjutnya.

Siswanto menegaskan, pengurangan beban administratif akan membuat DPRD lebih optimal dalam menjalankan peran sebagai lembaga representasi masyarakat.

“Beban-beban administratif harus dikurangi, sehingga DPRD akan menjadi badan perwakilan yang lebih baik dan berkualitas,” tegasnya.

Selain itu, Siswanto juga mengapresiasi keterlibatan unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa dalam mendukung penguatan otonomi daerah dan pemerintahan daerah di Indonesia.

“Kami juga apresiasi kehadiran dari DPRD Gowa, ada Bapak Hasrul Abdul Rajab dan juga Bapak Muhammad Ramli Siddik yang senantiasa aktif bersama Ketua DPRD Gowa, Bapak Fahmi Adam, dalam rangka meningkatkan peran dan penguatan otonomi daerah di Indonesia dan pemerintahan daerah di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal ADKASI sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Hasrul Abdul Rajab menyebut kunjungan kerja tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi terhadap perkembangan regulasi nasional yang berdampak langsung pada pengelolaan APBD di daerah.

ADKASI berharap hasil pertemuan bersama BPK RI dapat menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel demi peningkatan kualitas pelayanan publik.

The post Siswanto Dorong Regulasi DPRD Lebih Sederhana dan Akuntabel appeared first on Teraskota.info.

ADKASI Temui Pimpinan BPK RI, Bahas Regulasi Perjalanan Dinas dan Tata Kelola Keuangan Daerah

Tim Redaksi — Tue, 09 Jun 2026 13:06:16 +0000

Teras, Jakarta – Jajaran Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Senin (9/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, rombongan ADKASI diterima langsung oleh unsur pimpinan BPK RI, yakni Fathan Subchi dan Dirjen Pemeriksa Keuangan Negara VI Laode Nusriadi di ruang kerjanya.

Kunjungan itu dihadiri Ketua Umum ADKASI Siswanto, Wakil Sekretaris Jenderal ADKASI Hasrul Abdul Rajab, serta sejumlah pengurus ADKASI lainnya. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi.

Salah satu pembahasan utama dalam pertemuan itu ialah terkait regulasi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD, khususnya perubahan mekanisme pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang mulai mengarah pada sistem lumpsum.

Perubahan tersebut dinilai menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara maupun daerah.

Dalam diskusi, ADKASI menilai pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap perubahan regulasi agar tidak menimbulkan multitafsir dalam implementasi di daerah.

Wasekjend ADKASI, Hasrul Abdul Rajab mengatakan, kunjungan kerja tersebut menjadi langkah penting untuk menyamakan persepsi antara DPRD di daerah dengan regulator dan lembaga pemeriksa negara.

“Kami ingin memastikan seluruh pemerintah daerah dan DPRD memahami arah kebijakan baru terkait pengelolaan perjalanan dinas maupun tata kelola keuangan daerah, sehingga implementasinya berjalan baik, efektif, dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Hasrul yang akrab disapa HAR.

Hasrul menegaskan, perubahan mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas dari sistem at cost menuju lumpsum harus dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahan administrasi di daerah.

“Pertemuan ini sangat penting karena memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait perkembangan regulasi nasional dan implikasinya terhadap pengelolaan APBD. Dengan begitu, daerah dapat lebih siap menyesuaikan kebijakan secara tepat dan akuntabel,” tambahnya.

Secara substansi, perubahan yang menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir ialah sistem pertanggung jawaban perjalanan dinas anggota DPRD, dari sebagian komponen yang sebelumnya menggunakan mekanisme at cost atau biaya riil menjadi lumpsum untuk komponen tertentu.

Kebijakan tersebut mengacu pada perubahan regulasi nasional terkait standar harga satuan regional yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

ADKASI menilai koordinasi bersama BPK RI sangat penting agar pemerintah daerah dan DPRD memiliki persepsi yang sama dalam menjalankan regulasi, sekaligus menghindari potensi persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.

Selain membahas regulasi, pertemuan itu juga menjadi sarana mempererat hubungan kelembagaan antara ADKASI dan BPK RI dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Diharapkan, hasil dari pertemuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja pemerintahan daerah serta mendukung pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

The post ADKASI Temui Pimpinan BPK RI, Bahas Regulasi Perjalanan Dinas dan Tata Kelola Keuangan Daerah appeared first on Teraskota.info.

