Ramli siddik Archives | Teraskota.info

Usai Rapat Pansus, Waketum DPN ADKASI Desak Penambahan Ruang Kelas SMP di Gowa

Tim Redaksi — Thu, 02 Jul 2026 04:48:34 +0000

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), H. Muh. Ramli Siddik, S.Sos Daeng Rewa, (Foto.TerasKota).

Teras, Gowa – Wakil Ketua Umum DPN ADKASI, Muh. Ramli Siddik Daeng Rewa, kembali menyoroti persoalan daya tampung sekolah menengah pertama (SMP) yang dinilai semakin mengkhawatirkan akibat keterbatasan ruang kelas di tengah meningkatnya jumlah peserta didik setiap tahun.

Pernyataan tersebut disampaikan Ramli Siddik kepada Media TerasKota usai menghadiri Rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa, Kamis 2 Juli 2026.

Menurut Ramli, persoalan utama yang dihadapi banyak daerah bukan hanya bertambahnya jumlah penduduk dan lulusan SD setiap tahun, tetapi juga belum diimbangi dengan pembangunan ruang kelas maupun sekolah baru.

“Penduduk terus bertambah, jumlah murid juga terus bertambah, tetapi sekolah tidak bertambah dan ruang kelas juga tidak bertambah,” ujar Ramli.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut semakin diperberat dengan adanya kebijakan Kementerian Pendidikan yang membatasi jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar. Jika sebelumnya satu kelas dapat menampung hingga 45 siswa, kini dibatasi menjadi maksimal 32 siswa, sementara pada kondisi tertentu diperbolehkan hingga 36 siswa.

Menurutnya, kebijakan tersebut memang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran, namun di lapangan justru memunculkan persoalan baru di daerah yang mengalami kekurangan ruang belajar.

Ramli mencontohkan salah satu SMP negeri favorit di Kabupaten Gowa yang hanya memiliki 11 ruang kelas. Dengan pengurangan kapasitas siswa per kelas, sekolah tersebut diperkirakan kehilangan daya tampung sekitar 99 calon peserta didik.

“Kalau ruang kelasnya hanya 11, lalu setiap kelas berkurang sembilan siswa dibanding sebelumnya, berarti ada sekitar 99 anak yang tidak mendapat tempat. Bukan karena sekolah tidak mau menerima, tetapi karena harus mengikuti aturan,” jelasnya.

Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa maupun sejumlah kepala sekolah terkait persoalan tersebut.

Menurut informasi yang diterimanya, secara teknis sekolah sebenarnya mampu menampung lebih banyak siswa, namun terdapat kekhawatiran data peserta didik tidak dapat terakomodasi dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) apabila melebihi ketentuan yang berlaku.

“Kepala sekolah mengatakan sebenarnya bisa saja menerima sampai 40 atau 45 siswa per kelas. Tetapi yang menjadi kekhawatiran adalah apakah nanti bisa masuk dalam Dapodik. Ini yang perlu mendapatkan solusi dari pemerintah,” katanya.

Ramli menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya melalui peningkatan kompetensi guru, tetapi juga harus didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Menurutnya, rehabilitasi total terhadap sejumlah sekolah, pembangunan ruang kelas baru, hingga pemenuhan fasilitas penunjang seperti bangku, meja, dan perlengkapan belajar lainnya menjadi kebutuhan mendesak.

“Kalau kita ingin memajukan pendidikan, bukan hanya gurunya yang harus diperhatikan. Fasilitas sekolah juga harus menjadi prioritas. Penambahan ruang kelas dan pembangunan sekolah baru sangat penting agar semua anak memperoleh haknya untuk bersekolah,” tegasnya.

Sebelumnya, saat mengikuti audiensi DPN ADKASI bersama Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Ramli Siddik juga telah menyampaikan aspirasi agar pemerintah pusat memberikan kebijakan afirmatif bagi daerah yang mengalami krisis daya tampung sekolah.

Ia mengusulkan agar sekolah yang memiliki sarana dan tenaga pendidik memadai diberikan dispensasi untuk menambah kapasitas rombongan belajar hingga maksimal 40 siswa sebagai solusi sementara, sembari menunggu pembangunan ruang kelas maupun sekolah baru.

“Bukan semata-mata soal angka dalam satu kelas, tetapi bagaimana negara memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah,” pungkasnya.

The post Usai Rapat Pansus, Waketum DPN ADKASI Desak Penambahan Ruang Kelas SMP di Gowa appeared first on Teraskota.info.

