Hiyar Abdi Archives | Teraskota.info

Kepemimpinan yang Menyatu dengan Alam: Kearifan Gowa sebagai Kompas Moral Pemimpin

Tim Redaksi — Tue, 07 Jul 2026 00:50:51 +0000

Dalam khazanah budaya Kerajaan Gowa-Makassar, kepemimpinan tidak hanya diukur dari kecerdasan, kekuatan, atau kemampuan mengelola pemerintahan. Seorang pemimpin juga dituntut memiliki kepekaan membaca “bahasa alam”, karena alam dipandang sebagai salah satu media yang mengingatkan manusia akan kebesaran Allah SWT serta mengajarkan keseimbangan, keteraturan, dan tanggung jawab.

Tradisi Gowa mengenal kisah Tumanurung, sosok yang diyakini hadir sebagai awal lahirnya kepemimpinan kerajaan. Dalam pandangan budaya masyarakat Gowa, kehadiran Tumanurung bukan sekadar cerita sejarah, melainkan simbol bahwa kepemimpinan memiliki dimensi moral dan spiritual. Amanah memimpin dipandang sebagai titipan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan dan kepada rakyat.

Warisan intelektual leluhur juga tercermin dalam Lontara’ Kutika dan Pananrang. Melalui pengetahuan tersebut, masyarakat membaca pergantian musim, arah angin, posisi bintang, hingga tanda-tanda alam sebagai pedoman dalam pelayaran, pertanian, dan berbagai aktivitas kehidupan. Alam bukan diposisikan untuk disembah, melainkan dipahami sebagai ciptaan Allah yang mengandung pelajaran bagi manusia yang mau berpikir dan mengambil hikmah.

Karena itu, seorang pemimpin pada masa lalu senantiasa menjaga laku hidupnya. Ia menjaga kejujuran, kesabaran, keikhlasan, kedisiplinan, dan pengendalian diri. Berbagai tirakat yang dikenal dalam tradisi Nusantara dipahami sebagai ikhtiar membentuk karakter, membersihkan hati, serta mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Tujuannya bukan mengejar kesaktian, tetapi membangun integritas agar setiap keputusan lahir dari hati yang bersih dan pikiran yang jernih.

Dalam perspektif tersebut, pemimpin yang mampu menyelaraskan dirinya dengan nilai-nilai kebaikan akan lebih peka terhadap keadaan rakyat, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, dan lebih rendah hati dalam menggunakan kekuasaan.

Umat Islam meyakini bahwa Allah SWT mencintai hamba yang jujur, amanah, sabar, dan bertakwa. Karena itu, seorang pemimpin hendaknya senantiasa memperbaiki dirinya, memperbanyak doa, dan berikhtiar dengan sungguh-sungguh, sembari menyadari bahwa keberhasilan dan pertolongan sejati datang atas izin Allah SWT.

Sebaliknya, ketika kepemimpinan dipenuhi kepentingan pribadi, ketidakjujuran, penyalahgunaan amanah, serta mengabaikan etika dan moral hingga melakukan perbuatan-perbuatan tercela, maka sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan hanya nama baik pribadi, melainkan arah kepemimpinan itu sendiri.

Pertanyaan yang patut direnungkan, “Kemana hendak dibawa sebuah pemerintahan apabila pemimpinnya kehilangan kompas moral?”

Kepemimpinan yang kehilangan etika akan kehilangan kepercayaan. Kepemimpinan yang kehilangan integritas akan kehilangan legitimasi. Dan ketika moral tidak lagi menjadi pijakan, kebijakan publik berisiko menjauh dari rasa keadilan dan kepentingan rakyat. Dalam pandangan budaya Gowa, pemimpin yang kehilangan marwah akan semakin jauh dari nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi sumber kekuatan dan kewibawaannya.

Oleh sebab itu, budaya tidak boleh dipandang hanya sebagai warisan masa lalu. Budaya harus menjadi instrumen kontrol sosial dan kontrol moral terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai luhur seperti siri’ na pacce, kejujuran, amanah, gotong royong, serta penghormatan terhadap keseimbangan alam perlu terus dihidupkan sebagai fondasi kebijakan publik.

Kepemimpinan yang besar bukan hanya mampu membangun gedung, jalan, atau infrastruktur. Kepemimpinan yang besar adalah kepemimpinan yang mampu membangun kepercayaan, menjaga marwah, merawat budaya, memelihara harmoni dengan alam, dan selalu menyadari bahwa kekuasaan adalah amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Jika pemimpin memiliki hati yang bersih, niat yang ikhlas, akhlak yang baik, serta kesungguhan dalam melayani rakyat, maka ia akan lebih siap menerima hikmah, petunjuk, dan kekuatan untuk memimpin dengan adil. Pada akhirnya, keberhasilan kepemimpinan bukan hanya diukur dari capaian pembangunan, tetapi juga dari keberkahan yang dirasakan oleh masyarakat melalui hadirnya keadilan, kesejahteraan, dan ketenteraman.

