DPR RI Archives | Teraskota.info

Ini Hasil Rapat DPR RI dengan Trans7 dan Alumni Lirboyo Bahas Tayangan Xpose Uncensored

Tim Redaksi — Thu, 16 Oct 2025 14:45:20 +0000

TERAS KOTA, JAKARTA – DPR RI menerima audiensi dari Himpunan Alumni Santri Pondok Pesantren Lirboyo bersama pihak Trans7 terkait polemik penayangan program Xpose Uncensored. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Komisi IV DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10/2025), dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal.

Audiensi turut dihadiri Dirjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Ubaidillah, Direktur Utama Trans7 Atiek Nur Wahyuni, serta perwakilan alumni Pondok Pesantren Lirboyo.

Dalam rapat tersebut, Atiek menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh keluarga besar pesantren atas tayangan Xpose Uncensored yang sempat mengundang protes publik. Ia menegaskan, program tersebut tidak akan ditayangkan kembali.

“Kami Trans7 dengan segala kerendahan hati memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian dalam penayangan program Xpose Uncensored 13 Oktober 2025. Kami juga memohon maaf kepada segenap kiai dan keluarga, kepada para pengasuh santri, serta alumni pondok pesantren Lirboyo dan seluruh keluarga besar pondok pesantren di Indonesia,” ujar Atiek.

Atiek menjelaskan, Trans7 telah memutus kerja sama dengan rumah produksi eksternal yang membuat program tersebut sejak 14 Oktober 2025. Ia menegaskan bahwa tayangan itu bukan hasil produksi internal Trans7.

“Trans7 telah menghentikan program Xpose Uncensored dari seluruh saluran penyiaran, baik siaran televisi, media sosial, maupun platform digital resmi Trans7 lainnya,” katanya.

“Kami juga akan menghentikan walaupun kami telah mendapatkan sanksi dari KPI, tapi kami juga mendapatkan arahan dari Pak Chairul Tanjung, dan kami sangat setuju program ini akan kami hentikan untuk seterusnya,” sambungnya.

Ia menambahkan, pihaknya telah bersilaturahmi dan menyampaikan permintaan maaf langsung kepada pimpinan serta keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo.

“Agenda silaturahmi selanjutnya oleh Bapak Chairul Tanjung kepada keluarga besar pesantren Lirboyo Kediri telah dijadwalkan minggu depan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Atiek menyebut peristiwa tersebut terjadi karena kelalaian, bukan kesengajaan. Ia berkomitmen meningkatkan kontrol terhadap seluruh program tayangan di masa mendatang.

“Ini jadi pelajaran yang luar biasa kepada Trans7 dan kami ke depan akan melakukan kontrol lebih baik lagi dan menayangkan program-program lebih baik lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan Lirboyo Jabodetabek, Agus Salim, menekankan pentingnya peran pesantren dalam membentuk generasi muda berakhlak dan beradab.

“Kalau sudah tidak ada pesantren, saya tidak bisa jamin bangsa Indonesia mau bagaimana ke depannya, karena adab, akhlak sudah kita lihat terlebih di Jakarta, kita dididik di Lirboyo,” ujarnya.

Di akhir rapat, Cucun Ahmad Syamsurizal menyampaikan apresiasi atas langkah KPI yang telah menjatuhkan sanksi penghentian sementara terhadap program Xpose Uncensored. Ia juga meminta Komdigi dan KPI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin siar Trans7.

“DPR RI meminta kepada kementerian Komdigi dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk bersama-sama melakukan audit mengevaluasi izin hak siar dari Trans7, seperti sebagaimana yang disampaikan Komisi Penyiaran Indonesia,” ucapnya.

“Komdigi, KPI, dan seluruh pemerintah juga harus hadir merespons reaksi masyarakat terhadap tayangan Trans7 dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan hasil audit tadi antara Komdigi dan KPI,” tambahnya.