Ramli Siddik Ingatkan Ancaman Hukuman 7 Tahun, Pansus Hak Angket DPRD Gowa Ultimatum Panggil Paksa Dua Saksi Kunci

Tim Redaksi — Sat, 20 Jun 2026 04:00:11 +0000

Teras, Gowa – Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Gowa terus mendalami dugaan penyimpangan Program Seragam Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat pendalaman yang digelar di Kantor DPRD Gowa, Jumat (19/6) kemarin, sejumlah fakta dan keterangan saksi kembali mengemuka, termasuk ultimatum pemanggilan paksa terhadap dua saksi kunci yang berulang kali mangkir.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua Pansus Muh Kasim Sila, didampingi Wakil Ketua Pansus Asrul Makkaraus dan Sekretaris Pansus Andi Lukman Naba itu dihadiri Tiga unsur pimpinan DPRD Gowa, di antaranya Wakil Ketua DPRD Gowa Hasrul Abdul Rajab, Wakil Ketua DPRD Gowa Taufik Surullah, serta Wakil Ketua DPRD Gowa Tyna Haji Tino Dg Mawangi. Sejumlah ketua fraksi dan ketua komisi DPRD Gowa juga turut mengikuti jalannya rapat.

Adapun saksi yang hadir dalam agenda tersebut di antaranya Zaenal Abidin D’Rate dari Media Faktual, Ahmad Ando selaku perwakilan perusahaan pengadaan seragam sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, unsur Inspektorat, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Seragam Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2025.

Salah satu momen yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut adalah ketika Anggota DPRD Gowa sekaligus Wakil Ketua Umum DPN ADKASI, H. Muh. Ramli Siddik, S.Sos atau yang akrab disapa Daeng Rewa, mengingatkan seluruh saksi agar memberikan keterangan secara jujur dan sesuai fakta.

Sebelum mengajukan pertanyaan kepada saksi Zaenal Abidin D’Rate, Ramli menegaskan bahwa setiap keterangan yang disampaikan dalam forum resmi memiliki konsekuensi hukum maupun moral.

“Bapak/Ibu sekalian, ada tiga hal yang ingin saya sampaikan, baik di mata hukum maupun di mata Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Tentu di Pasal 373 itu jelas ancaman hukumannya, memberikan keterangan palsu, baik tertulis maupun lisan, diancam hukuman paling tinggi tujuh tahun,” tegas Ramli.

Ramli menambahkan bahwa selain pertanggungjawaban hukum, setiap keterangan juga harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Usai menyampaikan peringatan tersebut, mantan Ketua DPRD Gowa itu kemudian melontarkan tiga pertanyaan kepada Zaenal Abidin D’Rate.

Pertama, Ramli menanyakan apakah lembaga yang diwakili Zaenal pernah menyampaikan laporan atau aspirasi kepada DPRD Gowa terkait pengadaan seragam gratis Tahun Anggaran 2025.

Kedua, ia meminta penjelasan mengenai pokok informasi atau dugaan yang diketahui saksi terkait pelaksanaan Program Seragam Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2025.

Ketiga, Ramli mempertanyakan dari mana sumber informasi yang diperoleh saksi terkait adanya dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan seragam sekolah gratis tersebut.

Menjawab pertanyaan tersebut, Zaenal mengaku mengetahui adanya program seragam sekolah gratis karena program tersebut merupakan program yang diketahui secara luas oleh masyarakat Kabupaten Gowa.

“Program ini kan program politik Ibu Bupati Gowa, jadi semua masyarakat Kabupaten Gowa pasti mengetahui ini. Apalagi saya punya anak sekolah, jadi tahu bahwa ada pengadaan seragam,” ujarnya.

Zaenal juga mengungkapkan bahwa sebagian informasi awal diperolehnya dari sejumlah sumber di lingkungan Dinas Pendidikan.

Menurutnya, informasi tersebut muncul akibat adanya kecemburuan internal terkait pembagian pekerjaan maupun keterlibatan dalam kegiatan tertentu.

“Informasi ini saya dapatkan dari beberapa teman-teman di dinas. Tahulah biasa di dinas, ada yang merasa tidak dapat jatah, ada yang dapat jatah. Dari informasi itu kemudian saya kembangkan dengan mencari beberapa narasumber, baik dari Dinas Pendidikan sendiri maupun melalui penelusuran APBD,” jelasnya.

Keterangan tersebut selanjutnya menjadi salah satu bahan pendalaman Pansus dalam mengungkap dugaan penyimpangan program seragam sekolah gratis.