The post Kepemimpinan yang Menyatu dengan Alam: Kearifan Gowa sebagai Kompas Moral Pemimpin appeared first on Teraskota.info.

Hiyar Abdi Hamzah Daeng Nuntung: Dugaan Pungli Pelantikan Kepala Sekolah Harus Diusut, Jika Terbukti Wajib Dianulir

Tim Redaksi — Sun, 05 Jul 2026 22:46:28 +0000

Foto: Hiyar Abdi Hamzah Daeng Nuntung, S.E., M.M.

Teras, Makassar – Pemerhati Kebijakan Publik dan Budaya sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Nurkarya Tidung Makassar, Hiyar Abdi Hamzah Daeng Nuntung, S.E., M.M., meminta DPRD Kota Makassar, khususnya Komisi D yang membidangi pendidikan, untuk mengawal secara serius dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pelantikan 369 kepala sekolah SD dan SMP yang dilakukan Wali Kota Makassar di Lapangan Karebosi pada 23 Juni 2026.

Menurut Hiyar, apabila dugaan pungutan liar yang belakangan mencuat benar-benar terbukti melalui proses pemeriksaan yang objektif dan sesuai ketentuan hukum, maka pelantikan tersebut patut dievaluasi bahkan dapat dianulir karena berpotensi menimbulkan cacat administrasi maupun cacat hukum.

“Komisi D DPRD Kota Makassar harus menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal. Jika ditemukan adanya praktik pungutan liar atau penyimpangan dalam proses seleksi maupun pelantikan kepala sekolah, maka hasil pelantikan tersebut harus ditinjau kembali. Apabila terbukti melanggar ketentuan, pelantikan wajib dianulir agar dunia pendidikan tidak tercoreng oleh praktik yang mencederai prinsip meritokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih,” tegas Hiyar.

Ia menilai dunia pendidikan harus dijauhkan dari praktik transaksional karena jabatan kepala sekolah merupakan amanah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan, bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Selain itu, Hiyar meminta Komisi D DPRD Kota Makassar segera mengadakan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk menginventarisasi seluruh sekolah berprestasi yang kepala sekolahnya dimutasi maupun dinonaktifkan (nonjob). Hasil inventarisasi tersebut diharapkan menjadi rekomendasi resmi DPRD kepada Pemerintah Kota Makassar agar kepala sekolah yang memiliki rekam jejak prestasi dan dimutasi atau dinonaktifkan tanpa dasar yang objektif dapat dikembalikan pada jabatan dan sekolah asalnya demi menjaga keberlanjutan program pendidikan.

Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan kepada kepala sekolah yang berhasil membawa sekolahnya meraih atau sedang mengikuti penilaian Program Adiwiyata Nasional maupun Adiwiyata Mandiri. Mutasi atau penonaktifan terhadap kepala sekolah berprestasi dapat menghambat keberlanjutan program, memengaruhi proses penilaian, serta berpotensi menghilangkan capaian yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

“Kepala sekolah yang memiliki prestasi, terutama yang sedang membawa sekolah mengikuti penilaian Adiwiyata Nasional maupun Adiwiyata Mandiri, sepatutnya dipertahankan pada sekolahnya. Apabila terdapat kepala sekolah berprestasi yang dimutasi atau dinonaktifkan tanpa dasar yang objektif dan terukur, maka Pemerintah Kota Makassar perlu mengembalikan serta mengangkat kembali yang bersangkutan pada sekolah asalnya demi menjaga kesinambungan program, prestasi sekolah, dan kepentingan peserta didik,” ujar Hiyar.

Menurutnya, penghargaan terhadap kepala sekolah berprestasi merupakan bagian dari penerapan sistem merit dalam birokrasi. Prestasi, integritas, kompetensi, dan rekam jejak kinerja harus menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan mutasi maupun pengangkatan kepala sekolah.

Hiyar berharap Wali Kota Makassar mengevaluasi kembali kebijakan pelantikan tersebut apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran hukum maupun penyimpangan prosedur, sekaligus memberikan perlindungan kepada kepala sekolah berprestasi agar kualitas pendidikan Kota Makassar tetap terjaga.

“Tujuan utama kebijakan pendidikan adalah menjaga mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu, setiap keputusan mutasi maupun pengangkatan kepala sekolah harus mengedepankan integritas, profesionalisme, prestasi, dan kepentingan peserta didik. Bagi kepala sekolah yang terbukti berprestasi dan telah memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan sekolah, khususnya yang sedang mengantarkan sekolah meraih prestasi tingkat nasional, sudah selayaknya dikembalikan dan diangkat kembali pada sekolah tersebut apabila sebelumnya dimutasi atau dinonaktifkan tanpa alasan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutup Hiyar.

