Adkasi Archives | Teraskota.info

Sumur Tua Jadi Topik Hangat Pertemuan ADKASI

Tim Redaksi — Sat, 28 Feb 2026 00:44:11 +0000

Teras, Jawa – Isu pengelolaan sumur tua di berbagai daerah menjadi pembahasan utama dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan daerah

Suasana diskusi berlangsung dengan serius, menandai meningkatnya perhatian daerah terhadap masa depan pengelolaan sumur tua di tingkat nasional.

Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan mendasar, mulai dari kepastian regulasi, pola pengelolaan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga peluang peningkatan pendapatan daerah dari aktivitas produksi sumur tua yang selama ini belum optimal.

Ketua Umum ADKASI, Siswanto, menyampaikan rencana akan mengadakan Audiensi ke Menteri ESDM yang didukung oleh ADKASI dan Ketua – Ketua DPRD di daerahnya yang punya Sumur Tua.

“Rencana semua BUMD yang mengelolanya sumur tua di Indonesia termasuk di Sumatra Selatan maupun Jambi, Jawa Timur dan Jawa Tengah dan kabupaten – kabupaten lain di Indonesia. Mau mengadakan Audiensi ke pak menteri ESDM didukung oleh ADKASI dan ketua Ketua DPRD di daerahnya punya sumur Tua,” Ujarnya kepada Media Teras Kota melalui sambungan telepon

Pertemuan berlangsung dalam suasana santai namun fokus. Para peserta duduk bersama sambil saling bertukar pandangan berdasarkan pengalaman di daerah masing-masing.

Beberapa peserta tampak bertukar pendapat dan gagasan, sementara Ketum ADKASI, Siswanto mencermati dengan serius pembahasan tersebut sebagai masukan terkait teknis di lapangan.

Pembahasan sempat mengerucut pada persoalan regulasi yang dinilai masih perlu penguatan, terutama terkait kewenangan daerah dalam pengelolaan sumur tua melalui BUMD. Selain itu, aspek keselamatan kerja dan standar operasional juga menjadi perhatian penting dalam diskusi.

Forum tersebut juga menghasilkan rencana untuk menggelar audiensi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral guna menyampaikan aspirasi daerah secara langsung.

Langkah ini mendapat dukungan dari berbagai daerah penghasil sumur tua, termasuk wilayah di Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Timur, serta Jawa Tengah.

Mereka berharap pemerintah pusat dapat memberikan kepastian kebijakan serta skema pengelolaan yang lebih jelas dan berpihak pada daerah.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal konsolidasi daerah dalam memperkuat tata kelola sumur tua secara nasional di Indonesia. Dengan koordinasi yang semakin solid, pengelolaan sumur tua diharapkan dapat berjalan lebih produktif, aman, dan berkelanjutan.

The post Sumur Tua Jadi Topik Hangat Pertemuan ADKASI appeared first on Teraskota.info.

ADKASI Dorong Penambahan Transfer ke Daerah dalam RDPU Bersama Komisi XI DPR RI

Tim Redaksi — Thu, 05 Feb 2026 03:26:44 +0000

Teras, Jakarta – Pengurus Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 4 Februari 2026. RDPU tersebut membahas penguatan fiskal daerah serta skema Transfer ke Daerah (TKD) bagi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.

Rombongan ADKASI diterima langsung oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Dr. Misbakhun dari Fraksi Partai Golkar, didampingi Wakil Ketua Komisi XI Hanif Dhakiri dari Fraksi PKB. Turut hadir sejumlah anggota Komisi XI DPR RI, di antaranya Puteri Komarudin, Mustafa, dan Didik Suryadi dari Fraksi PDI Perjuangan, serta anggota lainnya.

Ketua Umum ADKASI, Siswanto, dalam forum tersebut menyampaikan usulan resmi penambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk 415 kabupaten di seluruh Indonesia.

Selain itu, ADKASI juga menyoroti persoalan pembayaran kurang salur dan tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah yang dinilai berdampak langsung pada keberlangsungan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

“ADKASI mendorong adanya penambahan alokasi Transfer ke Daerah yang lebih adil dan proporsional bagi kabupaten. Kami juga meminta kejelasan dan percepatan penyelesaian pembayaran kurang salur dan tunda salur Dana Bagi Hasil, karena hal ini sangat mempengaruhi stabilitas fiskal daerah,” ujar Siswanto, Ketua Umum ADKASI.