Tak hanya itu, rapat Pansus juga menyoroti keterangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait adanya seseorang yang datang membicarakan kegiatan pengadaan seragam sekolah dan mengaitkan dirinya dengan Bupati Gowa.

Wakil Ketua Pansus Asrul Makkaraus mempertanyakan dasar keyakinan PPK bahwa orang yang menemuinya tersebut benar-benar memiliki keterkaitan dengan Bupati.

“Jangan sampai dia mengada-ada bilang suruhan Ibu Bupati. Karena banyak orang-orangnya Ibu Bupati juga. Dari mana Ibu bisa yakin bahwa hari ini betul-betul disuruh sama Ibu Bupati?” tanya Asrul.

Menjawab pertanyaan tersebut, PPK mengaku tidak pernah menerima arahan langsung dari Bupati terkait pengadaan seragam sekolah.

“Secara langsung tidak. Tapi ketika datang ke saya, saya sudah paham bahwa itu adalah orangnya Ibu Bupati,” ujar PPK.

Saat kembali didalami mengenai alasan keyakinannya, PPK menjelaskan bahwa hanya orang tersebut yang datang secara khusus membicarakan kegiatan pengadaan seragam sekolah gratis sekaligus menyebut nama Bupati.

“Kan dia cuma satu-satunya yang datang ke saya terkait dengan kegiatan ini. Dan dia menyebut Ibu Bupati,” katanya.

Keterangan PPK tersebut kini menjadi salah satu bagian yang terus didalami Pansus untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak-pihak yang diduga memiliki pengaruh dalam proses pengadaan Program Seragam Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2025.

Di sisi lain, Pansus Hak Angket DPRD Gowa juga memberikan perhatian serius terhadap ketidakhadiran dua saksi kunci, yakni Basri Kajang dan Saharuddin.

Ketua Pansus Muh Kasim Sila menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir ketidakhadiran keduanya apabila kembali mangkir pada agenda rapat yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 22 Juni 2026.

Menurut Kasim, nama Basri Kajang dan Saharuddin berulang kali muncul dalam berbagai keterangan saksi maupun dokumen yang telah diterima Pansus selama proses pendalaman berlangsung.

“Kalau tidak hadir lagi di tanggal 22 Juni, maka sesuai dengan aturan, kami akan panggil paksa,” tegas Kasim usai rapat.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah upaya Pansus mempercepat pengumpulan keterangan dan dokumen terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan maupun anggaran dalam Program Seragam Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2025.

Pansus menegaskan kehadiran seluruh saksi yang telah dipanggil sangat penting untuk memastikan setiap informasi dapat diverifikasi secara langsung sebelum penyusunan kesimpulan dan rekomendasi akhir.

Kasus seragam sekolah gratis sendiri merupakan satu dari tiga objek Hak Angket DPRD Gowa yang saat ini tengah diselidiki. Selain program seragam sekolah gratis, Pansus juga mendalami persoalan penghentian beasiswa S3 serta dugaan pelanggaran etika, moral, dan sumpah jabatan Bupati Gowa, Husniah Talenrang.

The post Ramli Siddik Ingatkan Ancaman Hukuman 7 Tahun, Pansus Hak Angket DPRD Gowa Ultimatum Panggil Paksa Dua Saksi Kunci appeared first on Teraskota.info.

DPRD Gowa Catat Sejarah, Maha Guru Dukung Hak Angket: “Tidak Ada Lagi Tawar-Menawar”

Tim Redaksi — Tue, 26 May 2026 00:48:52 +0000

Teras, Gowa – Sikap politik Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Gowa menjadi salah satu momen paling menyita perhatian dalam pembahasan usulan hak angket DPRD, Selasa 26 Mei 2026.

Juru Bicara Fraksi PPP, Ramli Siddik, S.Sos atau yang akrab disapa Daeng Rewa, menegaskan bahwa dukungan PPP terhadap penggunaan hak angket bukan keputusan yang diambil secara terburu-buru, melainkan melalui proses kajian panjang dan berulang.

Dengan gaya bicara tenang, penuh penekanan politik, serta kemampuannya membangun suasana sidang membuat banyak anggota dewan menjulukinya sebagai “Maha Guru” politik parlemen di DPRD Gowa.

Dalam pidatonya di ruang paripurna, Ramli menyampaikan bahwa Fraksi PPP telah beberapa kali melakukan rapat internal, mulai dari pembahasan di tingkat fraksi, rapat gabungan komisi, hingga konsultasi bersama pengurus partai.