The post Hiyar Abdi Hamzah Daeng Nuntung: Dugaan Pungli Pelantikan Kepala Sekolah Harus Diusut, Jika Terbukti Wajib Dianulir appeared first on Teraskota.info.

Tragedi Ngada: Ketika Kebijakan Publik Gagal Membaca Jeritan Anak

Tim Redaksi — Thu, 05 Feb 2026 06:40:12 +0000

Oleh: H. Hiyar Abdi Daeng Nuntung

Tragedi yang menimpa seorang anak sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang diduga mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku dan pulpen, adalah luka kemanusiaan yang terlalu dalam untuk sekadar disebut sebagai peristiwa individual.

Ini bukan semata kisah duka sebuah keluarga miskin, melainkan potret telanjang kegagalan kebijakan publik dalam membaca jeritan anak-anak bangsa. Sebuah tragedi yang seharusnya tidak pernah terjadi di negara yang mengklaim pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara.

Kita kerap membanggakan konstitusi, regulasi, dan berbagai program perlindungan anak. Namun realitas di lapangan kembali menampar kesadaran kolektif kita: ada jurang yang lebar antara kebijakan di atas kertas dan kehidupan nyata di pelosok negeri. Anak itu tidak mati karena ketiadaan buku dan pulpen semata, melainkan karena runtuhnya harapan, rasa malu, tekanan psikologis, dan absennya kehadiran negara pada saat paling genting dalam hidupnya.

Pendidikan Gratis yang Tidak Pernah Benar-Benar Gratis

Pemerintah sering menyebut pendidikan dasar sebagai pendidikan gratis. Namun di banyak daerah, “gratis” hanyalah slogan. Biaya buku, alat tulis, seragam, iuran sekolah, hingga kebutuhan penunjang lain tetap menjadi beban berat bagi keluarga miskin. Kebijakan pendidikan kita terlalu sering berhenti pada angka partisipasi dan laporan administratif, tanpa menyentuh dimensi psikologis dan sosial anak-anak dari keluarga rentan.

Seorang anak SD yang tidak mampu membeli buku dan pulpen seharusnya tidak dibiarkan merasa sendiri, apalagi merasa gagal. Di sinilah kita melihat betapa kebijakan publik gagal membaca tanda-tanda krisis sejak dini. Tidak ada sistem deteksi sosial yang bekerja. Tidak ada mekanisme empati yang terbangun secara institusional di sekolah, desa, maupun pemerintah daerah.

Anak sebagai Korban, Bukan Angka Statistik

Dalam logika birokrasi, anak sering direduksi menjadi angka: angka kemiskinan, angka putus sekolah, angka bantuan sosial. Padahal anak adalah manusia utuh dengan perasaan, rasa takut, rasa malu, dan harga diri. Tragedi Ngada menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya memanusiakan anak dalam kebijakan publiknya.

Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, bukan ruang yang secara tidak langsung melahirkan tekanan psikologis. Guru bukan hanya pengajar kurikulum, tetapi juga penjaga nurani. Namun guru pun sering dibiarkan bekerja sendiri tanpa dukungan sistem kesejahteraan sosial yang kuat. Ketika satu anak terjatuh sedalam ini, sesungguhnya banyak mata yang lalai melihat, dan banyak tangan yang gagal menjangkau.

Pemerintah Pusat, Daerah, dan Desa Harus Hadir

Kehadiran negara tidak boleh bersifat simbolik dan reaktif, muncul hanya setelah tragedi terjadi. Pemerintah pusat harus memastikan bahwa kebijakan pendidikan dan perlindungan anak benar-benar menyentuh kebutuhan paling dasar, termasuk alat belajar. Anggaran negara harus dibaca dengan perspektif empati, bukan sekadar efisiensi.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan tidak ada anak yang tertinggal karena kemiskinan ekstrem. Data kemiskinan harus hidup, diverifikasi, dan ditindaklanjuti, bukan sekadar laporan tahunan. Dinas pendidikan, dinas sosial, dan sekolah harus bekerja dalam satu ekosistem kepedulian.

Lebih dari itu, desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan warga seharusnya menjadi benteng pertama perlindungan anak. Dana desa tidak boleh hanya dihabiskan pada proyek fisik, tetapi juga diarahkan untuk menjamin kebutuhan dasar anak-anak miskin: alat tulis, seragam, makanan bergizi, serta pendampingan psikososial. Kepala desa, guru, tokoh adat, dan tokoh agama harus menjadi mata dan telinga negara di tingkat paling bawah.

Dimensi Budaya dan Rasa Malu Sosial

Sebagai bangsa yang hidup dalam ikatan budaya timur, kita memahami betapa rasa malu bisa menjadi beban psikologis yang sangat berat, terutama bagi anak-anak. Budaya kita mengajarkan harga diri, tetapi ketika kemiskinan bertemu dengan tuntutan sosial tanpa empati, rasa malu itu bisa berubah menjadi luka yang mematikan.

