HMI Gowa Raya Desak Penertiban Ritel Tak Berizin, DPRD Gowa Minta Satpol PP Bertindak

Tim Redaksi — Tue, 03 Feb 2026 02:30:58 +0000

Teras, Gowa – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Gowa Raya menyuarakan sikap tegas terhadap maraknya ritel modern yang beroperasi tanpa izin resmi di Kabupaten Gowa. Dalam Rapat Paripurna DPRD Gowa yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Gowa, Selasa (2/2/2026), HMI Gowa Raya mendesak pemerintah daerah dan Satpol PP untuk segera menertibkan ritel tak berizin demi melindungi pedagang kecil dan UMKM lokal.

Sikap tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan HMI Gowa Raya, yakni Nawir, Muh. Fajar, dan Nurhidayatullah, yang menilai keberadaan ritel modern tanpa kepatuhan perizinan telah menimbulkan ketimpangan usaha dan mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.

“Kami bukan anti investasi, tetapi keberpihakan terhadap UMKM lokal harus menjadi prioritas. Ritel modern yang tidak berizin harus ditindak tegas,” ujar Nawir dalam forum rapat.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Andi Lukman Dg. Naba dan dihadiri Ketua Komisi III DPRD Gowa Syaharuddin Daeng Mone, anggota Komisi III Asrul Daeng Riolo, Saharuddin, dan Nurinzana Dg. Tadaeng, serta sejumlah anggota dewan lainnya. Agenda rapat difokuskan pada penertiban ritel modern, kepatuhan perizinan, serta dampaknya terhadap pedagang kecil dan UMKM di Kabupaten Gowa.

Sejumlah pimpinan SKPD turut hadir, di antaranya Kepala Dinas Perkintan, Kepala Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satpol PP, serta perwakilan manajemen ritel modern.

Pimpinan rapat, Andi Lukman Dg. Naba, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menutup ruang investasi, namun seluruh pelaku usaha wajib mematuhi regulasi yang berlaku.

“Kami tidak melarang investasi, tetapi semua harus patuh aturan. Tidak boleh ada ritel baru yang beroperasi tanpa dasar regulasi dan izin yang jelas,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan syarat mutlak dalam operasional usaha dan tidak boleh dianggap sebagai formalitas semata.

“PBG menyangkut keselamatan, ketertiban, dan kepastian hukum. Ini wajib dipenuhi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, Muh. Agus Salim Harahap, menjelaskan bahwa proses perizinan usaha diawali melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan dilanjutkan oleh SKPD teknis sesuai kewenangan.

“Bangunan yang berubah fungsi, termasuk menjadi ritel modern, wajib melengkapi seluruh persyaratan perizinan meskipun sebelumnya telah memiliki IMB atau PBG,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi III DPRD Gowa, Nurinzana Dg. Tadaeng, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Dinas PTSP, hingga saat ini baru 16 ritel modern di Kabupaten Gowa yang mengantongi izin resmi.

“Fakta ini menunjukkan masih banyak ritel modern yang beroperasi tanpa izin lengkap,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi mengancam keberlangsungan pedagang kelontong dan UMKM rumah tangga di sejumlah wilayah.

Menindaklanjuti aspirasi HMI Gowa Raya dan hasil rapat paripurna, Komisi III DPRD Gowa secara resmi meminta Satpol PP bersama satgas terkait untuk segera melakukan penertiban terhadap seluruh pelaku usaha yang belum mengantongi PBG dan izin resmi sesuai ketentuan peraturan daerah.

HMI Gowa Raya pun menegaskan akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah agar tetap berpihak pada kepentingan UMKM lokal dan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Gowa.

The post HMI Gowa Raya Desak Penertiban Ritel Tak Berizin, DPRD Gowa Minta Satpol PP Bertindak appeared first on Teraskota.info.

UMKM Lokal Asal Pattallassang Bandingkan Era Adnan dan Bupati Sekarang: Janji Penguatan, Realita Terpinggirkan?

Tim Redaksi — Wed, 28 Jan 2026 02:08:29 +0000

TERAS, GOWA – Keluhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal di Kabupaten Gowa kian mengeras. Mereka tak hanya membandingkan kebijakan di era Bupati sebelumnya, Adnan Purichta Ichsan, dengan kepemimpinan saat ini, tetapi juga menyoroti kontras antara janji penguatan UMKM yang kerap disampaikan pemerintah daerah dan realitas yang dirasakan di lapangan.

Fatmawati, pelaku UMKM asal Pattallassang, mengungkapkan kekecewaannya saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Gowa, Selasa (7/1). Ia menilai pada masa kepemimpinan Adnan, ruang hidup UMKM masih relatif terjaga karena ekspansi ritel modern tidak sebebas sekarang.

“Dulu ritel tidak masuk sembarangan sampai ke lorong dan jalan desa. Sekarang justru di situ mereka berdiri,” ujar Fatmawati.

