DPRD Bone Archives | Teraskota.info

Refleksi atas Mosi Tidak Percaya DPRD Bone: Kembali pada Fungsi, Etika, dan Sumpah Jabatan

Tim Redaksi — Sun, 19 Oct 2025 23:05:33 +0000

TERAS, MAKASSAR – Mosi tidak percaya yang bergulir di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone telah menjadi sorotan publik dan media. Fenomena ini bukan sekadar dinamika politik lokal, melainkan ujian kedewasaan demokrasi dan pemahaman terhadap fungsi dasar lembaga perwakilan rakyat. Dalam konteks inilah, penting untuk melakukan refleksi yang jernih dan proporsional agar setiap pihak dapat menempatkan diri sesuai tanggung jawab konstitusional, etika politik, dan sumpah jabatan yang telah diikrarkan.

Sebagai Ketua DPD APDESI Sulawesi Selatan, saya memandang bahwa peristiwa seperti ini tidak boleh disikapi dengan emosi atau kepentingan sesaat. Justru, inilah momentum bagi kita semua untuk mengembalikan lembaga legislatif pada marwahnya, sebagai rumah aspirasi rakyat, penjaga moral pemerintahan daerah, dan mitra strategis eksekutif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD memiliki tiga fungsi utama legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiganya menjadi fondasi bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Fungsi ini bukan sekadar formalitas, tetapi amanah yang lahir dari kepercayaan rakyat.

Mosi tidak percaya, jika tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, sejatinya merupakan ekspresi politik yang mesti diarahkan pada perbaikan kelembagaan, bukan pada upaya melemahkan legitimasi pimpinan dewan. Dalam konteks DPRD Bone, setiap langkah harus tetap berpijak pada ketentuan hukum, tata tertib, dan mekanisme kelembagaan.

Penting diingat bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD adalah bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah. Artinya, dinamika di internal DPRD tidak boleh sampai mengganggu jalannya roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Etika politik merupakan ruh dari setiap tindakan pejabat publik. Tanpa etika, kekuasaan berubah menjadi arena kepentingan pribadi dan persaingan yang destruktif. Mosi tidak percaya seharusnya dilandasi oleh niat memperbaiki tata kelola lembaga, bukan sekadar ajang pembuktian kekuasaan atau tekanan politik tertentu.

Anggota DPRD memegang amanah rakyat yang besar. Mereka tidak hanya mewakili partai politik, tetapi juga aspirasi masyarakat yang berharap pada keberpihakan, integritas, dan kepemimpinan moral. Oleh karena itu, setiap keputusan politik harus selalu mengacu pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab publik.

Dalam setiap konflik politik, yang paling berharga bukan siapa yang menang atau kalah, tetapi bagaimana lembaga tetap berdiri tegak dan dipercaya. DPRD Bone memiliki sejarah panjang dalam menjaga stabilitas daerah. Maka, sudah semestinya dinamika internal diselesaikan dengan cara bermartabat, mengedepankan musyawarah dan menjunjung tinggi aturan main yang disepakati bersama.

Setiap anggota dewan mengawali masa jabatannya dengan mengucap sumpah. Sumpah itu bukan sekadar seremonial, melainkan janji suci di hadapan Tuhan, rakyat, dan negara. Dalam sumpah tersebut terkandung tanggung jawab untuk “menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya.”

Ketika sumpah itu dijaga, maka setiap dinamika politik tidak akan keluar dari koridor etika dan hukum. Namun, jika sumpah dilupakan, maka lembaga akan kehilangan arah.

Dalam konteks ini, saya melihat bahwa Ketua DPRD Bone sedang berupaya menegakkan prinsip dan tata kelola kelembagaan berdasarkan aturan yang berlaku. Dukungan terhadap beliau bukan semata karena posisi personal, melainkan karena keyakinan bahwa lembaga harus tetap dijaga kewibawaannya. Ketua dewan bukan hanya simbol kekuasaan, tetapi juga penanggung jawab moral atas nama institusi.

Maka, ketika seorang pimpinan DPRD berupaya mempertahankan prinsip dan tertib kelembagaan, sudah seharusnya seluruh anggota menghormati proses tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap sumpah jabatan mereka sendiri.