“PPP khususnya tentang kajian persoalan ini, bahkan bukan hanya satu kali melakukan rapat PPP. Di setiap langkah yang dilakukan mulai dari dengar pendapat, PPP kembali melakukan rapat bersama fraksi PPP, bahkan sampai kepada pengurus DPD,” ujar Ramli.

Ia menegaskan bahwa seluruh anggota Fraksi PPP akhirnya sepakat mendukung hak angket sebagai bagian dari sikap politik lembaga terhadap dinamika yang terjadi di Kabupaten Gowa.

“Maka PPP sudah tidak ada lagi tawar-menawar. Sepakat dari 12 kursi PPP, sepakat bertanda tangan. Kalaupun ada yang tidak bertanda tangan tetapi tetap menyetujui hak angket,” tegasnya disambut tepuk tangan peserta sidang.

Sebelum membacakan sikap resmi fraksi, Ramli bahkan meminta seluruh anggota Fraksi PPP berdiri sebagai simbol kekompakan dan komitmen politik fraksi.

“Atas nama Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan menerima dan menyetujui usulan penggunaan hak angket anggota DPRD Kabupaten Gowa sesuai dengan hukum dan tata tertib DPRD Kabupaten Gowa,” ucap Ramli.

Momentum tersebut memperkuat narasi bahwa DPRD Gowa tengah mencatat sejarah politik baru.

Sebelumnya, tujuh fraksi dan 40 anggota DPRD secara kolektif mendorong penggunaan hak angket sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Pimpinan Sidang Paripurna DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab, menegaskan langkah DPRD bukan didasari kepentingan politik sesaat, melainkan tanggung jawab terhadap amanah rakyat.

“Hari ini sejarah akan mencatat, bahwa DPRD berdiri bukan untuk menjadi penonton, tetapi menjadi penjaga amanah rakyat,” tegas Hasrul.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gowa, Taufik Surullah, menilai hak angket merupakan bagian dari fungsi konstitusional DPRD dalam menjaga marwah pemerintahan daerah dan kepercayaan publik.

“Kami tidak akan mundur satu langkah pun untuk menjaga marwah pemerintahan dan kepercayaan publik di Kabupaten Gowa,” ujar Taufik saat konferensi pers pimpinan DPRD.

DPRD Gowa juga memastikan seluruh proses penggunaan hak angket tetap berada dalam koridor hukum, tata tertib DPRD, dan mekanisme demokrasi yang berlaku.

The post DPRD Gowa Catat Sejarah, Maha Guru Dukung Hak Angket: “Tidak Ada Lagi Tawar-Menawar” appeared first on Teraskota.info.

Ramli Siddik Hadiri RDPU DPRD Gowa, Minta Skorsing 30 Menit Saat Pembahasan Dugaan Etika Kepala Daerah Memanas

Tim Redaksi — Tue, 12 May 2026 07:21:12 +0000

Teras, Gowa – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Gowa yang membahas dugaan pelanggaran etika kepala daerah berlangsung dinamis di Ruang Rapat Paripurna DPRD Gowa, Senin (11/5/2026).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Gowa Hasrul Abdul Rajab dan dihadiri Ketua DPRD Gowa Fahmi Adam, Wakil Ketua II Taufik Surullah, S.IP, Wakil Ketua III Tyna Haji Tino Dg Mawangi, serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Gowa.

Turut hadir pula mantan Ketua DPRD Kabupaten Gowa, H. Muh. Ramli Siddik, S.Sos atau yang akrab disapa Daeng Rewa. Kehadiran politisi senior tersebut menjadi perhatian dalam forum RDPU yang sejak awal dipadati unsur mahasiswa, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, hingga perwakilan pemerintah daerah.

RDPU digelar sebagai tindak lanjut atas gelombang demonstrasi sejumlah elemen mahasiswa dan pemuda beberapa hari terakhir yang mendesak DPRD mengambil sikap terhadap sejumlah polemik pemerintahan di Kabupaten Gowa.

Adapun agenda pembahasan meliputi dugaan pelanggaran etika kepala daerah, polemik pencabutan atau pembatalan beasiswa atas nama Dr. Risqilah Amran, S.Kep., Ners., M.H, serta dugaan persoalan dalam pengadaan pakaian seragam sekolah gratis.

Dalam jalannya rapat, suasana sempat memanas ketika salah satu perempuan yang hadir dalam forum meminta agar identitas dan keterangannya tidak dipublikasikan maupun diekspos dalam forum terbuka.

Menanggapi situasi tersebut, Ramli Siddik meminta kepada pimpinan rapat agar dilakukan skorsing selama 30 menit guna menjaga kondusivitas forum dan menghormati permintaan pihak yang bersangkutan.

