Daeng rewa Archives | Teraskota.info

Usai Rapat Pansus, Waketum DPN ADKASI Desak Penambahan Ruang Kelas SMP di Gowa

Tim Redaksi — Thu, 02 Jul 2026 04:48:34 +0000

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), H. Muh. Ramli Siddik, S.Sos Daeng Rewa, (Foto.TerasKota).

Teras, Gowa – Wakil Ketua Umum DPN ADKASI, Muh. Ramli Siddik Daeng Rewa, kembali menyoroti persoalan daya tampung sekolah menengah pertama (SMP) yang dinilai semakin mengkhawatirkan akibat keterbatasan ruang kelas di tengah meningkatnya jumlah peserta didik setiap tahun.

Pernyataan tersebut disampaikan Ramli Siddik kepada Media TerasKota usai menghadiri Rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa, Kamis 2 Juli 2026.

Menurut Ramli, persoalan utama yang dihadapi banyak daerah bukan hanya bertambahnya jumlah penduduk dan lulusan SD setiap tahun, tetapi juga belum diimbangi dengan pembangunan ruang kelas maupun sekolah baru.

“Penduduk terus bertambah, jumlah murid juga terus bertambah, tetapi sekolah tidak bertambah dan ruang kelas juga tidak bertambah,” ujar Ramli.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut semakin diperberat dengan adanya kebijakan Kementerian Pendidikan yang membatasi jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar. Jika sebelumnya satu kelas dapat menampung hingga 45 siswa, kini dibatasi menjadi maksimal 32 siswa, sementara pada kondisi tertentu diperbolehkan hingga 36 siswa.

Menurutnya, kebijakan tersebut memang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran, namun di lapangan justru memunculkan persoalan baru di daerah yang mengalami kekurangan ruang belajar.

Ramli mencontohkan salah satu SMP negeri favorit di Kabupaten Gowa yang hanya memiliki 11 ruang kelas. Dengan pengurangan kapasitas siswa per kelas, sekolah tersebut diperkirakan kehilangan daya tampung sekitar 99 calon peserta didik.

“Kalau ruang kelasnya hanya 11, lalu setiap kelas berkurang sembilan siswa dibanding sebelumnya, berarti ada sekitar 99 anak yang tidak mendapat tempat. Bukan karena sekolah tidak mau menerima, tetapi karena harus mengikuti aturan,” jelasnya.

Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa maupun sejumlah kepala sekolah terkait persoalan tersebut.

Menurut informasi yang diterimanya, secara teknis sekolah sebenarnya mampu menampung lebih banyak siswa, namun terdapat kekhawatiran data peserta didik tidak dapat terakomodasi dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) apabila melebihi ketentuan yang berlaku.

“Kepala sekolah mengatakan sebenarnya bisa saja menerima sampai 40 atau 45 siswa per kelas. Tetapi yang menjadi kekhawatiran adalah apakah nanti bisa masuk dalam Dapodik. Ini yang perlu mendapatkan solusi dari pemerintah,” katanya.

Ramli menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya melalui peningkatan kompetensi guru, tetapi juga harus didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Menurutnya, rehabilitasi total terhadap sejumlah sekolah, pembangunan ruang kelas baru, hingga pemenuhan fasilitas penunjang seperti bangku, meja, dan perlengkapan belajar lainnya menjadi kebutuhan mendesak.

“Kalau kita ingin memajukan pendidikan, bukan hanya gurunya yang harus diperhatikan. Fasilitas sekolah juga harus menjadi prioritas. Penambahan ruang kelas dan pembangunan sekolah baru sangat penting agar semua anak memperoleh haknya untuk bersekolah,” tegasnya.

Sebelumnya, saat mengikuti audiensi DPN ADKASI bersama Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Ramli Siddik juga telah menyampaikan aspirasi agar pemerintah pusat memberikan kebijakan afirmatif bagi daerah yang mengalami krisis daya tampung sekolah.

Ia mengusulkan agar sekolah yang memiliki sarana dan tenaga pendidik memadai diberikan dispensasi untuk menambah kapasitas rombongan belajar hingga maksimal 40 siswa sebagai solusi sementara, sembari menunggu pembangunan ruang kelas maupun sekolah baru.

