Bandara Morowali Archives | Teraskota.info

Pengamat Kebijakan Publik: Pernyataan Menhan Soal Bandara Morowali Isyarat Ancaman terhadap Kedaulatan Negara

Tim Redaksi — Wed, 26 Nov 2025 08:08:13 +0000

TERAS, GOWA – Pengamat kebijakan publik dan budaya, H. Hiyar Abdi Daeng Nuntung, menilai pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengenai “tidak boleh ada republik di dalam republik” merupakan alarm keras bagi pemerintah pusat terkait dugaan beroperasinya Bandara Morowali tanpa kendali penuh negara.

Menurut Hiyar, bandara merupakan wilayah strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas transportasi, tetapi juga simbol kedaulatan negara. Karena itu, setiap bentuk operasional yang tidak memungkinkan otoritas negara termasuk aparat keamanan, untuk masuk dan melakukan pengawasan harus dipandang sebagai ancaman serius.

“Bandara adalah pintu batas negara. Di sana melekat fungsi imigrasi, kepabeanan, otoritas penerbangan, dan unsur pertahanan keamanan. Jika negara tidak hadir di dalamnya, maka terdapat potensi penyimpangan yang bisa menggerus kedaulatan,” ujar Hiyar dalam keterangannya, Selasa (25/11/2025) kemarin.

Ia mengatakan, laporan bahwa aparat keamanan kesulitan mengakses bandara tersebut menciptakan tanda bahaya. Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi itu dapat mengarah pada terbentuknya enclave atau wilayah eksklusif yang tidak tersentuh regulasi negara.

Hiyar menjelaskan, kawasan industri Morowali merupakan pusat investasi besar, terutama di sektor nikel dan hilirisasi. Namun, ia menegaskan bahwa besarnya investasi tidak boleh menjadi alasan untuk memprivatisasi wilayah strategis, apalagi sampai membatasi kehadiran negara.

“Pertanyaannya sederhana: bandara ini untuk siapa? Untuk kepentingan nasional atau kepentingan korporasi tertentu?” tegasnya.

Menurut dia, jika suatu fasilitas penerbangan dibangun dan dioperasikan tanpa standar nasional serta tanpa akses penuh otoritas negara, hal itu dapat menciptakan ketimpangan otoritas dan ruang abu-abu hukum yang rawan disalahgunakan.

Hiyar menilai situasi tersebut menunjukkan adanya kelengahan negara dalam memantau pembangunan infrastruktur strategis di wilayah industri. Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap fasilitas bandara, termasuk yang dimiliki swasta, wajib tunduk pada pengawasan negara.

“Negara tidak boleh absen di ruang strategis. Tidak ada investor, sekuat apa pun, yang boleh menegasikan posisi negara. Pernyataan Menhan merupakan penegasan bahwa kedaulatan tidak boleh dinegosiasikan,” ujarnya.

Meski demikian, Hiyar menegaskan bahwa Indonesia tidak anti terhadap investasi asing maupun domestik. Namun, ia mengingatkan bahwa investasi harus berjalan dalam kerangka yang memperkuat negara, bukan justru melemahkan kontrol institusi negara di wilayah strategis.

“Investasi boleh besar. Tapi kedaulatan harus lebih besar. Negara harus tetap menjadi panglima di wilayah yang memiliki fungsi strategis,” katanya.

Sebagai pengamat kebijakan publik, Hiyar menyarankan agar pemerintah pusat segera melakukan langkah konkret.

1. Audit total perizinan dan operasional Bandara Morowali.

2. Menetapkan standar ketat operasional bandara swasta agar tidak melampaui kewenangan negara.

3. Mengembalikan akses penuh institusi keamanan dan otoritas penerbangan.

4. Menghapus zona-zona eksklusif yang tidak sesuai dengan kerangka hukum nasional.

Menurutnya, kasus ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola infrastruktur strategis, terutama di daerah industri yang berkembang pesat.

“Negara yang kuat bukan hanya karena banyaknya investasi, tetapi karena kokohnya kedaulatan di setiap jengkal wilayahnya. Republik Indonesia hanya satu, dan tidak boleh ada republik lain di dalamnya,” pungkas Hiyar.

The post Pengamat Kebijakan Publik: Pernyataan Menhan Soal Bandara Morowali Isyarat Ancaman terhadap Kedaulatan Negara appeared first on Teraskota.info.

Bandara Morowali, Kerajaan Kecil Duga-Duga Berani Menantang Negara

Tim Redaksi — Tue, 25 Nov 2025 15:56:58 +0000

TERASKOTA.Info – Ada sesuatu yang janggal di Morowali. Sesuatu yang membuat Menhan sampai mengangkat suaranya, bukan sekadar meninggikan nada. “Tidak boleh ada republik di dalam republik,” katanya kalimat yang biasanya hanya keluar ketika negara mencium aroma kekuasaan lain yang mencoba tumbuh diam-diam.