Di Tengah Hak Angket DPRD, Husniah Talenrang Raih Penghargaan dari Kemendagri

Tim Redaksi — Sat, 30 May 2026 10:19:32 +0000

Teras, Gowa – Di tengah bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa, Pemerintah Kabupaten Gowa justru menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri RI atas capaian di bidang penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.

Penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sulawesi tersebut diterima langsung Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis, di Claro Hotel, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (30/5).

Pemkab Gowa meraih penghargaan pada kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting serta memperoleh dana insentif sebesar Rp1 miliar.

“Alhamdulillah Kabupaten Gowa berhasil meraih penghargaan di bidang penurunan kemiskinan dan stunting dengan meraih Juara III Tingkat Regional Sulawesi. Atas capaian ini, Pemerintah Kabupaten Gowa juga memperoleh dana insentif sebesar Rp1 miliar,” ujar Husniah Talenrang.

Menurut Husniah, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, SKPD, PKK, dan berbagai pihak yang terlibat dalam program penanganan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Gowa.

Pemkab Gowa mengklaim angka stunting berhasil ditekan dari 21 persen menjadi 17 persen melalui sejumlah program intervensi langsung kepada masyarakat, termasuk pembagian sembako dan bantuan pemenuhan gizi keluarga penerima manfaat.

Selain itu, angka kemiskinan di Kabupaten Gowa disebut turun dari 6,85 persen menjadi 6,64 persen melalui Program Orang Tua Asuh yang dijalankan selama 100 hari pertama kepemimpinan Husniah Talenrang bersama Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin.

“Melalui Program Orang Tua Asuh, kami membantu keluarga miskin ekstrem agar mampu keluar dari kondisi kemiskinannya, memiliki sumber pendapatan yang lebih baik, menjadi mandiri, serta mampu memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka,” jelasnya.

Namun di saat yang sama, DPRD Kabupaten Gowa tengah menggulirkan Pansus Hak Angket sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Wakil Ketua DPRD Gowa sekaligus Ketua DPD PAN Gowa, Taufik Surullah, menyatakan pansus dibentuk untuk menjawab berbagai dinamika dan keresahan yang berkembang di tengah masyarakat.

“Kita berharap pansus yang sudah terbentuk bisa bekerja maksimal agar marwah orang Gowa bisa terjawab kebenarannya, dengan menghadirkan narasumber maupun para pihak yang merasa dirugikan atas kebijakan yang dilakukan oleh kepala daerah,” ujar Taufik.

Adapun susunan pimpinan Pansus Hak Angket DPRD Gowa yakni Muh Kasim Sila sebagai Ketua dari Fraksi PAN, Asrul Makkarausu Sujiman sebagai Wakil Ketua dari Fraksi PPP, dan Andi Lukman Naba sebagai Sekretaris dari Fraksi Demokrat.

Di tengah situasi tersebut, sejumlah kalangan menilai penghargaan dari Kemendagri menjadi capaian positif bagi pemerintah daerah.

Namun proses hak angket yang tengah berjalan juga dipandang sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan fungsi dari pengawasan DPRD terhadap jalannya roda pemerintahan.

Publik kini menanti bagaimana proses pansus berlangsung serta sejauh mana capaian program pemerintah daerah benar-benar dirasakan masyarakat Kabupaten Gowa.

The post Di Tengah Hak Angket DPRD, Husniah Talenrang Raih Penghargaan dari Kemendagri appeared first on Teraskota.info.

Sespimma Polri Angkatan 75 Gelar PKP dan FGD Perlindungan Anak di Polres Sumedang

Tim Redaksi — Tue, 19 May 2026 16:13:39 +0000

Teras, Sumedang – Sebanyak 25 peserta didik Sespimma Polri Angkatan ke-75 Pokjar V melaksanakan Praktik Kuliah Profesi (PKP) di Mapolres Sumedang dalam rangka meningkatkan kemampuan peserta didik untuk menganalisis permasalahan tugas kepolisian secara ilmiah, strategis, dan komprehensif guna menghasilkan rekomendasi yang inovatif, aplikatif, serta mendukung pelaksanaan tugas Polri Presisi.