Kebijakan publik kita sering gagal membaca dimensi budaya ini. Bantuan sosial yang tidak sensitif, sistem sekolah yang kaku, dan masyarakat yang mulai kehilangan solidaritas, semuanya berkontribusi pada tragedi seperti di Ngada. Ini alarm keras bahwa pembangunan tidak cukup hanya berbicara angka pertumbuhan, tetapi juga harus menumbuhkan welas asih.

Jangan Biarkan Tragedi Ini Berlalu sebagai Berita

Tragedi Ngada tidak boleh berlalu sebagai berita harian yang segera dilupakan. Ia harus menjadi cermin besar bagi negara: apakah kita sungguh hadir untuk anak-anak kita, atau hanya sibuk mengelola laporan keberhasilan? Setiap anak yang kehilangan harapan adalah kegagalan kolektif kita sebagai bangsa.

Negara yang besar bukan hanya diukur dari kekuatan ekonominya, tetapi dari kemampuannya melindungi yang paling lemah. Anak-anak adalah masa depan, dan ketika satu anak merasa tidak lagi layak hidup hanya karena selembar buku dan pulpen, maka ada sesuatu yang sangat keliru dalam cara kita bernegara.

Sudah saatnya pemerintah pusat, daerah, dan desa benar-benar hadir bukan hanya dalam pidato, tetapi dalam tindakan nyata. Hadir dengan empati, hadir dengan kebijakan yang membumi, dan hadir sebelum jeritan anak berubah menjadi tragedi yang tak termaafkan.

The post Tragedi Ngada: Ketika Kebijakan Publik Gagal Membaca Jeritan Anak appeared first on Teraskota.info.

Digitalisasi Tagihan PERUMDA: Langkah Maju Menuju Transparansi dan Kemandirian Daerah

Tim Redaksi — Sun, 25 Jan 2026 07:56:07 +0000

Oleh: H. Hiyar Abdi Daeng Nuntung

Di tengah tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi, transformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Salah satu contoh praktik baik (best practice) yang patut dicatat dan dijadikan rujukan nasional adalah langkah digitalisasi menyeluruh yang diterapkan PERUMDA Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar.

Digitalisasi tagihan dan sistem internal PERUMDA bukan semata soal mengikuti tren teknologi, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan kepastian laba sejak awal, mendorong transparansi pengelolaan keuangan, serta membuka ruang kontribusi nyata berupa dividen kepada pemerintah daerah. Inilah esensi BUMD yang sehat: melayani publik secara optimal sekaligus memberi nilai tambah fiskal bagi daerah.

Di bawah kepemimpinan Bupati Takalar Ir. H. Firdaus Daeng Manye, M.M, PERUMDA Tirta Panrannuangku Takalar bertransformasi secara fundamental. Digitalisasi diterapkan secara menyeluruh, mulai dari pembayaran rekening air secara online, sistem baca meter digital, absensi pegawai berbasis teknologi, hingga tata kelola administrasi yang lebih modern dan terukur. Transformasi ini bukan hanya meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga membangun kepercayaan publik.

Hasilnya bukan sekadar retorika. PERUMDA Tirta Panrannuangku mencatatkan rekor yang sangat luar biasa dengan berhasil masuk dalam kategori PDAM sehat, bahkan menempati peringkat 3 besar se-Sulawesi Selatan sebagai PDAM dengan kinerja terbaik. Lebih dari itu, selama dua tahun berturut-turut, PERUMDA ini mampu membukukan laba yang signifikan, sebuah capaian yang selama ini menjadi tantangan besar bagi banyak PDAM di Indonesia.

Capaian laba tersebut memiliki makna strategis. Pertama, membuktikan bahwa digitalisasi mampu menutup celah kebocoran, meningkatkan akurasi penagihan, dan memperkuat perencanaan keuangan. Kedua, laba yang dihasilkan memungkinkan pembagian dividen kepada pemerintah daerah, yang pada akhirnya kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Inilah siklus sehat yang seharusnya menjadi wajah BUMD di era otonomi daerah.

Lebih jauh, keberhasilan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala daerah sangat menentukan arah dan keberanian melakukan perubahan. Digitalisasi tidak akan berjalan tanpa komitmen politik, keberanian mengambil keputusan, dan konsistensi pengawasan. Dalam konteks ini, kepemimpinan Bupati Takalar patut diapresiasi sebagai contoh bagaimana visi kepala daerah mampu diterjemahkan menjadi kinerja institusi daerah yang nyata.

Tulisan ini sekaligus menjadi pesan kenegaraan bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia bahwa penguatan BUMD melalui digitalisasi adalah bagian dari strategi besar memperkuat kemandirian daerah, menjaga transparansi, dan meningkatkan kepercayaan publik. Ketergantungan semata pada transfer pusat bukanlah jalan jangka panjang; daerah harus membangun mesin ekonominya sendiri, dan BUMD adalah salah satu instrumen utamanya.