Kalimat itu bukan sembarang peringatan. Itu lebih mirip tamparan diplomatis bagi siapa pun yang merasa bisa membuat aturan sendiri di atas tanah yang mestinya tunduk pada satu otoritas negara.

Publik langsung menyorot Bandara Morowali, fasilitas yang sejak awal lebih cepat berubah daripada kemampuan pemerintah mengawasinya. Ia dibangun untuk melayani industri, tetapi kini justru menyeret negara ke pertanyaan berbahaya, siapa sebenarnya yang berkuasa di sana?

Di linimasa, rekaman kunjungan Jokowi ke Morowali ikut beredar. Bukan sebagai tuduhan, tapi sebagai pengingat l di era itu, kawasan ini sedang didorong menjadi etalase hilirisasi. Kini etalase itu tiba-tiba berkabut, dan publik bertanya-tanya apa saja yang dibiarkan tumbuh di balik tirainya.

Industri tumbuh, bandara diperluas, investor masuk dengan langkah besar. Tapi saat kekuasaan ekonomi melonjak tinggi dan regulasi tertinggal jauh di titik start, kekosongan itu memberi ruang bagi sesuatu yang lebih gelap “otoritas bayangan”

Isu bahwa ada pihak yang “mengatur” bandara seolah-olah milik pribadi bukan lagi rumor pinggir jalan. Ia cukup besar untuk memaksa Menhan ikut turun tangan. Di Indonesia, itu biasanya berarti negara merasa wilayahnya sedang diganggu.

Beberapa pejabat pusat disebut tersentak. Bukan karena bandara itu terancam, tetapi karena mereka seperti baru sadar bahwa industri raksasa di Morowali mungkin telah menciptakan struktur kekuasaan paralel yang tak pernah masuk dalam peta resmi negara.

Di meja birokrasi, percakapan berubah nada, dari diskusi teknis menjadi bisikan tentang pengaruh, dominasi, dan batas kekuasaan yang mulai kabur. Dan setiap kabur, ada yang mengisi.

Situasi ini membuat publik kembali menelaah jejak peresmian dan kebijakan era Jokowi. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menanyakan apakah percepatan pembangunan membuka celah bagi tumbuhnya feodalisme baru dalam bentuk modern.

Di Morowali, “siapa bos sebenarnya?” menjadi pertanyaan yang tidak lagi terdengar retoris. Negara merasa perlu mengulang deklarasi dasarnya, tidak ada wilayah Indonesia yang boleh dikelola seperti halaman belakang perusahaan.

Sumber di kementerian menyebut bahwa pernyataan Menhan sebenarnya kode keras, negara sedang memetakan siapa yang memegang remote control kekuasaan di kawasan itu. Dan kalau diperlukan, remote-nya akan direbut paksa.

Para analis berseloroh, “Kalau negara sampai bicara soal republik dalam republik, berarti sudah ada yang kelewat pede.” Selorohan itu terdengar lebih serius ketika dikaitkan dengan nilai investasi dan kepentingan internasional yang bermain di Morowali.

Dalam konteks itu, bandara bukan sekadar runway dan terminal. Ia adalah simbol siapa yang bisa menentukan siapa masuk dan siapa keluar. Dan kekuasaan sebesar itu, jika jatuh ke tangan yang salah, bisa menciptakan kerajaan kecil berpagar baja.

Pemerintah pusat kini bergerak, meski tidak seheboh viralnya berita. Mereka tahu Morowali terlalu besar untuk disentuh secara sembarangan. Tapi terlalu berbahaya jika dibiarkan berjalan tanpa pagar negara.

Sementara itu, publik hanya melihat lapisan permukaan, pernyataan Menhan, potensi penutupan bandara, dan tumpukan kabar simpang siur. Yang tak terlihat adalah perebutan kendali yang sebenarnya sedang berlangsung.

Morowali bukan sekadar kawasan industri. Ia adalah ajang kekuatan ekonomi yang mungkin saja selama ini berjalan beberapa langkah di depan negara atau justru keluar jalur dari orbit negara.

Dan ketika Menhan berkata “tidak boleh ada republik dalam republik”, ia bukan sedang mengomentari bandara. Ia sedang memperingatkan siapa pun yang merasa bisa membangun kekuasaan tandingan di negeri ini. Pesannya jelas, permainan sudah kelewat jauh, dan negara sedang datang untuk mengambil alih.