“Bukan semata-mata soal angka dalam satu kelas, tetapi bagaimana negara memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah,” pungkasnya.

The post Usai Rapat Pansus, Waketum DPN ADKASI Desak Penambahan Ruang Kelas SMP di Gowa appeared first on Teraskota.info.

Wakil Ketua Umum DPN ADKASI Muh Ramli Siddik: Sinkronisasi Perencanaan Daerah dan Nasional Harus Diperkuat

Tim Redaksi — Tue, 13 Jan 2026 06:33:18 +0000

TERAS, JAKARTA – Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN ADKASI) melaksanakan audiensi dan silaturahmi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Selasa, 13 Januari 2026.

Audiensi ini dipimpin langsung Ketua Umum DPN ADKASI, Siswanto, S.Pd., M.H., bersama jajaran pengurus DPN ADKASI serta pimpinan dan anggota DPRD kabupaten dari berbagai daerah di Indonesia. Rombongan diterima oleh Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Bappenas, Anang Budi Gunawan, S.E., M.Econ., Ph.D serta pejabat Bappenas dalam suasana dialogis dan konstruktif.

Pertemuan tersebut, berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif dengan fokus pada sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta penguatan peran DPRD kabupaten dalam perencanaan pembangunan nasional.

Wakil Ketua Umum DPN ADKASI yang juga Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Muh. Ramli Siddik, S.Sos (Daeng Rewa), menegaskan bahwa audiensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi kelembagaan antara DPRD kabupaten dan Bappenas.

“Perencanaan pembangunan nasional tidak boleh terlepas dari realitas dan kebutuhan daerah. DPRD kabupaten memiliki peran strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat, sehingga sinkronisasi antara pusat dan daerah harus terus diperkuat,” ujar Muh. Ramli Siddik.

Ia menambahkan, banyak program nasional yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan dan dukungan daerah. Oleh karena itu, keterlibatan DPRD kabupaten sejak tahap perencanaan menjadi kunci agar kebijakan yang lahir benar-benar tepat sasaran.

“Kami di ADKASI mendorong agar perencanaan pembangunan ke depan lebih partisipatif, inklusif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat di daerah. Sinergi pusat dan daerah bukan hanya soal anggaran, tetapi juga kesamaan visi dan arah pembangunan,” lanjutnya.

Sebagai Wakil Ketua Umum DPN ADKASI dari Fraksi PPP, Muh. Ramli Siddik juga menyampaikan harapan agar pemerintah pusat terus membuka ruang dialog dengan DPRD kabupaten sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional.

“Kami berharap Bappenas dan kementerian terkait terus melibatkan DPRD kabupaten dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Dengan kolaborasi yang kuat, pembangunan nasional akan lebih merata dan berkeadilan,” tegasnya.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi berkelanjutan antara DPN ADKASI dan Bappenas, demi mewujudkan pembangunan nasional yang selaras dengan kebutuhan dan potensi daerah di seluruh Indonesia.

The post Wakil Ketua Umum DPN ADKASI Muh Ramli Siddik: Sinkronisasi Perencanaan Daerah dan Nasional Harus Diperkuat appeared first on Teraskota.info.

Ketua DPRD Gowa Ramli Siddik Turun Langsung Sapa Warga Desa Kampili

Tim Redaksi — Mon, 01 Dec 2025 08:12:26 +0000

TERAS, GOWA – Kegiatan Reses III Ketua DPRD Kabupaten Gowa, H. Muh. Ramli Siddik, S.Sos (Daeng Rewa) di Dusun Jenemadingin, Desa Kampili berlangsung hangat dan penuh dialog, Senin (1/12/2025).

Ketua DPRD Gowa, Ramli Siddik, turun langsung menyapa masyarakat sekaligus mendengarkan aspirasi warga yang selama ini menjadi perhatian mereka.