Apa yang dilakukan PERUMDA Tirta Panrannuangku Takalar membuktikan bahwa BUMD bisa sehat, profesional, dan menguntungkan, sepanjang dikelola dengan tata kelola yang baik, kepemimpinan yang kuat, serta keberanian beradaptasi dengan teknologi. Semoga praktik baik ini tidak berhenti sebagai cerita sukses lokal, tetapi menjadi inspirasi nasional bagi pengelolaan BUMD yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

The post Digitalisasi Tagihan PERUMDA: Langkah Maju Menuju Transparansi dan Kemandirian Daerah appeared first on Teraskota.info.

Zohran Kwame Mamdani dan Pelajaran Multikultural dari New York untuk Indonesia

Tim Redaksi — Fri, 02 Jan 2026 23:18:43 +0000

Oleh: H. Hiyar Abdi Daeng Nuntung

Pelantikan dan pengambilan sumpah Zohran Kwame Mamdani sebagai Wali Kota New York ke-112 pada 1 Januari 2026 menandai sebuah peristiwa penting dalam sejarah politik Amerika Serikat. Bukan hanya karena ia tergolong muda dan berasal dari latar belakang multikultural yang kuat, tetapi juga karena proses demokrasi yang mengantarkannya ke tampuk kepemimpinan kota global tersebut berlangsung secara konstitusional, terbuka, dan bermartabat. Sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Jaksa Agung menjadi simbol kuat bahwa supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan tetap menjadi fondasi utama demokrasi modern.

Zohran Kwame Mamdani, yang lahir pada 18 Oktober 1991, bukan figur instan. Rekam jejaknya sebagai anggota Majelis Negara Bagian New York dari Distrik ke-36 di Queens selama periode 2021-2025 menunjukkan konsistensi perjuangan politik berbasis keadilan sosial, keberpihakan pada masyarakat akar rumput, serta keberanian menyuarakan nilai-nilai kesetaraan. Afiliasinya dengan Partai Demokrat dan Sosialis Demokrat Amerika mencerminkan orientasi politik yang menempatkan kesejahteraan publik, akses layanan dasar, dan perlindungan kelompok rentan sebagai agenda utama.

Kemenangan Mamdani pada pemilihan 5 November 2025 sekaligus menegaskan bahwa masyarakat New York adalah sebuah kota dengan tingkat keberagaman tertinggi di dunia yang telah matang dalam memaknai demokrasi. Identitas etnis, latar belakang budaya, maupun pandangan politik tidak lagi menjadi penghalang utama selama seorang kandidat mampu menawarkan gagasan, integritas, dan keberpihakan nyata kepada rakyat. Inilah demokrasi substantif yang patut diapresiasi.

Pelantikan ini juga memperlihatkan wajah demokrasi yang dewasa: peralihan kekuasaan berjalan damai, institusi negara berfungsi sesuai peran, dan hukum berdiri di atas semua kepentingan. Jaksa Agung yang memandu sumpah jabatan bukan sekadar formalitas, melainkan pesan simbolik bahwa kekuasaan politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Sebuah pesan yang relevan untuk semua negara demokratis, termasuk Indonesia.

Bagi Indonesia, peristiwa ini mengandung pelajaran penting tentang nilai-nilai multikulturalisme. New York adalah miniatur dunia, sebagaimana Indonesia adalah miniatur peradaban. Perbedaan suku, agama, ras, dan pandangan hidup tidak dipertentangkan, melainkan dirajut menjadi kekuatan kolektif. Kepemimpinan Mamdani menjadi bukti bahwa keberagaman bukan ancaman bagi stabilitas, justru menjadi modal sosial yang memperkaya kebijakan publik.

Indonesia sebagai bangsa majemuk sesungguhnya memiliki fondasi yang sama kuatnya melalui Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, tantangan kita sering kali terletak pada praktik: masih adanya politik identitas yang sempit, polarisasi sosial, dan kecenderungan memanfaatkan perbedaan sebagai alat mobilisasi kekuasaan. Dari New York, kita belajar bahwa demokrasi yang sehat justru tumbuh ketika perbedaan dikelola dengan adil, bukan dieksploitasi.

Selain itu, keberhasilan Mamdani juga menunjukkan pentingnya regenerasi kepemimpinan. Anak muda dengan gagasan segar, keberanian moral, dan kedekatan dengan realitas sosial mampu memperoleh kepercayaan publik jika diberi ruang yang adil. Ini menjadi refleksi bagi Indonesia agar terus membuka ruang partisipasi politik yang luas bagi generasi muda, tanpa diskriminasi latar belakang.

Pada akhirnya, pelantikan Zohran Kwame Mamdani bukan hanya peristiwa lokal Amerika Serikat, melainkan cermin global tentang arah demokrasi modern, inklusif, berbasis hukum, dan menghargai keberagaman. Apresiasi patut diberikan atas proses demokrasi yang telah berlangsung, sekaligus menjadi pengingat bahwa demokrasi bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan komitmen etis untuk melayani seluruh warga tanpa kecuali.

