Teras, Jakarta – Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Siswanto mendorong adanya pembenahan regulasi dan sistem tata kelola DPRD agar lebih sederhana, efektif, dan akuntabel.
Hal itu disampaikan Siswanto usai melaksanakan kunjungan kerja jajaran ADKASI ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang diterima langsung unsur pimpinan BPK RI, Fathan Subchi dan Dirjen Pemeriksa Keuangan Negara VI Laode Nusriadi di Jakarta, Selasa (10/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, ADKASI membahas berbagai isu strategis terkait tata kelola keuangan daerah, termasuk perkembangan regulasi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD yang kini mulai mengarah pada mekanisme lumpsum.
Menurut Siswanto, pembenahan regulasi menjadi kebutuhan penting agar DPRD dapat lebih fokus menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan pelayanan masyarakat tanpa terbebani persoalan administratif yang berlebihan.
“Jadi untuk meningkatkan akuntabilitas dan integritas, serta mendukung semangat efisiensi dan efektivitas dari kegiatan DPRD, baik itu reses maupun juga perjalanan dinas, kami mengusulkan agar ada tata kelola yang lebih baik dalam bentuk regulasi,” ujar Siswanto kepada Media TerasKota.Info
Ia menilai, regulasi dan sistem sebagai bagian dari syarat pelaksanaan kegiatan pemerintahan harus terus disempurnakan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah.
“Karena regulasi dan sistem sebagai syarat dari adanya kegiatan dan program harus dibenahi, supaya DPRD fokus pada kebijakan-kebijakan strategis, kebijakan publik serta melayani rakyat, sehingga tidak ada lagi beban-beban administratif,” lanjutnya.
Siswanto menegaskan, pengurangan beban administratif akan membuat DPRD lebih optimal dalam menjalankan peran sebagai lembaga representasi masyarakat.
“Beban-beban administratif harus dikurangi, sehingga DPRD akan menjadi badan perwakilan yang lebih baik dan berkualitas,” tegasnya.
Selain itu, Siswanto juga mengapresiasi keterlibatan unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa dalam mendukung penguatan otonomi daerah dan pemerintahan daerah di Indonesia.
“Kami juga apresiasi kehadiran dari DPRD Gowa, ada Bapak Hasrul Abdul Rajab dan juga Bapak Muhammad Ramli Siddik yang senantiasa aktif bersama Ketua DPRD Gowa, Bapak Fahmi Adam, dalam rangka meningkatkan peran dan penguatan otonomi daerah di Indonesia dan pemerintahan daerah di Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal ADKASI sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Hasrul Abdul Rajab menyebut kunjungan kerja tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi terhadap perkembangan regulasi nasional yang berdampak langsung pada pengelolaan APBD di daerah.
ADKASI berharap hasil pertemuan bersama BPK RI dapat menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel demi peningkatan kualitas pelayanan publik.