Menurut Siswanto, penguatan fiskal daerah merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Ia menegaskan bahwa dukungan fiskal yang memadai akan berdampak langsung pada peningkatan akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten.

“Dengan fiskal yang kuat, pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi pelayanan publik secara optimal. Ini bukan semata soal anggaran, tetapi juga soal keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah,” tegasnya.

RDPU tersebut diharapkan menjadi ruang dialog konstruktif antara legislatif pusat dan perwakilan DPRD kabupaten, guna merumuskan kebijakan keuangan negara yang lebih berpihak pada daerah serta memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah.

The post ADKASI Dorong Penambahan Transfer ke Daerah dalam RDPU Bersama Komisi XI DPR RI appeared first on Teraskota.info.

ADKASI Silaturahmi dengan Wagub Jateng, Perkuat Sinergi DPRD dan Pemerintah Daerah

Tim Redaksi — Sat, 17 Jan 2026 02:32:44 +0000

TERAS, JATENG – Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) menggelar silaturahmi dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Yasin Ma’moen, Sabtu, (17/1/2026), sebagai upaya memperkuat koordinasi dan komunikasi antara DPRD kabupaten dan pemerintah provinsi.

Diketahui, pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan menjelang pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) ADKASI Jawa Tengah.

Ketua Umum ADKASI, Siswanto, silaturahmi dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Yasin Ma’moen. Turut hadir Wakil Ketua Umum ADKASI yang juga Ketua DPRD Gowa, Muh Ramli Siddik S.Sos Daeng Rewa serta Staf ADKASI, Eko Budi Asmoro.

Ketua Umum ADKASI, Siswanto, S.Pd., MH, menyampaikan bahwa silaturahmi ini memiliki makna strategis dalam mempererat hubungan kelembagaan antara unsur legislatif daerah dan eksekutif.

Menurutnya, sinergi yang kuat menjadi fondasi penting untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pemerintah pusat.

“ADKASI hadir sebagai wadah komunikasi dan koordinasi DPRD kabupaten agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sejalan dengan kepentingan rakyat dan arah pembangunan nasional,” ujar Siswanto kepada Media Teras Kota.

Dalam pertemuan tersebut, ADKASI sekaligus menyampaikan undangan resmi kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk menghadiri Rakorwil ADKASI Jawa Tengah.

Rakorwil direncanakan menjadi forum untuk menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi, dan membahas berbagai isu aktual yang dihadapi DPRD kabupaten di Jawa Tengah.

Siswanto menjelaskan, Rakorwil ADKASI tidak hanya berfokus pada agenda internal organisasi, tetapi juga menjadi ruang dialog terbuka terkait penguatan fungsi DPRD, mulai dari legislasi, penganggaran, hingga pengawasan. Kehadiran pemerintah provinsi diharapkan dapat memberikan masukan serta arah kebijakan yang konstruktif.

“Rakorwil ini kami harapkan menjadi ruang diskusi yang produktif, agar DPRD kabupaten dan pemerintah daerah bisa saling menguatkan peran dan fungsi masing-masing,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Siswanto juga menyinggung sejarah perjalanan ADKASI di Jawa Tengah yang tidak terlepas dari peran almarhum Gus Majid Kamil. Almarhum merupakan Ketua DPRD Rembang periode 2019-2020 sekaligus Koordinator Wilayah ADKASI Jawa Tengah yang dikenal aktif memperkenalkan dan menguatkan peran ADKASI di tingkat daerah.

Almarhum Gus Majid Kamil dikenal sebagai sosok yang memiliki komitmen tinggi dalam membangun soliditas antar-DPRD kabupaten. Melalui jejaring dan pendekatan kebersamaan, almarhum berhasil menjadikan ADKASI sebagai wadah perjuangan aspirasi daerah yang lebih terorganisir dan solid, khususnya di wilayah Jawa Tengah.