Indonesia dapat belajar banyak dari peristiwa ini, bahwa persatuan tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari keadilan dan kepemimpinan sejati tumbuh bukan dari identitas sempit, tetapi dari keberanian merangkul semua perbedaan demi kepentingan bersama.

The post Zohran Kwame Mamdani dan Pelajaran Multikultural dari New York untuk Indonesia appeared first on Teraskota.info.

Air Mata di Hari Ibu, Doa untuk Ayah di Surga

Tim Redaksi — Mon, 22 Dec 2025 01:28:40 +0000

Oleh: H. Hiyar Abdi Daeng Nuntung

Hari Ibu selalu datang membawa rasa yang berbeda. Bagi sebagian orang, ia adalah hari penuh bunga, pelukan, dan ucapan terima kasih. Namun bagi kami yang telah kehilangan ayah, Hari Ibu kerap hadir dengan air mata yang diam-diam jatuh, dengan doa-doa yang terucap lirih, dan dengan kenangan yang tak pernah benar-benar pergi.

Ayah telah lebih dulu dipanggil oleh Sang Khalik. Kepergiannya bukan hanya meninggalkan ruang kosong di rumah, tetapi juga di hati kami. Namun, di tengah kehilangan itu, ibu tetap berdiri. Ia tidak banyak bicara tentang lelahnya, tidak sering mengeluh tentang perihnya kehilangan pasangan hidup. Ibu memilih diam, bekerja, berdoa, dan mencintai anak-anaknya dengan cara yang lebih dalam dari sebelumnya.

Sejak ayah tiada, ibu menjelma menjadi segalanya. Ia menjadi ibu yang tetap lembut, sekaligus ayah yang tegar. Ia menjadi tempat bertanya, tempat bersandar, dan tempat pulang. Di wajahnya, kami belajar arti kesabaran. Di langkahnya yang perlahan namun pasti, kami melihat makna keteguhan hidup.

Hari Ibu bagi kami bukan sekadar perayaan. Ia adalah pengingat akan pengorbanan yang tak terhitung. Ibu tidak hanya kehilangan suami, tetapi juga harus memikul beban keluarga seorang diri. Dalam sunyi malam, mungkin air matanya jatuh tanpa suara. Namun di pagi hari, ibu tetap bangkit, tersenyum, dan memastikan anak-anaknya melangkah dengan baik.

Kami sering lupa bahwa ibu juga manusia. Ia punya rasa rindu, takut, dan lelah. Tetapi ibu mengajarkan kami bahwa cinta sejati adalah tentang bertahan, bukan menyerah. Tentang terus melangkah, meski hati remuk oleh kehilangan. Tentang mendidik anak-anaknya agar tetap menghormati ayah yang telah pergi, dengan doa-doa yang tak pernah putus.

Di Hari Ibu ini, air mata yang jatuh bukan hanya karena rindu kepada ayah, tetapi juga karena kagum kepada ibu. Kagum pada kekuatan yang lahir dari cinta. Kagum pada ketegaran yang tumbuh dari iman. Ibu mengajarkan kami bahwa hidup tidak selalu adil, tetapi harus tetap dijalani dengan penuh syukur.

Kami mengirimkan doa untuk ayah di surga. Semoga segala amal ibadahnya diterima, segala khilafnya diampuni, dan tempat terbaik disediakan baginya. Dan untuk ibu, doa kami lebih panjang: semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, kesabaran, dan kebahagiaan. Semoga setiap tetes air mata yang pernah jatuh diganti dengan ketenangan dan keberkahan hidup.

Hari Ibu adalah momentum untuk merenung. Bahwa di balik senyum seorang ibu, sering tersimpan luka yang tak terucap. Bahwa di balik ketegaran seorang ibu, ada cinta yang tak pernah meminta balasan. Dan bahwa kehilangan ayah bukan akhir dari segalanya, karena ibu hadir sebagai bukti bahwa cinta bisa terus hidup, bahkan setelah kepergian.

Untuk seluruh ibu yang bertahan setelah kehilangan, yang membesarkan anak-anaknya dalam sunyi dan doa, Hari Ibu adalah milik kalian sepenuhnya. Kalian adalah pahlawan sejati yang jarang disebut, tetapi jasanya hidup selamanya di hati anak-anakmu.

Selamat Hari Ibu.

Air mata hari ini adalah doa, dan doa itu kami kirimkan untuk ayah di surga, serta untuk ibu yang tetap setia menjaga cinta di dunia.

The post Air Mata di Hari Ibu, Doa untuk Ayah di Surga appeared first on Teraskota.info.