The post Ini Hasil Rapat DPR RI dengan Trans7 dan Alumni Lirboyo Bahas Tayangan Xpose Uncensored appeared first on Teraskota.info.

DPR Minta Pemerintah Segera Tambah Penyuluh Pertanian Lapangan

Tim Redaksi — Thu, 16 Oct 2025 14:17:52 +0000

TERAS KOTA, BANYUASIN – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menilai kekurangan tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) menjadi persoalan serius yang perlu segera ditangani pemerintah. Ia menegaskan, keberadaan penyuluh merupakan elemen kunci dalam menjaga produktivitas dan kualitas sektor pertanian nasional, terutama di wilayah sentra pangan seperti Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

“Penyuluh pertanian adalah ujung tombak. Mereka yang mendampingi petani di lapangan, memberikan bimbingan teknis, mengawasi pola tanam, hingga memastikan penggunaan pupuk dan benih tepat. Kalau penyuluhnya kurang, produktivitas bisa turun,” ujar Panggah usai agenda peninjauan kerja lapangan gabungan DPR ke Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (15/10/2025).

Menurutnya, kekurangan tenaga penyuluh diperparah oleh banyaknya tenaga lapangan yang beralih profesi setelah diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kondisi ini menimbulkan kekosongan di sejumlah daerah yang sebelumnya bergantung pada pendampingan penyuluh setempat. Panggah menilai, situasi tersebut berpotensi menghambat pencapaian target swasembada pangan nasional tahun 2027.

Data Kementerian Pertanian tahun 2024 menunjukkan, jumlah penyuluh aktif di Indonesia mencapai sekitar 49.900 orang—terdiri dari ASN, PPPK, dan tenaga harian lepas. Namun, angka tersebut masih terpaut jauh dari kebutuhan ideal yang diperkirakan mencapai 75.000 penyuluh untuk mendampingi lebih dari 33 juta petani di seluruh Indonesia. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar 25.000 tenaga penyuluh di lapangan.

Kekurangan itu terasa signifikan di wilayah lumbung pangan seperti Sumatera Selatan yang memiliki lebih dari 470 ribu hektare lahan baku sawah dan sekitar 650 ribu rumah tangga petani aktif. Karena itu, Panggah mendukung langkah Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian (BSP) Kementerian Pertanian yang berencana menambah jumlah penyuluh di daerah sentra produksi pangan.

“Tadi dari Dirjen BSP sudah menyanggupi untuk menambah penyuluh. Ini kabar baik, tapi harus segera direalisasikan,” kata politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Lebih lanjut, Panggah menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan penyuluh agar mereka dapat bekerja secara optimal di lapangan. Menurutnya, penyuluh memiliki peran strategis dalam sistem ketahanan pangan nasional. “Kalau petani adalah pelaku utama, maka penyuluh adalah pengarahnya. Mereka perlu diberi dukungan yang layak, baik dari sisi jumlah, kompetensi, maupun kesejahteraan,” ujarnya.

Ia menambahkan, tantangan pangan nasional tidak hanya berkutat pada peningkatan produksi, tetapi juga pada keberlanjutan pengetahuan di tingkat akar rumput. “Pemerintah sering bicara soal peningkatan hasil panen, tapi lupa bahwa yang mengawal keberhasilan itu adalah penyuluh di sawah, di ladang, yang setiap hari mendampingi petani,” tuturnya.

Dalam konteks kebijakan nasional, Panggah menegaskan bahwa penambahan penyuluh harus menjadi bagian dari reformasi menyeluruh di sektor pertanian. “Kalau kita mau mencapai swasembada 2027, kita butuh lebih banyak penyuluh yang benar-benar bekerja di lapangan, bukan di kantor. Jumlah mereka harus sebanding dengan kebutuhan lahan dan petani aktif di tiap daerah,” tandasnya.

The post DPR Minta Pemerintah Segera Tambah Penyuluh Pertanian Lapangan appeared first on Teraskota.info.