Dalam penyampaiannya di hadapan warga, Ramli menjelaskan secara terbuka mengenai dinamika penganggaran daerah yang kerap menjadi pertanyaan masyarakat. Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi anggaran yang jelas, sehingga tidak tepat bila ada pihak yang beranggapan bahwa seluruh keputusan anggaran hanya berasal dari eksekutif.

Ramli kemudian memaparkan bahwa kesalahpahaman di lapangan sering muncul akibat kurangnya pemahaman mengenai peran dan mekanisme penganggaran.

Ia memberi contoh sembilan titik usulan pembangunan yang tengah ia perjuangkan agar masuk dalam skema anggaran daerah.

Ia menekankan bahwa DPRD bekerja berdasarkan data, kajian, dan kebutuhan nyata masyarakat yang disampaikan melalui reses. Oleh karena itu, setiap program memerlukan proses, termasuk sinkronisasi bersama perangkat daerah terkait.

Ramli juga mengungkap bahwa komunikasi intens dengan dinas diperlukan agar angka-angka dalam usulan pembangunan tidak melenceng dari rencana awal.

Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD memastikan agar program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, ia turut menyinggung adanya persepsi keliru mengenai kesibukan anggota dewan. Ia menjelaskan bahwa selain tugas legislasi, banyak anggota DPRD memiliki tugas organisasi di tingkat nasional, termasuk dirinya yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPN ADKASI.

Kesibukan tersebut mengharuskannya berpindah daerah dalam waktu singkat, mulai dari Semarang, Kalimantan, hingga Palangka Raya untuk menghadiri konsultasi kebijakan maupun agenda organisasi. “Itu semua bagian dari amanah jabatan,” ujarnya.

Ramli menambahkan bahwa selain kantor DPRD Gowa, ia juga memiliki kantor representatif di Jakarta yang digunakan untuk mengoordinasikan agenda organisasi dan konsultasi kebijakan di tingkat pusat. Ia berharap masyarakat memahami bahwa mobilitas tersebut merupakan bagian dari tugas, bukan bentuk pengabaian.

Sementara itu, Sekretaris Desa Kampili, Ridwan, menyampaikan rasa syukur masyarakat atas kunjungan langsung Ketua DPRD Gowa. Menurutnya, kehadiran Ramli benar-benar membawa solusi bagi persoalan warga Kampili. “Kami sangat bersyukur karena beliau mendengar langsung keluhan kami dan memberikan solusi yang baik,” ucapnya.

Ridwan juga menilai bahwa figur Ramli tidak mengalami perubahan sikap meski kini telah memegang jabatan strategis.

“Beliau sejak dulu dikenal dekat dengan masyarakat Kampili. Sampai sekarang tetap sama, pelayanannya tidak berubah,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa masyarakat merasa bangga karena seorang putra Gowa dapat dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum ADKASI.

“Ini kebanggaan besar bagi kami. Tak menyangka ada orang dari wilayah kami bisa berkolaborasi di tingkat nasional,” ujarnya.

Terkait aspirasi warga yang disampaikan dalam reses, Ridwan mengungkapkan bahwa sebagian besar sudah memiliki mata anggaran sehingga warga optimis realisasinya dapat segera terwujud. Ia menyebut ini sebagai bentuk perhatian nyata Ketua DPRD Gowa terhadap masyarakat Kampili.

Saat diwawancara terpisah, Ramli menjelaskan bahwa reses merupakan kewajiban undang-undang sebagai bagian dari penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Hasil reses seluruh anggota dewan akan diinventarisasi sebelum masuk pembahasan anggaran.

“Apa yang disampaikan masyarakat hari ini akan menjadi pokir dan dibawa ke rapat anggaran,” jelasnya.

Ramli menambahkan bahwa khusus untuk Kampili, sebagian besar aspirasi warga sebenarnya sudah ia terima jauh sebelum pelaksanaan reses. Ia mengaku sering berkunjung ke desa ini, baik dalam acara resmi maupun kesempatan informal seperti menghadiri pesta, takziah, atau sekadar berbincang di warung kopi.

Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan bahwa DPRD adalah “lembaga kesepakatan”. Setiap keputusan harus disetujui bersama dalam rapat paripurna. “Semua keputusan di DPR harus berdasarkan kesepakatan. Itulah mengapa setiap paripurna selalu ditanyakan apakah setuju atau tidak sebelum ketuk palu,” tegasnya.