Perambahan Hutan: Saatnya Pemerintah Berhenti Saling Menyalahkan

Tim Redaksi — Fri, 19 Dec 2025 10:12:36 +0000

H.Hiyar Abdi Daeng Nuntung

Perambahan hutan di Indonesia bukan persoalan baru. Dari tahun ke tahun, isu ini terus berulang, seolah menjadi lingkaran masalah yang tak kunjung menemukan ujung. Hutan menyusut, konflik lahan meningkat, bencana ekologis semakin sering terjadi, namun yang kerap terlihat justru saling tuding antarlembaga dan antarlevel pemerintahan. Pemerintah pusat menyalahkan daerah, pemerintah daerah menunjuk kewenangan pusat, sementara masyarakat di sekitar hutan kerap menjadi pihak yang paling terdampak.

Padahal, jika dicermati secara jujur, perambahan hutan tidak lahir dari satu sebab dan bukan pula tanggung jawab satu institusi. Ia merupakan akumulasi dari lemahnya tata kelola, tumpang tindih kebijakan, minimnya pengawasan, serta ketidakjelasan arah pembangunan berkelanjutan.

Masalah Kewenangan yang Tidak Sinkron

Pasca perubahan regulasi kehutanan dan penataan kewenangan, pemerintah pusat memegang peran dominan dalam pengelolaan kawasan hutan. Namun di sisi lain, pemerintah daerah tetap berhadapan langsung dengan realitas sosial di lapangan: masyarakat adat, petani kecil, konflik lahan, hingga tekanan ekonomi. Ketika terjadi perambahan, daerah sering kali disalahkan karena dianggap lalai, sementara ruang gerak daerah dalam pengambilan kebijakan justru sangat terbatas.

Akibatnya, penanganan perambahan hutan kerap bersifat reaktif, parsial, dan tidak berkelanjutan. Penertiban dilakukan sesaat, namun tanpa solusi sosial dan ekonomi yang jelas, perambahan kembali terjadi.

Pendapat Ahli: Akar Masalah Bukan Sekadar Penegakan Hukum

Guru Besar Kebijakan Lingkungan Universitas Indonesia, Prof. Dr. Emil Salim, dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa persoalan kerusakan hutan tidak bisa disederhanakan hanya pada lemahnya penegakan hukum. Menurutnya, perambahan hutan terjadi karena adanya ketimpangan antara kebutuhan hidup masyarakat dan ketidakmampuan negara menyediakan alternatif penghidupan yang layak.

Selama masyarakat di sekitar hutan tidak diberi akses ekonomi yang adil dan legal, maka hutan akan selalu berada dalam ancaman,” ujarnya.

Pandangan ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan semata tidak cukup. Dibutuhkan kebijakan yang menyentuh akar persoalan sosial.

Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga

Masalah klasik lainnya adalah lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga serta antara pusat dan daerah. Program rehabilitasi hutan sering berjalan sendiri-sendiri, tanpa peta jalan yang jelas dan terintegrasi. Satu instansi berbicara konservasi, sementara yang lain mendorong investasi tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Pakar tata kelola pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Agus Heruanto Hadna, menilai bahwa ego sektoral menjadi penghambat utama dalam penyelamatan hutan.

Ketika masing-masing institusi lebih sibuk mempertahankan kewenangan daripada menyelesaikan masalah, maka hutan menjadi korban,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah membutuhkan satu komando kebijakan kehutanan yang kuat, konsisten, dan melibatkan daerah sebagai mitra, bukan sekadar pelaksana.

Masyarakat di Sekitar Hutan Jangan Terus Dijadikan Kambing Hitam

Dalam banyak kasus, masyarakat kecil yang tinggal di sekitar hutan sering menjadi pihak yang disalahkan. Mereka dituding sebagai perambah, tanpa melihat latar belakang ekonomi, sejarah penguasaan lahan, serta keterbatasan akses terhadap tanah produktif.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Zenzi Suhadi, menyatakan bahwa negara harus jujur melihat persoalan struktural di balik perambahan hutan.

Perambahan hutan bukan hanya soal masyarakat masuk kawasan hutan, tetapi juga soal kebijakan negara yang gagal melindungi ruang hidup rakyatnya,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak masyarakat adat dan skema perhutanan sosial yang benar-benar dijalankan, bukan sekadar jargon.

Saatnya Mengakhiri Saling Menyalahkan

Jika pemerintah terus terjebak dalam narasi saling menyalahkan, maka perambahan hutan akan terus berulang. Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk duduk bersama, mengevaluasi kebijakan secara terbuka, dan membangun sinergi lintas sektor.

Pemerintah pusat harus membuka ruang lebih luas bagi daerah dalam pengelolaan hutan, disertai kejelasan kewenangan dan dukungan anggaran. Pemerintah daerah harus meningkatkan pengawasan dan pendampingan masyarakat. Sementara itu, penegakan hukum harus menyasar aktor-aktor besar yang selama ini kerap luput dari jerat hukum.