Kepercayaan publik terhadap lembaga politik hari ini tengah mengalami ujian. Banyak masyarakat merasa jauh dari kebijakan yang dihasilkan oleh wakilnya sendiri. Oleh karena itu, DPRD di mana pun, termasuk di Bone memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga transparansi, keterbukaan, dan komunikasi publik yang sehat.

APDESI sebagai wadah para kepala desa tentu memiliki harapan besar terhadap peran DPRD yang kuat dan berwibawa. Desa-desa membutuhkan dukungan kebijakan, penganggaran, dan legislasi daerah yang berpihak pada pembangunan masyarakat akar rumput. Untuk itu, stabilitas politik di tingkat kabupaten adalah syarat utama agar sinergi pemerintahan desa dan daerah berjalan efektif.

Mosi tidak percaya jangan sampai menjadi penghalang bagi upaya membangun daerah. Justru ini harus dijadikan momentum introspeksi, bagaimana memperbaiki tata kelola lembaga, memperkuat komunikasi antaranggota, dan memastikan bahwa rakyat tetap menjadi pusat dari setiap keputusan politik.

Dinamika politik adalah hal wajar dalam demokrasi, namun cara menyikapinya menentukan kualitas demokrasi itu sendiri. DPRD Bone harus menjadi teladan bahwa perbedaan tidak boleh merusak lembaga, dan kepemimpinan harus dijaga dengan komitmen terhadap aturan dan nilai moral.

Sudah saatnya seluruh pihak di DPRD Bone kembali berpegang pada tiga hal mendasar: fungsi, etika, dan sumpah jabatan. Tiga hal inilah yang akan memastikan lembaga tetap tegak, dihormati, dan dipercaya.

Bagi kami di APDESI Sulawesi Selatan, lembaga legislatif yang kuat dan beretika adalah mitra sejati dalam membangun pemerintahan desa yang mandiri, partisipatif, dan berkeadilan.

Tulisan ini dimaksudkan sebagai refleksi, bukan pembelaan personal. Sebab menjaga marwah lembaga dan mengembalikan kepercayaan rakyat adalah tanggung jawab kita semua baik di tingkat desa maupun daerah.

The post Refleksi atas Mosi Tidak Percaya DPRD Bone: Kembali pada Fungsi, Etika, dan Sumpah Jabatan appeared first on Teraskota.info.

Rapat Sepi! Politik Memanas, Terjadi di DPRD Bone

Tim Redaksi — Wed, 15 Oct 2025 13:07:22 +0000

TERAS, BONE – Fenomena tak biasa tengah melanda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone. Setelah beberapa kali rapat paripurna terlihat sepi dengan banyaknya kursi yang kosong, kini lembaga wakil rakyat itu kembali diterpa kabar tak sedap, munculnya mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong, Rabu (15/10/2025).

Rapat paripurna Dari total 45 anggota DPRD, hanya 14 legislator yang hadir, sementara 32 kursi lainnya itu kosong saat Rapat Paripurna beberapa waktu lalu. Ironisnya, agenda rapat itu membahas hal penting, pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Namun, di balik banyaknya kursi yang kosong saat rapat, suhu politik di internal DPRD Bone malah justru memanas. Sebanyak 35 dari 45 anggota DPRD disebut menandatangani surat mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD, Andi Tenri Walinonong dari Partai Gerindra.

Surat bertanggal 10 Oktober 2025 itu ditujukan langsung kepada Ketua DPRD Bone. Dalam surat tersebut, para legislator menilai sang ketua melanggar tata tertib dan tidak menjalankan prinsip kolektif-kolegial, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 serta Tatib DPRD Bone Tahun 2024.

Menanggapi isu tersebut, Andi Tenri Walinonong menegaskan bahwa dinamika politik di lembaga legislatif merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar semua pihak tetap berjalan dalam koridor hukum dan etika kelembagaan.

“DPRD adalah lembaga politik yang bekerja berdasarkan hukum, bukan tekanan opini atau kepentingan sesaat. Perbedaan pandangan itu wajar, tapi harus berlandaskan aturan dan kode etik,” ujarnya, Rabu (15/10/2025).

Andi Tenri juga menyebut bahwa mosi tidak percaya tersebut belum memiliki kekuatan hukum sebelum diperiksa oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Bone.