Kegiatan diawali dengan doa bersama dan sambutan dari Waka Polres Sumedang Kompol Sungkowo, S.H., M.H., CPHR. Selanjutnya dilakukan pembukaan PKP oleh Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri yang dibacakan oleh Pawas Pokjar V Kombes Pol Swittanto Prasetyo, S.I.K., M.H.

Serta dipimpin langsung oleh Ketua Pelaksana sekaligus Tim Supervisi, Kombes Pol Didit Eko Herwanto dan diikuti oleh 25 personel Polres Sumedang.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi dan akademisi, di antaranya Kepala DP2KBP3A Kabupaten Sumedang Ibu Ekki Riswandyah, S.K.M., Lektor Universitas Padjadjaran Dr. Emrus, M.Si., Kanit PPA Polres Sumedang Ipda Egi Mega Sriwijaya, S.H., serta Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dr. Irma Dewi Gustin. Selain itu, kegiatan turut didampingi oleh Patun AKBP Dewi Susilo Pangestuti dan Kompol Dedi Hermawan, serta pendamping Bripda Akhmad Luthfi dan Penata Budi.

Dengan Mengusung tema “Implementasi Bidang Operasional dan Pembinaan terhadap Tugas Polri”, kegiatan PKP Sespimma Polri Angkatan 75 Pokjar V kali ini mengangkat topik utama mengenai “Sinergisitas Penanganan Perkara Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Anak oleh Polres Sumedang dengan DP3KBP3A Kabupaten Sumedang guna Pemenuhan Hak Anak dalam rangka Harkamtibmas”; Topik tersebut menjadi pembahasan penting dalam Focus Group Discussion (FGD) sebagai bentuk komitmen institusi Polri dalam memberikan perlindungan hukum, pemenuhan hak anak, serta implementasi penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berkeadilan melalui sinergitas lintas sektoral.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Emrus, M.Si., selaku Lektor Universitas Padjadjaran mengapresiasi pelaksanaan FGD yang dinilainya sangat positif dan relevan dengan kondisi saat ini.

“Saya pikir ini kegiatan yang luar biasa. Teman-teman sedang melaksanakan pendidikan, tetapi mampu membuat kegiatan FGD dengan topik yang menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya bertugas dalam penegakan hukum, namun juga mendengar masukan dari berbagai kalangan terkait penanganan kekerasan seksual terhadap anak,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan seperti ini perlu terus didukung dan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan Polri yang melibatkan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinergitas seluruh pihak dan komponen pemerintahan dalam penanganan kekerasan terhadap anak.

“Perlu adanya sanksi tegas terhadap pelaku kejahatan seksual serta perlindungan maksimal terhadap korban yang notabenenya anak-anak, karena anak-anak adalah masa depan bangsa,” tambahnya.

Sementara itu, peserta didik Pokjar V Sespimma Polri Angkatan 75, Jevri Hengki Jeremia, mengungkapkan bahwa melalui FGD tersebut pihaknya memperoleh banyak pemahaman terkait koordinasi lintas sektor dalam menangani berbagai persoalan di lapangan.

“Ini menjadi langkah awal dan bekal bagi kami di kewilayahan masing-masing nantinya, agar pelaksanaan tugas lebih maksimal dalam mewujudkan harkamtibmas yang kondusif; Kami berharap topik yang dibahas dalam FGD ini menjadi ilmu dan pemahaman yang dapat menjadi acuan dalam peningkatan kinerja sebagai anggota Polri,” ungkapnya.

Melalui kegiatan PKP dan FGD ini, diharapkan terbangun sinergitas yang semakin kuat antara Polri, pemerintah daerah, akademisi, serta seluruh elemen masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak secara profesional, humanis, dan berkeadilan.

The post Sespimma Polri Angkatan 75 Gelar PKP dan FGD Perlindungan Anak di Polres Sumedang appeared first on Teraskota.info.

DPRD Gowa Serahkan Rekomendasi RDPU ke Pemda, Tegaskan Akan Kawal Hingga Tuntas

Tim Redaksi — Mon, 18 May 2026 03:48:08 +0000

Teras, Gowa – Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa secara resmi menyerahkan hasil rekomendasi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) kepada Pemerintah Kabupaten Gowa terkait sejumlah polemik yang belakangan menjadi perhatian luas masyarakat. Rekomendasi tersebut diterima langsung oleh Kepala Bagian Umum Pemkab Gowa, Arham Rahmat, di ruang kerjanya, Senin pagi, (18/5/2026).