The post Bandara Morowali, Kerajaan Kecil Duga-Duga Berani Menantang Negara appeared first on Teraskota.info.

Pesan Menhan dan Ancaman Tertutupnya Bandara Morowali, “Tidak Boleh Ada Republik di Dalam Republik”

Tim Redaksi — Tue, 25 Nov 2025 10:47:37 +0000

Oleh: H. Hiyar Abdi Daeng Nuntung

Pernyataan Menhan, “Tidak boleh ada republik di dalam republik,” bukan sekadar peringatan, tetapi alarm keras bagi seluruh elemen negara. Ungkapan itu mencuat ketika terungkap bahwa Bandara Morowali beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara, bahkan aparat keamanan pun disebut tidak dapat masuk ke kawasan tersebut.

Jika kondisi itu benar terjadi, maka kita sedang menghadapi gejala serius: menguatnya enclave privat yang tak tersentuh regulasi negara. Dan inilah yang saya sebut sebagai penyempitan kedaulatan secara perlahan.

Bandara Simbol Kedaulatan, Bukan Infrastruktur Korporasi

Bandara bukan sekadar fasilitas transportasi. Ia adalah pintu batas negara wilayah yang seharusnya berada di bawah kontrol penuh otoritas penerbangan, kepabeanan, imigrasi, TNI-Polri dan regulasi keselamatan nasional.

Jika sebuah bandara berdiri dan beroperasi tanpa akses negara, maka itu bukan sekadar pelanggaran administratif, itu adalah ancaman langsung terhadap kedaulatan.

Karena bandara adalah jalur mobilitas manusia, logistik, bahkan alat produksi strategis. Bila jalur ini tertutup dari kontrol negara, maka ia berpotensi menjadi ruang abu-abu kekuasaan yang membahayakan kepentingan nasional.

Untuk Kepentingan Siapa Bandara Ini Dibangun Tertutup?

Pertanyaan Menhan dan juga publik sangat wajar. Bandara Morowali dibangun untuk siapa?! Untuk kepentingan nasional atau kepentingan korporasi tertentu?

Morowali adalah kawasan industri strategis dengan investasi besar, terutama sektor nikel. Tidak ada yang salah dengan investasi, negara justru membutuhkan. Tetapi ketika korporasi membangun ruang transportasi eksklusif tanpa kontrol negara, maka itu menciptakan ketimpangan otoritas, wilayah abu-abu hukum dan potensi penyalahgunaan alur logistik maupun mobilitas tenaga kerja. Jika negara tidak bisa masuk, maka siapa yang sebenarnya berkuasa?

Negara Tidak Boleh Absen di Wilayah Strategis

Indonesia adalah negara hukum. Semua pihak bahkan investor terbesar sekalipun harus tunduk pada konstitusi, regulasi, dan otoritas negara.

Setiap upaya memprivatisasi wilayah strategis adalah bentuk perongrongan terhadap sistem negara-bangsa. Dan di sinilah relevansi pernyataan Menhan, Tidak boleh ada republik di dalam republik.

Ini adalah garis tegas bahwa kedaulatan negara tidak bisa dinegosiasikan atas nama investasi, fasilitas, atau kepentingan ekonomi tertentu. Investasi Boleh Besar, Tapi Kedaulatan Harus Lebih Besar

Indonesia bukan anti investasi. Yang kita tolak adalah model investasi yang menciptakan enclave tertutup, meminggirkan negara, dan mengerdilkan kewenangan aparat.

Investasi harus tumbuh, tetapi kedaulatan negara harus tetap menjadi panglimanya. Karena begitu kedaulatan dilepas, tidak ada jaminan bahwa kepentingan rakyat masih menjadi prioritas. Kedaulatan bukan barang dagangan; ia adalah identitas negara.

Penutup: Menegakkan Kembali Batas Negara

Kasus Bandara Morowali adalah refleksi penting. Negara perlu segera;

1. Melakukan audit total terhadap izin, operasional, dan akses otoritas keamanan.

2. Menentukan standar nasional untuk setiap bandara, publik maupun swasta.

3. Menegakkan kontrol penuh, bukan hanya administratif, tetapi juga keamanan.

4. Mengakhiri seluruh bentuk zona eksklusif yang tidak tunduk pada regulasi negara.

Karena sebuah negara kuat bukan diukur dari besarnya investasi, tetapi dari tegaknya kedaulatan di setiap jengkal wilayahnya. Dan benar kata Menhan; Republik Indonesia hanya satu. Tidak boleh ada republik lain berdiri di dalamnya.

The post Pesan Menhan dan Ancaman Tertutupnya Bandara Morowali, “Tidak Boleh Ada Republik di Dalam Republik” appeared first on Teraskota.info.