Menurutnya, perubahan kebijakan sangat terasa dan berdampak langsung pada distribusi produk UMKM yang semakin terhimpit. Di tengah klaim pemerintah daerah yang menyebut UMKM sebagai tulang punggung ekonomi, Fatmawati justru melihat pertumbuhan ritel modern yang masif dan nyaris tanpa kendali.

“Kalau pemerintah bilang mau meningkatkan UMKM, kenapa yang terjadi justru mematikan kami pelan-pelan?” tegasnya.

Ia juga menilai kebijakan saat ini terkesan longgar dalam pemberian izin ritel modern dan baru bereaksi setelah bangunan berdiri. Pola tersebut, kata dia, bertolak belakang dengan semangat perlindungan UMKM yang sering digaungkan pemerintah daerah.

“Kami tidak butuh slogan. Kami butuh perlindungan nyata,” katanya.

Kondisi ini menjadi akronim. Di satu sisi, Bupati Gowa menyampaikan komitmen penguatan UMKM. Namun di sisi lain, pelaku usaha kecil justru mengaku menghadapi tekanan paling berat pada periode kepemimpinan saat ini.

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan publik, apakah kebijakan daerah masih berpihak pada ekonomi kerakyatan, atau justru memberi karpet merah bagi ritel modern?

RDP tersebut digelar di Ruang Rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Gowa, Sungguminasa, dipimpin Ketua Komisi III DPRD Gowa Syaharuddin Daeng Mone, didampingi Wakil Ketua Komisi III Andi Lukman Dg. Naba. Turut hadir anggota Komisi III Asrul Daeng Riolo, Saharuddin, dan Nurinzana Dg. Tadaeng.

Rapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pesatnya pembangunan ritel modern, khususnya di sepanjang Jalan Poros Malino hingga kawasan Malino, yang dinilai perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi pelaku usaha lokal.

Hadir dalam rapat tersebut Kepala Bidang Dinas PUPR Kabupaten Gowa Alimuddin, perwakilan Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), serta perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya.

Dalam rapat, Wakil Ketua III DPRD Gowa menegaskan bahwa regulasi terkait pembangunan ritel modern sebenarnya telah tersedia, termasuk Peraturan Daerah (Perda), namun perlu kembali disosialisasikan dan ditegakkan secara konsisten.

“Aturan itu ada dan wajib menjadi acuan. DPRD perlu memastikan dasar hukumnya, termasuk perda yang mengatur zonasi dan jarak ritel modern,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui pembahasan lanjutan, namun membutuhkan data lengkap dan valid dari instansi teknis terkait, khususnya yang membidangi perumahan dan tata ruang.

“Kami akan melakukan tindak lanjut, tetapi membutuhkan data dari dinas terkait sebagai dasar pengambilan keputusan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Gowa Syaharuddin Daeng Mone menegaskan bahwa pembangunan ritel modern yang belum mengantongi izin lengkap sebaiknya dihentikan sementara.

“Kalau izinnya belum ada atau belum lengkap, lebih baik dihentikan dulu. Jangan dilaksanakan sebelum semuanya jelas,” katanya.

Syaharuddin juga menyinggung masih berlakunya Peraturan Bupati yang mengatur keberadaan ritel modern, termasuk pembatasan jumlah gerai.

“Dulu satu kecamatan hanya satu ritel. Sekarang bisa belasan, bahkan sudah masuk ke lorong-lorong dan jalan desa,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengetatan kembali regulasi agar pembangunan ritel modern tidak semakin merangsek ke wilayah permukiman dan pedesaan.

Di tempat yang sama, perwakilan HMI Cabang Gowa Raya meminta DPRD Kabupaten Gowa mengawal persoalan ini secara serius. HMI menilai pemberian izin ritel modern di titik-titik sentral ekonomi masyarakat berpotensi mematikan usaha kecil milik warga dan meminta adanya penelusuran lebih lanjut terhadap proses perizinan.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Komisi III DPRD Gowa memastikan akan menggelar RDP lanjutan dengan memanggil seluruh kepala dinas terkait hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) guna memperjelas aspek perizinan dan penegakan aturan.

Komisi III DPRD Gowa menegaskan komitmennya menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang adil, dengan menjaga keseimbangan antara investasi dan perlindungan ekonomi kerakyatan demi keberlanjutan ekonomi daerah.

The post UMKM Lokal Asal Pattallassang Bandingkan Era Adnan dan Bupati Sekarang: Janji Penguatan, Realita Terpinggirkan? appeared first on Teraskota.info.

UMKM lokal Archives | Teraskota.info

HMI Gowa Raya Desak Penertiban Ritel Tak Berizin, DPRD Gowa Minta Satpol PP Bertindak

UMKM Lokal Asal Pattallassang Bandingkan Era Adnan dan Bupati Sekarang: Janji Penguatan, Realita Terpinggirkan?