Siswanto menambahkan, almarhum Gus Majid Kamil juga memiliki hubungan keluarga dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Almarhum merupakan kakak kandung dari Gus Yasin Ma’moen, sehingga silaturahmi ini memiliki nilai historis dan emosional tersendiri bagi keluarga besar ADKASI.

Silaturahmi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Umum ADKASI yang juga Ketua DPRD Gowa, Muh Ramli Siddik S.Sos Daeng Rewa, serta staf ADKASI, Eko Budi Asmoro. Kehadiran perwakilan dari berbagai daerah ini menunjukkan komitmen ADKASI untuk terus menjaga kebersamaan dan soliditas lintas wilayah.

Ke depan, ADKASI berharap sinergi antara DPRD kabupaten dan pemerintah provinsi dapat semakin kuat dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang harmonis, ADKASI optimistis peran DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah akan semakin efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(*)

The post ADKASI Silaturahmi dengan Wagub Jateng, Perkuat Sinergi DPRD dan Pemerintah Daerah appeared first on Teraskota.info.

Ketua DPRD Gowa Tekankan Peran DPRD dalam Penguatan Kebijakan dan Anggaran Lingkungan Hidup

Tim Redaksi — Wed, 14 Jan 2026 06:59:49 +0000

JAKARTA – Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Muh. Ramli Siddik, S.Sos, menegaskan pentingnya peran strategis DPRD dalam mendorong kebijakan dan penganggaran lingkungan hidup yang berkelanjutan di daerah.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pertemuan bertema “Peran DPRD dalam Mendorong Kebijakan dan Penganggaran Lingkungan Hidup di Daerah serta Menyelaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah”, yang digelar pada Rabu, 14 Januari 2026, di Aula Lantai 2 Menara Selatan Plaza Kuningan, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Lingkungan Hidup, Ketua Umum ADKASI, Siswanto, S,PD, MH beserta jajaran pengurus DPN ADKASI serta Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten dari berbagai daerah di Indonesia. Dari Kabupaten Gowa turut hadir Ketua DPRD Gowa Muh. Ramli Siddik, S.Sos (Daeng Rewa), serta dua Wakil Ketua DPRD Gowa yakni Hasrul Abdul Rajab, S.E. dan Tyna Haji Ti’no Daeng Mawangi.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Dr. Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa penguatan tata kelola lingkungan hidup harus dilakukan secara bertahap namun tegas. Pemerintah pusat, kata dia, mengambil langkah penertiban terhadap praktik open dumping yang masih terjadi di sejumlah daerah.

“Step by step tentu kita lakukan secara besar. Pada satu sisi, pemerintah perlu melakukan penertiban terhadap open dumping. Di sisi lain, kami juga menetapkan norma-norma mandatori yang harus dijalankan oleh Bupati dan Wali Kota di seluruh Indonesia,” ujar Dr. Hanif.

Ia juga mengungkapkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup telah menyampaikan dua surat resmi kepada para Bupati dan Wali Kota, yang berisi penegasan kewajiban daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Menurutnya, masih banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami bahwa pelanggaran administrasi lingkungan dapat berujung pada sanksi pidana jika tidak ditindaklanjuti dengan serius.

Sementara itu, Ketua DPRD Gowa Muh. Ramli Siddik, S.Sos, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPN ADKASI dan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyampaikan bahwa DPRD memiliki peran kunci dalam memastikan isu lingkungan hidup menjadi prioritas kebijakan daerah.

“Pimpinan DPRD memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan dan persetujuan APBD. Karena itu, DPRD harus memiliki pemahaman yang komprehensif terkait risiko ekologis, biaya lingkungan (environmental cost), serta manfaat ekonomi jangka panjang dari investasi lingkungan hidup,’ tegas Ramli kepada awak media.

Ia menambahkan, sinergi antara kebijakan pusat dan daerah merupakan kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan. DPRD, menurutnya, harus menjadi jembatan yang memastikan kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di daerah melalui dukungan regulasi dan penganggaran yang memadai.