“Untuk menjaga situasi tetap kondusif dan menghormati permintaan yang bersangkutan, saya minta pimpinan melakukan skorsing sementara,” ujar Ramli Siddik dalam forum RDPU.

Permintaan tersebut kemudian mendapat perhatian dari pimpinan rapat dan peserta forum sebelum rapat kembali dilanjutkan setelah skorsing berlangsung.

Selain unsur DPRD, RDPU juga dihadiri perwakilan Inspektorat Kabupaten Gowa, Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, BPKAD Kabupaten Gowa, organisasi mahasiswa dan kepemudaan seperti PMII, GMNI, Inakor, Forum Aktivis Mahasiswa Koordinator Gowa, Forum Pemuda Berlawan, serta Koalisi Gerakan Aliansi Pemuda Mahasiswa dan Masyarakat Gowa.

Sejumlah pihak yang dianggap berkaitan dengan agenda pembahasan juga turut diundang, termasuk Dr. Risqilah Amran, mantan Inspektur Inspektorat Muh. Agussalim Harahap, S.Sos, Zainal Abidin Daeng Rate dari media Faktual Net, dan beberapa tokoh masyarakat lainnya.

Pengamanan ketat dilakukan selama jalannya RDPU dengan melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, serta tokoh masyarakat guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan mengingat tingginya perhatian publik terhadap agenda tersebut.

Sebelumnya, ratusan massa aksi sempat menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Gowa pada Kamis (7/5/2026). Massa membakar ban bekas dan membawa spanduk tuntutan agar DPRD tidak pasif terhadap berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa.

Situasi sempat memanas ketika massa mencoba memasuki area kantor DPRD sebelum akhirnya perwakilan demonstran diterima Wakil Ketua DPRD Gowa Hasrul Abdul Rajab bersama Abdul Razak untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

RDPU DPRD Gowa tersebut diperkirakan masih akan menjadi perhatian masyarakat luas karena menyangkut dugaan etika pemerintahan, transparansi kebijakan publik, serta pengelolaan program pendidikan di Kabupaten Gowa.

The post Ramli Siddik Hadiri RDPU DPRD Gowa, Minta Skorsing 30 Menit Saat Pembahasan Dugaan Etika Kepala Daerah Memanas appeared first on Teraskota.info.

Waketum DPN ADKASI Muh Ramli Siddik: Pendidikan Adalah Investasi Terbaik Bangsa

Tim Redaksi — Sat, 02 May 2026 22:50:57 +0000

Teras, Makassar – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei 2026, Wakil Ketua Umum DPN Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia, Muh Ramli Siddik, S.Sos yang akrab disapa Daeng Rewa, menegaskan pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama kemajuan bangsa.

Saat dihubungi via telepon oleh media, Muh Ramli Siddik menyampaikan bahwa Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi bagi seluruh elemen bangsa.

“Hari Pendidikan Nasional mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Pendidikan merupakan investasi terbaik untuk masa depan bangsa, karena dari sanalah lahir generasi yang unggul, berkarakter, dan mampu menjawab tantangan zaman,” ujarnya.

Sebagai tokoh yang pernah menjabat pimpinan komisi di DPRD Kabupaten Gowa yang bermitra langsung dengan Dinas Pendidikan, ia mengaku memahami secara mendalam dinamika penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi.

Menurutnya, meskipun kewenangan pendidikan di daerah saat ini memiliki batasan tertentu, posisi DPRD kabupaten tetap sangat strategis dalam mengawal kebijakan pendidikan.

“DPRD memiliki fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Dalam konteks pendidikan, DPRD kabupaten harus memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses, serta kesejahteraan tenaga pendidik,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan pendidikan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Sebagai seorang aktivis yang telah lama berkecimpung dalam berbagai isu sosial kemasyarakatan, Muh Ramli Siddik menilai bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Momentum ini harus kita jadikan sebagai penguat komitmen bersama. Pendidikan tidak boleh berjalan sendiri, tetapi harus menjadi gerakan kolektif demi kemajuan daerah dan Indonesia secara keseluruhan,” tutupnya.

The post Waketum DPN ADKASI Muh Ramli Siddik: Pendidikan Adalah Investasi Terbaik Bangsa appeared first on Teraskota.info.

Ketua DPRD Gowa Bakal Somasi Bamus, Nilai Proses Pergantian Cacat Prosedur

Tim Redaksi — Thu, 19 Feb 2026 10:42:05 +0000

Teras, Gowa – Polemik rapat internal di DPRD Kabupaten Gowa yang membahas pergantian pimpinan semakin memanas. Ketua DPRD Gowa, H. Muh. Ramli Siddik atau Daeng Rewa, menilai proses yang berjalan tidak sesuai prosedur dan berencana melayangkan somasi kepada Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Gowa (Bamus), Kamis (19/2/2026).