Habiburokhman : RUU KUHAP Akan Atur Hak Warga Didampingi Kuasa Hukum Sejak Jadi Saksi

Tim Redaksi — Wed, 15 Oct 2025 06:30:09 +0000

TERAS KOTA, JAKARTA – Komisi III DPR RI melanjutkan agenda penyerapan aspirasi dalam rangka pembahasan revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Revisi ini dinilai mendesak dilakukan untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil dan seimbang bagi masyarakat pencari keadilan.

Langkah tersebut diwujudkan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Aliansi Mahasiswa Nusantara di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa KUHAP yang berlaku saat ini masih menempatkan warga negara dalam posisi yang lemah saat berhadapan dengan proses hukum. Ia mencontohkan, dalam ketentuan yang ada, seorang warga negara yang diperiksa sebagai saksi belum berhak didampingi penasihat hukum.

“Dia baru bisa didampingi penasihat hukum atau kuasa hukum setelah berstatus tersangka. Itu istilahnya, bisa jadi sudah babak belur dulu, sudah bikin pengakuan macam-macam, baru bisa didampingi kuasa hukum,” ujar Habiburokhman.

Ia menambahkan, situasi ini semakin diperparah oleh keterbatasan kewenangan kuasa hukum dalam mendampingi klien. Advokat hanya diperbolehkan mencatat, mendengarkan, dan tidak leluasa berkomunikasi atau melakukan pembelaan secara aktif. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa sistem peradilan yang berlaku belum mencerminkan keadilan substantif.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menilai, KUHAP sejatinya mengatur hubungan antara negara dan warga negara yang berhadapan dengan hukum. Namun dalam praktiknya, relasi tersebut belum berjalan setara. Negara memiliki kekuasaan yang besar, sementara warga negara berada dalam posisi lemah.

“Akibatnya, orang yang bermasalah dengan hukum, salah tidak salah, kemungkinan besar berakhir di penjara,” ucapnya.

Habiburokhman menegaskan, revisi KUHAP harus diarahkan untuk memperkuat hak-hak tersangka dan saksi, serta memperbesar peran advokat dalam proses hukum. Menurutnya, pengawasan terhadap aparat penegak hukum tidak harus dilakukan dengan membentuk lembaga baru, tetapi melalui pemberdayaan warga negara dan advokat.

“Cara mengontrol negara bukan dengan menambah lembaga, tapi dengan memperkuat posisi warga negara dan kuasa hukum. Lewat mereka, kita bisa memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil,” tandasnya.

The post Habiburokhman : RUU KUHAP Akan Atur Hak Warga Didampingi Kuasa Hukum Sejak Jadi Saksi appeared first on Teraskota.info.

Revisi UU ASN Masuk Prolegnas 2025, DPR Janji Perjuangkan Kesejahteraan PNS – PPPK

Tim Redaksi — Tue, 14 Oct 2025 09:47:11 +0000

TERAS KOTA, JAKARTA – Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI menggelar Forum Legislasi bertajuk “Revisi RUU ASN 2025: Peluang Alih Status PPPK Jadi PNS Kian Terbuka?” di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Diskusi menghadirkan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Reni Astuti dan Pengamat Politik Citra Institute, Efriza, yang membahas arah kebijakan pemerintah dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya terkait potensi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam forum tersebut, Reni Astuti menilai revisi RUU ASN harus mampu menjawab isu kesetaraan antara PPPK dan PNS yang selama ini masih menimbulkan disparitas, baik dalam hal karier maupun kesejahteraan.

“Akankah PPPK menjadi PNS? Ini tema yang menarik, karena kita tahu bahwa antara PNS dan PPPK sama-sama ASN, namun memiliki hak keuangan, hak karier, dan hak kesejahteraan yang belum sepenuhnya sama,” ujar Reni.

Politisi Fraksi PKS itu menyoroti masih banyak tenaga pendidik dan tenaga kesehatan berstatus PPPK yang belum mendapatkan kesejahteraan setara PNS, terutama terkait tunjangan kinerja.