“Kami di DPRD Kabupaten Gowa berkomitmen mendorong kebijakan dan penganggaran yang berpihak pada kelestarian lingkungan. Ini bukan hanya soal hari ini, tetapi tentang masa depan generasi yang akan datang,” tutupnya.

Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pimpinan dan anggota DPRD kabupaten se-Indonesia dalam menyusun kebijakan dan anggaran yang responsif terhadap tantangan lingkungan, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah.

The post Ketua DPRD Gowa Tekankan Peran DPRD dalam Penguatan Kebijakan dan Anggaran Lingkungan Hidup appeared first on Teraskota.info.

Wakil Ketua DPRD Gowa Hasrul Abdul Rajab: Perencanaan Nasional Harus Sejalan dengan Kebutuhan Riil Daerah

Tim Redaksi — Tue, 13 Jan 2026 08:49:33 +0000

JAKARTA – Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN ADKASI) melaksanakan audiensi dan silaturahmi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Selasa, 13 Januari 2026. Audiensi tersebut diterima oleh Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Bappenas, Anang Budi Gunawan, S.E., M.Econ., Ph.D serta pejabat Bappenas dalam membahas penguatan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPN ADKASI serta pimpinan dan anggota DPRD kabupaten dari berbagai daerah di Indonesia. Dari Kabupaten Gowa, hadir Ketua DPRD Kabupaten Gowa Muh. Ramli Siddik, S.Sos, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa Hasrul Abdul Rajab, S.E, serta Tyna Haji Ti’no Daeng Mawangi.

Audiensi berlangsung dalam suasana dialog terbuka dan konstruktif, dengan fokus pembahasan pada sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan daerah, termasuk RPJMN dan RPJMD, serta penguatan peran DPRD kabupaten dalam proses perencanaan pembangunan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa dari Fraksi Partai Gerindra, Hasrul Abdul Rajab, saat ditemui media seusai kegiatan menegaskan pentingnya keterpaduan perencanaan pembangunan pusat dan daerah agar program nasional benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat di daerah, khususnya Kabupaten Gowa.

“Kabupaten Gowa memiliki karakteristik dan kebutuhan pembangunan yang spesifik. Karena itu, perencanaan pembangunan nasional harus mampu mengakomodasi kebutuhan riil daerah, baik di sektor infrastruktur, pertanian, pelayanan dasar, maupun penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Hasrul Abdul Rajab.

Ia menambahkan, DPRD Kabupaten Gowa mendorong agar Bappenas dan kementerian terkait lebih intens melibatkan daerah dalam tahap perencanaan, sehingga kebijakan yang dirumuskan tidak bersifat top-down, melainkan selaras dengan aspirasi masyarakat.

“Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin diperkuat. Dengan perencanaan yang selaras, pembangunan di Kabupaten Gowa akan lebih terarah, berkelanjutan, dan tepat sasaran,” tegasnya.

Hasrul juga menilai audiensi DPN ADKASI dengan Bappenas menjadi forum strategis untuk menyampaikan langsung aspirasi daerah, sekaligus memperkuat posisi DPRD kabupaten sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan nasional.

Audiensi ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti, sehingga perencanaan pembangunan ke depan benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan mendukung pemerataan pembangunan nasional.(*)

The post Wakil Ketua DPRD Gowa Hasrul Abdul Rajab: Perencanaan Nasional Harus Sejalan dengan Kebutuhan Riil Daerah appeared first on Teraskota.info.

ADKASI Perkuat Sinergi dengan KP2MI dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Tim Redaksi — Thu, 08 Jan 2026 11:14:22 +0000

TERAS, JAKARTA – Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) menggelar audiensi bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) yang diterima langsung oleh Menteri KP2MI, Drs. Mukhtarudin, Kamis (8/1/2026).

Pertemuan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Ketua Umum ADKASI, Siswanto, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam mendorong penguatan kebijakan perlindungan pekerja migran yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

“Pertemuan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam upaya peningkatan perlindungan, pelayanan, serta kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia,” ujar Siswanto.

Lebih lanjut, Siswanto menegaskan komitmen ADKASI untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada pekerja migran Indonesia, mulai dari proses pra-penempatan, masa bekerja, hingga purna penempatan. Menurutnya, peran DPRD kabupaten sangat penting dalam memastikan kebijakan tersebut dapat berjalan efektif di daerah.