Di akhir kegiatan, Ramli berharap reses menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan mereka secara langsung. Ia berkomitmen memperjuangkan aspirasi warga Kampili agar mendapatkan perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah. “Kita butuh kebersamaan agar kepentingan masyarakat dapat diwujudkan,” pungkasnya.

The post Ketua DPRD Gowa Ramli Siddik Turun Langsung Sapa Warga Desa Kampili appeared first on Teraskota.info.

Ketua DPRD Gowa Jadi Narasumber Dialog RUU Perampasan Aset di UIN Alauddin Makassar

admin — Tue, 09 Sep 2025 02:04:22 +0000

MAKASSAR, TERAS KOTA — Ketua DPRD Kabupaten Gowa didaulat menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan dialog publik bertema “RUU Perampasan Aset: Ujian Integritas DPR dalam Menegakkan Kepentingan Rakyat” yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Alauddin Makassar, Senin (8/9/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Alauddin Makassar ini menghadirkan diskursus akademik mengenai urgensi RUU Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi, sekaligus menguji integritas DPR dalam memperjuangkan kepentingan rakyat di tengah dinamika politik dan tarik-menarik kepentingan oligarki.

Ketua DPRD Gowa dalam pemaparannya menekankan pentingnya kehadiran regulasi yang kuat, cepat, dan efektif dalam mengembalikan kerugian negara akibat praktik korupsi.

Ia juga mendorong keterlibatan publik dan mahasiswa agar proses legislasi RUU ini tidak kehilangan substansi sebagai instrumen keadilan sosial.

“Mahasiswa dan masyarakat sipil harus ikut mengawal proses ini. Jika tidak, ada resiko RUU perampasan aset kehilangan substansinya sebagai instrumen keadilan sosial”, kata Ramli

TERASKOTA.INFO
Ketua DPRD Gowa Ramli siddik bersama akademisi dan sejumlah mahasiswa di Kampus UIN Alauddin Makassar, Senin (8/9/2025).

Selain sebagai Ketua DPRD Gowa, Ramli Siddik yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) berharap diskusi ini dapat menghasilkan gagasan konkret yang bisa dituangkan dalam penyusunan naskah akademik RUU Perampasan Aset

“Harapannya, ada rumusan yang lahir dari forum ini untuk memperkaya draft naskah akademik yang nantinya dapat diajukan kepada Komisi III DPR,” ujarnya

Sementara itu, akademisi sekaligus mantan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Arum Spink, menekankan perlunya kajian yang komprehensif dari mahasiswa agar RUU ini tidak berimplikasi merugikan masyarakat kecil.

“Mahasiswa harus punya kajian yang komprehensif dan terukur agar RUU Perampasan Aset ini tidak merugikan masyarakat kalangan bawah. Karena saya anggap bukan hanya koruptor yang bisa terancam asetnya, tapi pelaku UMKM pun berpotensi diambil haknya,” jelas Arum Spink.

Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Muh. Zulhamdi Suhafid menegaskan pentingnya percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) perampasan aset oleh DPR RI

Zulhamdi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan pemantik atau langkah awal untuk mengkaji lebih dalam RUU Perampasan Aset, dan isu ini akan dilakukan penyusunan draft naskah akademik untuk diajukan kepada komisi III DPR RI.

Zulhamdi juga menambahkan dalam pernyataannya bahwa RUU Perampasat aset harus segera dibahas lebih lanjut oleh DPR RI, sebab sampai hari masih menjadi perbincangan hangat dan sangat didesak oleh masyarakat untuk disahkan.

“RUU Perampasan Aset harus segera dibahas lebih lanjut oleh DPR RI. Hingga hari ini, isu ini masih menjadi perbincangan hangat dan masyarakat sangat mendesak agar segera disahkan”, tegas zulhamdi

The post Ketua DPRD Gowa Jadi Narasumber Dialog RUU Perampasan Aset di UIN Alauddin Makassar appeared first on Teraskota.info.