“Saya pernah menerima aspirasi dari guru yang sudah lama mengabdi. Setelah menjadi PPPK, mereka mendapatkan kebijakan kesejahteraan yang belum sama dengan PNS. Prinsipnya, kita harus memberi apresiasi kepada seluruh ASN yang sudah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tambahnya.

Reni menjelaskan, DPR RI telah menetapkan revisi UU ASN sebagai salah satu RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Pembahasan teknis selanjutnya akan dilakukan oleh Komisi II DPR RI bersama kementerian terkait.

“Kami di Baleg berharap revisi Undang-Undang ASN ini dapat memberikan solusi terbaik, baik bagi pegawai berstatus PPPK maupun PNS. Semua masukan dari akademisi, tenaga pendidik, dan para ASN akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan di Komisi II,” jelas legislator dari Dapil Jatim I tersebut.

Lebih jauh, ia menekankan perlunya mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah dalam perumusan kebijakan alih status PPPK menjadi PNS. Meski demikian, Reni tetap optimistis langkah tersebut bisa direalisasikan secara bertahap seiring membaiknya kondisi ekonomi nasional.

“Kalau secara kajian yuridis, sosial, dan ekonomi memungkinkan, serta pemerintah memiliki kemampuan fiskal yang memadai, bukan tidak mungkin PPPK secara bertahap bisa diangkat menjadi PNS,” tuturnya.

Sebagai penutup, Reni mengajak seluruh aparatur sipil negara di berbagai daerah untuk aktif memberikan masukan dalam proses penyusunan revisi UU ASN agar regulasi yang dihasilkan berpihak pada kesejahteraan ASN secara menyeluruh.

“Kami di DPR akan terus mendorong agar kesetaraan pegawai ASN mendapatkan perhatian serius. Mudah-mudahan pembahasan revisi RUU ASN ini bisa menghadirkan solusi yang adil bagi seluruh ASN di Indonesia,” pungkasnya.

The post Revisi UU ASN Masuk Prolegnas 2025, DPR Janji Perjuangkan Kesejahteraan PNS – PPPK appeared first on Teraskota.info.

DPR Ingatkan Amran Sulaiman, Swasembada Harus Nyata di Lapangan

Tim Redaksi — Tue, 14 Oct 2025 02:25:32 +0000

TERAS KOTA, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai target swasembada pangan dalam waktu dua hingga tiga bulan yang disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman perlu dibuktikan dengan capaian riil di lapangan.

Ia menegaskan, cita-cita swasembada memang penting, namun harus berdiri di atas fondasi pertanian yang kuat dan berkelanjutan. Menurut Daniel, keberhasilan sektor pertanian tidak cukup diukur dari peningkatan produksi atau kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) di atas kertas.

“Bagi kami, persoalan utama pertanian nasional bukan hanya berapa banyak beras yang dipanen, tetapi seberapa kuat fondasi ekosistem pertanian kita untuk menopang ketahanan pangan secara berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).

“Maka swasembada pangan harus nyata, bukan sekadar janji-janji atau angka politik,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya untuk mengejar target Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan dalam dua hingga tiga bulan ke depan.

Amran menyebut total produksi beras Indonesia tahun ini telah mencapai 33,1 juta ton dan ditargetkan meningkat menjadi 34 juta ton pada akhir tahun. Daniel mengapresiasi capaian tersebut, namun mengingatkan masih banyak petani menghadapi tekanan biaya produksi yang tinggi akibat harga pupuk, benih unggul, dan solar subsidi yang tidak merata.

“Banyak daerah pertanian yang masih kesulitan mendapatkan pupuk subsidi tepat waktu, sementara harga eceran pupuk non-subsidi naik signifikan. Jadi biaya produksi yang tidak efisien penting untuk diatasi karena bila tidak akan menggerus daya saing produksi petani kita,” tutur legislator asal Kalimantan Barat I itu. Ia menambahkan, pencapaian swasembada tidak akan berarti bila kesejahteraan petani tetap stagnan.