“Melalui audiensi ini, ADKASI menegaskan komitmen untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada pekerja migran, mulai dari pra-penempatan, masa bekerja, hingga purna penempatan, agar tercipta sistem perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan,” tambahnya.

ADKASI berharap hasil audiensi ini dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kerja sama konkret antara KP2MI dan DPRD kabupaten di seluruh Indonesia, guna memperkuat fungsi pengawasan, regulasi, serta pelayanan bagi Pekerja Migran Indonesia di daerah.

The post ADKASI Perkuat Sinergi dengan KP2MI dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia appeared first on Teraskota.info.

Waketum DPN ADKASI Muh Ramli Siddik Dorong Penguatan Tata Kelola dan Perlindungan PMI Berbasis Daerah

Tim Redaksi — Wed, 07 Jan 2026 06:25:38 +0000

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN ADKASI), Muh. Ramli Siddik, S.Sos (Daeng Rewa), menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berbasis daerah melalui kolaborasi strategis antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dan ADKASI.

Hal tersebut disampaikan dalam audiensi pengurus DPN ADKASI dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Drs. H. Mukhtarudin, yang berlangsung di Kantor KemenP2MI, Jakarta, Rabu, 7 Januari 2025.

Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPN ADKASI Siswanto, S.Pd., M.H., dan dihadiri jajaran pejabat KemenP2MI serta pengurus DPN ADKASI dari berbagai daerah.

Muh. Ramli Siddik yang juga menjabat Ketua DPRD Kabupaten Gowa menilai, peran DPRD kabupaten sangat strategis dalam memperkuat regulasi daerah, pengawasan, serta dukungan anggaran guna memastikan penempatan dan perlindungan PMI berjalan secara aman, legal, dan bermartabat.

“ADKASI memandang perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak bisa hanya bertumpu pada kebijakan pusat. Perlu penguatan regulasi dan pengawasan di tingkat daerah, mulai dari desa hingga kabupaten, agar tata kelola penempatan PMI benar-benar terlindungi dan bebas dari praktik non-prosedural,” tegas Muh. Ramli Siddik.

Dalam audiensi tersebut, DPN ADKASI dan KemenP2MI membahas beberapa potensi kerja sama strategis, antara lain:

1. Penguatan regulasi dan pengawasan tata kelola PMI di daerah, termasuk mendorong lahirnya peraturan daerah yang mendukung pelindungan PMI.

2. Pengembangan Kelas Migran dan Migran Center di kabupaten, dengan dukungan DPRD dalam aspek legislasi, anggaran, dan kemitraan lokal.

3. Program penyiapan kompetensi calon PMI, melalui sinergi pemerintah daerah, DPRD, dan pemangku kepentingan lokal untuk penguatan pusat-pusat pelatihan kerja.

4. Penguatan Program Desa Migran Emas, agar menjangkau lebih luas desa-desa kantong PMI serta memperkuat literasi migrasi aman bagi PMI dan keluarganya.

5. Kolaborasi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan migrasi ilegal, berbasis desa dan kecamatan.

6. Sosialisasi migrasi aman melalui jaringan DPRD kabupaten, sebagai bagian dari komunikasi publik KemenP2MI untuk menjangkau masyarakat akar rumput.

Muh. Ramli Siddik menambahkan, jaringan DPRD kabupaten yang tergabung dalam ADKASI merupakan kekuatan strategis untuk memutus mata rantai penipuan dan praktik migrasi ilegal yang kerap terjadi di daerah kantong PMI.

“Melalui jaringan DPRD kabupaten se-Indonesia, kami siap menjadi mitra aktif KemenP2MI dalam sosialisasi migrasi aman, pencegahan TPPO, serta penguatan literasi hukum bagi calon PMI dan keluarganya. Ini adalah tanggung jawab moral dan konstitusional kami sebagai wakil rakyat,” ujarnya.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi kelembagaan antara KemenP2MI dan ADKASI, guna menghadirkan kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan hingga ke tingkat desa.

