TERAS, MAKASSAR – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Kerja dan Workshop bertema “Desa Kuat, Rakyat Sejahtera: Implementasi Asta Cita Presiden dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa”, yang berlangsung pada 18–19 Oktober 2025 di Hotel Aerotel Smile Makassar.
Kegiatan ini diikuti oleh para kepala desa dan pengurus DPC APDESI dari seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan, dengan tujuan memperkuat sinergi dan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan.
Acara diawali dengan doa bersama dan laporan panitia yang disampaikan oleh Ibnu Hajar, Ketua Panitia Pelaksana. Ia menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum penting bagi seluruh pengurus APDESI untuk menyatukan langkah memperjuangkan kesejahteraan dan kewenangan desa.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua DPD Abpednas Sulawesi Selatan beserta jajarannya, serta Ketua PPDI Sulawesi Selatan bersama jajaran pengurus, yang memberikan dukungan penuh terhadap upaya sinergi kelembagaan desa dalam memperkuat posisi pemerintahan desa di tingkat provinsi.
Dalam sambutannya, Ketua DPD APDESI Sulawesi Selatan, Sry Rahayu Usmi, menegaskan pentingnya menjunjung tinggi hasil musyawarah desa sebagai keputusan tertinggi di tingkat desa.
“Hasil musyawarah desa adalah keputusan tertinggi yang harus kita junjung bersama. Regulasi yang ada di pusat maupun daerah harus sejalan dengan semangat pemberdayaan desa. Kami memahami para kepala desa bekerja dengan ikhlas meskipun kesejahteraan mereka masih perlu diperhatikan. Namun, ketika terjadi persoalan di desa, tanggung jawab penuh selalu ada di pundak kepala desa,” ujar Sry Rahayu.
Lebih lanjut, Sry Rahayu menekankan bahwa semangat Asta Cita Presiden, khususnya dalam memperkuat pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat, harus menjadi arah bagi seluruh aparatur desa.
“Implementasi Asta Cita Presiden sangat relevan dengan cita-cita desa mandiri. Desa adalah fondasi bangsa. Ketika desa kuat dan berdaya, maka kesejahteraan rakyat akan terwujud. Melalui APDESI, kami ingin memastikan arah kebijakan nasional benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di tingkat desa,” tegasnya.
Ia menambahkan, APDESI Sulsel akan terus berjuang agar kewenangan desa dapat diperkuat sesuai dengan semangat otonomi dan prinsip keadilan.
“Kami berharap ke depan ada regulasi yang berpihak kepada desa. Besok kami juga akan menghadirkan narasumber dari kejaksaan, kepolisian, dan ahli tata negara untuk memperdalam pemahaman kita tentang kewenangan pemerintahan desa,” lanjutnya.
Sry Rahayu juga mengajak seluruh kepala desa untuk menjaga kebersamaan dan solidaritas dalam menghadapi berbagai tantangan.
“Satu yang disakiti, maka semuanya akan merasakan. Kebersamaan harus kita jaga. Dan kepada rekan-rekan media, pena emasnya akan selalu menjadi ukiran indah dalam perjalanan sejarah pemerintahan desa,” tutupnya.
Sementara itu, sambutan sekaligus pembukaan acara disampaikan oleh Dr. Suryadi Jaya Syaparuddin, S.STP., M.Si., Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan, yang hadir mewakili Kepala Dinas PMD.
Dalam arahannya, Dr. Suryadi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintahan desa untuk mewujudkan kesejahteraan sebagaimana visi Asta Cita Presiden.
“Kami mengapresiasi kegiatan ini karena melahirkan formulasi dan gagasan baru untuk kesejahteraan di desa. Implementasi Asta Cita Presiden harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat hingga di tingkat desa,” ungkapnya.
Sebagai tambahan materi, kegiatan ini juga menghadirkan sesi Public Speaking yang dibawakan oleh Untung Subroto, M.Psi., Psikolog, untuk meningkatkan kemampuan komunikasi kepala desa dalam menjalankan peran kepemimpinan di tengah masyarakat.
Rapat kerja dan workshop ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa menuju desa yang mandiri, maju, dan sejahtera sesuai dengan semangat Asta Cita Presiden.