“Perlu digarisbawahi, swasembada tidak akan berarti jika petani tetap hidup dalam ketidakpastian dan margin keuntungan yang tipis,” sambungnya. Daniel juga menyoroti ketergantungan sektor pertanian terhadap impor bahan baku seperti pupuk, pestisida, dan alat pertanian. Menurutnya, kemandirian pangan tak mungkin tercapai jika rantai pasok masih tergantung pada bahan impor.

“Nah Pemerintah, harus menyiapkan strategi substitusi impor dan memperkuat industri hulu pertanian dalam negeri agar ketahanan pangan benar-benar berdiri di atas kaki sendiri,” tegasnya. Selain itu, Daniel menilai perubahan iklim yang menyebabkan curah hujan ekstrem dan pola musim tak menentu harus menjadi pertimbangan serius pemerintah.

“Target swasembada tidak akan tercapai tanpa adaptasi iklim di sektor pertanian. Misalnya, pembangunan embung, irigasi presisi, serta varietas benih tahan kekeringan dan banjir,” katanya.

Ia mengingatkan, pemerintah kerap terlalu fokus pada sisi produksi, sementara investasi untuk perbaikan irigasi dan konservasi lahan masih minim. Daniel juga menyoroti aspek regenerasi petani. Lebih dari 60 persen petani Indonesia saat ini berusia di atas 45 tahun, sementara minat generasi muda terhadap sektor pertanian terus menurun.

“Jika negara tidak serius menyediakan insentif dan akses tanah bagi petani muda, maka dalam 10–15 tahun ke depan kita bisa menghadapi krisis tenaga kerja pertanian,” pungkas Daniel.

The post DPR Ingatkan Amran Sulaiman, Swasembada Harus Nyata di Lapangan appeared first on Teraskota.info.

Anggota DPR RI Ateng Sutisna: Etanol Ramah Lingkungan, tapi Belum Ramah Mesin

Tim Redaksi — Mon, 13 Oct 2025 10:44:28 +0000

TERAS KOTA, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, menilai rencana penerapan bahan bakar dengan kandungan etanol 10 persen (E10) perlu dikaji ulang. Ia menilai, meski penggunaan etanol lebih ramah lingkungan, kebijakan ini belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi mesin kendaraan yang banyak digunakan masyarakat Indonesia saat ini.

“Bagi banyak kendaraan, kandungan etanol saat ini belum ramah bagi mesin, meski dari sisi lingkungan lebih baik. Diharapkan ketika teknologi mesin mobil semakin canggih, etanol akan menjadi pilihan yang lebih ideal,” ujar politisi Fraksi PKS itu dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Senin (13/10/2025).

Ateng menjelaskan, sebagian besar kendaraan di Indonesia masih menggunakan sistem pembakaran konvensional yang belum siap menerima kadar etanol tinggi. Campuran etanol berlebihan dapat memengaruhi performa kendaraan dan mempercepat keausan komponen mesin.

“Untuk saat ini, penerapan E10 belum tepat. Namun, jika teknologi otomotif dalam negeri sudah lebih maju, kebijakan ini akan lebih relevan dalam mendukung transisi energi bersih,” ujarnya.

Meski demikian, Ateng mengapresiasi langkah pemerintah mendorong pengembangan energi hijau dan pemanfaatan bioetanol. Ia menegaskan agar kebijakan tersebut tidak memaksa pelaku usaha, khususnya SPBU swasta, dan tidak mengorbankan kualitas bahan bakar.

“Dari sisi konsep, tentu kita mendukung. Namun implementasinya harus realistis, memperhatikan kesiapan teknologi mesin serta ketersediaan BBM berkualitas. Jika dipaksakan, bisa merugikan konsumen dan menurunkan kepercayaan terhadap program energi hijau,” tegas legislator asal Jawa Barat IX itu.