The post Waketum DPN ADKASI Muh Ramli Siddik Dorong Penguatan Tata Kelola dan Perlindungan PMI Berbasis Daerah appeared first on Teraskota.info.

ADKASI Hadir di Tengah Banjir Tanah Datar Sumatera Barat

Tim Redaksi — Sat, 20 Dec 2025 06:53:06 +0000

TERAS, TANAH DATAR – Deretan rumah di Kabupaten Tanah Datar masih menyisakan jejak banjir. Lumpur mengering di halaman, perabot rumah tangga dijemur di bawah matahari, dan aktivitas warga perlahan kembali berjalan.

Di tengah upaya pemulihan itu, bantuan dari berbagai pihak terus berdatangan, termasuk dari Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Sabtu (20/12/2025).

Melalui gerakan ADKASI Peduli Bencana, organisasi yang menaungi pimpinan dan anggota DPRD kabupaten se-Indonesia ini menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir di Provinsi Sumatera Barat.

Bantuan tersebut diserahkan di Posko Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Datar berupa pompa air dan sejumlah peralatan penunjang lainnya yang dibutuhkan dalam proses penanganan dampak banjir.

Peralatan ini menjadi bagian penting dalam mempercepat pengeringan genangan air, pembersihan lingkungan, serta mendukung pemulihan fasilitas warga.

Penyerahan bantuan dilakukan oleh Wakil Ketua Umum ADKASI yang juga Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, dan diterima oleh Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly.

Momentum tersebut menegaskan sinergi antara unsur legislatif dan pemerintah daerah dalam merespons bencana secara cepat dan terkoordinasi.

Solidaritas ini merupakan cerminan semangat gotong royong yang menjadi fondasi utama dalam menghadapi bencana, tanpa memandang jarak dan batas administratif.

Kehadiran ADKASI di Tanah Datar membawa bantuan fisik dan pesan kepedulian dan kebersamaan.

Di saat masyarakat berjuang bangkit dari dampak banjir, uluran tangan dari berbagai pihak menjadi penguat bahwa pemulihan adalah kerja bersama.

Di bawah tenda posko bencana, pompa air dan peralatan itu kini menjadi bagian dari harapan baru. Harapan agar lingkungan segera pulih, aktivitas kembali normal, dan warga Tanah Datar dapat melanjutkan kehidupan dengan lebih kuat setelah bencana.

The post ADKASI Hadir di Tengah Banjir Tanah Datar Sumatera Barat appeared first on Teraskota.info.

Kerja Sama ADKASI-KADIN Diharapkan Perkuat Ekonomi Daerah

Tim Redaksi — Sat, 22 Nov 2025 00:42:05 +0000

Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama antara Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan ADKASI dalam pengembangan peluang kerja bagi masyarakat daerah. Kerja sama ini disebut sebagai langkah strategis untuk memperluas akses tenaga kerja ke berbagai sektor, termasuk ke luar negeri.

Menurut Ketua Umum ADKASI, kemitraan tersebut tidak hanya berfokus pada penempatan tenaga kerja migran, tetapi juga mencakup pengembangan sektor-sektor produktif di dalam negeri. Beberapa bidang yang menjadi perhatian antara lain peternakan, perkebunan, pertambangan nikel, batubara, serta pengelolaan sumur rakyat.

Ia menjelaskan bahwa kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas ekonomi daerah. Terutama bagi kabupaten yang memiliki potensi sumber daya alam besar namun membutuhkan penguatan akses dan jejaring investasi. ADKASI menilai peran KADIN sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan tersebut.

Di sektor pertambangan, Ketua Umum ADKASI menyoroti peluang kerja yang semakin terbuka seiring meningkatnya permintaan global terhadap komoditas seperti nikel dan emas. “Tentunya perlu tata kelola yang baik agar bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya dalam keterangannya di media sosial.

Selain itu, ia mendorong daerah untuk memperkuat sektor perkebunan dan peternakan sebagai penopang ekonomi jangka panjang. Menurutnya, sinergi dengan KADIN dapat membantu daerah mendapatkan akses pelatihan, pendampingan usaha, dan perluasan pasar.