Ramli menegaskan, hingga saat ini belum ada kejelasan dari Mahkamah Partai terkait status maupun mekanisme yang menjadi dasar pembahasan pergantian dirinya sebagai ketua. Menurutnya, permintaan penjelasan sudah diajukan, namun belum memperoleh jawaban resmi.

“Ini seharusnya masih dalam proses. Kita minta Mahkamah Partai memberikan penjelasan dulu. Setelah ada jawaban resmi, baru bisa dilanjutkan sesuai regulasi dan prosedur,” ujar Ramli saat dikonfirmasi wartawan

Ia menilai, proses pergantian tidak bisa langsung dimusyawarahkan hingga dibawa ke paripurna tanpa menunggu keputusan tersebut. Bahkan jika nantinya ada pihak yang tidak setuju dengan putusan Mahkamah Partai, masih terbuka upaya hukum lanjutan, sehingga proses tidak bisa dipercepat secara sepihak.

Ramli juga menyoroti pelaksanaan rapat yang menurutnya terkesan dipaksakan, terutama terkait persoalan quorum. Ia mempertanyakan perubahan kondisi yang sebelumnya disebut tidak memenuhi quorum, namun kemudian dinyatakan terpenuhi tanpa penjelasan yang jelas.

“Yang jadi pertanyaan, sebelumnya tidak quorum, lalu tiba-tiba quorum. Kenapa bisa begitu? Ada apa? Ini yang harus dijelaskan, karena menimbulkan pertanyaan publik,” katanya.

Ia menilai proses yang langsung dilanjutkan tanpa menunggu jawaban Mahkamah Partai maupun konsultasi dengan pihak terkait merupakan cacat prosedural. Ia juga mengingatkan agar tidak muncul asumsi negatif di masyarakat seolah dirinya berhenti karena alasan tertentu.

“Jangan sampai orang berasumsi macam-macam. Ini harus saya luruskan. Sampai sekarang belum ada keputusan resmi dari partai,” tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, Ramli menyatakan akan berkonsultasi dengan tim kuasa hukum serta pihak terkait untuk mengkaji mekanisme pergantian antar waktu secara menyeluruh. Ia juga berencana mempertanyakan prosedur tersebut kepada unsur kehormatan DPRD.

Ia menambahkan, somasi terhadap Bamus akan segera dilayangkan sebagai bentuk keberatan atas proses yang dinilai tidak normal. “Kami akan melayangkan somasi terkait prosedur pergantian itu. Kami minta penjelasan resmi, apakah mekanismenya memang seperti ini atau tidak,” katanya.

Sementara itu, polemik pergantian pimpinan DPRD Gowa masih terus bergulir. Kejelasan proses kini menunggu jawaban Mahkamah Partai serta respons resmi pihak-pihak terkait terhadap langkah somasi yang akan ditempuh Ketua DPRD Gowa.

The post Ketua DPRD Gowa Bakal Somasi Bamus, Nilai Proses Pergantian Cacat Prosedur appeared first on Teraskota.info.

Ketum ADKASI Buka Suara Soal Rapat Pergantian Ketua DPRD Gowa

Tim Redaksi — Thu, 19 Feb 2026 06:10:35 +0000

Teras, Gowa – Rapat internal di DPRD Kabupaten Gowa disebut menjadi forum pembahasan pergantian Ketua DPRD Gowa, H. Muh. Ramli Siddik atau yang dikenal dengan sapaan Daeng Rewa.

Informasi mengenai agenda tersebut mencuat setelah beredar kabar adanya pembahasan terkait dukungan suara dalam rapat internal lembaga legislatif tersebut. Rapat itu disebut berfokus pada kesepakatan jumlah suara atau quorum yang menyetujui pergantian pimpinan DPRD.

Dinamika internal itu pun memunculkan perhatian berbagai pihak, termasuk organisasi yang menaungi DPRD kabupaten di tingkat nasional. Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Siswanto, mengaku baru mengetahui adanya rapat tersebut saat dikonfirmasi wartawan pada Kamis (19/2/2026).

Ia menyampaikan bahwa pihaknya belum mengambil sikap resmi. Menurutnya, organisasi yang dipimpinnya akan terlebih dahulu membahas informasi tersebut secara internal sebelum menentukan langkah lanjutan.