Penyerahan rekomendasi itu sebelumnya direncanakan dilakukan langsung dalam pertemuan resmi antara pimpinan DPRD dan Bupati Gowa sebagai bentuk tindak lanjut fungsi pengawasan konstitusional DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah. Namun karena Bupati Gowa, Hj. Husniah Talenrang sedang berada di luar kota, dokumen tersebut diterima oleh pihak sekretariat daerah.

Rekomendasi RDPU tersebut memuat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik, mulai dari polemik pembatalan beasiswa Pemkab Gowa, pengadaan seragam sekolah gratis Tahun Anggaran 2025, hingga dugaan perbuatan tercela yang diduga melibatkan kepala daerah.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Hasrul Abdul Rajab menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bentuk sikap resmi lembaga DPRD terhadap berbagai persoalan yang telah menimbulkan keresahan publik.

“Alhamdulillah pimpinan DPRD telah menyerahkan secara langsung hasil rekomendasi RDPU di ruangan Kantor Kabag Umum Pemda Gowa, sesuai surat penyampaian ke Bupati yang dilayangkan pada hari Jumat lalu. Ini adalah sikap resmi DPRD setelah mendengar keterangan berbagai pihak, melakukan pendalaman, dan mencermati fakta-fakta yang berkembang di masyarakat,” tegasnya.

DPRD Minta Klarifikasi Terbuka dan Langkah Hukum

Dalam rekomendasi tersebut, DPRD Gowa meminta kepala daerah segera memberikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat terkait seluruh persoalan yang berkembang.

Selain itu, kepala daerah juga diminta mengambil langkah hukum apabila merasa keberatan terhadap berbagai tuduhan dan informasi yang beredar di ruang publik. DPRD memberikan batas waktu paling lambat 3×24 jam sejak rekomendasi diterima.

“Kami menghormati hak setiap orang untuk membantah ataupun meluruskan informasi. Karena itu DPRD Gowa meminta agar dilakukan klarifikasi secara langsung, terbuka, dan transparan kepada masyarakat agar polemik ini tidak terus berkembang liar,” ujar Hasrul Abdul Rajab.

Menurutnya, keterbukaan sangat penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Soroti Polemik Pembatalan Beasiswa

Dalam keterangannya, DPRD kembali menyoroti hasil pendalaman RDPU terkait polemik pembatalan beasiswa Pemkab Gowa.

DPRD menilai terdapat indikasi kuat penyalahgunaan kewenangan setelah dalam forum RDPU terungkap bahwa pembatalan beasiswa diduga dilakukan atas perintah kepala daerah tanpa didahului mekanisme teguran, evaluasi, maupun pembinaan terhadap penerima beasiswa.

“Kebijakan yang menyangkut hak pendidikan masyarakat seharusnya dijalankan berdasarkan mekanisme yang objektif dan terukur. Ketika dalam forum terungkap adanya perintah pembatalan tanpa proses evaluasi yang jelas, tentu hal itu menjadi perhatian serius DPRD,” katanya.

DPRD menegaskan bahwa kewenangan pemerintahan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang ataupun menimbulkan kesan represif terhadap masyarakat.

Pengadaan Seragam Gratis Masih Didalami

Selain persoalan beasiswa, DPRD juga menyampaikan bahwa polemik pengadaan seragam sekolah gratis Tahun Anggaran 2025 masih dalam proses pendalaman dan menunggu hasil audit dari lembaga yang berwenang, termasuk Inspektorat.

DPRD memastikan akan terus mengawal proses tersebut guna memastikan seluruh penggunaan anggaran daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.

“Kami masih menunggu hasil audit dan pemeriksaan resmi. Namun seluruh informasi dan keterangan yang muncul dalam RDPU tetap menjadi bagian penting dalam proses pengawasan DPRD,” ungkap Hasrul Abdul Rajab.

Dugaan Perbuatan Tercela Dinilai Sudah Menjadi Isu Publik

Terkait dugaan perbuatan tercela yang diduga melibatkan kepala daerah, DPRD Gowa menilai persoalan tersebut telah berkembang menjadi isu publik yang berdampak terhadap kewibawaan pemerintah daerah dan kepercayaan masyarakat.