Dalam unggahannya, Ketua Umum ADKASI juga mengajak para anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Blora dan KADIN Blora untuk terus belajar dari para pimpinan KADIN Indonesia. Ia menilai generasi muda perlu memperluas wawasan dan jejaring agar dapat mengambil peran lebih besar dalam pembangunan ekonomi.

Ia menyebut nama Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie, yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam umum Anmendorong transformasi ekonomi nasional. Selain itu, ia menyoroti peran para Wakil Ketua Umum KADIN, seperti Taufan dan Nofel Saleh, yang aktif mendorong inisiatif kewirausahaan di berbagai daerah.

Kolaborasi antara ADKASI dan KADIN, menurutnya, menjadi contoh bagaimana lembaga legislatif daerah dan dunia usaha dapat berjalan seiring dalam membangun pembangunan ekonomi yang inklusif. Ia berharap kerja sama ini akan berlanjut dan semakin meluas ke berbagai kabupaten.

Di akhir pesannya, Ketua Umum ADKASI mengajak seluruh pihak untuk mengutamakan kerja nyata dan kolaborasi lintas lembaga. “Momentum ini harus dimanfaatkan untuk membuka lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah,” ujarnya.

The post Kerja Sama ADKASI-KADIN Diharapkan Perkuat Ekonomi Daerah appeared first on Teraskota.info.

ADKASI Usul Pemangkasan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) Agar Dipertimbangkan Lagi

Tim Redaksi — Fri, 12 Sep 2025 13:18:51 +0000

JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Siswanto, secara tegas mengusulkan agar pemerintah pusat mengevaluasi kembali rencana pemotongan dana transfer ke daerah (TKD). Usulan krusial ini disampaikan dalam rapat koordinasi kondusifitas daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama ADKASI.

Forum yang dihadiri oleh Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr Horas Maurist Panjaitan serta 104 Ketua DPRD Kabupaten perwakilan 38 provinsi ini menyoroti dampak serius dari rencana pemangkasan TKD sebesar 29%. Menurut ADKASI, kebijakan tersebut berpotensi besar menghambat pertumbuhan ekonomi dan kemampuan fiskal daerah.

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Siswanto memaparkan data bahwa dari 415 kabupaten di Indonesia, hanya empat daerah yang masuk dalam kategori keuangan kuat. Selebihnya berada di kategori sedang, dan bahkan lebih dari 100 kabupaten berada dalam kondisi keuangan yang lemah.

“Dengan kondisi fiskal daerah yang mayoritas masih belum kuat, pemotongan TKD akan sangat memukul kemampuan kami untuk membangun dan melayani masyarakat. Kami meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali rencana ini,” tegas Siswanto.

Menanggapi usulan tersebut, pihak Kemendagri menunjukkan respons cepat. Terungkap bahwa pada hari yang sama, Dirjen Bina Keuangan Daerah bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) telah menggelar rapat langsung dengan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk membahas isu tersebut. Pihak Menkeu juga dilaporkan telah mengadakan rapat dengan Komisi XI DPR RI.

Kemendagri berkomitmen akan menyampaikan secara resmi seluruh usulan ADKASI kepada Menteri Keuangan dan Komisi XI DPR RI. Sebagai langkah lanjutan, ADKASI juga merencanakan akan melakukan audiensi langsung dengan Komisi XI DPR RI untuk memperjuangkan aspirasi daerah.

Selain isu TKD, forum tersebut juga menghasilkan beberapa poin penting lainnya, termasuk usulan agar pemerintah pusat membantu pembangunan kembali gedung DPRD yang rusak dan instruksi kepada 17.510 anggota DPRD Kabupaten di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas komunikasi sosial dengan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPN ADKASI sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Gowa, H. Muh. Ramli Siddik Daeng Rewa, menegaskan pentingnya peran DPRD dalam memperkuat fungsi pengawasan di tingkat daerah.

“Pengawasan harus dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan. Prinsipnya, setiap kebijakan pemerintah pusat yang diterapkan di daerah harus benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, pengawasan yang ketat dari DPRD akan memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak menyimpang dari tujuan awal.

The post ADKASI Usul Pemangkasan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) Agar Dipertimbangkan Lagi appeared first on Teraskota.info.