“Hanya BK yang berwenang menilai apakah ada pelanggaran tata tertib atau kode etik. Saya siap memberikan klarifikasi secara terbuka dan sesuai prosedur yang sah,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia mengajak seluruh anggota dewan untuk kembali fokus pada tugas utama, yakni memperjuangkan aspirasi masyarakat dan menjaga nama baik lembaga.

“Kebenaran hukum tidak ditentukan oleh siapa yang paling banyak bersuara, tetapi oleh siapa yang paling taat pada aturan. Mari kita jaga marwah DPRD sebagai lembaga terhormat,” pungkasnya.

Menurut Andi Tenri, seluruh keputusan selama masa kepemimpinannya selalu diambil secara kolektif-kolegial bersama pimpinan dan alat kelengkapan dewan.

“Saya tidak pernah bekerja sendiri. Semua keputusan dibahas bersama pimpinan dan fraksi-fraksi. Jangan biarkan perbedaan pandangan mencederai kehormatan lembaga,” tambahnya.

Munculnya mosi tidak percaya ini disebut sebagai puncak dari ketegangan politik internal di DPRD Bone. Meski begitu, sejumlah pihak berharap dinamika ini tidak mengganggu pembahasan APBD Perubahan 2025 dan agenda pembangunan daerah yang sedang berjalan.

Publik kini menantikan langkah Badan Kehormatan DPRD Bone dalam menilai dan menindaklanjuti surat mosi tersebut, guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan tetap menjaga stabilitas politik daerah.

The post Rapat Sepi! Politik Memanas, Terjadi di DPRD Bone appeared first on Teraskota.info.

DPRD Gowa Terima Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPRD Bone

Tim Redaksi — Mon, 15 Sep 2025 11:29:06 +0000

GOWA — Ketua DPRD Kabupaten Gowa, H. Muh. Ramli Siddik Daeng Rewa, menerima kunjungan kerja (kunker) Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bone, pada Senin (15/9/2025).

Pertemuan kedua lembaga legislatif tersebut membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun Anggaran 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2025.

Ketua DPRD Gowa yang didampingi Asrul Makkaraus Sujiman (Ketua Komisi I sekaligus Anggota Banggar), Drs. H. Andi Muh. Idil Hafid, M.Si (Sekretaris DPRD), dan Supriadi Kadir (Tenaga Ahli Pimpinan DPRD), menegaskan pentingnya forum semacam ini.

Ramli Siddik menilai pertemuan bersama DPRD Bone memiliki arti penting dalam memperkaya perspektif penyusunan kebijakan anggaran

“Forum seperti ini menjadi ruang strategis untuk saling bertukar pandangan dan memperkaya perspektif dalam penyusunan kebijakan anggaran,” ujarnya

Ramli siddik menambahkan, kunjungan kerja lintas daerah, bukan hanya sebatas silaturahmi kelembagaan, tetapi juga wadah untuk perluas wawasan dalam merumuskan APBD yang lebih tepat sasaran.

Hal senada juga datang dari Ketua Komisi I sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gowa, Asrul Makkaraus Sujiman menilai mekanisme perubahan APBD di Gowa dapat menjadi rujukan yang berharga.

“Kami melihat mekanisme perubahan anggaran di Gowa hampir sama dengan di Bone. Bedanya, Gowa lebih duluan membahas sehingga bisa menjadi bahan pembanding”, kata Asrul

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Bone, Khairul Amran, selaku pimpinan rombongan, menjelaskan bahwa kunjungan kali ini bertujuan untuk melakukan komparasi pembahasan KUPA dan PPAS APBD Perubahan 2025.

Menurutnya, APBD Bone 2025 mengalami perubahan signifikan, khususnya pada sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menunjukkan tren peningkatan.

“Postur APBD Bone tahun 2025 ini ada kenaikan PAD. Karena itu, kami melakukan komparasi dengan DPRD Gowa untuk melihat bagaimana strategi pengelolaan yang dilakukan di sini,” jelasnya.

Khairul juga mengapresiasi pola komunikasi DPRD Gowa dengan pemerintah daerah yang dinilainya terbuka, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Kalau kami melihat, DPRD Gowa ini punya komunikasi yang sangat bagus dengan pemerintah daerah. Ketua DPRD Gowa juga sangat terbuka untuk berdiskusi bagaimana mensejahterakan masyarakat, baik di Gowa maupun Bone,” tutupnya.

The post DPRD Gowa Terima Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPRD Bone appeared first on Teraskota.info.