Ia menegaskan pentingnya klarifikasi dan pembahasan bersama agar keputusan yang diambil tetap sesuai mekanisme kelembagaan.

“Nanti kami rapatkan,” ujarnya singkat saat dimintai tanggapan terkait dinamika yang terjadi. Pernyataan itu menunjukkan ADKASI masih menunggu pembahasan lebih lanjut sebelum memberikan penilaian ataupun rekomendasi resmi.

Sementara itu, hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai hasil akhir rapat internal maupun tahapan lanjutan dari wacana pergantian pimpinan tersebut. Informasi yang beredar masih sebatas pada pembahasan quorum yang dikaitkan dengan proses pergantian ketua.

Perkembangan selanjutnya masih menunggu kejelasan dari pihak-pihak terkait, termasuk kemungkinan sikap resmi organisasi yang menaungi DPRD kabupaten se-Indonesia setelah pembahasan internal dilakukan. Situasi ini menjadi perhatian publik yang menantikan kepastian arah dinamika politik di lembaga legislatif daerah tersebut.

Diketahui, H. Muh. Ramli Siddik juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPN ADKASI.

The post Ketum ADKASI Buka Suara Soal Rapat Pergantian Ketua DPRD Gowa appeared first on Teraskota.info.

Bahas RKPD, Ketua DPRD Gowa Hadiri Musrenbang Kecamatan Pallangga

Tim Redaksi — Thu, 22 Jan 2026 06:20:38 +0000

TERAS, GOWA – Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Muh. Ramli Siddik, S.Sos (Daeng Rewa), menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Pallangga yang digelar di Aula Kantor Camat Pallangga, Kamis (22/1/2026).

Musrenbang tersebut merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa Tahun 2027, yang bertujuan menghimpun serta menyepakati usulan prioritas pembangunan dari desa dan kelurahan.

Dalam kesempatan itu, Muh Ramli Siddik menegaskan bahwa Musrenbang menjadi forum strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, sekaligus memastikan program pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan warga.

“DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawal aspirasi masyarakat agar dapat diperjuangkan dan direalisasikan dalam kebijakan maupun penganggaran daerah,” ujar Ketua DPRD Gowa.

Musrenbang Kecamatan Pallangga turut dihadiri unsur Forkopimcam, perwakilan OPD, kepala desa dan lurah, tokoh masyarakat, serta lembaga kemasyarakatan. Berbagai usulan prioritas dibahas dan disepakati untuk selanjutnya dibawa ke Musrenbang tingkat kabupaten.

Kehadiran Ketua DPRD Gowa diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

The post Bahas RKPD, Ketua DPRD Gowa Hadiri Musrenbang Kecamatan Pallangga appeared first on Teraskota.info.

Wakil Ketua Umum DPN ADKASI Muh Ramli Siddik: Sinkronisasi Perencanaan Daerah dan Nasional Harus Diperkuat

Tim Redaksi — Tue, 13 Jan 2026 06:33:18 +0000

TERAS, JAKARTA – Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN ADKASI) melaksanakan audiensi dan silaturahmi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Selasa, 13 Januari 2026.

Audiensi ini dipimpin langsung Ketua Umum DPN ADKASI, Siswanto, S.Pd., M.H., bersama jajaran pengurus DPN ADKASI serta pimpinan dan anggota DPRD kabupaten dari berbagai daerah di Indonesia. Rombongan diterima oleh Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Bappenas, Anang Budi Gunawan, S.E., M.Econ., Ph.D serta pejabat Bappenas dalam suasana dialogis dan konstruktif.

Pertemuan tersebut, berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif dengan fokus pada sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta penguatan peran DPRD kabupaten dalam perencanaan pembangunan nasional.

Wakil Ketua Umum DPN ADKASI yang juga Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Muh. Ramli Siddik, S.Sos (Daeng Rewa), menegaskan bahwa audiensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi kelembagaan antara DPRD kabupaten dan Bappenas.

“Perencanaan pembangunan nasional tidak boleh terlepas dari realitas dan kebutuhan daerah. DPRD kabupaten memiliki peran strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat, sehingga sinkronisasi antara pusat dan daerah harus terus diperkuat,” ujar Muh. Ramli Siddik.

Ia menambahkan, banyak program nasional yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan dan dukungan daerah. Oleh karena itu, keterlibatan DPRD kabupaten sejak tahap perencanaan menjadi kunci agar kebijakan yang lahir benar-benar tepat sasaran.