Menurut DPRD, dalam RDPU tersebut terdapat petunjuk, fakta awal, dan keterangan yang berkembang yang mengarah pada adanya dugaan perselingkuhan yang melibatkan kepala daerah.

“Keterangan dan petunjuk tersebut dipandang cukup sebagai bukti permulaan untuk dilakukan tindak lanjut sesuai mekanisme hukum, etika pemerintahan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Hasrul menambahkan bahwa DPRD tidak ingin masuk ke ranah personal seseorang. Namun ketika suatu persoalan sudah berdampak terhadap jalannya pemerintahan dan menimbulkan keresahan masyarakat, maka DPRD memiliki kewajiban konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan.

DPRD Siapkan Langkah Lanjutan

Pimpinan DPRD juga memastikan bahwa lembaganya akan terus mengawal seluruh perkembangan pasca penyerahan rekomendasi tersebut.

Apabila rekomendasi DPRD Gowa tidak ditindaklanjuti secara serius, maka DPRD membuka kemungkinan menempuh langkah-langkah konstitusional lanjutan, termasuk penggunaan hak angket.

“DPRD Gowa tentu berharap seluruh persoalan ini dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Namun apabila rekomendasi tidak ditindaklanjuti secara patut, maka DPRD akan menggunakan kewenangan konstitusional yang dimiliki sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Hasrul Abdul Rajab yang juga menjadi pimpinan RDPU.

Di akhir keterangannya, pihak DPRD mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas daerah dan menyerahkan proses pengawasan berjalan sesuai mekanisme hukum dan konstitusi.

The post DPRD Gowa Serahkan Rekomendasi RDPU ke Pemda, Tegaskan Akan Kawal Hingga Tuntas appeared first on Teraskota.info.

Empat Pimpinan DPRD Gowa Sampaikan Surat Permintaan Klarifikasi kepada Bupati Terkait Dugaan Perilaku Amoral

Tim Redaksi — Mon, 18 May 2026 03:20:18 +0000

Teras, Gowa – Empat pimpinan DPRD Kabupaten Gowa yang terdiri dari Ketua DPRD Kabupaten Gowa, H. Fahmi Adam bersama tiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa yakni Hasrul Abdul Rajab, Taufik Surullah, dan Tyna Haji Ti’no Daeng Mawangi melakukan konsultasi sekaligus menyampaikan surat permintaan klarifikasi kepada Bupati Gowa terkait dugaan perilaku amoral/perbuatan tercela kepala daerah, Senin (18/5/2026).

Surat permintaan klarifikasi tersebut diterima langsung oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Gowa, Arham Rahmat, berhubung Bupati Gowa, Hj. Husniah Talenrang sedang berada di luar daerah.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Gowa yang sebelumnya membahas berbagai aspirasi masyarakat terkait dugaan yang berkembang di tengah publik.

Penyampaian surat klarifikasi itu disebut sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus bentuk komitmen lembaga DPRD dalam menjaga prinsip demokrasi, supremasi hukum, etika pemerintahan, serta stabilitas daerah.

Berdasarkan hasil pembahasan dan penyampaian aspirasi dalam Forum RDPU Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Gowa, DPRD meminta kepada Bupati Gowa untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan secara tertulis terhadap berbagai dugaan yang berkembang di tengah masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etika pemerintahan.

Menurut pimpinan DPRD, langkah tersebut penting guna menjaga stabilitas pemerintahan, kepercayaan publik, dan kondusivitas daerah. Dalam surat tersebut, DPRD Kabupaten Gowa memberikan waktu paling lama tiga hari sejak hasil RDPU disampaikan untuk memberikan klarifikasi dimaksud.

Apabila permintaan klarifikasi tersebut tidak dilaksanakan, maka DPRD Kabupaten Gowa akan mempertimbangkan penggunaan hak konstitusional DPRD sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Saat ditemui awak media, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Taufik Surullah menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan atas nama lembaga DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

“Ini atas nama lembaga DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Prinsipnya, kami baik secara pribadi maupun sebagai pimpinan berdiri di atas kebenaran, dan saya akan mengawal sampai tahapan selanjutnya,” tegas Taufik Surullah kepada Media.

The post Empat Pimpinan DPRD Gowa Sampaikan Surat Permintaan Klarifikasi kepada Bupati Terkait Dugaan Perilaku Amoral appeared first on Teraskota.info.