Ateng juga mendorong agar pemerintah melibatkan para ahli otomotif dan industri kendaraan dalam setiap proses penentuan kadar campuran etanol, guna memastikan dampaknya terhadap performa mesin dapat diantisipasi.

“Kita ingin transisi energi yang berhasil, bukan yang terburu-buru. Langkahnya harus bertahap dan menyesuaikan kesiapan teknologi nasional,” pungkasnya.

Wacana penerapan E10 kembali mencuat setelah Presiden Prabowo memberi lampu hijau pada awal Oktober 2025. Pemerintah menilai kebijakan ini dapat menekan impor minyak dan mengurangi emisi karbon. Namun, sejumlah pihak masih menyoroti kesiapan infrastruktur distribusi dan potensi risiko teknis, terutama bagi kendaraan lama.

Pertamina sendiri telah melakukan uji coba E10 di Surabaya bersama mitra otomotif, dengan hasil awal menunjukkan penurunan emisi gas buang CO dan HC. Meski begitu, hasil uji tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan kompatibilitas terhadap semua jenis kendaraan.

The post Anggota DPR RI Ateng Sutisna: Etanol Ramah Lingkungan, tapi Belum Ramah Mesin appeared first on Teraskota.info.

DPR Dukung Gagasan School Kitchen untuk Program Makan Bergizi Gratis

Tim Redaksi — Mon, 13 Oct 2025 09:42:13 +0000

TERAS KOTA, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan dukungannya terhadap gagasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui konsep school kitchen seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

Menurutnya, pendekatan school kitchen memberi ruang bagi sekolah untuk mengelola sendiri penyediaan makanan bergizi, dengan tetap memenuhi syarat dan standar yang akan ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

“Konsep school kitchen membuka peluang bagi sekolah yang memiliki kapasitas untuk mengelola sendiri penyediaan makanan bergizi, tentu dengan standar yang telah ditetapkan serta penilaian kelayakan dari BGN. Saya menilai ini pendekatan progresif yang sejalan dengan semangat desentralisasi pendidikan,” ujar Lalu Hadrian dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Ia menekankan bahwa dukungan DPR terhadap program MBG harus diiringi pengawasan ketat, koordinasi lintas kementerian, dan dukungan teknis agar sekolah yang ingin menjadi school kitchen dapat memenuhi seluruh ketentuan.

“Komisi X DPR RI akan mendorong agar regulasi pengelolaan MBG yang akan diterbitkan mencakup ketentuan teknis school kitchen, standar mutu gizi, keamanan pangan, mekanisme pembinaan, serta skema insentif bagi sekolah yang lolos penilaian BGN,” tuturnya.

Lebih lanjut, Lalu Hadrian menyebut fleksibilitas pelaksanaan MBG melalui school kitchen memungkinkan sekolah menyesuaikan menu dengan bahan pangan lokal dan kondisi geografis masing-masing daerah, menjadikannya program yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

“Sekolah di wilayah terpencil atau agraris memiliki potensi bahan pangan lokal yang bisa dimanfaatkan. Dengan pendekatan school kitchen, sumber daya lokal bisa dioptimalkan sekaligus meminimalkan kendala logistik,” jelas politisi Fraksi PKB itu.

Komisi X DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal penyusunan regulasi dan memastikan dukungan anggaran untuk pelaksanaan school kitchen tersedia, baik melalui APBN pusat maupun APBD daerah. Selain itu, DPR juga akan mendorong pelatihan manajemen dapur sekolah dan peningkatan sanitasi pangan.

“Tujuan utama kita adalah memastikan setiap anak mendapatkan asupan bergizi yang cukup agar tumbuh sehat dan siap belajar. Dari perspektif DPR, school kitchen merupakan langkah cerdas untuk mewujudkan MBG yang efektif dan berkelanjutan,” pungkas Lalu Hadrian.

The post DPR Dukung Gagasan School Kitchen untuk Program Makan Bergizi Gratis appeared first on Teraskota.info.