Penutup

Perambahan hutan adalah cermin dari kegagalan tata kelola bersama. Hutan tidak rusak dalam semalam, dan tentu tidak akan pulih dengan saling menyalahkan. Negara harus hadir secara utuh: adil dalam kebijakan, tegas dalam penegakan hukum, dan bijak dalam melindungi rakyat serta lingkungan.

Jika hutan ingin diselamatkan, maka ego sektoral harus ditinggalkan. Sebab menjaga hutan bukan hanya soal kewenangan, melainkan soal tanggung jawab bersama terhadap masa depan bangsa.

The post Perambahan Hutan: Saatnya Pemerintah Berhenti Saling Menyalahkan appeared first on Teraskota.info.

Pengamat Kebijakan Publik: Pernyataan Menhan Soal Bandara Morowali Isyarat Ancaman terhadap Kedaulatan Negara

Tim Redaksi — Wed, 26 Nov 2025 08:08:13 +0000

TERAS, GOWA – Pengamat kebijakan publik dan budaya, H. Hiyar Abdi Daeng Nuntung, menilai pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengenai “tidak boleh ada republik di dalam republik” merupakan alarm keras bagi pemerintah pusat terkait dugaan beroperasinya Bandara Morowali tanpa kendali penuh negara.

Menurut Hiyar, bandara merupakan wilayah strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas transportasi, tetapi juga simbol kedaulatan negara. Karena itu, setiap bentuk operasional yang tidak memungkinkan otoritas negara termasuk aparat keamanan, untuk masuk dan melakukan pengawasan harus dipandang sebagai ancaman serius.

“Bandara adalah pintu batas negara. Di sana melekat fungsi imigrasi, kepabeanan, otoritas penerbangan, dan unsur pertahanan keamanan. Jika negara tidak hadir di dalamnya, maka terdapat potensi penyimpangan yang bisa menggerus kedaulatan,” ujar Hiyar dalam keterangannya, Selasa (25/11/2025) kemarin.

Ia mengatakan, laporan bahwa aparat keamanan kesulitan mengakses bandara tersebut menciptakan tanda bahaya. Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi itu dapat mengarah pada terbentuknya enclave atau wilayah eksklusif yang tidak tersentuh regulasi negara.

Hiyar menjelaskan, kawasan industri Morowali merupakan pusat investasi besar, terutama di sektor nikel dan hilirisasi. Namun, ia menegaskan bahwa besarnya investasi tidak boleh menjadi alasan untuk memprivatisasi wilayah strategis, apalagi sampai membatasi kehadiran negara.

“Pertanyaannya sederhana: bandara ini untuk siapa? Untuk kepentingan nasional atau kepentingan korporasi tertentu?” tegasnya.

Menurut dia, jika suatu fasilitas penerbangan dibangun dan dioperasikan tanpa standar nasional serta tanpa akses penuh otoritas negara, hal itu dapat menciptakan ketimpangan otoritas dan ruang abu-abu hukum yang rawan disalahgunakan.

Hiyar menilai situasi tersebut menunjukkan adanya kelengahan negara dalam memantau pembangunan infrastruktur strategis di wilayah industri. Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap fasilitas bandara, termasuk yang dimiliki swasta, wajib tunduk pada pengawasan negara.

“Negara tidak boleh absen di ruang strategis. Tidak ada investor, sekuat apa pun, yang boleh menegasikan posisi negara. Pernyataan Menhan merupakan penegasan bahwa kedaulatan tidak boleh dinegosiasikan,” ujarnya.

Meski demikian, Hiyar menegaskan bahwa Indonesia tidak anti terhadap investasi asing maupun domestik. Namun, ia mengingatkan bahwa investasi harus berjalan dalam kerangka yang memperkuat negara, bukan justru melemahkan kontrol institusi negara di wilayah strategis.

“Investasi boleh besar. Tapi kedaulatan harus lebih besar. Negara harus tetap menjadi panglima di wilayah yang memiliki fungsi strategis,” katanya.

Sebagai pengamat kebijakan publik, Hiyar menyarankan agar pemerintah pusat segera melakukan langkah konkret.

1. Audit total perizinan dan operasional Bandara Morowali.

2. Menetapkan standar ketat operasional bandara swasta agar tidak melampaui kewenangan negara.

3. Mengembalikan akses penuh institusi keamanan dan otoritas penerbangan.

4. Menghapus zona-zona eksklusif yang tidak sesuai dengan kerangka hukum nasional.

Menurutnya, kasus ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola infrastruktur strategis, terutama di daerah industri yang berkembang pesat.

“Negara yang kuat bukan hanya karena banyaknya investasi, tetapi karena kokohnya kedaulatan di setiap jengkal wilayahnya. Republik Indonesia hanya satu, dan tidak boleh ada republik lain di dalamnya,” pungkas Hiyar.

The post Pengamat Kebijakan Publik: Pernyataan Menhan Soal Bandara Morowali Isyarat Ancaman terhadap Kedaulatan Negara appeared first on Teraskota.info.