“Kami di ADKASI mendorong agar perencanaan pembangunan ke depan lebih partisipatif, inklusif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat di daerah. Sinergi pusat dan daerah bukan hanya soal anggaran, tetapi juga kesamaan visi dan arah pembangunan,” lanjutnya.

Sebagai Wakil Ketua Umum DPN ADKASI dari Fraksi PPP, Muh. Ramli Siddik juga menyampaikan harapan agar pemerintah pusat terus membuka ruang dialog dengan DPRD kabupaten sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional.

“Kami berharap Bappenas dan kementerian terkait terus melibatkan DPRD kabupaten dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Dengan kolaborasi yang kuat, pembangunan nasional akan lebih merata dan berkeadilan,” tegasnya.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi berkelanjutan antara DPN ADKASI dan Bappenas, demi mewujudkan pembangunan nasional yang selaras dengan kebutuhan dan potensi daerah di seluruh Indonesia.

The post Wakil Ketua Umum DPN ADKASI Muh Ramli Siddik: Sinkronisasi Perencanaan Daerah dan Nasional Harus Diperkuat appeared first on Teraskota.info.

Waketum DPN ADKASI Muh Ramli Siddik Dorong Penguatan Tata Kelola dan Perlindungan PMI Berbasis Daerah

Tim Redaksi — Wed, 07 Jan 2026 06:25:38 +0000

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN ADKASI), Muh. Ramli Siddik, S.Sos (Daeng Rewa), menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berbasis daerah melalui kolaborasi strategis antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dan ADKASI.

Hal tersebut disampaikan dalam audiensi pengurus DPN ADKASI dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Drs. H. Mukhtarudin, yang berlangsung di Kantor KemenP2MI, Jakarta, Rabu, 7 Januari 2025.

Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPN ADKASI Siswanto, S.Pd., M.H., dan dihadiri jajaran pejabat KemenP2MI serta pengurus DPN ADKASI dari berbagai daerah.

Muh. Ramli Siddik yang juga menjabat Ketua DPRD Kabupaten Gowa menilai, peran DPRD kabupaten sangat strategis dalam memperkuat regulasi daerah, pengawasan, serta dukungan anggaran guna memastikan penempatan dan perlindungan PMI berjalan secara aman, legal, dan bermartabat.

“ADKASI memandang perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak bisa hanya bertumpu pada kebijakan pusat. Perlu penguatan regulasi dan pengawasan di tingkat daerah, mulai dari desa hingga kabupaten, agar tata kelola penempatan PMI benar-benar terlindungi dan bebas dari praktik non-prosedural,” tegas Muh. Ramli Siddik.

Dalam audiensi tersebut, DPN ADKASI dan KemenP2MI membahas beberapa potensi kerja sama strategis, antara lain:

1. Penguatan regulasi dan pengawasan tata kelola PMI di daerah, termasuk mendorong lahirnya peraturan daerah yang mendukung pelindungan PMI.

2. Pengembangan Kelas Migran dan Migran Center di kabupaten, dengan dukungan DPRD dalam aspek legislasi, anggaran, dan kemitraan lokal.

3. Program penyiapan kompetensi calon PMI, melalui sinergi pemerintah daerah, DPRD, dan pemangku kepentingan lokal untuk penguatan pusat-pusat pelatihan kerja.

4. Penguatan Program Desa Migran Emas, agar menjangkau lebih luas desa-desa kantong PMI serta memperkuat literasi migrasi aman bagi PMI dan keluarganya.

5. Kolaborasi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan migrasi ilegal, berbasis desa dan kecamatan.

6. Sosialisasi migrasi aman melalui jaringan DPRD kabupaten, sebagai bagian dari komunikasi publik KemenP2MI untuk menjangkau masyarakat akar rumput.

Muh. Ramli Siddik menambahkan, jaringan DPRD kabupaten yang tergabung dalam ADKASI merupakan kekuatan strategis untuk memutus mata rantai penipuan dan praktik migrasi ilegal yang kerap terjadi di daerah kantong PMI.

“Melalui jaringan DPRD kabupaten se-Indonesia, kami siap menjadi mitra aktif KemenP2MI dalam sosialisasi migrasi aman, pencegahan TPPO, serta penguatan literasi hukum bagi calon PMI dan keluarganya. Ini adalah tanggung jawab moral dan konstitusional kami sebagai wakil rakyat,” ujarnya.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi kelembagaan antara KemenP2MI dan ADKASI, guna menghadirkan kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan hingga ke tingkat desa.

The post Waketum DPN ADKASI Muh Ramli Siddik Dorong Penguatan Tata Kelola dan Perlindungan PMI Berbasis Daerah appeared first on Teraskota.info.