Ashabul Kahfi Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN

Tim Redaksi — Sun, 12 Oct 2025 09:05:15 +0000

TERAS KOTA, MAKASSAR – Anggota DPR RI Ashabul Kahfi meminta pemerintah berhati-hati dalam rencana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pembangunan kembali Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang sebelumnya ambruk.

“Terkait penggunaan APBN, prinsip dasarnya adalah setiap alokasi anggaran negara harus mengacu pada aturan dan mekanisme yang jelas, transparan, serta memiliki dasar hukum yang kuat,” ujar Ashabul Kahfi, Sabtu (11/10/2025) dikutip dari detik.com

Ia menegaskan, rencana tersebut perlu dikaji secara menyeluruh dari aspek legalitas, urgensi, dan keadilan terhadap kebutuhan masyarakat luas lainnya.

Legislator dari Fraksi PAN itu menyampaikan keprihatinannya atas tragedi ambruknya Ponpes Al Khoziny yang menelan banyak korban jiwa. Ia menilai pemerintah perlu bertindak cepat, namun tetap sesuai prosedur.

“Kita semua tentu sangat prihatin atas peristiwa yang terjadi di Ponpes Al Khoziny. Ini adalah musibah yang menyangkut keselamatan jiwa dan masa depan para santri sehingga penanganannya memang membutuhkan langkah cepat dan terukur dari pemerintah,” tuturnya.

Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Ashabul menekankan bahwa penggunaan APBN harus dilakukan secara akuntabel, proporsional, dan sesuai prioritas nasional. Ia mengingatkan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan alternatif pendanaan lain agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan.

“Kami di DPR RI pada prinsipnya selalu mendorong agar penggunaan APBN dilakukan secara akuntabel, proporsional, dan sesuai prioritas. Jika memang terdapat alternatif sumber pendanaan lain, seperti dana tanggap darurat atau skema bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, itu tentu perlu dipertimbangkan agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat,” katanya.

Ashabul menegaskan, DPR tidak berada dalam posisi untuk langsung menolak atau menyetujui rencana tersebut, tetapi berkomitmen memastikan agar setiap penggunaan APBN memiliki dasar hukum yang kuat dan berpihak pada kepentingan publik secara luas.

“Jadi posisi kami bukan serta merta menolak atau menyetujui, tetapi memastikan bahwa setiap penggunaan APBN dilakukan sesuai prosedur, memiliki dasar hukum yang kuat dan benar-benar menyentuh kepentingan publik secara luas,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebut rencana perbaikan gedung Ponpes Al Khoziny sementara akan menggunakan APBN. Namun, pemerintah juga membuka peluang dukungan dari pihak swasta.

“Insyaallah cuma dari APBN ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN,” kata Dody di Jakarta, Selasa (7/10).

The post Ashabul Kahfi Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN appeared first on Teraskota.info.

Rudianto Lallo: Kajari Jakbar Harus Pertanggungjawabkan Dugaan Terima Aliran Dana

Tim Redaksi — Sun, 12 Oct 2025 08:28:16 +0000

TERAS KOTA, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mendesak agar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Barat, Hendri Antoro, diproses secara hukum pidana. Ia menilai pencopotan jabatan tidak cukup jika terbukti terlibat dalam dugaan penggelapan uang barang bukti kasus investasi bodong Robot Trading Fahrenheit.

“Kalau memang dari proses pemeriksaan kuat dugaan ada tindak pidana, menerima aliran dana dan sebagainya, dia harus pertanggungjawabkan dan diproses hukum,” ujar Rudianto di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Kasus penggelapan uang barang bukti itu sebelumnya menyeret mantan jaksa Azam Akhmad Akhsya yang telah divonis sembilan tahun penjara. Dalam dakwaan, Azam disebut tidak bertindak sendiri dan diduga membagikan sebagian uang hasil kejahatan kepada sejumlah jaksa, termasuk Hendri Antoro.

Rudianto menegaskan, Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak boleh terkesan melindungi aparatnya yang diduga terlibat tindak pidana. Ia menilai seluruh aparat penegak hukum harus tunduk pada prinsip kesetaraan di depan hukum tanpa impunitas.

“Apalagi jaksa adalah alat negara yang diberi kewenangan dalam penuntutan, dalam melakukan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Legislator Partai NasDem itu menilai, pencopotan Hendri Antoro dari jabatannya belum cukup. Kejagung perlu memastikan keterlibatan Hendri dalam dugaan penggelapan tersebut melalui proses pemeriksaan pidana yang transparan.

“Tidak sekadar pencopotan dari jabatan, tapi dalam proses pemeriksaan internal itu kalau ditemukan menerima aliran, ya dia harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana,” tandas Rudianto.

The post Rudianto Lallo: Kajari Jakbar Harus Pertanggungjawabkan Dugaan Terima Aliran Dana appeared first on Teraskota.info.

Fauzi Amro Minta Kepala Daerah Realistis, Jangan Janjikan yang Tak Masuk Akal

Tim Redaksi — Sun, 12 Oct 2025 08:18:34 +0000

TERAS KOTA, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi Amro, meminta para kepala daerah untuk bersabar menanggapi kebijakan pemerintah terkait pemotongan transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Ia menegaskan, kondisi fiskal negara saat ini belum cukup kuat untuk mempertahankan besaran TKD seperti tahun sebelumnya.

“Kita minta kepala daerah bersabar dulu. Gubernur, bupati, wakil bupati untuk bersabar dulu karena memang kondisi fiskal kita, kondisi pendapatan negara kita, belum maksimal,” ujar Fauzi di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2025).

Menurut Fauzi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah berjanji akan meninjau ulang alokasi TKD apabila pendapatan negara meningkat signifikan.

“Kalau pendapatan negara kita maksimal, dia akan membantu kawan-kawan daerah, minimal TKD-nya tidak berkurang,” katanya.

Fauzi menjelaskan, penurunan TKD tahun depan disebabkan oleh meningkatnya belanja negara, terutama untuk membiayai sejumlah program prioritas pemerintah baru seperti makan bergizi gratis (MBG), hilirisasi pangan, dan hilirisasi energi.

Meski begitu, ia menilai pemangkasan TKD bukan alasan bagi kepala daerah untuk menunda realisasi janji kampanye. Fauzi menekankan pentingnya menggali potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), baik melalui pajak maupun retribusi.

“Persoalan mengatakan janji kampanye nggak terealisasi, ya menurut saya kan, siapa yang berjanji, siapa yang realisasi. Jangan sampai berjanji memberikan harapan yang tidak pasti,” ujarnya.

Fauzi juga menyoroti maraknya janji kampanye yang dinilainya tidak realistis. Menurut dia, calon kepala daerah harus memahami kondisi fiskal dan kemampuan keuangan daerah sebelum menyampaikan visi politiknya.

“Jangan sampai mau calon tapi nggak paham keuangan daerahnya. Antara yang dibicarakan dan yang bisa dilakukan harus sesuai,” imbuhnya.

Sebelumnya, sebanyak 33 kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memprotes kebijakan pemotongan TKD. Dari jumlah itu, 18 gubernur hadir langsung, 15 diwakili, dan 5 daerah tidak hadir.

Purbaya menilai protes tersebut wajar, namun meminta pemerintah daerah memperbaiki kinerja belanja yang dinilai masih rendah. “Kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya nggak ada keberatan,” ujar Purbaya.

Dalam APBN 2026, alokasi TKD ditetapkan sebesar Rp693 triliun, naik dari usulan awal Rp650 triliun, tetapi tetap lebih rendah dibanding alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun.

The post Fauzi Amro Minta Kepala Daerah Realistis, Jangan Janjikan yang Tak Masuk Akal appeared first on Teraskota.info.